PENGANTAR HUKUM INDONESIA

1. PENGANTAR HUKUM INDONESIA 2 SKS ================ DADANG SUNDAWA DJAENUDIN HARUN

2. PENGERTIAN • Tata Hukum adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan /diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara atau disebut juga ius constitutum. • Tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota- anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.

3. TUJUAN • Tujuan mempelajari Tata Hukum Indonesia : agar mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan yang manakah bertentangan dengan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya yang kesemuanya itu menurut hukum Indonesia.

4. PERATURAN POKOK PADA JAMAN HINDIA BELANDA • Algeimene Bepaling van Wetgeving voor Indonesia, disingkat AB (Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan untuk Indonesia.) yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 • Regerings Reglemens (R.R) yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 1854. • Indische Staatsregeling (IS) atau Peraturan Ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 1925 RR iubah menjadi IS yang termuat dalam Stb. 1925/415 yang mulai berlaku 1 Januari 1926. RR dan IS ini dapat dikatakan peraturan pokok yang merupakan : UUD Hindia Belanda” dan merupakan sumber peraturan-peraturan organic pada masa itu.

5. Peraturan Organik Pada Jaman Hindia Belanda • Ordonantie • Regerings Verordening • Locale Verordening

6. PERATURAN POKOK PADA JAMAN JEPANG • Hanya ada satu yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua perarturan perundangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Militer Jepang.

7. DASAR HUKUM BERLAKUNYA KEANEKARAGAMAN HUKUM DI INDONESIA • Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi : Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” • Pasal 142 Ketentuan Peralihan UUDS 1950 : “ Peraturan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha negara yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak burubah sebagai peraturan-peraturan RI sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa UUD ini” • Pasal 192 Ketentuan Peralihan Konstitusi RIS : “ Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi ini”

8. Catatan : • Semua peraturan-peraturan perundangan Hindia Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Militer Jepang ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah Jepang sendiri, berlaku pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia. • Semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku pada masa penjajahan jepang yang diambil alih oleh UUD 1945 (Pasal II Aturan Peralihan) ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan UUD 1945 tersebut berlaku pada masa UUD 1945 (yang pertama ) • Semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku pada masa UUD 1945 yang diambil alih oleh Konstitusi RIS 1949 ( Pasal 192 Aturan Peralihan) ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan Konstitusi RIS tersebut, berlaku selama masa Konstitusi RIS.

9. Semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku pada masa Konstitusi RIS yang diambil alih oleh UUDS 1950 ( Pasal 142 Ketentuan Peralihan), ditambah dengan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan UUDS 1950 tersebut berlaku selama masa UUDS 1950. • Akhirnya semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku selama masa berlakunya UUDS 1950 yang diambil alih oleh UUD 1945 (kedua) ditambah dengan Peraturan-peraturan perundangan yang dibuat berdasarkan UUD 1945 (kedua) ditambah lagi dengan peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan Dekrit Presiden tersebut sepanjang belum dicabut berlaku pada masa sekarang ini. Alhasil dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa berdasarkan : • Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (setelah Dekrit Presiden juncto (berhubungan dengan ) • Pasal 142 ketentuan Peralihan UUDS RI 1945 juncto • Pasal 192 ketentuan Peralihan Konstitusi RS juncto • Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Proklamasi) juncto • Pasal 3 UU Balatentara Jepang Tahun 1942 No. 1

10. Di Indonesia peraturan perundangan yang sekarang berlaku adalah segala peraturan perundangan yang diadakan di jaman Hindia Belanda, Jepang dan Republik Indonesia hingga sekarang berlaku seluruhnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang sekarang berlaku. • Kodifikasi adalah peraturan-peraturan hukum yang tertulis secara sistematis dalam suatu buku. Dasar hukum dari Kodifikasi adalah pasal 75 (1) RR yang kemudian diganti menjadi pasal 131 (1) yang berbunyi : “ • Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana ) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifisir ( asas kodifikasi ) • Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordasi ) • Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur asing (tionghoa,Arab dsb ) jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa. • Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (onderwepen). • Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.