1 / 15

KEDUDUKAN ATAU POSISI RAKYAT DALAM NEGRA DEMOKRASI

KEDUDUKAN ATAU POSISI RAKYAT DALAM NEGRA DEMOKRASI. 1 A. PENGERTIAN RAKYAT. Rakyat adalah orang yang tunduk dan patuh pada suatu pemerintahan negara . Ada pun yang memerintah negara disebut pemerintahan . Sedangkan yang diperintah oleh negara disebut rakyat .

linda-pratt
Download Presentation

KEDUDUKAN ATAU POSISI RAKYAT DALAM NEGRA DEMOKRASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEDUDUKAN ATAU POSISI RAKYAT DALAM NEGRA DEMOKRASI

  2. 1 A.PENGERTIAN RAKYAT • Rakyat adalahorang yang tundukdanpatuhpadasuatupemerintahannegara. Ada pun yang memerintahnegaradisebutpemerintahan. Sedangkan yang diperintaholehnegaradisebutrakyat. • Kedaulatanrakyatmenunjukpadagagasan, bahwa yang terbaikdalammasyarakatialah yang dianggapbaikolehsemuaorang yang merupakanrakyatdalamsuatunegara. • Pengertiankedaulatanitusendiriadalahkekuasaan yang tertinggidalamsuatu Negara. Misalnyakekuasaandalammembuatundang-undangdanmelaksanakannyadengansemuacara yang tersedia. • Kedaulatanrakyatdapatberarti: pemerintahandarirakyat, olehrakyat, danuntukrakyat. Pemerintahandarirakyatberartimereka yang duduksebagaipenyelenggarapemerintahanterdiriatasrakyatitusendiridanmemperolehdukunganrakyat. Pemerintahanolehrakyatmengandungpengertian, bahwapemerintahan yang adadiselenggarakandandilakukanolehrakyatsendiribaikmelaluidemokrasilangsungmaupundemokrasiperwakilan, yang penerapannyadidasarkankepadaundang-undang. Misalnyarakyatmemilihwakilrakyat yang akandudukdiDewanPerwakilan Rakyat(DPR), memilihPresidendanwakilPresiden yang akanmenjadikepalanegaramaupunkepalapemerintahan.

  3. Pemerintahan yang menganutkedaulatanrakyatdalammelaksanakankebijakanharusberdasarkankeinginanrakyat. Penyelenggarapemerintahan yang adadibadanlegislatif (pembuatundang-undang) yang dipiliholehrakyatdalammerancangdanmembuatundang-undangharussesuaidenganaspirasiseluruhrakyat. Demikianjugabadaneksekutif (pelaksanaundang-undang) yang jugadipiliholeholehrakyatharusmelaksanakanketentuan yang adadiundang-undanguntukkepentinganrakyatbanyak. • Jikapenyelenggara Negara dalammenerapkankebijakannyatidaksesuaidengankeinginanrakyatataubertentangandengankeinginanrakyatbanyak, makamerekaharussiapdikritikdanditolakdenganberbagaicara yang dilakukanolehrakyat. Cara penolakanataukritiktersebutbisamelaluiunjuk rasa atauprotesdenganmendatangilembagaperwakilanrakyatataumelaluitulisanbaikdi mass media cetakatau media elektronik.

  4. B.PENGERTIAN NEGARA DEMOKRASI Negara demokrasiadalahnegara yang menganutbentukataumekanismesistempemerintahandenganmewujudkankedaulatanrakyat (kekuasaanwarganegaran) atasnegarauntukdijalankanolehpemerintahnegaratersebut. Salahsatupilardemokrasiadalahprinsiptriaspolitica yang membagiketigakekuasaanpolitiknegara (eksekutif, yudikatifdanlegislatif) untukdiwujudkandalamtigajenislembaganegara yang salinglepas (independen) danberadadalamperingkatygsejajarsatusama lain. Kesejajarandanindependensiketigajenislembaganegarainidiperlukan agar ketigalembaganegarainibisasalingmengawasidansalingmengontrolberdasarkanprinsip checks and balances.

  5. KEDUDUKAN ATAU PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM NEGARA DEMOKRASI • PENJELASAN PERAN SERTA MASYARAKAT :Suatuproses yang melibatkanmasyarakatumum, dikenalsebagaiperansertamasyarakat. Yaituproseskomunikasiduaarah yang berlangsungterus-menerusuntukmeningkatkanpengertianmasyarakatsecarapenuhatassuatuproseskegiatan, dimanamasalah-masalahdankebutuhanlingkungansedangdianalisaolehbadan yang berwenang (Canter, 1977). Secarasederhana Canter mendefinisikansebagai feed-forward information (komunikasidaripemerintahkepadamasyarakattentangsuatukebijakan) dan feedback information (komunikasidarimasyarakatkepemerintahataskebijakanitu). Dari sudutterminologiperansertamasyarakatdapatdiartikansebagaisuatucaramelakukaninteraksiantaraduakelompok; Kelompok yang selamainitidakdiikutsertakandalamprosespengambilankeputusan (non-elite) dankelompok yang selamainimelakukanpengambilankeputusan (elite). Bahasan yang lebihkhususlagi, peransertamasyarakatsesungguhnyamerupakansuatucarauntukmembahas incentive material yang merekabutuhkan (Goulet, 1989). Denganperkataan lain, peransertamasyarakatmerupakaninsentif moral sebagai “paspor” merekauntukmempengaruhilingkup-makro yang lebihtinggi, tempatdibuatnyasuatukeputusan-keputusan yang sangatmenetukankesejahteraanmereka.

  6. Di era globalisasisekarangini, dimanamasyarakatdapatmengaksesseluruhinformasidengancepatdanmerekabisaberinteraksidengansiapapun, kapanpundandimanapun. Seakan-akantidakadalagibatasteritorialsuatunegara, karenamerekasudahdapatdenganmudahmengetahuisituasidankondisidiluarnegaranya.Masyarakatdisuguhkandenganberbagaikenyataan yang melatarbelakangisebuahkejadian. Artinyakitatahubahwa motif darisetiapperistiwadimukabumiiniselalusajaadaalasan yang beradasejalandenganperistiwaitu. Hal inimenyebabkankritisismemasyarakatmenjadilebihterasah. Sekarang, denganglobalisasikitatidakbisamemandangsesuatudenganhanyamengandalkanparadigmahitamputihatauSalahbenar. Adaberbagaipertimbangan yang mengharuskankitalebihdalamlagiuntukberpikirdanmenilaisesuatu. Salahsatudarisekianbanyakpertimbanganituadalahmemandangperlunyamenyatukanprinsipdemokrasidanbirokrasi.Demokrasisebagaisalahsatupaham yang mungkinasingditelingamasyarakatkita, sekarangsudahmenjadisantapan yang harusdilahapsetiapharidalampergaulanpemerintahan. Begitu pula sistempemerintahan (birokrasi) tidakbisatertutuplagidaridemokrasi yang sedangdigandrungiolehmasyarakat.Eraketerbukaanadministrasipemerintahanterhadapnilai-nilaidemokrasimasihtergolongmuda, namunkemajuan-kemajuandidalamnyaterasasangatmengejutkan. Jikadarisudutpandang Indonesia, dimulaidarireformasi 1998 denganlengsernyaSoehartosebagaisimbolotoritarianesmesampaidengandihapuskannyadwifungsi ABRI dan yang terakhiradalahpemilihanpresidensecaralangsung.Keberhasilanreformasimenjadicatatanpentingdari momentum hadirnyapenyatuan spirit demokrasidanbirokrasi.

  7. Masalahnyasepertiapakahpenyatuan sprit itubisaberlangsungsedangkandemokrasidanbirokrasipadadasarnyamemilikiprinsip yang berbeda. Dan sepertiapakahprosesasimilasiantarademokrasidanbirokrasidi era keterbukaansekarangini. Selainituharussepertiapakahpejabat-pejabatpemerintahanbersikapmenanggapimenyusupnyanilai-nilaidemokrasikedalambirokrasi.Tigapertanyaandiatasdapatdiselesaikanmelaluikehendak yang baikdaripejabat-pejabatpemerintahan yang sekarangberadadalamlingkarankekuasaan. Merekatidakbisalagidudukdalamposisimendukung status qouuntuktetapbercokoldalamsistemadministrasipemerintahan. Dan perludiingatmasyarakatdi era demokrasimemilikikebebasandalamrangkamelakukanpengontrolanterhadapparapejabatpublik. Aktifitasmerekadalamargumendemokrasimerupakansatukeharusan yang wajibuntukdijalankan. Jadidalamperjalanannya, peransertamasyarakatmenjadisuatuhal yang sangatpokokdankrusial. Masyarakatdapatmemantau, mengkritisi, danturutberpartisipasiaktifdalamsuatuproseskegiatan, dimanamasalah-masalahdankebutuhanlingkungansedangdianalisaolehbadan yang berwenang. Untukmemberdayakanmasyarakat, diperlukandemokrasi yang seluas-luasnyadantetapmemegangprinsiptanggungjawabsetiapmasyarakat.

  8. PeranMasyarakatSipildalamProsesDemokrasi Keberadaanmasyarakatsipilmemilikiperananpentingdalamprosesdemokrasisuatunegara. Masyarakatsipildinilaimemiliki 3 fungsiutama, yakniadvokasi, empowermentdansocial control, yang menunjangterciptanyademokrasi yang matang. • Peransebagaiadvokasi. Diaikutmempengaruhiapa yang seharusnyamenjadikebijakanpublik. Masyarakatsipilharusikutmenyampaikanaspirasikepadaelemen-elemen yang bisamembuatkeputusanlangsung. Elemen yang dimaksudsalahsatunyamelalui DPR. • Perankedua, yakniempowermentdalamprosesdemokrasi. "Civil societysecaraaktifbergerakmemberdayakanmasyarakat (empowerment). • Peranketiga, yaknifungsikontrolsosial. Dimanamasyarakatsipilbersama-sama media menjadipengawasdanpengontroljalannyaprosesdemokrasi agar tidakmenyimpangdarijalurnya."Fungsisebagai social control, melalui media massa, peran NGO, ormaskeagamaan, bagiandari civil society, terorganisir, horisontalmemberdayakanmasyarakat.

  9. Adapaunkedudukanrakyatdidalamnegarademokrasiyaitusebagaipartisipandalam PEMILUKADA ataupun PEMILU untukmemberikansuaranya.

  10. HUBUNGAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA HUBUNGAN DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIAIndonesia adalahnegarademokrasi. Ya, ituadalahsebuah jargon yang telahmendarah-dagingdalamkehidupansetiapmasyarakat Indonesia. Tapi, entahdemokrasiitutelahbenar-benardijalankansecarapenuhataupunbelum, Indonesia tetaplahsebuahnegara yang demokratis.Karenadalam UUD 1945 alineakeempat yang berbunyi :“...disusunlahkemerdekaankebangsaan Indonesia itudalamsuatuUndang-UndangDasar Negara Indonesia, yang terbentukdalamsuatususunannegaraRepublik Indonesia yang berkedaulatanrakyat...”Dan daripernyataan “berkedaulatanrakyat” Indonesia secaragamblangmenyatakandirinyasebuahnegarademokrasi.Sebenarnyademokrasi, seperti yang dinyatakanoleh Abraham Lincoln, adalahsuatupemerintahan yang berasaldarirakyat, olehrakyat, danuntukrakyat. Dan demokrasibisajugadikatakansebagaisebuahindikatorperkembanganpolitikdisuatunegara. Olehkarenaitu, di Indonesia yang notabenenegarademokrasiperanrakyatadalah yang paling utama. Demokrasidi Indonesia adalahberdasarPancasila yang bersumberpadatatanilaisosialbudayabangsa Indonesia.

  11. UntukmewujudkanasasdemokrasiPancasila, rakyatmemegangkendalipenuhuntukkeberlangsungandemokrasi, danmemangbenar civil society tidakpernahlepasdaridemokrasi. Civil society, biladiartikansempitadalahmasyarakat yang beradab, danbisa pula dikatakanmasyarakatmadani yang merujukpadakata “Madinah” kotatempathijrahnabi Muhammad SAW. Dan dalamartiluas civil society adalahwujudmasyarakat yang memilikiketeraturanhidupdalamsuasanaperikemanusiaan yang mandiri, berkeadilansosial, dansejahtera. Civil society merupakansalahsatuindikatorcerminantingkatkemampuandankemajuanmasyarakat yang tinggiuntukbersikapkritisdanpartisipatifdalammenghadapiberbagaipersoalansosial. Dan merujukpadaciridemokrasiadalahadanyapartisipasiefektifrakyatdalampembuatankeputusanpublik yang menyangkutnasibdankepentinganrakyatdanadanyakontrolsosialuntukmengawasipemerintahsehinggamasyarakat yang beradabadalahsalahsatusyaratpentingdalammewujudkandemokrasidi Indonesia.Dan kembalipadasejarah Indonesia, masaOrdeBaruselama 32 tahunbisadikatakandemokrasisepertinyatelah “mati”, matidalamartiantandakutipkarenamemangpelaksanaannyahanyasebataspemilihanumum, itu pun tidaklepasdarikediktaktoranpemerintahan yang berkuasapadamasaitusehinggarakyatselama 32 tahunterampashaknyauntukmenyuarakanpendapatnya. Dan ketikamasareformasi,good governance digadang-gadangsebagaisebuahpandanganatausistem yang dapatmewujudkansebuahdemokrasi yang murnidi Indonesia.

  12. Istilah good governance yang dinyatakanoleh Garry Stocker padatahun 1998, yang berpendapatbahwapemerintahanituharusfleksibel. Good governance bersumberdaritujuannegaradanjugafungsinegarasertafungsipemerintahan yang sistematisdanterpadusehinggamewujudkan good governance yang selanjutnyaterciptalah clean goverment yang terkaitdenganakuntabilitaspubliksertakontrolpublikdanakhirnyaterwujudlahdemokrasi yang murni.Good governance sendiriberartipenyelenggaraanpemerintahan yang baik yang mengandungsubstansinilaisebagaiberikut :1.    Bagaimanapemerintahmemimpinnegaradenganbersih?2.    Bagaimanamasyarakatmengaturdirinyasendirisecaramandiri?3.    Bagaimanpemerintahdanmasyarakatmenyelenggarakanpemerintahansecarabertanggungjawab?Sehinggaterdapatprinsip-prinsipdalammewujudkan good governance yaitu, partisipasimasyarakat, dayatanggappemerintah, transparansi, berkeadilan, evektifitas, akuntabilitaspublik, kesetaraanpublik, pluralismepublik, kebebasanpublik, dll.

  13. Dan di Indonesia penerapan good governance dilakukanmelalui AKIP-LAN (AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah – LembagaAdministrasi Negara RI, 2000). Dalamkonsep LAN, dikatakanbahwaciripemerintahan yang biasadisebutmemilikikualifikasi good governance adalahpemerintahan yang memilikikualifikasisepertipartisipasimasyarakat. Dan seperti yang kitatahu, pilar good governance adalahpartisipasimasyarakat, sehinggasegalakebijakanpublik yang ditetapkanpemerintahtidaklepasdaripartisipasimasyarakat yang didukungolehsebuahdemokrasi.Sehinggatidakmengherankandalampelbagaitemuanakademistentangimplementasidemokrasi, posisirakyatsangatdiutamakandalammenerapkanpelbagaikonsep yang ada. Rakyat saatinibenar-benarditempatkansebagisubjek. Kehendakrakyatadalahkehendaknegara. Sehinggadapatdikatakanjika civil society yang memilikiciribersikapkritisdanpartisipatifitutidakadadalamjiwarakyat Indonesia untukmewujudkansebuahdemokrasi, maka good governance jugatidakakanberjalansesuaidenganharapanpemerintahdanjugarakyatitusendiri. Dan memangpemerintahdanrakyatdtambahlagipihakswastaadalahpilar paling pentingdalam good governance. Masyarakat yang komunikatifdanpartisipatifsangatlahrelevanuntukmeujudkansebuah good governance di Indonesia.Idetentangpartisipasidan good governance sesungguhnyatelahdituangkandalamperaturanperundangandi Indonesia, tepatnyapada UU No. 22 Tahn 1999, Bab X Pasal 92 ayat (1), yang mengatakan : “DalampenyelenggaraanpembangunandiKawasanPerkotaan, Pemerintah Daerah perlumengikutsertakanmasyarakatdanpihakswasta”. Dari sinisesungguhnyatidakadaalasanbagiparapenyelenggarapemerintahandaerahuntuktidakmemperhatikanbetulpartisipasimasyarakatdalamkebujakan-kebijakan yang ditetapkan.

  14. Sehingga, dapatdikatakanbahwadalammewujudkannegara yang demokratisdan good governance, Indonesia telahmemilikipayunghukum yang jelas. Dan jugadenganadanyapayunghukum yang jelasdari good governance ini, diharapkanbisamengikissegalatidakankorupsi, kolusi, dannepotismedidalambirokrasi Indonesia selamaini.Sehinggadapatditarikkesimpulan, bahwademokrasitidakdapatdilaksanakantanpaadanyapartisipasimasyarakat yang memilikipemikiransepertimasyarakatmadani yang komunikatif, partisipatif, sertakritisterhadapkebijakan-kebijakan yang ditetapkanolehpemerintah, begitujugasebaliknyajikamasyarakatsudahmemilikiwawasan global namunsistemnegara Indonesia tidakdemokratis, makaakanmenjadisia-sia. Dan denganadanyademokrasidanterciptanyamasyarakatmadanidi Indonesia akanmenghasilkan good governance yang diharapkanolehsetiapmasyarakatdi Indonesia agar terjadisebuahkeseimbangandalamkehidupanberbangsadanbernegara. Sehinggaketigapoin yang dibahasyaitudemokrasi, masyarakatmadani (civil society), danperwujudan good governance tidakdapatdilepaskansatusama lain untukmewujudkan Indonesia yang lebihbaikdansejahtera. Terlepasdarikasus-kasus yang terjadisepertikasusGayusTambunan, NununNurbaeti, dll. Yang mencederaikonsep good and clean governance, kitasebagaimahasiswa yang dijulukisebagai agent of change, yang memilikitanggungjawabbesarberkewajibanmewujudkansebuahtatanankehidupanberbangsadanbernegaradi Indonesia yang berasaskanPancasiladan UUD 1945 yang diharapkanolehparapendiribangsaini.

  15. http://www.edukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Materi%20Pokok/view&id=262&uniq=2534http://www.edukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Materi%20Pokok/view&id=262&uniq=2534 • http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091120061604AAyvsLS • http://jefrihutagalung.wordpress.com/2009/06/25/peran-serta-masyarakat/ • http://news.detik.com/read/2011/12/08/000919/1785707/10/tiga-peran-masyarakat-sipil-dalam-proses-demokrasi • http://diana-irma-safitri.blogspot.com/2010/02/hubungan-demokrasi-dan-civil-society.html

More Related