ASPEK LEGAL HUBUNGAN PASIEN-TENAGA KESEHATAN dr. Sri Rachmani., Mkes., MH.Kes

1. ASPEK LEGAL HUBUNGAN PASIEN-TENAGA KESEHATANdr. Sri Rachmani., Mkes., MH.Kes

2. A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN Hubungan hukum antara dokter dengan pasien berawal dari pola hubungan yang vertikal yang bertolak dari prinsip father knows best yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik ( kedudukan dokter dan pasien tidak sederajat ). Hubungan antara dokter dengan pasien melahirkan aspek hukum inspanningsverbintenis yang obyek perikatannya adalah upaya maksimal untuk kesembuhan / pemeliharaan kesehatan pasien  yang dilakukan dengan secara hati-hati berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dokter untuk mengupayakan kesembuhan pasien.

3. Saat terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya pelayanan medis dimulai sejak saat pasien mengajukan keluhannya yang ditanggapi oleh dokter. Tanggung jawab hukum dokter dalam upaya pelayanan medis meliputi tanggung jawab etik, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab dokter yang berkaitan dengan  hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. 

4. Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat banyak yang menyoroti profesi dokter, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia sebagai induk organisasi para dokter, MKDKI, YLKKI, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik.

5. Bagi Ikatan Dokter Indonesia, banyaknya sorotan masyarakat terhadap profesi dokter menggambarkan bahwa masyarakat belum puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para dokter. Pada umumnya ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan dokter karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para dokter, atau dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang didapatkan oleh pasien.

6. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta Kedudukan dan peran dokter tetap dihormati, tetapi tidak lagi disertai unsur pemujaan. Dari dokter dituntut suatu kecakapan ilmiah tanpa melupakan segi seni dan artistiknya.

7. Kesenjangan antara harapan pasien dengan kenyataan yang diperolehnya menyusul dilakukannya merupakan predisposing faktor. Faktor lain di luar kekuasaan dokter yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan mentaati nasehat dokter. Dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekalipun) menjadi tidak berarti apa-apa.

8. Tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan uncertainty dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik • Sehingga timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hubungan hukum antara dokter dengan pasien? • Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis?

9. Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “father knows best” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik akan mengupayakan untuk bertindak sebagai ‘bapak yang baik’, yang secara cermat, hati-hati untuk menyembuhkan pasien. Dalam mengupayakan kesembuhan pasien ini, dokter dibekali oleh Lafal Sumpah dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

10. Polahubungan yang vertikalpaternalistikinibergeserpadapola horizontal kontraktual. Hubunganinimelahirkanaspekhukumhorisontalkontraktual yang bersifat“inspanningsverbintenis” yang merupakanhubunganhukumantara 2 (dua) subyekhukum (pasiendandokter) yang berkedudukansederajatmelahirkanhakdankewajibanbagiparapihak yang bersangkutan. Hubunganhukuminitidakmenjanjikansesuatu (kesembuhanataukematian), karenaobyekdarihubunganhukumituberupaupayadokterberdasarkanilmupengetahuandanpengalamannya (menanganipenyakit) untukmenyembuhkanpasien. 

11. SaatTerjadinyaHubunganHukumAntaraDokterDenganPasien Sejakdoktermenyatakankesediaannya yang dinyatakansecaralisan (oral statement) atau yang tersirat (implied statement) denganmenunjukkansikapatautindakan yang menyimpulkankesediaan. Dengankata lain hubunganterapeutikjugamemerlukankesediaandokter. Hal inisesuaidenganasaskonsensualdanberkontrak. 

12. SahnyaTransaksiTerapeutik SahnyatransaksiterapeutikdidasarkanPasal 1320 KitabUndang-UndangHukumPerdata, yang menyatakanbahwauntuksyaratsahnyaperjanjiandiperlukan 4 (empat) syaratsebagaiberikut: • a. Sepakatmereka yang mengikatkandirinya (toestemming van degene die zichverbinden) • Secarayuridis, yang dimaksudadanyakesepakatanadalahtidakadanyakekhilafan, ataupaksaan, ataupenipuan (Pasal 1321 KitabUndang-UndangHukumPerdata). BiladikaitkandenganPasal 1320 KitabUndang-UndangHukumPerdatamerupakansaatterjadinyakesepakatanantaradokterdenganpasienyaitupadasaatpasienmenyatakankeluhannyadanditanggapiolehdokter. Di siniantarapasiendengandoktersalingmengikatkandiripadasuatuperjanjianterapeutik yang obyeknyaadalahupayapenyembuhan.Bilakesembuhanadalahtujuanutamamakaakanmempersulitdokterkarenatingkatkeparahanpenyakitmaupundayatahantubuhterhadapobatsetiappasienadalahtidaksama. Obat yang samatidakpastidapathasil yang samapadamasing-masingpenderita.

13. b. Kecakapanuntukmembuatperikatan (bekwaamheidomeeneverbintenisaantegaan) Hal inididasarkanPasal 1329 dan 1330 KitabUndang-UndangHukumPerdata. Secarayuridis, yang dimaksuddengankecakapanuntukmembuatperikatanadalahkemampuanseseoranguntukmengikatkandiri, karenatidakdilarangolehundang-undang.

14. c. Suatuhaltertentu (eenbepaaldonderwerp) Hal tertentuini yang dapatdihubungkandenganobyekperjanjian / transaksiterapeutikialahupayapenyembuhan. Olehkarenanyaobyeknyaadalahupayapenyembuhan, makahasil yang diperolehdaripencapaianupayatersebuttidakdapatatautidakbolehdijaminolehdokter. • d. Suatusebab yang sah (geoorloofdeoorzaak) Di dalamPasal 1337 KitabUndang-UndangHukumPerdatadisebutkanbahwasuatusebabadalahterlarang.Sebab yang sahadalahsebab yang tidakdilarangolehundang-undang, kesusilaanatauketertibanumum. 

15. Informed Consent BerdasarkanPermenkes 585/1989 dikatakanbahwainformed consentadalahpersetujuan yang diberikanolehpasienataukeluarganyaatasdasarpenjelasanmengenaitindakanmedis yang akandilakukanterhadappasientersebut, serta risiko dari tindakan tersebut. Pasienmempunyaihakpenuhuntukmenerimaataumenolakpengobatanuntukdirinya, inimerupakanhakasasipasien yang meliputihakuntukmenentukannasibsendiridanhakatasinformasi.

16. Bentukinformed consentdapatdilakukansecarategasataudiam-diam. Secarategasdapatdisampaikandengankata-katalangsungbaiksecaralisanataupuntertulisdaninformed consent yang dilakukansecaradiam-diamyaitutersiratdarianggukankepalaataupunperbuatan yang mensiratkantandasetuju. Informed consentdilakukansecaralisanapabilatindakanmedisitutidakberisiko, misalnyapadapemberianterapiobatdanpemeriksaanpenunjangmedis. informed consentdilakukansecaratertulisuntuktindakanmedis yang mengandungrisikomisalnyapembedahan, danditandatanganiolehpasien. Yang paling amanbagidokterkalaupersetujuandinyatakansecaratertulis, karenadokumentersebutdapatdijadikanbuktijikasuatusaatmunculsengketa.

17. Padahakekatnyainformed consentadalahuntukmelindungipasiendarisegalakemungkinantindakanmedis yang tidakdisetujuiatautidakdiijinkanolehpasientersebut, sekaligusmelindungidokter (secarahukum) terhadapkemungkinanakibat yang takterdugadanbersifatnegatif. Dari suduthukumpidanainformed consentharusdipenuhihaliniberkaitdenganadanyaPasal 351 KitabUndang-UndangHukumPidana, tentangpenganiayaan. Suatupembedahan yang dilakukantanpaijinpasien, dapatdisebutsebagaipenganiayaandandengandemikianmerupakanpelanggaranterhadapPasal 351 KitabUndang-UndangHukumPidana (1, 2, 9).

18. Dari suduthukumperdata informed consent wajibdipenuhi. Hal initerkaitbahwahubunganantaradokterdenganpasienadalahsuatuperikatan (transaksiterapeutik) untuksyahnyaperikatantersebutdiperlukansyaratsyahdariperjanjianyaituPasal 1320 KitabUndang-UndangHukumPerdata, diantaranyaadalahadanyakesepakatanantaradokterdenganpasien.

19. Pasien Pasien Perbuatan hukum Obyekhukum Transaksi terapetik Transaksi terapeutik Rumah sakit Rekam Medis Transaksiterapeutik Subyek hukum • Subyek hukum • Dokter • Perawat • Farmasis • dll. Nakes Subyek hukum (diwakili manajemen) Bahan bukti hukum

20. B. TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PASIEN • TanggungJawabEtis • Peraturan yang mengaturtanggungjawabetisdariseorangdokteradalahKodeEtikKedokteran Indonesia danLafalSumpahDokter. Kodeetikadalahpedomanperilaku. KodeEtikKedokteran Indonesia dikeluarkandenganSuratKeputusanMenteriKesehatan no. 434 / Men.Kes/SK/X/1983. KodeEtikKedokteran Indonesia disusundenganmempertimbangkanInternational Code of Medical EthicsdenganlandasanidiilPancasiladanlandasanstrukturilUndang-undangDasar 1945. KodeEtikKedokteran Indonesia inimengaturhubunganantarmanusia yang mencakupkewajibanumumseorangdokter, hubungandokterdenganpasiennya, kewajibandokterterhadapsejawatnyadankewajibandokterterhadapdirisendiri.

21. 2.TanggungJawabProfesi • Tanggungjawabprofesidokterberkaitaneratdenganprofesionalismeseorangdokter. Hal initerkaitdengan : • a. Pendidikan, pengalamandankualifikasi lain • Dalammenjalankantugasprofesinyaseorangdokterharusmempunyaiderajatpendidikan yang sesuaidenganbidangkeahlian yang ditekuninya. Dengandasarilmu yang diperolehsemasapendidikandifakultaskedokteranmaupunspesialisasidanpengalamannyauntukmenolongpenderita.

22. b. Derajatrisikoperawatan • Derajatrisikoperawatandiusahakanuntuksekecil-kecilnya, sehinggaefeksampingdaripengobatandiusahakan minimal mungkin. Di sampingitumengenaiderajatrisikoperawatanharusdiberitahukanterhadappenderitamaupunkeluarganya, sehinggapasiendapatmemilihalternatifdariperawatan yang diberitahukanolehdokter. • Berdasarkan data respondendokter, dikatakanbahwainformasimengenaiderajatperawatantimbulkendalaterhadappasienataukeluarganyadengantingkatpendidikanrendah, karenatelahdiberiinformasitetapidiatidakbisamenangkapdenganbaik.

23. c.Peralatanperawatan • Perlunyadipergunakanpemeriksaandenganmenggunakanperalatanperawatan, apabiladarihasilpemeriksaanluarkurangdidapatkanhasil yang akuratsehinggadiperlukanpemeriksaanmenggunakanbantuanalat. Namundarijawabanrespondenbahwatidaksemuapasienbersediauntukdiperiksadenganmenggunakanalat bantu (alatkedokterancanggih), haliniterkaiteratdenganbiaya yang harusdikeluarkanbagipasiengolonganekonomilemah. 

24. 3.TanggungJawabHukum • Tanggungjawabhukumdokteradalahsuatu “keterikatan” dokterterhadapketentuan-ketentuanhukumdalammenjalankanprofesinya.  • Tanggungjawabseorangdokterdalambidanghukumterbagidalam 3 (tiga) bagian, yaitu : • a.Tanggungjawabhukumdokterdalambidanghukumperdata • TanggungJawabHukumPerdataKarenaWanprestasi • Pengertianwanprestasiialahsuatukeadaandimanaseseorangtidakmemenuhikewajibannya yang didasarkanpadasuatuperjanjianataukontrak.

25. Dalamgugatanatasdasarwanprestasiini, harusdibuktikanbahwadokteritubenar-benartelahmengadakanperjanjian, kemudiandiatelahmelakukanwanprestasiterhadapperjanjiantersebut (yang tentusajadalamhalinisenantiasaharusdidasarkanpadakesalahanprofesi). Jadidisinipasienharusmempunyaibukti-buktikerugianakibattidakdipenuhinyakewajibandoktersesuaidenganstandarprofesimedis yang berlakudalamsuatukontrakterapeutik.

26. TanggungJawabPerdataDokterKarenaPerbuatanMelanggarHukum (onrechtmatigedaad) • Tanggungjawabkarenakesalahanmerupakanbentukklasikpertanggungjawabanperdata. Berdasartigaprinsip yang diaturdalamPasal 1365, 1366, 1367 KitabUndang-UndangHukumPerdata.

27. b.Tanggungjawabhukumdokterdalambidanghukumpidana • Seiringdengansemakinmeningkatnyakesadaranhukummasyarakat, dalamperkembanganselanjutnyatimbulpermasalahantanggungjawabpidanaseorangdokter, khususnya yang menyangkutdengankelalaian, halmanadilandaskanpadateori-teorikesalahandalamhukumpidana. Tanggungjawabpidanadisinitimbulbilapertama-tama dapatdibuktikanadanyakesalahanprofesional, misalnyakesalahandalamdiagnosaataukesalahandalamcara-carapengobatanatauperawatan.

28. Kesalahanataukelalaiantenagakesehatandapatterjadidibidanghukumpidana, diaturantara lain dalam : Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 KitabUndang-UndangHukumPidana. Adaperbedaanpentingantaratindakpidanabiasadengan ‘tindakpidanamedis’. Padatindakpidanabiasa yang terutamadiperhatikanadalah ‘akibatnya’, sedangkanpadatindakpidanamedisadalah ‘penyebabnya’. Walaupunberakibat fatal, tetapijikatidakadaunsurkelalaianataukesalahanmakadokternyatidakdapatdipersalahkan.

29. c.Tanggungjawabhukumdokterdalambidanghukumadministrasi • Dikatakanpelanggaranadministrative malpractice jikadoktermelanggarhukumtatausahanegara. Contohtindakandokter yang dikategorikansebagaiadministrative malpractice adalahmenjalankanpraktektanpaijin, melakukantindakanmedis yang tidaksesuaidenganijin yang dimiliki, melakukanpraktekdenganmenggunakanijin yang sudahdaluwarsadantidakmembuatrekammedis.

31. Terima kasih