OPTIMALISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DPRD

1. OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH OLEH: DRS. MAHMUN SYARIF, NASUTION, M.AP

2. FungsiDPRD menurut UU17/2014 Membentuk Perda kabupaten bersamaBupati 1. Legislasi√ 2. 3. Membahas danmemberikan persetujuan Ranperda mengenai APBD kabupaten yang diajukan olehbupati Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBDkabupaten Anggaran√ Pengawasan√ 2

3. SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPRD DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum....... (Pasal 147 UU 23/2014) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 148 (2) UU 23/2014) • DPRD kabupaten/kotamempunyaifungsi : a. pembentukanPerdaKabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. • Ketigafungsitersebutdijalankandalamkerangkarepresentasirakyat di Daerah kabupaten/kota. • Dalamrangkamelaksanakanfungsi-fungsitersebut, DPRD kabupaten/kotamenjaringaspirasimasyarakat. • (Pasal 149 UU 23/2014) 3

4. Untuk Apa Ketiga FungsiTsb? • Untuk menjamin DPRD dalam melaksanakan tugas danfungsinya: • Berdasarkan prinsip salingmengimbangi • checks andbalances, • Yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus... • Meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi DPRD yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta... • Untuk mewujudkan DPRD yang demokratis, efektif, danakuntabel Untuk menjamin SinergiStakeholders KabTanggamus

5. Pelaku Pembangunan:Stakeholders STATE Executive Judiciary Legislature Publicservice Military Police CITIZENS organized into: Community-based organizations Non-governmentalorganizations Professional Associations Religious groups Women’sgroups Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financialinstitutions Stockexchange

6. SinergiStakeholders

7. SinergiStakeholders

8. UU25/2004 ttgSPPN • UU 17/2003 ttg KeuanganNegara • UU 33/2004ttg Perimbangan • UU 17/2014ttg MD3 PP 39/2006 • UU 23/2014ttg Pemda • Perpres70/2012 ttgProcurement

10. Apa ItuPembangunan? • Pembangunanadalah: • proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik • melalui upaya yang dilakukan secara terencana. • (Kartasasmita,1997) Tujuan Pembangunan: Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan,dll. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiaporang. (Todaro,2000) dadang-solihin.blogspot.com

11. How? • Mengurangi disparitas atau ketimpanganpembangunan • antardaerah • antar subdaerah • antar warga masyarakat (pemerataan dankeadilan). • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskankemiskinan. • Menciptakan atau menambah lapangankerja. • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatdaerah. • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

12. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambahlapangan kerja. • Menjagakelestarian SDA Sarana dan Prasaranayang memadai dan berkualitas Dunia usahayg kondusif Pemanfaatan sumber dayasecara berkualitas Koordinasi yang semakin baikantar stakeholders Peningkatankapasitas SDM

13. PEMBANGUNANDAERAH PEMBANGUNAN DIDAERAH • Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas PemerintahanDaerah • Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • Memberikan pelayanan kepada masyarakat, • Mengelola sumber daya ekonomidaerah. Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruhdaerah • Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatuntuk: • Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • Peningkatan harkat, martabat, dan hargadiri.

14. PEMBANGUNANDAERAH DilaksanakanMelalui: Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya GoodGovernance Keseimbangan Peran TigaPilar Pemerintahan DuniaUsaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakanlingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur- unsurlain. Mewujudkanpenciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaaninteraksi sosial, ekonomi dan politik.

15. Troika: Pola Hubungan antaraPemerintah, Dunia Usaha Swasta, danMasyarakat Masyarakat, Bangsa,dan Negara Masyarakat VISI Pemerintah GoodGovernance DuniaUsaha dadang-solihin.blogspot.com

17. Sinergi RPJMD-RenstraSKPD RPJMD AT IMPACT INPUT OUTPUT OUTCOME OUTCOME OUTPUT INPUT ABK Renstra SKPD KPJM

18. Alur Pikir Logic Model Hasil pembangunanyang Apa yangingin diubah diperoleh daripencapaian outcome IMPACTS Manfaat yang diperolehdalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil darioutput Apa yangingin dicapai Metode Penyusunan OUTCOMES Apa yangdihasilkan (barang) atau dilayani(jasa) Produk/barang/jasaakhir yangdihasilkan OUTPUTS Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan outputyang diinginkan Apa yang dikerjakan ACTIVITIES Metode Pelaksanaan Apa yang digunakandalam bekerja Sumberdaya yang memberikan kontribusidalam menghasilkanoutput INPUTS Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May2007

19. Hirarki dari Visi keProgram • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkanvisi. Misi Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi danmisi • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi danmisi. Strategi • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapaitujuan. Kebijakan • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansipemerintah. Program dadang-solihin.blogspot.com

20. Keselarasan Kebijakan dan PelaksanaanProgram (Mengacu pada Struktur UU25/2004) KINERJA PRIMA Kebingungan Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program X Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program X Misi Frustrasi Sasaran Strategi Kebijakan Program Tidak Terarah X Sasaran Visi Strategi Kebijakan Program Tidak Efektif X Strategi Visi Misi Kebijakan Program Salah Langkah X Kebijakan Program Sasaran Visi Misi X Tidak Efisien Strategi Visi Misi Sasaran dadang-solihin.blogspot.com

21. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART • SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multiinterpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) • ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collectionmethod) • RELEVANT (information needs of the people who will use thedata) • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many managedecision) dadang-solihin.blogspot.com

22. SyaratPerencanaan Harus memiliki, mengetahui, danmemperhitungkan: Tujuan akhir yangdikehendaki. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagaialternatif). Jangka waktu mencapai sasaran-sasarantersebut. Masalah-masalah yangdihadapi. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. kebijakan-kebijakan untukmelaksanakannya. Orang, organisasi, atau badanpelaksananya. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com

24. Apa ituSPPN • SPPNadalah • Satu kesatuan tata cara perencanaanpembangunan • Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dantahunan • Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com

25. TujuanSPPN Mendukung koordinasi antar-pelakupembangunan. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat danDaerah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasan. Mengoptimalkan partisipasimasyarakat. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, danberkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com

26. ProsesPerencanaan

27. Status Hukum DokumenPerencanaan dadang-solihin.blogspot.com

28. Perencanaan yangIdeal • p partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalamprosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadikemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secarakeseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic socialsetting). • Prinsi dadang-solihin.blogspot.com

29. Fungsi/ManfaatPerencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntunarah • Minimalisasiketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasankualitas dadang-solihin.blogspot.com

31. ANGGARAN BERBASIS KINERJA

32. BELANJA LANGSUNG Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD bagian dari prog sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa • Belanja Pegawai • Belanja Barang • Belanja Jasa

33. 1/2 Reformasi SistemPenganggaran Vi dadang-solihin.blogspot.com

34. 2/2 Reformasi SistemPenganggaran ParadigmaLama ParadigmaBaru Penganggarandengan Pendekatan: PenganggaranBerbasis: PengeluaranRutin Pengeluaran Pembangunan Penganggaran Berbasis Kinerja Kerangka Penganggaran JangkaMenengah AnggaranTerpadu dadang-solihin.blogspot.com

35. Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK) . Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance andbudget); . Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operationalefficiency); . Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility andaccountability). Tujuan 1 2 3 Tujuan . Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcomeoriented); . Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); . Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money followfunction). Landasan 1 Konseptual 2 3 Landasan Konseptual dadang-solihin.blogspot.com

36. Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program(outcome); Indikator Kinerja • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasanpelanggan; • Sebagai instrumen evaluasikinerja. • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuahkegiatan; • Menunjukan seluruh komponen/item yang harusdibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitasproduk. Standar Biaya • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telahditetapkan; • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatifsolusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungankebijakan. Evaluasi Kinerja dadang-solihin.blogspot.com

37. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah(KPJM) . Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocativeefficiency) . Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality ofplanning) . Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policyoption) . Meningkatkan disiplin fiskal (fiscaldicipline) . Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Tujuan 1 2 3 4 5 Tujuan . Penerapan sistem rollingbudget . Mempunyai baseline (angkadasar) . Adanya mekanisme penyesuaian angkadasar . PenetapanParameter . Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for newinitiatives) Landasan 1 Konseptual 2 3 4 5 Landasan Konseptual dadang-solihin.blogspot.com

38. KPJM : Ilustrasi dan CaraKerja Rolling Budget Implikasianggaran 2014 2015 2016 2017 Kebijakanditetapkan sbgbaseline Prakiraan Maju Prakiraan Maju (R)APBN KPJM Prakiraan Maju 2016 T+2 Prakiraan Maju 2017 T+3 APBN 2014 RAPBN 2015 TA 2014dan KPJM 2015 -2017 T0 T+1 Prakiraan Maju 2017 T+2 Prakiraan Maju 2018 T+3 APBN 2015 RAPBN 2016 REALISASI 2014 TA 2015dan KPJM 2016 -2018 T-1 T0 T+1 39

39. Penghitungan Prakiraan Maju dalamKPJM • Angka Prakiraan Maju untuk tahun- tahun berikutnya dihitungberdasarkan: • alokasi anggaran pada tahunberjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasi yang digunakan dalamAPBN Kegiatan On-going Prakiraan Maju Angka PrakiraanMaju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kegiatan Multi- years Project Kegiatan Ad-hoc Catatan: Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pada tahunybs. Target Tahunan ygberbeda dadang-solihin.blogspot.com

40. Penganggaran SecaraTerpadu • Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanjapembangunan. • Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. • Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan,baikyang bersifat investasi maupun biaya yang bersifatoperasional. dadang-solihin.blogspot.com