Tindakan Pemerintah dlm H. Publik -Privat

Tindakan Pemerintah dlm H. Publik -Privat

H. publik u/ menjlnkan keks publik, dijelmakan dlm kualitas pejabat TUN H. Privat u/ melkkan p’buatan H keperdtan, dijelmakan dlm kualitas BH Instrumen TAN

Privat Menurut ketentuan2 HJ. Perdata Publik Sepihak (perbuatan faktual,pengaturan, norma konkrit, peruu semu, ktun) Dua pihak TAN

Macam TAN H.Publikb’segi 1 • Pengaturan (regerings besluit): UU abstrak, umum, terus menerus • Norma Jabaran (concrete norm geving): Plan konkrit, pelaksanaan praktis menurut waktu dan tpt pd ketent umum

Macam TAN H.Publikb’segi 1 • legislasi semu (psedo-wetgeving, spiegel regelingen, beleidsregels) kebijakan utk menjalankan ketent uu dan dipublikasikan sec luas • Penetapan (beschikking, administrative discretion): SK concreet, casuistis,individualiserend

Keuntungan pemanfaatan TAN Privat • ketegangan yg disebabkan o/ tdkan sepihak pem dpt dikurangi; • hampir sll dpt m’brkan jaminan kebendaan; • saat jalur hk publik mengalami kebuntuan, jalur p’dt dpt m’br jl keluar;

Keuntungan pemanfaatan TAN Privat • lbg kep’dt sll dpt diterapkan u/ sgl kepl krn sifatnya fleksibel • pr pihak bebas menent perjanj, wlp pd dsnya dibts uu. isi perjanjian bergantung kesepakatan para pihak. Ketentuan undang-undang bersifat memaksa untuk bentuk perjanjian.

Kerugian pemanfaatan TAN Privat • penggnnya o/ pem tdk sll pasti dimgkkan, yi dlm hal u/ m’cp tuj pem yg t’sedia btknya menrt hk publik; • pengaturan pembg we2nang intern ja2ran pem kadang m’jd kacau; • efektivitas pengawasan preventif dan represif maupun jalur banding administratif kadang tdk dpt ditempuh;

Kerugian pemanfaatan TAN Privat • pem dgn keddkannya yg khusus (m’jg & me2lhr kepent umum) menuntut keddkan yg khusus pula dlm hub hk keperdt, yg dpt mengakibatkan pemutusan sepihak perjanj yg tlh diadakan dgn warga; • mudah menjurus pd detournement de procedure, artinya dengan menempuh jalur perdata lalu menyimpang dr jaminan prosessual atau jaminan lain yg dpt dibrkan hk publik.

Macam TAN H. Privat • perjanjian perdata biasa • perjanjian mengenai wewenang pemerintahan • perjanjian mengenai kebijakan yg akan dilaksanakan • perjanjian jual beli barang dan jasa

perjanjian perdata biasa • harta kekyan negr dip’tggungkan Lbg Hk Publik yg menguasai ht tsb m’jd organisasi negr & memp kemandirian.Oki dpt b’keddkan sbg BHPerdata. Perjanjian sell didahului o/ KTUN • paling sering dignkan. Cth jual bl alat2 ktr, sewa menyewa, p’borongan pekerjaan

perjanjian mengenai wewenang pemerintahan • antr pem dgn WN mengenai cr pem m’gnkan wewenangnya. • disbt perjanj menrt H Publik Pem tdk dpt selmnya terikat pd perjanj tsb, • pem blh menyimpangi kl t’jd perub dlm masy yg tdk t’gbrkan pd wkt perjanjian dibuat.

perjanjian mengenai kebijakan yg akan dilaksanakan • Objek perjanjian adalah mengenai hak kebendaan (harta kekayaan) pemerintah yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditempuhnya • Kelompok perjanjian yang penting adalah mengenai transaksi harta tidak bergerak

perjanjian jual beli barang dan jasa • Pd u nya perjanj merpkan kontrak standar, yg sdh dittkan syrt/kondisi secr sepihak o/ salah satu pihak. • Ada kewenangan u/ memb p’janjian dgn pihak ke3. Rinciannya b’gtung pd stelsel perjanj antr penjual dan pembl.

perjanjian jual beli barang dan jasa • Tt cr distribusi tdk diatur rinci dlm perat pokok, yg diatur hub hk sbg penjual, pembeli barang/jasa • Distribusi listrik, air minum, gas, telepon

Tindakan Pemerintah dlm H. Publik -Privat