Download
1 / 5
50 likes | 215 Views
R APAT D ENGAR PENDAPAT ARSADA & KOMISI IX DPR RI Jakarta, 1 Oktober 2012. LATAR BELAKANG. TERBATASNYA PEMAHAMAN REGULASI DI BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH, SPM KESEHATAN DAN RSD BELUM DIJADIKAN SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN UTK MENGHITUNG KEBUTUHAN ANGGARAN,
E N D
RAPAT DENGAR PENDAPAT ARSADA & KOMISI IX DPR RI Jakarta, 1Oktober 2012
TERBATASNYA PEMAHAMAN REGULASI DI BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH, SPM KESEHATAN DAN RSD BELUM DIJADIKAN SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN UTK MENGHITUNG KEBUTUHAN ANGGARAN, TERBATASNYA FASILITAS PELAYANAN YANG BERMUTU UNTUK MELAKUKAN PELAYANAN SEKUNDER DAN TERTIER, AKAN DILAKSANAKANNYA SJSN MULAI TAHUN 2014, TARIF RSD BERDASARKAN FEE FOR SERVICE,SJSN BERBASIS ASURANSI DGN SISTEM PAKET, BANYAK PIUTANG RSD KARENA BELUM TERBAYARNYA JAMKESDA, TARIF RSD DIPERHITUNGKAN DENGAN MENGGUNAKAN POLA TARIF BESARAN PAGU MAKSIMALNYA DITENTUKAN OLEH GUBERNUR, TARIF RSD BAGI YANG BELUM BLUD DITETAPKAN OLEH DPRD,BAGI YANG BLUD DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH, PIUTANG RSD MEMBENGKAK KARENA BELUM TERBAYARNYA JAMKESDA, TERJADINYA ANAEMIA DAN DISPARITAS TENAGA STRATEGIS, SISTEM RUJUKAN YANG BELUM BERJALAN DENGAN BAIK,
REKOMENDASI DIPERLUKAN KOMITMEN YANG KUAT DAN TERUS MENERUS DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN BPJS, SJNN, KESEHATAN, RUMAH SAKIT, PENGELOLAAN KEUANGAN TERMASUK PELAKSANAAN PPK-BLUD, PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN SESUAI STANDAR DAN KEBUTUHAN, PEMERINTAH SEGERA MENENTUKAN POLA TARIF, TIDAK DIPERLUKAN JAMKESDA,DANA PERUNTUKANNYA DIGUNAKAN UNTUK PROMOTIF,PREVENTIF DAN BELANJA MODAL PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN, DIPERLUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI SISTEM PEMBAYARAN BAGI RSD, TENAGA KESEHATAN ADALAH STRATEGIS,DIPERLUKAN PENYEBARANNYA DENGAN DIDUKUNG PENUH KOMITMEN DARI YANG TERKAIT.
