1 / 15

FORUM DISKUSI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS ) DAN PPK ONLINE DALAM KERANGKA INSW

FORUM DISKUSI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS ) DAN PPK ONLINE DALAM KERANGKA INSW. Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan. Semarang, 25 Maret 2019. PANDUAN SINGKAT SERTIFIKASI KESEHATAN IKAN EKSPOR. PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN. 2. 3. 1. 4. 5. 6.

laneann
Download Presentation

FORUM DISKUSI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS ) DAN PPK ONLINE DALAM KERANGKA INSW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FORUM DISKUSI KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN PPK ONLINE DALAM KERANGKA INSW PusatStandardisasiSistemdanKepatuhan Semarang, 25 Maret 2019

  2. PANDUAN SINGKAT SERTIFIKASI KESEHATAN IKAN EKSPOR PUSAT STANDARDISASI SISTEM DAN KEPATUHAN

  3. 2 3 1 4 5 6 JenisIkan yang DilaranguntukDiekspor PemeriksaanKarantina / Mutu Sinkronisasi 8 ElemenData Pengertian KMK No.2844/2018 dan PERMEN KP No.18/2018 Pengertian PPK online PNBP PNBP OUTLINE

  4. Apakah yang dimaksud • KMK No. 2844tahun2018...??? KMK. 2844/2018 KMK No.2844 adalah tentang daftar barang yang dibatasi untuk ekspor dan impor berdasarkan PERMEN KP No. 18tahun2018 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Hal ini mengamanahkan bahwa setiap jenis komoditi wajib periksa dengan HS Code sebagaimana tercantum, harus dilengkapi HC atau SPM sebagai elemen data ijin. Sehingga apabila pengajuan PEB tidak dilengkapi HC atau SPM maka respon Bea Cukai adalah reject (NPP). Pemberlakuan KMK No. 2844 tahun 2018 ini terhitung 2 hari sejak ditetapkan (4 Desember 2018) yaitu 6 Desember 2018 mulai berlaku.

  5. Adakahikan yang dilaranguntukdiekspor..? MenurutperaturanPerundang-Undanganygberlaku, adabeberapajenisikanygdilaranguntukdiekspor : Benih Lobster Lobster, Kepiting, Rajunganberteluratauundersize Coral Sidat Arwana HiuKoboidanHiuMartil PERMEN KP NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 TentangLaranganPenangkapandan/atauPengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), danRajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia PERMEN KP NOMOR PER.19/MEN/2012 / 2012 TentangLaranganPengeluaranBenih SIDAT(Anguilla spp)Dari Wilayah Negara Republik Indonesia KeLuar Wilayah Negara Republik Indonesia  PERMEN KP NOMOR 21/PERMEN-KP/2014 / 2014 TentangLaranganPengeluaranIkanHiasAnakIkanArwana, BenihIkanBofiaHidup, danIkanBofiaHidupdari Wilayah Negara Republik Indonesia keLuar Wilayah Negara Republik Indonesia  PERMEN KP NOMOR 5/PERMEN-KP / 2018 TentangLaranganPengeluaranIkanHiuKoboi (Carcharhinuslongimanus) danHiuMartil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia keLuar Wilayah Negara Republik Indonesia  undersize

  6. PPK online…? www.ppk.bkipm.kkp.go.id PPK onlinemerupakanaplikasi di BadanKarantinaIkan, PengendalianMutudanKeamananHasilPerikanan yang memudahkanpenggunajasadalampengajuansertifikasikarantinaikandanpengendalianmutuhasilperikananuntukmemperolehSertifikatKesehatanatau HC. Alurpengajuan HC melalui PPK onlineadalah : Membuka website www.ppk.bkipm.kkp.go.id Melakukanregistrasidanmengisiformulirbagipenggunajasa yang belummemilikiusername Melakukan login setelahmemperolehusername Mengisiformulirpengajuan HC

  7. Registrasi PPK online…?

  8. Question Siapakah yang bolehmengajukan PPK online..? Yang boleh mengajukan permohonan / PPK online adalah pemilik UPI / pemilik UUPI atau perorangan / badan hukum yang diberi kuasa oleh pemilik. Kuasa diberikan secara tertulis dengan materai (Rp 6.000,-) dan bersifat transaksional (surat kuasa hanya berlaku untuk satu kali pengiriman) Answer

  9. Question • Bagaimana agar pengurusandokumenekspormenjadilancar...? Answer • HC atau SPM dikategorikan ijin sebagai persyaratan pada pengajuan PEB. • KI-D7 atau KI-D12 dikategorikan ijin sebagai persyaratan pada pengajuan PIB. • Pengisian8 elemen data HARUS samaantara sisterkaroline, INSW dan CEISA yaitu : • satuan barang ( kg atau pcs ). • NPWP eksportir ( 15 digit. Contoh : 80.442.749.0-905.000 ). • HS Code utk penetapan tarif / pos tarif. • pelabuhan bongkar ( pelabuhan tujuan ) berdasarkan UN/LOCODE. • kode ijin pada modul PEB (kode 950 utk ijin berupa HC atau kode 951 utk ijin berupa SPM ). • nomor ijin ( nomor HC atau nomor SPM ). • tanggal dimulai ijin ( tanggal cetak HC atau tanggal cetak SPM). • tanggal berakhir ijin ( 6 hari kerja sejak HC atau SPM diterbitkan ).

  10. ApakahPerluPemeriksaanLaboratorium..? Pemeriksaanlaboratoriumdilakukanapabiladipersyaratkanolehnegaratujuanataudipersyaratkanolehperaturan : PERMEN KP NomorPER.05/MEN/2005 tentangTindakanKarantinaIkanUntukPengeluaran Media Pembawa Hama danPenyakitIkanKarantina Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 /KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa Standar Nasional Indonesia (SNI) untukprodukperikanan

  11. Bagaimanajika TIDAK adapersyaratanlaboratorium..? Dokumen KelengkapanDokumen KeabsahanDokumen VerifikasiLapangan Pengecekankesesuaianjumlah, jenihdanjumlah PengujianKlinisatauOrganoleptik PemeriksaanUlang

  12. Berapa PNBP yang harusdisetor..? SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

  13. Bagaimana agar pengajuan PEB kepada Bea danCukaitidakditolak..? • Pengisian8 elemen data HARUS sama antara sisterkaroline, INSW dan CEISA yaitu : • satuan barang ( kg atau pcs ). • NPWP eksportir ( 15 digit. Contoh : 80.442.749.0-905.000 ). • HS Code utk penetapan tarif / pos tarif. • pelabuhan bongkar ( pelabuhan tujuan ) berdasarkan UN/LOCODE. • kode ijin pada modul PEB (kode 950 utk ijin berupa HC atau kode 951 utk ijin berupa SPM ). • nomor ijin ( nomor HC atau nomor SPM ). • tanggal dimulai ijin ( tanggal cetak HC atau tanggal cetak SPM). • tanggal berakhir ijin ( 6 hari kerja sejak HC atau SPM diterbitkan ).

  14. BiarkanSistemBekerjauntukPerbaikan Terus Menerus Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

More Related