1 / 37

Strategi Pengembangan dan Implementasi e-Procurement di Indonesia

Strategi Pengembangan dan Implementasi e-Procurement di Indonesia. Prof. Himawan Adinegoro (Deputy Monev & Pengembangan Sistem Informasi). Latar Belakang. MASYARAKAT ADIL & MAKMUR. TUJUAN NEGARA R.I. ( Pembukaan UUD 1945)

imala
Download Presentation

Strategi Pengembangan dan Implementasi e-Procurement di Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Strategi Pengembangan dan Implementasi e-Procurement di Indonesia Prof. Himawan Adinegoro (Deputy Monev & Pengembangan Sistem Informasi)

  2. LatarBelakang MASYARAKAT ADIL & MAKMUR • TUJUAN NEGARA R.I. (Pembukaan UUD 1945) • MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA • MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM • MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA • IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT TUGAS POKOK PEMERINTAH PENGHEMATAN BELANJA NEGARA GOOD GOVERNANCE CLEAN GOVERNMENT Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  3. LatarBelakang(Lanjutan) EKONOMI POLITIK REFORMASI GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT SOSIAL & BUDAYA HANKAM • Kepastian Hukum • Profesional • Visioner • Efisien • Efektif • Akuntabel • Transparan • Partisipatif BIROKRASI Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  4. LatarBelakang(Lanjutan) KELEMBAGAAN (miskin struktur kaya fungsi; right sizing) SDM (profesional; kompeten) MENCAKUP REFORMASI BIROKRASI TATA LAKSANA (efisien; efektif) PENGAWASAN & AKUNTABILITAS (transparan; efisien; efektif) PELAYANAN PUBLIK (cepat; tepat; murah; mudah; tidak diskriminatif; memuaskan) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  5. LatarBelakang(Lanjutan) MENCIPTAKAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI YANG KONDUSIF PELAYANAN SATU ATAP RENCANA AKSI PELAYANAN PUBLIK MELAKUKAN INOVASI PENYELENGGARAAN YANBLIK MEMPERCEPAT AKSES DATA MELALUI JARINGAN SISTEM ONLINE (e-Procurement) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  6. Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1. Persentase APBN versus Pengadaan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  7. ASAL USUL DANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (TA 2009) APBN = 1037 Triliun Mengalir ke Daerah 594 1. Melalui Anggaran K/L 121 Belanja Pusat di Pusat 443 2. Transfer ke Daerah 321 4. Sosial 35 Dekon 30 % - 6 TP (Fisik) 100 % - 7 Vertikal (Kanwil) 70% - 66 3. Subsidi 117 (gaji/DAU=186) 79 Diluar: 1.) Hutang = 100 2.) Gaji = 43 Beli Barang/Jasa Pemerintah DBH = 60% = 51 DAK = 100% = 25 OTSUS = 50% = 4.5 Penyesuaian = 50% = 7.5 Penyertaan modal pemerintah BUMN (APBN) Tidak melalui Keppres80/2003 300 347 Tidak Melalui Keppres 80/3003 dll. (Post Majeur) Keppres 80/2003 → = (60%) 180 Melalui Keppres 80/2003 88 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  8. Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan) 2. Prediksi InefisiensiPengelolaan Keuangan Negara (CPAR, WB) 3. Persentase Kasus Pengadaan (KPK, KPPU) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  9. Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan) 4. Efisiensi Pengadaan vs Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Keppres 80/2003) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  10. Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan) • 5. Manual vs Elektronik Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  11. 6. UU No. 11/2008 Tentang ITE Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan) • dan Dokumen Elektronik (e-mail, SMS, file) diakui sebagai alat bukti yang sah • yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terisolasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai an Pass word memiliki kelat verifikasi (contoh: MD5, hash key, user ID dan password memiliki Kekuatan Hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional TransaksiElektronik Tanda Tangan Elektronik Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  12. 7. Roadmap 7 Flagship Detiknas Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan) LKPP Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  13. Prioritas Nasional Solusi Transparan Efisien Akuntabel Implementasi E-Procurement Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  14. Apa Itu e-Procurement???? WEB /INTERNET PENGADAAN BARANG/JASA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  15. Ruang Lingkup e-Procurement???? e-Auction e-Tender e-Procurement e-Catalogue Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  16. Tujuan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  17. Tantangan • Komitmen pimpinan (political will) • Transformasi pola pikir dan pola tindak (mind set) stake holder • Jumlah dan mutu sumber daya manusia • Ketersedian infrasturktur Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  18. Strategi Pengembangan • Membangun Komitmen • Sosialisasi, diskusi dan melobi • Meningkatkan Kapasitas SDM • Piloting, sosialisasi , pendidikan dan pelatihan • Mengembangkan IT • Metode pendekatan (Open Source, Free License, Free of Charge dan Full Support) • Meningkatkan jaringan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  19. Strategi Implementasi Distributed Autonomous Indonesia • Kunci Sukses: • Suka rela • Pemberdayaan • Kemandirian Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  20. O u t p u t & O u t c o m e Implementasi e_Procurement (LPSE) Pelayanan Prima Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  21. Apa Itu LPSE???? Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  22. Fungsi LPSE • Mengelola sistem e-Procurement; • Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; • Menyediakan akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; • Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem e-Procurement kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; • Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  23. Peranan LPSE • LPSE Pusat • Pengoperasiansystem aggregator • Pengembangan dan PemeliharaanAplikasi LPSE • LPSE Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Perguruan Tinggi • Membanguninfrastruktur LPSE • Mengoperasikan LPSE • Melayanipengguna & penyediadimasing-masingwilayahnya Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  24. Peranan LKPP & Stakeholders • LKPP • Regulation & Standardization • Membangun system aggregator • Mendorong inisiative pengembangan LPSE (Aplikasi LPSE, SDM & pendampingan) • Stakeholders • Berkontribusi terhadap proses pembangunan (aplikasi, infrastruktur, SDM & kelembagaan) • Berkontribusi untuk pendampingan • Berkontribusi terhadap pengawasan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  25. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  26. Status E-Procurement Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  27. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  28. Lanjutan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  29. Status Implementasi(September 2009) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  30. Best Practices E-Procurement di Dunia • Korea (Public Procurement Service) • Electronic Data Interchange (EDI) → 1997 • E-Shopping Mall → 1998 • E-Bidding → 2000 • E-Guarantee & E-Payment → 2001 • Korean ONline E-Procurement System (KONEPS) centarlized → 2002 • Korea membantu Vietnam, Mexico nantinya Mongolia, Uzbekistan, dan Indonesia • China (The Central Government Procurement Center) • Dimulai → awal 2000-an • E-Procurement untuk procurement plan, online bidding, dan online evaluation • Desentralisasi implementasi e-procurement di setiap wilayah • Pilipina • E-Procurement → awal 2000-an • Akan mendapatkan bantuan technical assistance dari World Bank dari beberapa kandidat lainnya yaitu Mongolia, Vietnam, dan Thailand Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  31. Best Practices E-Procurement di Dunia (Lanjutan) • Belgia (Public Federal Personal and Organization) • E-Catalogue → 2007 • Penyempurnaan E-Catalogue → 2008 • All framework contracts should be integrated→ 2009 • Skotlandia (Scottish E-Procurement System) • E-Tender, E-Payment → 2002 • Dicapai 75 instansi pemerintah dari target yang semula hanya 50 • Italia - Consip(Public Information Services Agency) • electronic catalogue, online auctions, and an electronic marketplace • Secara dramatis mentransformasi government acquisition process Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  32. Best Practices E-Procurement di Dunia (Lanjutan) • Virginia DGS (The Departement of General Services) • E-Procurement → 1999 • Pilot project selama 3 tahun untuk memantapkan sistem e-procurement yang dikembangkan • Mengembangkan e-mall → awal 2000 • Vendor e-tender diikuti oleh seluruh negara bagian di Amerika bahkan dari Canada • Implementasi e-procurement di Virginia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika → 2005-2008 • Tanzania (The Tanzanian Public Procurement Regulatory Authority) • Merupakan LKPPnya Indonesia • Mempunyai Public Procurement Act Nomor 21 tahun 2004 • Lembaga ini berdiri pada tahun 2004 dengan peranan: harmonisasi kebijakan pengadaan antara pemerintah pusat, daerah dan badan independen; monitoring evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  33. Best Practices E-Procurement di Dunia (Lanjutan) • Indonesia (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) • Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi→ efektif 2005 • Implementasi sistem e-Procurement Kota Surabaya → 2005 • Implementasi sistem e-Procurement Depkominfo → 2005 • Pilot projecte-Procurement di Bappenas dan Diknas (masing-masing 2 paket) → 2006 • Pilot projecte-Procurement kerjasama Bappenas dengan USAID di 5 Provinsi + Departemen Keuangan → 2007 • Inisiatif konsolidasi di 5 Provinsi, Departemen Keuangan + Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DIY dan Kota Makassar → 2008 • Tahap perkembangan implementasi e-Procurement di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah/BUMN/Perguruan Tinggi → 2009 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  34. Langkah ke depan • Perluasanpenggunaane-procurementdi lingkungan Pemerintah pusat dan daerah • Pengembangan sistem e-announcement • Pengembangan sistempertukarandokumenelektronik yang lebihaman(Certificate Authority) (bekerjasamadenganLembaga Sandi Negara) • Pengembangansistem audit & pelaporan (bekerjasama dengan BPKP) • Pengembanganregulasigunamendukungtransaksie-procurement secaralebihluas(eTendering eCataloging) • Penggabungan pasar pengadaan secara elektronik menjadi satu pasar pengadaan nasional • Kelembagaan LPSE menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

  35. Pengendalian Diri PribadiKunci SuksesPengadaan Barang/Jasa Pemerintah PAHAM TUJUAN & PRINSIP DASAR PENGADAAN PERENCANAAN KEGIATAN SESUAI KEBUTUHAN SELAMAT DI AKHERAT “Hablumminallah “ PELAJARI DAN IKUTI SEKSAMA KEPRES 80/2003 DAN PER U-U AN TERKAIT Ikhlas Dalam Bekerja Pasrah dengan hasil RAGU ? TANYAKAN KEPADA LKPP Situs Web: www.lkpp.go.id PROMOSI JABATAN “Hablumminannaas” KURSUS DAN RAIH SERTIFIKAT L2/L4/L5 PROFESIONAL DALAM PENGADAAN Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  36. Informasi Penting e-mail pengadaan@lkpp.go.id website www.lkpp.go.id Fasilitasi pembentukan LPSE regional Pelatihan e-proc Fasilitasi penyelesaiansanggah dan bantuanhukum Ujiansertifisai Penanyanganpengumuman Rencana Pengadaan instansipusat dan daerah Pengumuman Lelang Pengadaan Biro Ekbangsesuai denganTupoksi (Monev) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

  37. Terimakasih Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa

More Related