KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI INDONESIA MENUJU PERPUSTAKAAN TERAKREDITASI

1. KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI INDONESIA MENUJU PERPUSTAKAAN TERAKREDITASI Oleh Nurcahyono Perpustakaan Nasional RI 2013

2. PERPUSTAKAAN (menurut UU No 43 tahun 2007) Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi “karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam”secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

3. HAKEKAT PERPUSTAKAAN(menurut UU No 43 tahun 2007) bertujuanmemberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 4) diselenggarakan berdasarkan asaspembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan (Pasal 2) berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (Pasal 3).

4. KEWENANGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan mengembangkan standar nasional perpustakaan.

6. VISI PERPUSTAKAAN NASIONAL “Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia gemar membaca” TERDEPAN artinya Perpusnas harus lebih unggul, diteladani dan lebih mampu , lebih maju (baik) terhadap Perpustakaan lain dari sisi : Deposit, Layanan informasi dan perpustakaan, Pembinaan Fungsional, Kompetensi dan pola kerja SDM, Dukungan infrastruktur teknis, Fungsi Rujukan, Fungsi Kepemimpinan, dan Fungsi Pengembangan ilmu

7. DASAR ACUAN PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN Pembukaan UUD 1945 (Pencerdasan kehidupan bangsa, belajar sepanjang hayat) UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan KCKR RPJMN dan RPJP RENSTRA PERPUSNAS 2010 – 2014 PP 38 tahun 2007 (Pembagian kewenangan pusat dan pemerintah daerah) KEBIJAKAN terkait lainnya

8. DASAR AKREDITASI PERPUSTAKAAN Pasal 18 UU No. 43 tahun 2007: Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan Pasal 23 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. Sekolah Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Pasal 24 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. PT Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Pasal 27 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. PK Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

9. STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR adalah dokumen yang memuat ketentuan minimal, pedoman, dan/ atau karakteristik yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, proses dan/atau produk, ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang berdasarkan hasil konsensus para pemangku kepentingan, dipergunakan secara umum dan berulang-ulang untuk memperoleh tingkat keteraturan yang optimum Penilaian Kesesuaian Kegiatan yang berkaitan dengan penentuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa persyaratan yang relevan (ketentuan standar) telah dipenuhi. (Sebagai bukti pengakuan formal dalam bentuk test report dan atau sertifkat)

10. STANDARDISASI STANDARDISASI : adalah kegiatan perumusan, penetapan dan penerapan standar (SNI) yang berkaitan dengan permasalahan aktual dan/atau potensial. Standard Development (Pengembangan standar) Conformity Assessment (Penilaian Kesesuaian) Technical Regulation (Regulasi Teknis)

11. STANDAR BIDANG PERPUSTAKAAN SNI (standar nasional Indonesia) --- kesepakatan stekholder bidang perpustakaan/Pantek Standar nasional perpustakaan --- regulasi teknis (perintah undang-undang) Standar teknis (misal standar rak buku, standar meja baca, standar indeks, standar katalog dll. Ini bisa diangkat ke SNI atau cukup pedoman operasional). Pendukung implementasi standar : Pedoman-pedoman operasional

12. PERBEDAAN SNI dan SNP Standar Nasional Indonesia (SNI): penerapannya sukarela, dirumuskan melalui konsensus para pemangku kepentingan, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, bagi yang tidak menerapkan tidak terikat oleh hukum (sanksi), namun apabila menerapkan menjadi ada ikatan hukum Standar Nasional Perpustakaan (SNP): Regulasi Teknis, penerapannya wajib, dirumuskan dan ditetapkan oleh regulator, memiliki keterikatan hukum yang kuat (sanksi)

13. STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN (SNP)(menurut UU No 43 tahun 2007) SNP terdiri atas: standar koleksi perpustakaan; standar sarana dan prasarana; standar pelayanan perpustakaan; standar tenaga perpustakaan; standar penyelenggaraan; dan standar pengelolaan. Kebijakan Perpusnas : Keenam standar diatas dituangkan ke masing-masing Standar menurut jenis perpustakaan

14. LINGKUP SNP Standar Koleksi Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan. Standar Pelayanan Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka. Standar Tenaga Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi tenaga pustakawan. Standar Penyelenggaraan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal fungsi penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. Standar Pengelolaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

15. SNP MENURUT JENIS PERPUSTAKAAN Standar Indikator KinerjaPerpustakaan Nasional Standar Perpustakaan Umum (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa/Kel); Standar Perpustakaan Sekolah (SD, SMP, SMA) Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi; Standar Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah

16. AKREDITASI PERPUSTAKAAN Akreditasi: adalah prosedur yang digunakan oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi atau seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Lembaga yang telah diakreditasi akan diberikan sertifikat. Akreditasi perpustakaan: merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.

17. AKREDITASI PERPUSTAKAAN LAP-PNRI adalah lembaga independen yang anggotanya terdiri atas berbagai organisasi asosiasi perpustakaan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI (c.q. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan), salah satu tugas pokok Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan adalah melaksanakan akreditasi (dan memberikan sertifikat terakreditasi) kepada organisasi perpustakaan.

18. TUJUAN AKREDITASI Tujuan Akreditasi perpustakaan: meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin konsistensi kualitas kegiatan perpustakaan yang bersangkutan Manfaat Akreditasi bagi perpustakaan yang diakreditasi : meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan (termasuk sumber daya manusia) untuk meningkatkan kinerjanya

19. KOMPONEN DAN INDIKATOR AKREDITASI PERPUSTAKAAN Meliputi a.l : Layanan perpustakaan(jam buka, jenis layanan, kinerja layanan, lingkup layanan dan pola layanan) Sumberdaya manusia perpustakaan(kualifikasi & kompetensi manajemen perpustakaan dan pustakawan, serta pola pembinaan sdm) Koleksi perpustakaan(jumlah, jenis, dan pertumbuhan pengembangan koleksi) Gedung dan ruang perpustakaan (termasuk lokasi, fasilitas dan kondisi lingkungan) Prasaranaperpustakaan (perabot dan alat-alat, sumberdaya elektronik/fasilitas komunikasi) Anggaran perpustakaan(sumber , jumlah dan pengelolaan) Pengolahan bahan perpustakaan (mekanisme, sistem, dan kinerja) Organisasi perpustakaan(status kelembagaan, program, pelaporan)

20. PREDIKAT AKREDITASI

21. KEGIATAN TERKAIT AKREDITASI Pembuatan Pedoman Akreditasi Perpustakaan Penyusunan Instrumen Penilaian Akreditasi Pembentukan Lembaga Akreditasi Perpustakaan – Perpustakaan Nasional RI Diklat Asesor Perpustakaan Akreditasi Perpustakaan Tahun 2011-2012 sebanyak 123 Perpustakaan

22. HASIL AKREDITASI PERPUSTAKAAN Sumber : Bidang PSPT Tahun 2012

23. KEBIJAKAN NASIONAL AKREDITASI PERPUSTAKAAN Program dan kegiatan pembinaan semua jenis perpustakaan diarahkan pada penerapan SNP dan Akreditasi Perpustakaan Menambah jumlah Asesor – Diklat Asesor melibatkan Perpustakaan Provinsi Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Bimbingan Self Asesment Perpustakaan Menambah jumlah perpustakaan yang akan dinilai per tahun Monitoring

24. SEKIAN TERIMAKASIH