PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA

1. PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DI INDONESIA Biro Perniagaan BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) DEPARTEMEN PERDAGANGAN Jakarta, 28 Januari 2010

2. OUTLINE • Pendahuluan • Pengertian Umum • Landasan Hukum • Perkembangan PBK • Permasalahan • Kebijakan Pemerintah • Penutup

3. PENGENALAN • BAPPEBTI merupakan salah 1 unit eselon I Kementerian Perdagangan. • BAPPEBTI dibentuk sesuai UU No. 32 tahun 1997, sebelumnya bernama BAPEBTI (Badan Pelaksana Bursa Komoditi). • BAPPEBTI berperan melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang PBK (UU No. 32/1997), SRG (UU NO. 9/2006), dan Pasar Lelang.

4. PENDAHULUAN • Dalam era Globalisasi, WTO, AFTA, APEC terjadi persaingan usaha yg semakin ketat dan harga yang semakin fluktuatif. • Persaingan yang semakin tajam, pelaku usaha memerlukan instrumen pengelolaan resiko fluktuasi harga. • Instrumen pengelolaan resiko harga melalui instrumen: Market Scheme atau Non-Market Scheme.

5. PENDAHULUAN (Lanjutan) • Non-Market Scheme Instrument • Subsidi • Pengaturan Tata Niaga • Stabilisasi harga (Bulog) • International Commodity Aggreement • Market Scheme Instrument (Derivatives Contracts) • Forward Contract • Futures Market • Options • Swap

6. PENGERTIAN UMUM • DERIVATIVES CONTRACT Financial contract whose value is derived from or depends on the price of its underlying asset. • FUTURES CONTRACT a standardized contract to buy or sell quantity of underlying commodities or financial instrument, at an agreed price, for delivery or cash settlement at a specified future date. • KONTRAK BERJANGKA (UU No. 32/1997) suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat,dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan.

7. PENGERTIAN UMUM (Lanjutan) • KONTRAK OPSI (UU No. 32/1997) yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atas komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yg telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar premi. • KOMODITI (UU No. 32/1997) barang dagangan yang menjadi subyek kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka

8. PENGERTIAN UMUM (Lanjutan) • MARGIN sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. • LINDUNG NILAI (HEDGING) tindakan mengambil posisi di pasar berjangka yang berlawanan dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik, dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerugian yg mungkin dihadapinya karena perubahan harga di pasar fisik.

9. PASAR SAHAM VS PASAR BERJANGKA

10. MANFAAT EKONOMI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK) MANFAAT UTAMA: • Sarana lindung nilai (Hedging). • Pembentukan harga (Price Discovery) • Alternatif Investasi (Investment Enhancement) MANFAAT LAIN: • Penerimaan pajak (Tax Revenue) • Kesempatan kerja (Labor Opportunity) • Peningkatan daya saing (Business Competitiveness)

11. LANDASAN PENGATURAN PBKDI INDONESIA • UU No. 32 tahun 1997 tentang PBK • PP No. 9 tahun 1999 ttg Penyelenggaraan PBK. • Keppres No. 12/1999; 73/2000; dan No. 119/2001 ttg Komoditi yang dijadikan subyek Kontrak Berjangka • Peraturan-peraturan Bappebti • PTT Bursa Berjangka • PTT Lembaga Kliring Berjangka

12. PRINSIP-PRINSIP PBK BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 1997 • Bursa Berjangka merupakan organisasi keanggotaan (membership organization); • Bursa Berjangka didirikan sebagai Lembaga Non-profit Organization. • Lembaga Kliring Berjangka juga sbg Lembaga Non-profit organization. • Lembaga terpisah (tidak menjadi bagian) dari Bursa Berjangka, namun Bursa Berjangka dapat menjadi salah satu Pemegang Sahamnya.

13. PRINSIP-PRINSIP PBK BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 1997 • Komoditi yang subyek kontrak berjangka ditetapkan oleh Presiden • Pengawasan dilakukan oleh Bappebti sbg lembaga pemerintah berada dalam Kementerian Perdagangan.

14. KELEMBAGAAN INDUSTRI PBK • Bursa Berjangka • Lembaga Kliring Berjangka • Pialang Berjangka • Pedagang Berjangka • Penasihat Berjangka • Pengelola Sentra Dana Berjangka • Bank Penyimpan Margin

15. KELEMBAGAAN DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI MENTERI P E R D A G A N G A N BANK INDONESIA BAPEPAM KEJAKSAAN AGUNG KEPOLISIAN RI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) BADAN PENGAWAS LUAR NEGERI KESEPAKATAN KOORDINASI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA B U R S A BERJANGKA BURSA BERJANGKA LUAR NEGERI BANK PENYIMPAN PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA WAKIL PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING WAKIL PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING TERTENTU WAKIL SENTRA DANA BERJANGKA PENASIHAT BERJANGKA WAKIL PEDAGANG BERJANGKA PIALANG BERJANGKA BUKAN ANGGOTA KLIRING WAKIL N A S A B A H

16. PERAN LEMBAGA-LEMBAGA • Menteri menetapkan kebijakan umum berkaitan dgn PBK di bidang perdagangan ln/dn • Badan Pengawas (BAPPEBTI) melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan PBK • Bursa Berjangka (BB) menyiapkan fasilitas & peraturan, dan melakukan pembinaan/pengawasan thd anggota Bursa sehingga transaksi terlaksana secara teratur, wajar, efektif, dan efisien (integritas pasar)

17. PERAN LEMBAGA-LEMBAGA(lanjutan) • Lembaga Kliring Berjangka menyiapkan fasilitas & peraturan, dan melakukan pembinaan/pengawasan terhadap anggota kliring dalam transaksi terjamin dan diselesaikan dengan baik (integritas keuangan) • Pialang Berjangka menerima amanat (order) Nasabah untuk transaksi kontrak berjangka • Pedagang Berjangka melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri atau perusahaannya.

18. PERAN LEMBAGA-LEMBAGA(lanjutan) • Penasihat Berjangka memberikan jasa berdasarkan analisis yang dilakukannya berhak mendapatkan imbalan jasa (fee) • Pengelola Sentra Dana Berjangka menghimpun dana masyarakat utk diinvestasikan dalam transaksi kontrak berjangka. • Bank Penyimpan bank yang ditunjuk untuk menyimpan dana nasabah, dana kompensasi, dan dana jaminan utk kegiatan perdagangan berjangka

19. Hubungi Pialang Lihat Kelayakan calon Nasabah (Know Your Customer) Beri Penjelasan mengenai resiko dalam PBK Wakil Pialang Nasabah 1. Mekanisme Penerimaan Nasabah Penandatanganan Dokumen Perjanjian

20. KBI BBJ  Setor margin ke rekening terpisah PB di Bank Penyimpan Nasabah   HUBUNGI WP UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI KONFIRMASI PELAKSANAAN AMANAT   2. Mekanisme Transaksi Menyampaikan amanat nasabah KONFIRMASI LAPORAN TRANSAKSI  Setor Margin ke KBI Wakil Pialang KONFIRMASI LABA/RUGI TRANSAKSI 

21. PERKEMBANGAN PBK DI DUNIA • Transaksi derivatives mulai dikenal di Inggris 1275, di Belanda 1600-an, di Jepang Abad 18-an. • PBK dimulai di CBOT, AS sejak 1872. • s/d 1970-an untuk komoditi primer sangat populer: jagung, kacang kedelai, logam mulia seperti emas dan timah. • Setelah 1970-an, sistem nilai tukar mengambang dan suku bunga yg sangat fluktuatif, kontrak berjangka utk produk finansial mulai diperdagangan di bursa-bursa: CME, LIFFE, MATIF, dll.

22. PERKEMBANGAN PBK DI DUNIA(Lanjutan) • Kini sekitar 100 bursa tersebar di berbagai kawasan Eropa, Asia, Australia, Amerika dan negara eks Sosialis (Norwegia, Rusia, RRC) memperdagangkan sekitar 80 jenis kontrak. • Dalam perkembangan saat ini jumlah Bursa Berjangka terus bertambah, sementara beberapa Bursa Berjangka yang ada juga melakukan merger di tingkat nasional maupun regional. • Pada abad 21 ini transaksi financial contract lebih berkembang dibanding dengan commodity futures contract.

23. PERKEMBANGAN PBK DI INDONESIA • Tahun 1970an maraknya pengumpulan dana masyarakat dengan dalih untuk transaksi kontrak komoditi ke luar negeri yang merugikan masyarakat. • 1997, kegiatan tersebut dilarang berdasarkan Keputusan Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang ditetpkan dengan SK Menteri Perdagangan Nomor 03/M/INS/1977 tanggal 8 Juni 1977. • 1982, Badan Pelaksana Bursa Komoditi Indonesia (BAPEBTI) didirikan berdasarkan PP Nomor 35 tahun 1982. • 1985, Bapebti beroperasi Bursa Komoditi untuk Pasar fisik karet dan Kopi sebagai sarana pembentukan harga, namun kurang aktif karena kurang dibutuhkan dunia usaha.

24. PERKEMBANGAN PBK DI INDONESIA (lanjutan) • 1994, UNCTAD/World Bank melakukan Study Need Assessment. • 1995, Sparks Company, melakukan studi lanjutan: Cost and Benefit, dan Feasiblity Study pada tahun. • 1997, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang PBK diterbitkan • 1999, PP No. 9 dan No. 10 thn 1999 diterbitkan. • 1999, BBJ, KBI, dan pelaku usaha dibentuk. • 2000, kegiatan PBK secara resmi di Indonesia

25. PERMASALAHAN • Perdagangan Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka tidak aktif. • Perdagangan di luar Bursa Berjangka (Cross Currency dan Indeks Saham) sangat diminati. • Komoditi yang menjadi subyek Kontrak Berjangka harus ditetapkan dengan Keppres. • Perdagangan Kontrak Derivatif di luar bursa rentan dengan pengaduan Nasabah. • Dukungan para stakeholders tentangPBK di Indonesia belum optimal.

26. KEBIJAKAN PEMERINTAH • Program sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha, pihak-pihak terkait, masyarakat pada umumnya. • Penyediaan Sistem Perdagangan dan Pengawasan yg terintergrasi. • Amandemen UU No. 32 tahun 1997. • Kehadiran Bursa Berjangka lebih dari 1 diharpkan akan menimbulkan persaingan yang sehat untuk pengembangan PBK ke depan.b

27. CIRI-CIRI PBK • Kegiatan investasi: “High Risk High Return”. • Para pihak yg terlibat khususnya sbg Nasabah dan Pialang Berjangka harus memenuhi persyaratan yang ketat. • Persyaratan sbg Nasabah: • Memahami dgn baik dan benar tentang PBK; • Mempunyai kemampuan finansial • Persyaratan sbg Pialang Berjangka a.l. • Mempunyai izin usaha dari Bappebti • Mempunyai permodalan. • Pengurus lulus fit and proper test • Menggunakan Margin sebagai “Good Faith” • Nama perusahaan Pialang Berjangka yang menerima amanat (order) Nasabah wajib mencantum kata “Futures” atau “Berjangka”

28. PENUTUP • Indonesia sebagai produsen/eksportir utama untuk beberapa komoditi primer di dunia. • Perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia melalui Bursa Berjangka di luar negeri yang terjadi hingga saat ini dalam jumlah dan nilai yang cukup besar. • Negara-negara lain China, India, Brazil, Malaysia, Singapore, Thailand, dll. bisa berkembang baik. • Potensi berkembangnya PBK di Indonesia sangat besar.

29. SEKIANDAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERDAGANGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI) Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta, Telp. (021) 31924744; Fax: 31923204 Website: http//www.bappebti.go.id