Kebijakan Publik

Kebijakan Publik

Pengantar • Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis seperti dalam kuliah ilmu-ilmu politik • Istilah kebijakan (term policy) digunakan secara luas seperti dalam “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” atau “kebijakan pertanian di negara-negara berkembang atau di negara-negara dunia ketiga”

Lanjutan ... • Istilah kebijakan juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi • Menurut Charles O’Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda • Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decicions), standard, proposal dan grand design

Batasan dan Ruang Lingkup • Perlu dibedakan istilah “kebijakan” dengan “kebijaksanaan” dalam kehidupan sehari-hari. • Istilah yang “kebijakan” menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu • Sedangkan “kebijaksanaan” berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dsb

Istilah Kebijakan Publik • Menurut Lemay (2002:11) secara umum suatu kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah • Menurut Chandler dan Plano (1988:107) dalam kamus administrasi publik “public policy” adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah

Lanjutan ... • Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan • Di sini dapat dilihat bahwa kebijakan tidak semata dilihat sebagai pemanfaatan strategi dari sumberdaya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan (Donahue, 2003)

Lanjutan ... • Shafritz dan Russell (1997:47) mendefinisikan kebijakan publik sebagai whatever a government decides to do or not to do • Selanjutnya Peterson (3003:1030) berpendapat bahwa kebijakan publik secara umum dapat dilihat sebagai alat pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”

Contoh Kasus Penyadapan • Efek kasus pembocoran rahasia oleh mantan agen Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden terus bergulir saat ini • Banyak pemimpin dunia mengeluh dan mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang telah menyadap sarana komunikasinya termasuk pemerintah Indonesia yang menyampaikan protes keras terhadap Pemerintah Australia karena juga telah menyadap sarana komunikasi pejabat tinggi, termasuk milik presiden RI dan Ibu Negara

Lanjutan ... • Australia menyadap telepon percakapan sejumlah pejabat Indonesia selama 15 hari pada Agustus 2009 • Indonesia meradang tetapi Perdana Menteri Australia Tony Abbot di depan parlemen Australia mengatakan,”Australia tak seharusnya diharapkan meminta maaf untuk langkah yang telah kita ambil untukmelindungi negara kita sekarang ataupun di masa lalu”

Penyalahgunaan • Dokumen Snowden telah membongkar sepak terjang Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Australia yang telah memata-matai banyak pemimpin dunia yang selama ini justru dianggap sahabat oleh mereka • Langkah penyadapan ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan sarana komunikasi yang ada di gedung keduataan di setiap negara penerima • Misi diplomatik suatu negara memang menjamin hak kekebalan dan keistimewaanya termasuk kebebasan berkomunikasi dlm menjalankan tugas

Pasal 27 ayat (1) Konvensi Vienna 1961 • “The receiving state shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the government and others missions and consulates of the sending states, whereever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code and cipher. However, the mission may install and use a wireless transsmiter only with the concent of the receiving state”

Catatan ... • Kendati demikian, misi diplomatik suatu negara hanya boleh menggunakan dan memasang pemancar radio atas seizin pemerintah negara penerima • Hal ini sesuai dengan functional necesity theory yang menegaskan, guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima, kepada pejabat diplomatik, tempat kediaman pribadi pejabat diplomatik, surat menyurat, sarana komunikasi, arsip, dokumen diberikan kekebalan dan keistimewaan

Pelanggaran Serius • Australia semestinya menyadari bahwa setiap negara wajib mentaati kewajiban dalam konvensi Vienna • Tindakan Australia dapat dikategorikan sebagai campur tangan urusan dalam negeri Indonesia dan pengingkaran prinsip kesederajatan (perfect equality of state) yang sangat dijunjung tinggi dalam hubungan internasional

Aspek Keamanan Potensial Apa yang Menggangu Australia? • Th 2007, Presiden SBY bersama Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangai perjanjian kerjasama Indonesia-Rusia. Salah satu materi kesepakatan itu adalah Pemerintah Rusia menyiapkan state credit sebanyak 1 miliar dollar AS untuk antara lain pembelian dua kapal selam kelas Kilo • Rencana ini menggelisahkan tetangga kita Australia dan Singapura. • MENGAPA?

Fakta Kapal Selam Kilo • Kapal selam kelas Kilo Rusia dikenal sebagai kapal selam paling senyap dan bisa menyelam hingga 300 meter di bawah laut. Dgn panjang 70-74 meter, kapal ini berdaya 3000-4000 ton saat menyelam. Ia dilengkapi dengan senjata pertahanan udara sebanyak 8 roket permukaan ke udara, 18 torpedo atau 24 ranjau. Fungsi utamanya adalah anti kapal permukaan dan kapal selam. Ia mampu menembakkan rudal dari bawah laut berjangkauan 300 kilometer

Lanjutan ... • Melihat potensi destruksi kapal selam Rusia ini, seorang pejabat militer Australia sempat berkomentar,”Kapal selam Collins (milik Australia) tak mampu menghadapi Kilo Indonesia, termasuk semua perangkat angkatan laut Australia” • Kegelisahan Australia ini memuncak dengan penyadapan para pejabat kita pada tahun 2009 tersebut

Lanjutan ... • Lalu, mengapa Australia harus menyadap telepon Presiden SBY? Karena beliau pemegang keputusan tertinggi di Republik Indonesia • Sementara Jusuf Kalla, yang saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden dikenal juga sebagai orang yang tegas dalam mengambil keputusan: “yes or not”

Lanjutan ... • Bagaimana dengan Boediono? Ia mantan menko perekonomian dan Gubernur BI saat penyadapan berlangsung. Kedua jabatan itu memang menyangkut masalah kemampuan ekonomi kita yang berkaitan langsung dengan kemampuan membeli kedua kapal selam tersebut

Lanjutan ... • Begitu juga penyadapan Sri Mulyani yang sedang menjabat sebagai menteri keuangan. Bendahara negara, posisi yang menentukan kapan dan teknis pembayaran • Sofyan Djalil adalah menteri negara BUMN yang mungkin dipersepsikan Australia adalah pihak yang bisa memobilisasi dana dari BUMN besar untuk urusan mendanai infrastruktur pelengkap kedua kapal selam kilo tersebut

Lanjutan ... • Widodo AS adalah Menko Polhukam yang mengkoordinasi masalah pertahanan dan keamanan. Menyadap Menko Polhukan sudah merepresentasikan keinginan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut sebagai pengguna • Hatta Radjasa adalah Mensesneg saat itu, yang beralasan disadap karena lalu lintas pengambilan keputusan pemerintahan banyak berkaitan dengan portofolio Mensesneg

Lanjutan ... • Lalu bagaimana dengan Dino Pati Djalal dan Andi Malarangeng? Keduanya adalah juru bicara presiden yang pasti banyak terlibat dengan urusan lalu lintas komunikasi presiden • Bagaimana dengan Ibu Negara Ny Kristiani Herawati Yudhoyono? Ini menyangkut masalah persepsi Australia

Kebijakan Publik