Download
1 / 9
120 likes | 640 Views
PENGANTAR HUKUM ISLAM. M. Sularno Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. XI. LEGISLASI (PENTAQNINAN) FIQIH.
E N D
PENGANTAR HUKUM ISLAM M. Sularno Prodi Hukum Islam FakultasIlmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
XI LEGISLASI (PENTAQNINAN) FIQIH
A. ARAH DAN PERKEMBANGAN LEGISLASI FIQIH 1. ISLAM DAN KOLONIALISME * Setelah Islam membebaskandiridari Barat danmembentuknegarasertamengatursendiribidangpolitik, hukumdll, ternyataadaaspekygtidaksesuai dg ajaran Islam, namuntdkmungkinmenggantikeseluruhansekaligus, shgperlu am-biljalantengahdenganmengambilaturanfiqhygrelevan. * Umumnyadunia Islam menggunakancarabertahapdenganmembiarkanberlakunyahukumygmemenuhisyarat mas-lahatumat, danmenggantiaturanygtidakaspiratifdantdksesuai dg kebutuhanumat. * Warnamazhabadapengaruhthdlegislasifiqh, sep: Turki dg Hanafinya, KompilasiHukum Islam Indonesia dg Syafii,
Arab Saudi dengan Hanbalinya. Artinya kultur masyarakat se- tempat berpengaruh, terutama bidang hukum keluarga. Jadi kesadaran hukum masyarakat adalah penting. * Dalam hukum keluarga, legislasi mengambil dari semua maz- hab, selama baik, dan mengambil dari hukum lain, selama sesu ai dengan prinsip syari’ah, oleh karena itu mempelajari hukum Islam hrs secara perbandingan / muqaran mazhab, serta dgn perbandingan sistem hukum (Islam, adat, barat). * Indonesia terbuka peluang legislasi fiqh setelah dlm GBHN di- nyatakan bhw bahan pembentukan hukum nasioal adalah : Hk- Adat, Islam, dan Barat 2. FASE LEGISLASI a. Tahab Pembentukan mazhab resmi, sep : Ja’far al-Mansur dengan mazhab Maliki, tetapi ditolak oleh Imam Malik, Saudi Arabia dengan mazhab Hanbali, Brunei dengan mazhab Sya- fi’I, Iran dengan mazhab Syi’ah Imamiyah. b. Setelah ada mazhab resmi, mudah dibentuk legislasi dengan mazhab tsb, sep: Turki Usmani dg mazhb Hanafi seluruhnya
c. Legislasi dg mengambil bahan dari mazhab lain yang sesuai dengan maslahat, contoh : KHI Ps 185 mengatur waris peng- ganti. d. Selain menambil dari berbagaimahab fiqh, juga mengadopsi beberapa bagian hukum Barat, sep : dalam masalah bisnis / tijarah.B. BIDANG- BIDANG LEGISLASI 1. HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH ) * Kesadaran menerapkan hk Keluarga di dunia Islam cukup tinggi. * Pengaruh Barat amat kecil, hk Islam kebanyakan menjadi hk Adat. * Kini hampir semua negara di dunia Islam telah mempunyai UU Hukum Keluarga. Di Mesir , UU HK Perkawinan lahir pd 1936, Hk. Waris pd th 1943, Wasiyat dan Wakaf th 1946, Di Syria th 1959, dan Tunis th 1956.
* Indonesia pd th 1974 melahirkan UU Perkawinan , Th 1977, PP. No. 28 ttg Wakaf Tanah Milik. Th 1989 lahir UU Peradilan- Agama, Th 1991, lahir Kompilasi Hukum Islam yg berisi ttg Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Th. 2004, lahir UU- Perwakafan. * Legislasi tentang Zakat juga terjadi di dunia Islam > Di Indon th 1999 lahir UU Pengelolaan Zakat.2. BIDANG MU’AMALAH * Hukum Mu’amalah dlm arti sempit dimulai sejak keluarnya Majalah al- Ahkam Al-Adliyah Turki Usmani , Dilanjutkan ko- difikasi hk Perdata Islam dg standard mazhab Hanafi. * Perbankan Syari’ah mulai muncul di Mesir th 1963, disusul Bank Arab Saudi th 1974, Dubai th 1975, Sudan, th 1977, Yordania, th 1978, Bahrain, th 1979, Luksemburg th 1980, Manila, Cina, dll.
* Di Indonesia, th 1992 berdiri Bank Muamalat Indonesia, kemu- dian muncul bank-bank Syari’ah lainnya, serta bermunculan Baitul Mal wa Tamwil (BMT-BMT). * Pada th 1998 lahir UU tentang Perubahan UU 1992 mengenai Perbankan.3. BIDANG SIYASAH (UTAMANYA DUSTURIYAH) * Dari hasil ijtihad masing-masing negara, muncul tiga type legis lasi bidang siyasah khusus dusturiyah : a. Mengambil seluruhnya Hukum Barat, sep : Turki. b. Mengambil sumber Hukum Islam secara ketat, sep : Arab – Saudi dan Iran. C. Mencari kompromiantara keduanya, sep: Mesir, Indonesia, dan Malaysia.
4. BIDANG PERADILAN ( QADA’) * Di Indonesia, walau UU 14/1974 ttg Ketentuan Pokok Kekuasa- an Kehakiman mengatur adanya Peradilan Agama, namun ba- ru setelah 15 th kemudian lahir UU Peradilan Agama. * Umumnya di negara Islam ada hirarchi peradilan dan kewe- nangannya luas. Di Indon ada hirarchi, namun kewenangan- nya hanya : Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan, dan Ekono- mi Syari’ah.5. BIDANG PIDANA (JINAYAH) * Legislasi di bidang ini adalah paling sulit, kecuali negara-negr Arab Saudi. * Neg-neg bekas jajahan Barat, sampai saat ini masih gunakan hukum Pidana Barat, sep: Indon. Th 2001 tlh buat draft UU Hk- Pidana yg merekomendasikan : a. Ada pidana mati bagi pembunuhan dan kejahatan besar. b. Penindakan yg sama thd segenap masyarakat.
c. Ada sanksi kompensasi jika pihak korban memberi maaf d. Pidana susila sifat sanksinya kumulatif, bukan alternatif.
