Ko n sep Dasar Peradilan Agama di Indonesia

1. Hk Acara Perdata Peradilan Agama Dr. Gemala Dewi,SH.,LL.M Konsep DasarPeradilan Agama di Indonesia

2. Konsep-konsep Dasar • Peradilan • Pengadilan • Pengadilan Agama • Hakim • Hukum Acara

3. 1. PERADILAN • Berasal dari akar kata ‘adil’  tidak memihak; tidak berat sebelah • Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku • Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan (Mahadi) • Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri)

4. Peradilan =Al Qadha/Rechtspraak • Al Qadha (Bhs Arab) adalah: • menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan • kekuasaan mengadili perkara • Rechtspraak (Bhs Belanda) adalah: • daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan

5. 2. PERADILAN AGAMA • Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989)  “Orang-orang” = Orang/Badan Hk yg menundukan diri pd Hk Islam. • Peradilan Agama adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang beragama Islam mengenai perkara tertentusebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Ps 2 UU 3/2006) Pelaksana  Pelaku Perkara perdata tertentu  Perkara tertentu * Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Ps 1 UU No4/2004)

6. 3. PENGADILAN • Pengadilanadalah: - Suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya • Pengadilanadalah: - Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan (Cik Hasan Bisri)

7. 4. PENGADILAN AGAMA • Pengadilan Agama adalah badan peradilan agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. • Badan peradilan agama tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan diibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi ( Pasal I angka 3 UU No. 3 Th 2006).

8. 5. HAKIM • Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan. • Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Ps 11 ayat 1 UU No 7 Th 1989) hakim  hakim pengadilan (UU No. 3 Th 2006)

9. 6. HUKUM ACARA PERDATA • Hukum Acarayang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini (Ps 54 UU 7/1989) • Pada Ps 2 UU 3/2006 tidak disebutkan jenis perkaranya, hanya disebutkan perkara tertentu. Hal ini berbeda dengan Ps 2 UU 7/1989 yang menyebutkan jenis perkaranya adalah perkara perdata tertentu.

10. Permasalahan! • Apakah dengan tidak diubahnya Ps 54 dapat ditafsirkan bahwa wewenang PA untuk menyelesaikan perkara hanya di bidang perdata tertentu? • Jika Ps 2 UU 3/2006 ditafsirkan bahwa wewenang PA tidak terbatas pada perkara perdata tertentu, Hukum Acara apa yang berlaku untuk perkara non-perdata?

11. 6 UNSUR PERADILAN DALAM ISLAM • Hakim atau Qadhi Orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan suatu perkara secara adil • Hukum Putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara • Mahkumbihi Sesuatu yang diharuskan oleh hakim agar dipenuhi/dilaksanakan oleh Tergugat

12. 6 UNSUR PERADILAN DALAM ISLAM • Mahkum ‘alaih atau Terhukum Orang yang dijatuhi hukuman atau diminta untuk memenuhi sesuatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya • Mahkumlahu atau Pemenang Perkara Orang yang menggugat suatu hak • Sumber hukum Pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara

13. Sekian