110 likes | 572 Views
PEMBENTUKAN/TERJADINYA PIUTANG NEGARA. Pembentukan/timbulnya Piutang Negara. Apa penyebab terjadinya piutang Negara ? Kapan piutang negara diakui? Mengapa piutang terbentuk /diberikan piutang? Seberapa jauh K/L mengelola Piutang. Penyebab terjadinya Piutang Negara:. Jenis PNBP.
E N D
Pembentukan/timbulnya Piutang Negara • Apa penyebab terjadinya piutang Negara? • Kapan piutang negara diakui? • Mengapa piutangterbentuk/diberikan piutang? • Seberapa jauh K/L mengelola Piutang
Jenis PNBP • Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam, terdiri dari: # Piutang dari Pendapatan Minyak Bumi # Piutang dari Pendapatan Gas Alam # Piutang dari Pendapatan Pertambangan Umum # Piutang dari Pendapatan Kehutanan # Piutang dari Pendapatan Perikanan • Piutang dari Pendapatan Bagian Laba BUMN, terdiri dari: # Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN • Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya, terdiri dari: # Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa # Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan # Piutang dari Pendapatan Pendidikan # Piutang dari Pendapatan lain-lain
Kapan Piutang Negara diakui • Pada saat terbit/ditandatanganinya dokumen sumber. • Ie. Surat Ketetapan Pajak, SKTJM, Keputusan Pembebanan, Surat Penagihan, • Pada saat perjanjian/perikatan ditandatangani • Terjadi koreksi. • Penambahan penguranganjumlahpiutangsesuaiketentuanperaturanperundangan.
terbentuk/diberikan Piutang, contoh: • Untuk Penguatan ekonomi masyarakat petani dan nelayan, diberikan kredit oleh pemerintah seperti KUT (Kredit Usaha Tani), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai (KUKDAS), Kredit Persuteraan Alam (KUPA); bersifat penerusan pinjaman melalui channeling (lembaga keuangan BPD dan Bank BUMN) • Melaksanakanperundang-undangan terbitnya SKTJM, dan/atau Keputusan Pembebanan untuk penyelesaian TP/TGR.
K/L mengelola Piutang pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan
Referensi • UU Nomor 49/Prp. Tahun 1960 • UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • PP 71/2010 • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.6/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkeu Nomor 163/PMK.6/2011 • Perdirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 • Perdirjen Perbendaharaan Nomor 85/PB/2011