1.37k likes | 2.69k Views
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU. Tujuan Instruksional. Memahami dan Menjelaskan Latar Belakang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Memahami dan Menjelaskan Gambaran Umum Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Memahami dan Menjelaskan Perencanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
E N D
Tujuan Instruksional • Memahami dan Menjelaskan Latar Belakang Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu • Memahami dan Menjelaskan Gambaran Umum Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu • Memahami dan Menjelaskan Perencanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu • Memahami dan Menjelaskan Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
LATAR BELAKANG Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan : • Pemeriksaan keuangan, • Pemeriksaan kinerja, dan • Pemeriksaan dengan tuuan tertentu, termasuk dalam pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
PIRAMIDA KEDUDUKAN JUKLAK PDTT DALAM PEDOMAN PEMERIKSAAN BPK • UUD 1945 • Peraturan per-UU-an Pemeriksaan Keuangan Negara PMP KODE ETIK SPKN • Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan (Audit Guidelines) • Juklak Pemeriksaan Keuangan • Juklak Pemeriksaan Kinerja • Juklak Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu • Petunjuk Teknis Pemeriksaan (Audit Technical Guidance) • Juknis Pemeriksaan LKPP • Juknis Pemeriksaan LKPD • Juknis Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Umum
HUBUNGAN DENGAN STANDAR PEMERIKSAAN LAIN Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu mengacu kepada : • Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); • Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP); • Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP); dan • Praktik-praktik internasional terbaik (international best practices) dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
DASAR HUKUM • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; • UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; • Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; • Keputusan BPK RI No. 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan; • Keputusan Ketua BPK RI No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi BPK RI; • Keputusan BPK RI No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI.
PENGERTIAN PDTT • SPKN menjelaskan bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (agrreed upon procedures).
STANDAR DALAM SPAP Menurut SPAP standar yang berkaitan dengan pemeriksaan terbagi menjadi : • Standar Auditing • Standar Atestasi, dan • Standar Reviu
STANDAR MENURUT SPKN Menurut SPKN standar yang berkaitan dengan pemeriksaan terbagi menjadi : • Standar Pemeriksaan Keuangan • Standar Pemeriksaan Kinerja, dan • Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
KARAKTERISTIK PDTT • Karakteristik PDTT Bentuk Estimasi • Tingkat keyakinan yang diberikan tinggi, • Prosedur yang dilaksanakan tidak terbatas, • Bentuk simpulan berupa pernyataan positif.
KARAKTERISTIK PDTT (Lanjutan) 2. Karakteristik PDTT Bentuk Reviu • Tingkat keyakinan yang diberikan menengah, • Prosedur yang dilaksanakan terbatas, • Bentuk simpulan berupa pernyataan negatif.
KARAKTERISTIK PDTT (Lanjutan) 3. Karakteristik PDTT Bentuk Prosedur yang Disepakati : • Tingkat keyakinan yang diberikan bervariasi, • Prosedur yang dilaksanakan sesuai kesepakatan, • Bentuk simpulan berupa simpulan atas pelaksanaan prosedur yang disepakati .
STANDAR UMUM PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PDTT Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, khususnya : • Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 01 tentang Standar Umum Pemeriksaan. • PSP 06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, • PSP 07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan tujuan Tertentu
PANDUAN MANAJEMEN PDTT Manajemen PDTT didasarkan pada Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) yang ditetapkan oleh BPK.
TAHAPAN PDTT • Tahap Perencanaan PDTT, meliputi a. Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan, b. Pemahaman Entitas, c. Penilaian Risiko dan SPI, d. Penetapan Kriteria Pemeriksaan, e. Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kerja Perorangan
TAHAPAN PDTT (Lanjutan) 2. Tahap Pelaksanaan PDTT, meliputi a. Pengumpulan dan Analisis Bukti, b. Penyusunan Temuan Pemeriksaan, c. Penyampaian Temuan Pemeriksaan kepada Entitas.
TAHAPAN PDTT (Lanjutan) 3. Tahap Pelaporan PDTT, meliputi a. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, b. Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan, c. Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.
GAMBAR TAHAPAN PDTT • Ukuran Kinerja Pemeriksaan • Standar Pemeriksaan • Panduan Manajemen Pemeriksaan • Tujuan dan Harapan Penugasan PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN 1. Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan 6. Pengumpulan dan Analisis Bukti 9. Penyusunan Konsep LHP 2. Pemahaman Entitas 10. Perolehan Tanggapan dan tindakan Perbaikan yang direncanakan 3. Penilaian Risiko dan SPI 7. Penyusunan Temuan Pemeriksaan 4. Penetapan Kriteria Pemeriksaan 8. Penyampaian Temuan Pemeriksaan kepada Entitas 11. Penyusunan dan Penyampaian LHP 5. Penyusunan P2 dan PKP DOKUMENTASI KOMUNIKASI SUPERVISI-KENDALI DAN KEYAKINAN MUTU
A. PENGANTAR Perencanaan PDTT terdiri dari : • Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan, • Pemahaman Entitas, • Penilaian Risiko dan SPI, • Penetapan Kriteria Pemeriksaan, • Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dan Program Kerja Perorangan (PKP)
PERBEDAAN DALAM PERENCANAAN EKSAMINASI, REVIU DAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
B. EKSAMINASI Tujuan eksaminasi untuk memberikan pernyataan positif (positive assurance) atas asersi yang diuji, yaitu asersi disajikan sesuai kriteria yang ditentukan dalam segala hal yang material.
PEMAHAMAN ENTITAS Pemahaman entitas dapat dilakukan dengan perolehan data dan informasi tentang : • Tujuan entitas/program/kegiatan • Aktivitas utama entitas/program/kegiatan • Sistem akuntansi entitas • Prosedur pelaksanaan dan pengawasan aktivitas • Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas • Hasil pemeriksaan dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan berkaitan dengan hal yang diperiksa
MANFAAT INFORMASI TENTANG ENTITAS • Mengidentifikasi aktivitas yang menggunakan sumber daya secara signifikan • Mengidentifikasi risiko • Menentukan kegiatan yang dapat menjadi penekanan dalam pemeriksaan.
INPUT DALAM PEMAHAMAN ENTITAS Data atau informasi yang dapat digunakan meliputi : • Database entitas • Rencana strategi dan rencana aksi entitas • Kebijakan entitas • Sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas • Prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitas untuk menjamin pencapaian tujuan • Laporan hasil pengawasan ntern • Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya • Hasil komunikasi dengan pemeriksa sebelumnya • Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber seperti pengumuman di media, kutipan situs internet, hasil kajian dan lain-lain.
LANGKAH-LANGKAH PEMAHAMAN ENTITAS • Memahami tujuan, sasaran, kegiatan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan) entitas, serta strategi entitas untuk mencapai tujuan dan sasaran, • Memahami pengaruh lingkungan terhadap pencapaian tujuan entitas, • Memahami faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi pencapaian tujuan entitas. • Mengidentifikasi temuan dan rekomendasi yang signifikan atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, PDTT atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan. • Memahami dampak yang mungkin terjadi kecurangan dan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap hal yang diperiksa.
PENILAIAN RISIKO DAN SPI • Tujuan Tujuan Penilaian Risiko dan SPI dalam perencanaan eksaminasi adalah untuk menentukan area-area yang berisiko tinggi yang akan dijadikan fokus pemeriksaan
INPUT PENILAIAN RISIKO DAN SPI Data atau informasi yang dapat digunakan meliputi : • Gambaran umum entitas, • Hasil telaahan pemeriksa sebelumya tentang kualitas SPI entitas, • Hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas, • Hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan mereviu laporan pemeriksaan intern, • Peraturan dan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas, • Informasi terkait lainnya seperti hasil kajian, hasil studi, hasil kuesioner, wawancara, observasi dan metodologi pengumpulan data lainnya.
LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN RISIKO • Mengidentifikasi risiko yang dihadapi entitas serta dampak risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan entitas, • Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundangan dan risiko kecurangan yang mungkin terjadi, • Memastikan apakah entitas telah memiliki sistim pengendalian yang memadai untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut, • Menentukan fokus pemeriksaan yang memiliki potensi risiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lenjut setelah mempertimbangkan point 1,2,3, tersebut diatas yang berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, program dan atau fungsi pelayanan publik yang akan diperiksa.
LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN SPI • Reviu dokumen baik dokumen eksternal maupun internal untuk memastikan bahwa SOI yang sirancang sudah memadai, • Diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas dan/atau komite audit entitas, • Diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan membaca laporan pemeriksaan intern, • Observasi fisik, yaitu mengamati dan mencatat berbagai situasi dalam proses bisnis entitas, • Pengujian pengendalian, yaitu melakukan pengujian terhadap pengendalian dengan memastikan apakah pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedut yang telah ditentukan.
OUTPUT PENILAIAN RISIKO DAN SPI • Berdasarkan langkah-langkah dalam penilaian risiko dan SPI, pemeriksa mengetahui area-area berisiko yang akan dijadikan sebagai fokus pemeriksaan
PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN • Tujuan Penetapan Kriteria : • Alat komunikasi dalam tim pemeriksaan mengenai sifat pemeriksaan, • Alat komunikasi dengan entitas yang diperiksa • Penghubung tujuan pemeriksaan dengan program pemeriksaan , • Dasar dalam menyusun prosedur pemeriksaan dan pengumpula data, • Dasar dalam menyusun temuan pemeriksaan.
PERTIMBANGAN DALAM PENETAPAN KRITERIA • Tujuan dan Harapan Penugasan • Gambaran Umum Entitas • Area-Area Berisiko Entitas
LANGKAH-LANGKAH DALAM PENETAPAN KRITERIA • Mencari sumber-sumber kriteria yang masih berlaku • Mengkaji ketepatan kriteria dengan hal yang akan diperiksa • Menentukan kriteria yang akan digunakan • Memastikan kriteria yang digunakan dapat diterima
SUMBER-SUMBER KRITERIA • Peraturan Perundang-undangan • Output Tenaga Ahli • Laporan pemeriksaan periode sebelumnya • Laporan kinerja entitas periode sebelumnya • Dokumen anggaran • Kinerja terbaik dari entotas lain yang sejenis (benchmark) • Prosedur atau praktek terbaik (best practice) dari negara lain yang relevan dan dapat diperbandingkan (comparability) • Laporan hasil studi kelayakan dan rencana yang telah disetujui • Jurnal dan kajian ilmiah, sumber internet yang kredibel, buku teks. • Hasil kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi dan metodologi pengumpulan data lainnya. • Judgement profesional berdasarkan asas kepatuhan, logika umum, atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
RELEVANSI KRITERIA Kriteria relevan adalah kriteria yang mengandung unsur-unsur : • Dapat dipahami : kriteria harus jelas, komprehensif, dan tidak menimbulkan perbedaan intepretasi. • Dapat dibandingkan : kriteria harus bermanfaat untuk memprediksi output dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang atau dalam memperbaiki prediksi yang telah diperkirakan sebelumnya. • Lengkap : kriteria tidak boleh menghilangkan informasi yang dapat mengubah atau menegaskan suatu keputusan.
KEANDALAN KRITERIA Kriteria Andal adalah kriteria yang mengandung unsur-unsur : • Dapat dipercaya : kriteria berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. • Netral : kriteria yang bias dan tidak memihak. • Konsisten : Kriteria disajikan dengan cara yang sama seperti periode yang lalu.
PENETAPAN KRITERIA • Pemeriksa menetapkan kriteria yang akan digunakan setelah pemeriksa yakin kriteria yang telah dikaji tersebut tepat. • Kegiatan dalam penetapan kriteria menghasilkan outputberupa kriteria yang akan digunakan dalam pemeriksaan
PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN (P2) DAN PROGRAM KERJA PERORANGAN (PKP) • Tujuan Penyusunan P2 Untuk mempermudah dan memperlancar pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. • Tujuan Penyusunan PKP Untuk pembagian tugas yang lebih fokus dan alokasi tanggung jawab dalam rangka pelaksanan tugas pemeriksaan yang mencakup prosedur pemeriksaan yang terinci agar pemeriksaan dilakukan seuai dengan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam program pemeriksaan.
ISI PROGRAM PEMERIKSAAN • Dasar Hukum • Standar Pemeriksaan • Tujuan Pemeriksaan • Entitas yang Diperiksa • Lingkup Pemeriksaan • Hasil Pemahaman Sistem Pengendalian Intern • Sasaran Pemeriksaan • Kriteria Pemeriksaan
ISI PROGRAM PEMERIKSAAN (Lanjutan) • Alasan Pemeriksaan • Metode Pemeriksaan • Petunjuk Pemeriksaan • Jangka Waktu Pemeriksaan • Susunan Tim dan Rincian Biaya Pemeriksaan • Kerangka Laporan Hasil Pemeriksaan • Waktu Penyampaian dan Distribusi Laporan hasil Pemeriksaan
ISI PROGRAM KERJA PERORANGAN • Nama Anggota Tim • Langkah Pemeriksaan • Waktu Pemeriksaan • Nomor KPP • Catatan Ketua Tim
C. REVIU • Tujuan Reviu untuk memberikan pernyataan negatif atas suatu hal tertentu.
PEMAHAMAN ENTITAS Pemahaman entitas yang diperiksa dapat dilakukan dengan perolehan data dan informasi tentang : • Struktur organisasi entitas • Aktivitas utama entitas/program/kegiatan • Sistem akuntansi entitas • Karakteristik operasi entitas • Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas • Hasil pemeriksaan dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan berkaitan dengan hal yang diperiksa.
INPUT PEMAHAMAN ENTITAS Data dan informasi yang dapat digunakan adalah : • Struktur Organisasi entitas • Database entitas • Rencana strategi dan rencana aksi entitas • Kebijakan entitas • Sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas • Prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitas untuk menjamin pencapaian tujuan • Laporan hasil pengawasan intern • Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya • Hasil komunikasi dengan pemeriksa sebelumya • Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber seperti pengumuman di media, kutipan situs interner, hasil kajian dan lain-lain.
LANGKAH PEMAHAMAN ENTITAS • Langkah-langkah pemahaman entitas untuk PDTT bentuk reviu mengacu pada langkah-langkah pemahaman entitas untuk PDTT bentuk eksaminasi. • Seluruh langkah pemahaman entitas didokumentasikan dalam formulir pemahaman entitas.
PENILAIAN RISIKO DAN SPI • Tujuan Tujuan Penilaian Risiko dan SPI dalam perencanaan reviu adalah untuk mengetahui sifat, saat dan lingkup prosedur reviu serta mengevaluasi hasil prosedur tersebut.