1 / 51

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR. Idham Cholid. Latar Belakang. Terdapat kelemahan pada sistem persaingan sempurna  th1930 terjadi Depresi besar, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan utk. Mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien.

lita
Download Presentation

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR Idham Cholid

  2. Latar Belakang • Terdapat kelemahan pada sistem persaingan sempurna  th1930 terjadi Depresi besar, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan utk. Mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. • Kelemahan tersebut antara lain : 1. Keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan 2. Adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan. 3. Distribusi pendapatan tidak merata 4. Tingkat penggunaan tenaga kerja yg tidak penuh  terjadi pengangguran besar2an.

  3. PERANAN PEMERINTAH KELEMAHAN 2 SEKTOR DUA PERUBAHAN PENTING DALAM PEREKONOMIAN : • Pungutanpajakakanmengurangipengeluaranagregatmelaluipengurangankonsumsi RT. • Pajakmemungkinkanpemerintahmelakukanpembelanjaan, daniniakanmenaikanpembelanjaanagregat.

  4. ALIRAN PENDAPATAN & PENGELUARAN 3 SEKTOR

  5. Peranan pemerintah dalam perekonomian 3 SEKTOR • Membuat peraturan-peraturan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi, al : 1.Menciptakan suasana ekonomi dan sosial yg mendorong kearah terciptanya kegiatan ek.yg efisien ( mis.UU Perburuhan, penetapan standart kualitas dll.) 2. Menciptakan persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli. • Menyelengarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi • Menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal

  6. KEBIJAKSANAAN MONETER DAN FISKAL • KebijaksanaanMoneter :kebijaksanaanygdijalankanoleh bank sentralutk.mengawasijumlahpenawaranuangdalammasyarakat. • KebijaksanaanFiskal : kebijaksanaanpemerintahdidalammemungutpajakmembelanjakanpendapatandrpajaktsbutkmembiayaikegiatanpemerintah. • Keduakebijaksanaandigunakanutk.: • Mengatasimasalah ekonomimakrospt: inflasinilaitukardanpengangguran • Menjaga agar faktorprod.digunakanscrefisien. • Memperbaikidistribusipendapatan

  7. USAHA MEMPERBAIKI DISTRIBUSI PENDAPATAN LEBIH MERATA • Melaksanakantarifpajakprogresif : pajakygpersentasenyasemakinbesardengansemakinbesarnyajumlahpendapatan. Jenispajakyg lain : 1. Pajakproporsional : pajakygnilainyamerupakanprosentase ygtetap ( mis.pajakpendapatan 15%). 2. Pajaktetap : pajakygnilainyatetap (mis.pembayaran 1 juta keatasdikenakanbeamaterai Rp.6.000,0) 3. Pajakregresif : pajakygprosentasenyasemakinmenurun dengansemakinbesarnyapendapatan. • Melaksanakanpengeluaranuntuk Sosial(transfer payment), spt : danapensiun, tunjanganpengangguran, veteran, beasiswa)

  8. E3 Barang-barang masyarakat E1 E2 Barang-barang privat Barang privat vs Barang Masyarakat Sepanjang kurva kemungkinan produksi, masyarakat yang menggambarkan pilihan antara pengeluaran untuk memperoleh barang-barang masyarakat dan barang-barang privat, kekuasaan legislatif yang menentukan posisi masyarakat di titik E1, E2 atau E3

  9. EFISIENSI PEMERINTAH • Pengeluaran pemerintah bisa disederhanakan dengan: a. Mengurangi adanya kebocoran dlm pelaksanaan program pembangunan ( dr E1 ke E2) b. Mengubah luas lingkup pemerintah  melepaskan fungsi2 yg tadinya dikerjakan pemerintah (dr E1 ke E3) c. Melaksanakan kedua kebijakan a & b (dr E1 ke E4)

  10. Tabungan Pemerintah PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH • Penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam negeri dan penerimaan pembangunan berasal dari luar negeri berupa pinjaman-pinjaman, pemberian, dll • Pengeluaran terdiri dari : a.pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang permanen dan terus-menerus dan b.pengeluaran pembangunan : utk membiayai sebagai agen pembangunan ( proyek fisik serta proyek non-fisik) Penerimaan dalam negeri – Pengeluaran rutin

  11. FUNGSI POKOK ANGGARAN BELANJA NEGARA 1. Fungsi alokasi Adalah fungsi pemerintah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yg tersedia didalam masyarakat sedemikian shg kebutuhan masyarakat akan apa yg disebut public goods dapat terpenuhi.  2. Fungsi distribusi Adalah fungsi pemerintah melalui APBN untuk terjaminnya pembagian pendapatan nasional yang adil diantara anggota masyarakat. 3.Fungsi stabilisasi Adalah fungsi pemerinah untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yg tinggi, tingkat harga yg relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yg memadai.

  12. KESEIMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PENERIMAAN PEMERINTAH : 1. Penerimaan dalam negeri : a. Penerimaan Pajak  pajak langsung  pajak tidak langsung b. Penerimaan bukan pajak 2. Penerimaan Pembangunan KESEIMBANGAN APBN • Jika penerimaan = pengeluaran  Anggaran Belanja seimbang ( Balanced Buget) • Jika Pengeluaran melebihi Penerimaan  Anggaran Belanja Defisit • Jika Penerimaan lebih besar dari Pengeluaran  Anggaran Belanja Surpus

  13. KOMPONEN ANGGARAN BELANJA NEGARA  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Transaksipemerintahdigolongkanmenjadi ;  a. Penerimaan; dalamhalinikitaasumsikanhanyaberasaldrhasilpenerimaanpajak (pajakperusahaan + pajakperseorangan) b. Pengeluaran: selanjutnya dibedakan menjadi : 1. Pengeluarankonsumsipemerintah ( government expenditure)dan 2. Transfer pemerintah( government transfer)

  14. KOMPONEN APBN PAJAK (Tx) Adalahuangataudayabeliygdiserahkanmasyarakatkpdpemerintahdimanaterhadapnyapemerintahtidakmemberikanbalasjasalangsung. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (G) Meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasa nya. Mis : gajipegawainegeri, pembeliankomputer, kertasdll. TRANSFER PEMERINTAH (Tr) meliputisemuapengeluaranpemerintahdimanapemerintahtidakmenerimabalasjasa yang langsung. Misal ; uangpensiun, beasiswa, sumbanganbencanaalam

  15. KEBIJAKSANAAN FISKAL • memperbesar/memperkecilpungutanpajak a. Pajaksederhana b. Pajak built-in flexibel 2). Memperbesar/memperkecilpungutanpengeluaranpemerintah, 3). Memperbesar/memperkecilpungutan transfer pemerintah.

  16. Pajak • Pengertian Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pengetian pajak menurut bebetapa ahli : 1.Prof Dr Adriani Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajibpajak membayarnya menurut peraturan derngan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. 2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang) (dapat dipaksakan  dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

  17. Lima unsur pokok dalam defenisi pajak • Iuran / pungutan • Pajak dipungut berdasarkan undang-undang • Pajak dapat dipaksakan • Tidak menerima kontra prestasi secara langsung • Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

  18. Fungsi pajak • Fungsi anggaran (budgetair) • Fungsi mengatur (regulerend) • Fungsi stabilitas • Fungsi redistribusi pendapatan

  19. Efek Pajak Terhadap Konsumsi dan Tabungan ( Contoh Kuantitatif ) Dicontohkan bahwa persamaan konsumsi dan tabungan sebagai berikut: C = 90 + 0,75 Yd  C = -90 + 0,25 Yd • Terdapat 2 kondisi: • 1. Pemerintah tidak mengenakan Pajak • 2. Pemerintah mengenakan pajak (Fixed rate) • Maka dampak terhadap perekonomian sebagai berikut:

  20. Kenaikan pendapatan akan mengubah pola konsumsi seorang rumah tangga. Dampak yang terjadi dengan kenaikan pendapatan adalah kenaikan pada sisi konsumis dan tabungan. Sehingga secara matematis dapat di tuliskan sebagai berikut : ∆C = MPC x ∆ Yd ∆S = MPS x ∆Yd Apabila terjadi pesubahan Yd (misalkan 240) maka ∆C = 0,75 x 240 = 180  (270-90 = 180), beritu juga dengan perubahan Saving, ∆S = 0,25x 240 = 60 Total seluruh perubahan income = 180 + 60  240

  21. Lakukan hal yang sama tetapi dengan pengenaan pajak proporsional.

  22. Analisa Kebijaksanaan Fiskal dalam Sistem Perpajakan Sederhana Dengan adanya pajak  terdapat dua pengertian pendapatan, yaitu :  1. Earned income (Y); jumlah pendapatan yg diterima oleh para anggota masyarakat utk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yg mereka sumbangkan dlm turut serta membentuk produk nasional. 2. DISPOSABLE INCOME /TAKE HOME PAY (Yd) adalah jumlah pendapatan earning ditambah besarnya transfer pemerintah dikurangi pajak yg dipungut pem.

  23. EKUILIBRIUM 3 SEKTOR 1/. Penawaran agregat = permintaan agregat AE = Y = C + I + G + Tr 2/. Dr sektor RT. pendapatan digunakan utk pengeluaran konsumsi, pajak dan sebagian ditabung, maka penerimaan agregat = pengeluaran agregat Y = C + S + Tx 3/. Dari persamaan 1 dan 2  Injection(suntikan) = Leakage(kebocoran) I + G + Tr = S + Tx

  24. Sehingga pendapatan disposibel adalah 1. Yd = Y + Tr - Tx  Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah (pajak) maka fungsi konsumsi yg kita kenal C = a+bYd berubah menjadi : 2. C = a + b (Y+Tr - Tx)

  25. Fungsi saving berubahmenjadi ; S = Yd – C = Yd – ( a + b Yd) = Yd – a – b Yd = ( 1-b ) Yd - a (1-b) = s S = - a + s Yd atau 3. S = -a + s ( Y+ Tr – Tx) dimana s = marginal propensity to saving = MPS a = besarnyakonsumsi pd tingkatpendapatan nasionalsamadengan 0

  26. PERUBAHAN JUMLAH C DAN S SEBAGAI AKIBAT PERUBAHAN Tr DAN Tx Perubahan jumlah konsumsi pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak. Jika pajak berubah dari Tx menjadi Tx + ∆ Tx, maka konsumsi berubah menjadi : C + ∆C = a + b { Y+Tr- (Tx+∆Tx) } C + ∆C = a + b ( Y+Tr- Tx ) – b ∆Tx C + ∆C = C - b∆Tx ∆C = - b ∆Tx

  27. Dengan cara yang sama Perubahan jumlah saving pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak ∆S = - s ∆Tx Perubahan jumlah C pd Y sama sbg akibat berubahnya transfer pemerintah ∆C = b ∆Tr

  28. Perubahan jumlah saving pd Y sama sbg akibat berubahnya transfer pemerintah ∆S = s ∆Tr Perubahan jumlah C dan S pd Y sama sbg akibat berubahnya pajak dan transfer pemerintah. ∆C = b (∆Tr- ∆Tx) ∆S = s (∆Tr-∆Tx)

  29. MULTIPLIER DLM PEREK 3 SEKTOR • Misal: dlmperek ∆I = 20, Tx = 0,20 Y, C = a+0,75Yd I= 120, G=60. • Multiplier Investasi , pajakTetap 1 Mpp = 1-b Dari contohdiatas = Mpp = 1 . 1-0,75 = 4 Pertambahan Y = 4(20) = 80  melaluiproses multiplier sebagaiberikut :

  30. BEKERJANYA PROSES MULTIPLIER sistim pajak tetap

  31. MULTIPLIER DLM PEREK 3 SEKTOR • Misal: dlm perek ∆I = 20, Tx = 0,20 Y, C = a+0,75Yd I= 120, G=60. • Multiplier Investasi , pajak proporsional = Mpp = 1 . 1-b+bt Dari contoh diatas = Mpp = 1 . 1-0,75+0,75(0,20) = 2,5 Pertambahan Y = 2,5(20) = 50  melalui proses multiplier sebagai berikut :

  32. BEKERJANYA PROSES MULTIPLIER sistim pajak proporsional

  33. PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT • Adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C+I+G. • GDP = Disposible Income (DI) + Pajak • Jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI tetap. • Asumptions: no foreign trade, transfers or depreciation

  34. Pengaruh Pajak terhadap Disposible Income dan Konsumsi Dgn pajak $300 dan DI $3000, maka GDP=$3300. Konsumsi masih sebesar $3000 saat GDP=$3300 karena DI= $3000. Oleh karenanya Konsumsi mrp fungsi dari GDP dengan cara menggerakkan kurva CC ke kanan (C’C’). Besarnya pergeseren sebesar UV yang = jumlah pajak=$300. Cara lain dengan menurunkan sebesar $200= MPC=2/3 x turunnya Pendapatan Konsumsi (m $) C W C’ 200 C 3000 U 300 V C’ o 45 3000 3300 GDP (m $)

  35. C+I+G Konsumsi (m $) C+I G C I 3000 C o 45 3000 GDP (m $)

  36. Dampak Pajak Terhadap AD

  37. Keseimbangan Pendapatan Secara Matematis: • Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak lump sum (lump sum tax) yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. • Y = C + I + G • Y = C0 + bYd + I + G • Y = C0 + b(Y – T) + I + G • Y = C0 + bY – bT + I + G • Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G) • I + G = S + T • I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T • I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T • I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT • Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)

  38. Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = T0 + tY • Y = C + I + G • Y = C0 + bYd + I + G • Y = C0 + b(Y – T0 – tY) + I + G • Y = C0 + bY – bT0 – btY + I + G • Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G) • I + G = S + T • I + G = - C0 + (1 – b)Yd + (T0 + tY) • I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T0 – tY) + (T0 + tY) • I + G = - C0 + (1 – b)Y – (1 – b)T0 – (1 – b)tY + (T0 + tY) • I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT0 + btY • Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G)

  39. Contoh (1): • C = 250 + 0,8Yd T = 50 I = 100 G = 50 • Y ekuilibrium?

  40. Contoh (2): • C = 250 + 0,8Yd T = 50 + 0,25Y I = 100 G = 50

  41. Y = C + I + G Y = C0 + bY + I + G Y = 1/(1-b) (C0 + I + G) Jika ada perubahan pengeluaran pemerintah/G (∆G), maka besarnya perubahan pendapatan/Y (∆Y) : Y+ Y = 1/(1-b) (C0 + I + G + G) Y = 1/(1-b) G dimana: Y = perubahan GDP, G = perubahan pengeluaran pemerintah, dan 1/(1-b) = koefisien pengganda fiskal. Fiscal Policy Multipliers

  42. Pengganda Pajak (tax multiplier) • Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G) • Y + Y = 1/(1-b) (C0 – bT – bT + I + G) • Y = - 1/(1-b) bT • Perubahan GDP akibat adanya perubahan T : Y/T = - 1/(1-b) b • dimana: 1/(1-b) b adalah tax multiplier. Dengan kata lain tax multiplier = expenditure multiplier X MPC.

  43. Prosedur yang sama dapat digunakan untuk menghitung pengganda pengeluaran pemerintah dan pajak untuk pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = T0 + tY, sehingga: • Pengganda Pengeluaran Pemerintah (government expenditure multiplier) • Y/G = 1/(1-b+bt) • Pengganda Pajak (tax multiplier) • Y/T0 = -1/(1-b+bt) b

  44. sedangkan untuk menghitung pengaruh perubahan tarip pajak (t) terhadap GDP dapat dilakukan dengan partial derivative: • Recall: GDP ekuilibrium • Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G) • Y = (1-b+bt)-1 (C0 – bT0 + I + G) • Y/t = - (1-b+bt)-2 (C0 – bT0 + I + G) • Y/t = - b/(1-b+bt) [1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G)] • Y/t = - b/(1-b+bt) Y

More Related