Disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi

1. UU NOMOR 3 TAHUN 2014TENTANG PERINDUSTRIAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DisampaikanolehKepala Biro HukumdanOrganisasi dalamacaraPenyuluhan Hukum Bidang Industri Surabaya, 25 April 2014

2. Faktor-faktoryang mempengaruhi: LATAR BELAKANG • otonomi daerah; • era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional; • perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal oleh Industri nasional guna penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya di dalam negeri; dan • perlunya peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah secara langsung di dalam mendukung pengembangan Industri nasional. UU No. 5 Tahun 1984 UU NO. 3 TAHUN 2014, Disahkan dan diundangkan padatanggal 15 Januari 2014 • Pembangunan IndustridilakukanmelaluipenguatanstrukturIndustri • Industri yang mandiri, sehatdanberdayasaing, dengan: • Mendayagunakansumberdayasecara optimal danefisien, • MendorongperkembanganIndustrikeseluruhwilayah Indonesia, denganmenjagakeseimbangankemajuandankesatuanekonominasional yang berlandaskanpadakerakyatan, keadilan, dannilai-nilailuhurbudayabangsadenganmengutamakankepentingannasional

3. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Industri yang mandiri, berdaya saing, dan majuuntukkemakmuran dan kesejahteraan masyarakat KERANGKA PIKIR/SKEMAUU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN InstrumenPendukung InstrumenPendukung • PenyelenggaraanUrusanPemerintahan • di BidangPerindustrian • KomiteIndustriNasional • Peran Serta Masyarakat • PengawasandanPengendalian, • Sanksi • Perizinan • Penanaman Modal Bidang Industri • FasilitasIndustri • Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional • KebijakanIndustriNasional • Rencana Kerja Pembangunan Industri Pembangunan Sumber Daya Industri Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pemberdayaan Industri TindakanPengamanandanPenyelamatanIndustri • Pembangunan SDM • PemanfaatanSDA • PengembangandanPemanfaatanTeknologiIndustri • PengembangandanPemanfaatanKreativitas dan Inovasi • PenyediaanSumber Pembiayaan • StandardisasiIndustri • Infrastruktur Industri • Sistem Informasi Industri Nasional • PerwilayahanIndustri • IKM • Industri Hijau • Industri Strategis • P3DN • Kerja Sama Internasional di Bidang Industri • TindakanPengamananIndustri • TindakanPenyelamatanIndustri

4. SISTEMATIKA UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (17 Bab dan 125 Pasal)

5. ...

6. PENGERTIAN, ASAS DAN TUJUAN Pengaturan: (Pasal1 - Pasal3) Perindustrianadalahtatanandansegalakegiatan yang bertaliandengankegiatanindustri. Industriadalahseluruhbentukkegiatanekonomi yang mengolahbahanbakudan/ataumemanfaatkansumberdayaindustrisehinggamenghasilkanbarang yang mempunyainilaitambahataumanfaatlebihtinggi, termasukjasaindustri. Asas : Kepentingannasional Demokrasiekonomi Kepastianberusaha Pemerataanpersebaran Persainganusaha yang sehat; dan KeterkaitanIndustri Tujuan : MewujudkanIndustrinasionalsebagaipilardanpenggerakperekonomiannasional MewujudkankedalamandankekuatanstrukturIndustri MewujudkanIndustri yang mandiri, berdayasaing, danmajusertaIndustriHijau Mewujudkankepastianberusaha, persaingan yang sehat, sertamencegahpemusatanataupenguasaanIndustriolehsatukelompokatauperseorangan yang merugikanmasyarakat Membukakesempatanberusahadanperluasankesempatankerja MewujudkanpemerataanpembangunanIndustrikeseluruhwilayah Indonesia gunamemperkuatdanmemperkukuhketahanannasional; dan Meningkatkankemakmurandankesejahteraanmasyarakatsecaraberkeadilan

7. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN Pengaturan: (Pasal 5 - Pasal 7) Presidenberwenangmenyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangPerindustrian yang pelaksanaannyadilaksanakanolehMenteri. Menterimelakukanpengaturan, pembinaan, danpengembanganPerindustrian. Kewenanganpengaturan yang bersifatteknisuntukbidangIndustritertentudilaksanakanolehmenteriterkaitdenganberkoordinasidenganMenteri. Ketentuan lebihlanjutmengenai kewenanganpengaturan yang bersifatteknis untuk bidang Industri tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah, pemerintah daerah pro­vin­si, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangPerindustriansebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai kewenanganpenyelenggaraanurusan pemerintahan di bidang Perindustriandiaturdenganatauberdasarkan Peraturan Pemerintah.

8. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL Pengaturan: (Pasal 8 - Pasal 11) • UntukmewujudkantujuanpenyelenggaraanPerindustrian, disusunRencanaInduk Pembangunan IndustriNasional. • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasionalsejalandenganRencana Pembangunan JangkaPanjangNasional. • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasionalmerupakanpedomanbagiPemerintahdanpelakuIndustridalamperencanaandanpembangunanIndustri. • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasionaldisusununtukjangkawaktu 20 (duapuluh) tahundandapatditinjaukembalisetiap 5 (lima) tahun. • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasionaldisusundengan paling sedikitmemperhatikan: • potensisumberdayaIndustri; • budayaIndustridankearifanlokal yang tumbuh di masyarakat; • potensidanperkembangansosialekonomiwilayah; • perkembanganIndustridanbisnis, baiknasionalmaupuninternasional; • perkembanganlingkunganstrategis, baiknasionalmaupuninternasional; dan • RencanaTata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atauRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

9. … • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasional paling sedikitmeliputi: • visi, misi, danstrategipembangunanIndustri; • sasarandantahapancapaianpembangunanIndustri; • bangunIndustrinasional; • pembangunansumberdayaIndustri; • pembangunansaranadanprasaranaIndustri; • pemberdayaanIndustri; dan • perwilayahanIndustri. • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasionaldisusunolehMenteriberkoordinasidenganinstansiterkaitdanmempertimbangkanmasukandaripemangkukepentinganterkait. • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasionaldilaksanakanmelaluiKebijakanIndustriNasional. • RencanaInduk Pembangunan IndustriNasionalditetapkandenganPeraturanPemerintah.

10. RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI Pengaturan: (Pasal 10) • SetiapgubernurmenyusunRencana Pembangunan IndustriProvinsi. • Rencana Pembangunan IndustriProvinsimengacukepadaRencanaInduk Pembangunan IndustriNasionaldanKebijakanIndustriNasional. • Rencana Pembangunan IndustriProvinsidisusundengan paling sedikitmemperhatikan: • potensi sumber daya Industri daerah; • Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsidan/atauRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan • keserasiandankeseimbangandengankebijakanpembangunanIndustri di kabupaten/kotasertakegiatansosialekonomidandayadukunglingkungan. • Rencana Pembangunan IndustriProvinsiditetapkandenganPeraturan Daerah ProvinsisetelahdievaluasiolehPemerintahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

11. RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Pengaturan:(Pasal 11) • Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. • Rencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota disusundenganmengacupadaRencanaInduk Pembangunan IndustriNasionaldanKebijakanIndustriNasional. • Rencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota disusundengan paling sedikitmemperhatikan: • potensi sumber daya Industri daerah; • Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsidan/atauRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan • keserasiandankeseimbangandengankegiatansosialekonomisertadayadukunglingkungan. • Rencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota ditetapkandenganPeraturan Daerah Kabupaten/Kota setelahdievaluasiolehgubernursesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

12. KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL Pengaturan: (Pasal 12 - Pasal 13) • KebijakanIndustriNasionalmerupakanarahdantindakanuntukmelaksanakanRencanaInduk Pembangunan IndustriNasional. • KebijakanIndustriNasional paling sedikitmeliputi: • sasaranpembangunanIndustri; • fokuspengembanganIndustri; • tahapancapaianpembangunanIndustri; • pengembangansumberdayaIndustri; • pengembangansaranadanprasarana; • pengembanganperwilayahanIndustri; dan • fasilitasfiskaldannonfiskal. • KebijakanIndustriNasionaldisusununtukjangkawaktu 5 (lima) tahun. • KebijakanIndustriNasionaldisusunolehMenteriberkoordinasidenganinstansiterkaitdanmempertimbangkanmasukandaripemangkukepentinganterkait. • KebijakanIndustriNasionalditetapkanolehPresiden.

13. … Pengaturan: (Pasal 12 - Pasal 13) KebijakanIndustriNasionaldijabarkankedalamRencanaKerja Pembangunan Industri. RencanaKerja Pembangunan Industridisusununtukjangkawaktu 1 (satu) tahun. RencanaKerja Pembangunan IndustridisusunolehMenteriberkoordinasidenganinstansiterkaitdanmempertimbangkanmasukandaripemangkukepentinganterkait. RencanaKerja Pembangunan IndustriditetapkanolehMenteri.

14. RIPIN memper­hatikan: potensisumberdayaIndustri; budayaIndustridankearifanlokal yang tumbuh di masyarakat; potensidanperkembangansosialekonomiwilayah; perkembanganIndustridanbisnisbaiknasionalmaupuninternasional; perkembanganlingkunganstrategis, baiknasionalmaupuninternasional; Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atauRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL (RIPIN) UU 17 TAHUN 2007 UU PERINDUSTRIAN PP RIPIN RPJPN • Arah Pembangunan Industri: • Industri yang berdayasaing • Keterkaitandenganpengembangan IKM • StrukturIndustri yang sehatdanberkeadilan • Mendorongperkembanganekonomi di luarPulauJawa 20 Thn ASPEK DALAM RIPIN: visi, misi, dan strategi pembangunan Industri; sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri; bangun Industri nasional; pembangunan sumber daya Industri; pembangunan sarana dan prasarana Industri; pemberdayaan Industri; dan perwilayahan Industri. ASPEK DALAM KIN: sasaranpembangunanIndustri; fokuspengembanganIndustri; tahapancapaianpembangunanIndustri; pengembangansumberdayaIndustri; pengembangansarana dan prasarana; dan pengembanganperwilayahanIndustri; fasilitasi dan kemudahan. PERPRES PERPRES RPJMN KIN 5 Thn PERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI PERMEN PERPRES RENJA PEMBANGUNAN INDUSTRI RKP RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Thn

15. PERWILAYAHAN INDUSTRI Pengaturan: (Pasal 14) • Pemerintahdan/atauPemerintah Daerah melakukanpercepatanpenyebarandanpemerataanpembangunanIndustrikeseluruhwilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia melaluiperwilayahanIndustri. • PerwilayahanIndustridilakukandengan paling sedikitmemperhatikan: • rencanatataruangwilayah; • pendayagunaanpotensisumberdayawilayahsecaranasional; • peningkatandayasaingIndustriberlandaskankeunggulansumberdaya yang dimilikidaerah; dan • peningkatannilaitambahsepanjangrantainilai. • PerwilayahanIndustridilaksanakanmelalui: • pengembanganwilayahpusatpertumbuhanIndustri; • pengembangankawasanperuntukanIndustri; • pembangunanKawasanIndustri; dan • pengembangansentraIndustrikecildanIndustrimenengah. • KetentuanlebihlanjutmengenaiperwilayahanIndustridiaturdenganPeraturanPemerintah.

16. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KREATIVITAS DAN INOVASI PENYEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN

17. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI Pengaturan: (Pasal16 - Pasal29) Pembangunan SDM Industri : wirausahaIndustri, tenagakerjaIndustri, pembinaIndustridankonsultanIndustri. Pembangunan sumberdayamanusiaIndustridilakukanolehPemerintah, Pemerintah Daerah, pelakuIndustri, danmasyarakat. Pembangunan sumberdayamanusiaIndustrimemperhatikanpenyebarandanpemerataanketersediaansumberdayamanusiaIndustri yang kompetenuntuksetiapwilayahprovinsidankabupaten/kota. Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)di bidangIndustri. SKKNI di bidang Industri ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidangketenaga­kerjaan atas usul Menteri. Penetapan SKKNI di bidang Industridilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima usulan Menteri.

18. ... Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan, SKKNI dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidangketenaga­kerjaan. Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri menetapkan pemberlakuan SKKNI secarawajib. Perusahaan Industridan/atau Perusahaan KawasanIndustrimengutamakanpenggunaantenagakerjaIndustridankonsultanIndustrinasional. Tenagakerjaasing yang bekerja di bidangIndustriharusmenenuhi SKKNI danberkerjahanyadalamwaktutertentu. Pemerintahdan/atauPemerintah Daerah memfasilitasipembangunanpusatpendidikandanpelatihanIndustri di wilayahpusatpertumbuhanIndustri. Pembangunan pembinaIndustridilakukanterhadapaparaturpemerintah di pusatdan di daerah. MenteridapatmelakukanpelaranganpenggunaantenagakerjaasingdalamrangkapengamanankepentinganstrategisIndustrinasionaltertentu.

19. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM • Pengaturan: (Pasal30-Pasal 35) • Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutanwajib dilakukan oleh: • Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan • Perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah. • Dalamrangkapeningkatannilaitambahsumberdayaalam, PemerintahmendorongpengembanganIndustripengolahan di dalamnegeri. • Dalamrangkapeningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman danpenguatanstrukturIndustri dalam negeri, Pemerintahdapatmelarangataumembatasieksporsumberdayaalam. • PemerintahdanPemerintah Daerah menjaminketersediaandanpenyaluransumberdayaalamuntukIndustridalamnegeri. • Perusahaan Industritertentudan Perusahaan KawasanIndustri yang memanfaatkan : • SDA sebagaienergiwajibmelakukanmanajemenenergi; • Air bakuwajibmelakukanmanajemen air.

20. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI Pengaturan: (Pasal36 -Pasal 42) • PemerintahdanPemerintah Daerah bertanggungjawabdalampengembangan, peningkatanpenguasaanteknologi, danpengoptimalanpemanfaatanTeknologiIndustri. • Pengembangan, peningkatanpenguasaandanpengoptimalanTeknologiIndustridilaksanakanolehMenterisetelahberkoordinasidenganmenteriterkaitdanmemperhatikanmasukandaripemangkukepentinganterkait. • PemerintahdapatmelakukanpengadaanTeknologiIndustri. • DalamkeadaantertentuPemerintahdapatmelakukanpengadaanTeknologiIndustrimelaluiproyekputarkunci, denganketentuanpenyediateknologiwajibmelakukanalihteknologi. • PemerintahmelakukanpenjaminanresikoataspemanfaatanTeknologiIndustri yang dikembangkan di dalamnegeri. • KetentuanmengenaipenjaminanresikoataspemanfaatanTeknologiIndustri di aturdalamPeraturanPemerintah.

21. ... • UntukpengendalianpemanfaatanteknologiIndustriPemerintahmengaturinvestasibidangusahaIndustridanmelakukan audit TeknologiIndustri. • Dalammelakukan audit TeknologiIndustri, Menteriberkoordinasidenganmenteriterkait yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangrisetdanteknologi. • Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi: • kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri; • promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau • lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

22. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KREATIVITAS DAN INOVASI • Pengaturan: (Pasal43) • Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri. • Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. • Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan: • penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi; • pengembangan sentra Industri kreatif; • pelatihan teknologi dan desain; • konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan • fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

23. PENYEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN Pengaturan: (Pasal44 -Pasal 48) • Pemerintahmemfasilitasiketersediaanpembiayaan yang kompetitifuntukpembanguanindustri. • Pembiayaan yang berasaldariPemerintahdan/atauPemerintahdaerahhanyadapatdiberikankepada Perusahaan Industri yang berbentuk BUMN dan BUMD, dalambentukpemberianpinjaman, hibahdan/ ataupenyertaan modal. • Pemerintahdapatmengalokasikanpembiayaandan/ataukemudahanpembiayaankepada Perusahaan Industriswastadalambentuk: • penyertaanmodal; • pemberianpinjaman; • keringananbungapinjaman; • potonganhargapembelianmesindanperalatan; dan/atau • bantuanmesindanperalatan • DalamrangkapembiayaankegiatanIndustridapatdibentuklembagapembiayaanpembangunanIndustri, yang berfungsisebagailembagapembiayaaninvestasi.

24. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI STANDARDISASI INDUSTRI INFRASTRUKTUR INDUSTRI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

25. STANDARDISASI INDUSTRI • Pengaturan: (Pasal50 - Pasal61) • Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri. • StandardisasiIndustridiselenggarakandalamwujudSNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. • Menteri dapatmenetapkan pemberlakuanSNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata carasecarawajib. • Penetapan pemberlakuanSNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata carasecarawajibdilakukanuntuk: • keamanan, kesehatan, dankeselamatanmanusia, hewan, dantumbuhan; • pelestarianfungsilingkunganhidup; • persainganusaha yang sehat; • peningkatandayasaing; dan/atau • peningkatanefisiensidankinerjaIndustri. • Menteriberkoordinasidenganmenteriterkaitmenariksetiapbarang yang beredardan/ataumenghentikankegiatanJasaIndustri yang tidakmemenuhi SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecara wajib. • Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNIdan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib. • Yang dimaksud dengan “seluruh rangkaian” adalah kegiatan pengawasan di pabrik dankoordinasipengawasan di pasardengankementeriandanlembagapemerintahnonkementerianterkait.

26. INFRASTRUKTUR INDUSTRI • Pengaturan: (Pasal62 -Pasal 63) • Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri. • Infrastruktur Industri paling sedikit meliputi: • lahanIndustriberupaKawasanIndustridan/ataukawasanperuntukanIndustri; • fasilitasjaringan energidankelistrikan; • fasilitasjaringan telekomunikasi; • fasilitasjaringansumberdaya air; • fasilitas sanitasi; dan • fasilitasjaringan transportasi. • Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan melalui: • pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraatauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; • polakerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara ataubadan usaha milik daerah dan swasta; atau • pengadaan yang dibiayaisepenuhnya oleh swasta. • Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industrisebagaiinfrastruktur Industri yang harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. • Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi. • Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan Kawasan Industri.

27. SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIIN) Pengaturan: (Pasal 64 - Pasal 71) • Perusahaan Industriwajibmenyampaikan Data IndustrikepadaMenteri, GubernurdanBupati/ Walikotamelalui SIIN. • Perusahaan KawasanIndustriwajibmenyampaikan Data KawasanIndustrikepadaMenteri, GubernurdanBupati/Walikotamelalui SIIN. • GubernurdanBupati/WalikotasecaraberkalaharusmenyampaikankepadaMenterihasilpengolahan Data Industridan Data KawasanIndustrisebagaiInformasiIndustrimelalui SIIN. • Menterimembangundanmengembangkan SIIN. • Untukmenjaminkoneksi SIIN dengansisteminformasi di daerah , Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota membangunsistemInformasiIndustri. • PejabatdariinstansiPemerintahdanPemerintah Daerah dilarangmenyampaikandan/ataumengumumkan Data Industridan Data KawasanIndustri

28. PEMBERDAYAAN INDUSTRI INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH INDUSTRI HIJAU INDUSTRI STRATEGIS PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG INDUSTRI

29. INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH • Pengaturan: (Pasal72 – Pasal 76) • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang: • berdaya saing; • berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional; • berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan • menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor. • Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah tersebut dilakukan: • perumusan kebijakan; • penguatan kapasitas kelembagaan; dan • pemberian fasilitas. • Dalam rangka merumuskan kebijakan, Menteri menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada: • sumber daya Industri daerah; • penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan • perkembangan ekonomi nasional dan global. • Penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui: • peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan • kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait. • Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan.

30. ... • Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk: • peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; • bantuan dan bimbingan teknis; • bantuan Bahan Baku dan bahan penolong; • bantuan mesin atau peralatan; • pengembangan produk; • bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; • bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; • akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; • penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau • pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan. • Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

31. INDUSTRI HIJAU Pengaturan: (Pasal77 -Pasal 83) • UntukmewujudkanIndustriHijau, Pemerintah (Menteri) melakukanpenyusunandanpenetapanStandarIndustriHijau, yang memuat: • Bahan Baku, bahanpenolong, danenergi; • proses produksi; • produk; • manajemenpengusahaan; dan • pengelolaanlimbah. • Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri. • PenerapanIndustriHijausecarabertahap, olehMenteridapatdiberlakuakansecarawajib. • Perusahaan Industri yang telahmemenuhiStandarIndustriHijaudiberikanSertifikatIndustriHijau. • Perusahaan Industri yang tidakmemenuhiketentuanStandarIndustriHijau yang telahdiberlakukansecarawajibdikenaisanksiadministratif: peringatantertulis, dendaadministratif, penutupansementara, pembekuan IUI dan/ataupencabutanIUI.

32. INDUSTRI STRATEGIS Pengaturan: (Pasal 84) • Industri Strategis dikuasai oleh negara. • Industri Strategis terdiriatas Industri yang: • memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak; • meningkatkanataumenghasilkannilaitambah sumber daya alam strategis; dan/atau • mempunyai kaitan dengan kepen­tingan pertahanan serta keamanan Negara. • Penguasaan Industri Strategis oleh negara dilakukan melalui: • pengaturankepemilikan; • penetapankebijakan; • pengaturanperizinan; • pengaturanproduksi, distribusi, danharga; dan • pengawasan.

33. . . . • Pengaturan kepemilikan Industri Strategis dilakukan melalui: • penyertaan modal seluruhnyaolehPemerintah; • pembentukanusahapatunganantaraPemerintahdanswasta; atau • pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing. • Penetapan kebijakan Industri Strategis paling sedikit meliputi: • penetapan jenis Industri strategis; • pemberian fasilitas; dan • pemberian kompensasi kerugian. • Izin usahaIndustri Strategis diberikan oleh Menteri. • Pengaturan produksi, distribusi, dan harga dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk. • Pengawasan meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis diatur dengan Peraturan Pemerintah.

34. PENGUASAAN OLEH NEGARA/KEPEMILIKAN OLEH WNI • Pasal 84, • Pengaturan kepemilikan Industri Strategis dilakukan melalui: • penyertaan modal seluruhnyaolehPemerintah; • pembentukanusahapatunganantaraPemerintahdanswasta; atau • pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing. • Penjelasanhurufb: • Usaha patunganantaraPemerintahdanswastamelaluikepemilikan modal mayoritasolehPemerintah. • Penjelasanhurufc: • Yang dimaksuddengan “pembatasankepemilikan” adalahtidakdiperbolehkannyapenanaman modal asing. • Pasal 103: • Industri Kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. • Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. • Industrimenengahtertentudicadangkanuntukdimilikiolehwarganegara Indonesia. • Industri sebagaimanapadahuruf b dan cditetapkan oleh Presiden.

35. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Pengaturan: (Pasal85 – Pasal 90) • Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. • Produk dalam negeri wajib digunakan oleh: • lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan • badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

36. ... • Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan P3DN dikenai sanksi administratif berupa: • peringatan tertulis; • denda administratif; dan/atau • pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. • Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum tersedia atau belum mencukupi. • Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa: • preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan • sertifikasi tingkat komponen dalam negeri. • Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. • Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

37. KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG INDUSTRI Pengaturan: (Pasal91 – Pasal 95) • Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah melakukan kerja sama internasional di bidang Industri. • Kerja sama internasional di bidang Industri ditujukan untuk: • pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional; • pembukaan akses pada sumber daya Industri; • pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas Industri; dan • peningkatan investasi. • Dalam meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri, Pemerintah dapat menempatkan pejabat Perindustrian di luar negeri. • Penempatan pejabat Perindustrian di luar negeri dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri. • Dalam hal belum terdapat pejabat Perindustrian, Pemerintah dapat menugaskan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang Industri.

38. TINDAKAN PENGAMANAN INDUSTRI • Pengaturan: (Pasal96 - Pasal99) • Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam negeri, Pemerintah mela­kukan tindakan pengamanan Industri. • Tindakan pengamanan Industri dalam negeri meliputi: • pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanandanmengakibatkan kerugianIndustri dalam negeri; dan • pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan danmengakibatkan kerugianIndustri dalam negeri. • Tindakan pengamanan Industri ditetapkan oleh PresidendenganmempertimbangkanusulanMenteri. • Penetapan tindakan pengamanan sebagai akibat persaingan global berupatarifdannontarif. • Penetapan tindakan pengamanan berupatarifdilakukanolehmenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangkeuanganatasusulMenteri. • Penetapan tindakan pengamananberupanontarifdilakukanolehMenterisetelahberkoordinasidenganmenteriterkait. • Tindakan pengamanan dapat didukung dengan program restrukturisasi Industri.

39. TINDAKAN PENYELAMATAN INDUSTRI Pengaturan: (Pasal100) • Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan Industri atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri. • Tindakan penyelamatan Industri paling sedikit dilakukan melalui: • pemberian stimulus fiskal; dan • pemberian kredit program. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

40. PERIZINAN Pengaturan: (Pasal101 – Pasal 108) • SetiapusahaIndustriwajibmemilkiIzin Usaha Industri (IUI). • IUI meliputi IUI Kecil, IUI Menengahdan IUI Besar . • Industri Kecil (IK) ditetapkanberdasarkanjumlahtenagakerjadannilaiinvestasitidaktermasuktanahdanbangunantempatusaha. • IndustriMenengah (IM) danIndustriBesar (IB)ditetapkanberdasarkanjumlahtenagakerjadan/ataunilaiinvestasi. • Besaranjumlahtenagakerjadaninvestasiuntuk IK, IM dan IB ditetapkanolehMenteri. • Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapatmelakukanperluasan. • Perusahaan Industri yang melakukanperluasandenganmenggunakan SDA yang diwajibkanmemilikiAmdalwajibmemilikiIzinPerluasan.

41. ... • Industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. • Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, ditetapkan oleh Presiden. • Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia, ditetapkan oleh Presiden. • SetiapusahaKawasanIndustriwajibmemilikiIzin Usaha KawasanIndustri (IUKI). • Perusahaan KawasanIndustiwajibmemenuhistandarKawasanIndustri. • Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.

42. ... • Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. • Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: • belum memiliki Kawasan Industri; • telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis. • Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri juga berlaku bagi: • Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau • Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus, yang ditetapkan oleh Menteri. • Perusahaan Industri yang dikecualikan berlokasi di Kawasan Industri dan Perusahaan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.

43. PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI Pengaturan: (Pasal 109) • PemerintahdanPemerintah Daerah mendorongpenanaman modal di bidangIndustriuntukmemperolehnilaitambahsebesar-besarnyaataspemanfaatansumberdayanasionaldalamrangkapendalamanstrukturIndustrinasionaldanpeningkatandayasaingIndustri. • Untukmendorongpenanaman modal di bidangIndustri, Menterimenetapkankebijakan yang memuat paling sedikitmengenai: • strategipenanaman modal; • prioritaspenanamanmodal; • lokasipenanamanmodal; • kemudahanpenanaman modal; dan • pemberianfasilitas.

44. FASILITAS INDUSTRI • Pengaturan: (Pasal 110-Pasal 111) • Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri, yang berupa fiskal dan nonfiskal. • Fasilitasdiberikan kepada: • Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memper­olehdanmeningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri; • Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Tek­nologi Industri dan produk; • Perusahaan Industridan/atau Perusahaan KawasanIndustri yang berada di wilayahperbatasanataudaerah tertinggal; • Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan KawasanIndustri yang mengop­timalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri; • Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan KawasanIndustri yang mengem­bangkan sumber daya manusia di bidang Industri; • Perusahaan Industri yang berorientasiekspor; • Perusahaan Industri kecil danIndustrimenengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukansecarawajib; • Perusahaan IndustrikecildanIndustrimenengah yang memanfaatkansumberdayaalamsecaraefisien, ramahlingkungan, danberkelanjutan; • Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan • Perusahaan Industri yang mengutamakanpenggunaanprodukIndustrikecilsebagaikomponendalam proses produksi.

45. KOMITE INDUSTRI NASIONAL • Pengaturan: (Pasal112 - Pasal 114) • DalamrangkamendukungpencapaiantujuanpembangunanIndustridibentukKomiteIndustriNasional. • KomiteIndustriNasionaldiketuaiolehmenteri, yang beranggotakanmenteriterkait, kepalalembagapemerintahnonkementerian yang berkaitandenganIndustri, danperwakilanduniausaha. • KomiteIndustriNasionalmempunyaitugas: • melakukankoordinasidanevaluasidalamrangkapembangunanIndustri yang memerlukandukunganlintassektordandaerahterkaitdengan: • pembangunansumberdayaIndustri; • pembangunansaranadanprasaranaIndustri; • pemberdayaanIndustri; • perwilayahanIndustri; dan • pengamanandanpenyelamatanIndustri; • melakukanpemantauantindaklanjuthasilkoordinasisebagaimanadimaksudpadahuruf a; • melakukankoordinasipelaksanaankewenanganpengaturan yang bersifatteknisuntukbidangIndustritertentudalamrangkapembinaan, pengembangan, danpengaturanIndustri; dan • memberimasukandalampemantauandanevaluasipelaksanaanRencanaInduk Pembangunan IndustriNasional, KebijakanIndustriNasional, danRencanaKerja Pembangunan Industri.

46. PERAN SERTA MASYARAKAT • Pengaturan: (Pasal115 - Pasal 116) • Masyarakatdapatberperansertadalamperencanaan, pelaksanaan, danpengawasanpembangunanIndustri. • Peransertamasyarakatdiwujudkandalambentuk: • pemberiansaran, pendapat, danusul; dan/atau • penyampaianinformasidan/ataulaporan. • KetentuanlebihlanjutmengenaiperansertamasyarakatdalampembangunanIndustridiaturdenganPeraturanMenteri. • MasyarakatberhakmendapatkanperlindungandaridampaknegatifkegiatanusahaIndustri. • Ketentuanmengenaiperlindunganmasyarakatdilaksanakanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.

47. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN • Pengaturan: (Pasal117 - Pasal 118) • MenterimelaksanakanpengawasandanpengendalianterhadapkegiatanusahaIndustridankegiatanusahaKawasanIndustri. • Pengawasandanpengendaliandilakukanuntukmengetahuipemenuhandankepatuhanterhadapperaturan di bidangPerindustrian yang dilaksanakanoleh Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri. • Pemenuhandankepatuhanterhadapperaturan di bidangPerindustrian yang dilaksanakanoleh Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustripaling sedikitmeliputi: • sumberdayamanusiaIndustri; • pemanfaatansumberdayaalam; • manajemenenergi; • manajemen air; • SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara; • Data Industridan Data KawasanIndustri; • standarIndustriHijau; • standarKawasanIndustri; • perizinanIndustridanperizinanKawasanIndustri; dan • keamanandankeselamatanalat, proses, hasilproduksi, penyimpanan, danpengangkutan.

48. … Pengaturan: (Pasal117 - Pasal 118) Pelaksanaanpengawasandanpengendaliandilakukanolehpejabatdari unit kerja di bawahMenteridan/ataulembagaterakreditasi yang ditunjukolehMenteri. Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, danPemerintah Daerah kabupaten/kotasecarabersama-samaatausesuaidengankewenanganmasing-masingmelaksanakanpengawasandanpengendaliansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengawasandanpengendalianusahaIndustridanusahaKawasanIndustridiaturdenganPeraturanMenteri. Padasaatpelaksanaanpengawasandanpengendalianditemukandugaantelahterjaditindakpidana, pejabatataulembagadimaksudmelaporkepadaPenyidikPegawaiNegeriSipilbidangPerindustrian.

49. PENYIDIKAN • Pengaturan: (Pasal119) • SelainpenyidikpejabatPolisi Negara Republik Indonesia, pejabatpegawainegerisipiltertentu di lingkunganinstansipemerintah yang lingkuptugasdantanggungjawabnya di bidangPerindustriandiberiwewenangkhusussebagaiPenyidikPegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangHukumAcaraPidanauntukmelakukanpenyidikansesuaidenganUndang-Undangini. • PenyidikPegawaiNegeriSipil, berwenang: • menerimalaporandariSetiap Orang tentangadanyadugaantindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri; • melakukanpemeriksaanataskebenaranlaporanatauketerangan yang berkenaandengantindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri • memanggilorang untukdidengardandiperiksasebagaisaksidalamperkaratindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri; • memanggildanmelakukanpemeriksaanterhadapSetiap Orang yang didugamelakukantindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri; • memintaketerangandanbarangbuktidariSetiap Orang sehubungandenganperistiwatindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri;

50. … • melakukanpemeriksaandanpenggeledahan di tempattertentu yang didugamenjaditempatpenyimpananatautempatdiperolehbarangbuktidanmenyitabenda yang dapatdigunakansebagaibarangbuktidan/ataualatbuktidalamtindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri; • memintabantuantenagaahlidalammelakukanpenyidikantindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri; • menangkappelakutindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustri; dan/atau • menghentikanpenyidikanapabilatidakterdapatcukupbuktitentangadanyatindakpidanamengenai SNI, spesifikasiteknis, dan/ataupedomantatacara yang diberlakukansecarawajib di bidangIndustriatauperistiwatersebutternyatabukanmerupakantindakpidanaataupenyidikandihentikan demi hukum. • PenyidikPegawaiNegeriSipilmemberitahukandimulainyapenyidikan, melaporkanhasilpenyidikan, danmemberitahukanpenghentianpenyidikankepadapenuntutumummelaluipejabatPolisi Negara Republik Indonesia. • DalammelaksanakanpenyidikanPenyidikPegawaiNegeriSipildapatmemintabantuankepadaaparatpenegakhukum.