1 / 34

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN Sesi II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN Sesi II. PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2008. V. Penerapan Sistem Penganggaran. Penerapan Sistem Penganggaran. 3. KELUARAN. 5. SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN.

ranae
Download Presentation

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN Sesi II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBNSesi II PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2008

  2. V. Penerapan Sistem Penganggaran

  3. Penerapan Sistem Penganggaran 3. KELUARAN 5 SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN POKOK 1. SATUAN KERJA 4. STANDAR BIAYA SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS 2. KEGIATAN 5. JENIS BELANJA RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI

  4. SATUAN • SATUAN KERJA PUSAT ESELON I • SATUAN KERJA PUSAT ESELON II • SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON II • SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON III • SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) • SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) • SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS) • SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR BAGIAN ANGGARAN K/L) KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

  5. PENGALOKASIAN MENURUT KEGIATAN PENGELOLAAN GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM PENYELESAIAN LANGGANAN DAYA DAN JASA PERAWATAN SARANA PRASARANA OPERASIONAL PERKANTORAN KEGIATAN DASAR KEGIATAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PENUNJANG

  6. SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DALAM RKA-KL KEGIATAN DALAM Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan .PP No. 20 th 2004 Ttg RKPPasal 8 ayat (2) RKA-KL 2006 2007 PERLU DIEVALUASI APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI. APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAMNYA APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

  7. SINKRONISASI DALAM SISTEM PENGANGGARAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN / LEMBAGA (REN-STRA K/L) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) Medium Term fiscal Framework (MTFF) KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH (KFJM) RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (REN-JA K/L) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) APBN Medium Term Expenditure Framework (MTEF) KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) APBN BELANJA K/L RENCANA KERJA DAN ANGGARAN LEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-K/L) Menggunakan 3 Pendekatan Penyusunan

  8. SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN (2) • Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang benar-benar sesuai, sehingga keluaran/output kegiatan akan menunjang tercapainya hasil/sasaran/output dari program; • Nomenklatur kegiatan dan subkegiatan lebih sederhana yang sedapat mungkin menggambarkan keluaran/output yang hendak dicapai; • Sehingga: Program – Kegiatan – Sub/Kegiatan merupakan pengalokasian anggaran untuk mencapai sasaran (outcome / output) yang memiliki referensi pada: • Prioritas Kebijakan Nasional • Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja K/L • Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit dalam setiap K/L

  9. PERATURAN,ANTARA LAIN • PMK TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RKA-KL • RENJA-KL/RKP • SE MENKEU PAGU SEMENTARA/DEFINITIF • PMK TTG STANDAR BIAYA INSTRUMEN PENGALOKASIAN • DOKUMEN PENDUKUNG,ANTARA LAIN • TERM OF REFERENCE (TOR) • RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) • DAFTAR PEMBAYARAN GAJI BULAN TERTT. • DATA ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN • DAFTAR JUMLAH & KONDISI INVENTARIS ANGGARAN Hal 18

  10. Standar Biaya • PP 21/2004 Pasal 7 ayat 4: “Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait” • Penjelasan PP 21/2004 Pasal 7 ayat 4 “Standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada awal tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran”

  11. Standar Biaya Masukan Contoh standar biaya masukan (input): satu rim kertas ukuran A4 70 gram Rp. 25.000,- satu unit PC Pentium 4 Multimedia Rp. 10.000.000,- satu angkatan Pelatihan Kewirausahaan Rp. 450.000.000,- Standar Biaya Keluaran Contoh ilustrasi standar biaya keluaran (output): Biaya lokakarya tipe A per peserta Rp. 500.000,- Biaya buku panduan Paket A per buku Rp. 150.000,- Penambahan ruang kelas per m2 Rp. 850.000,-

  12. Contoh ilustrasi Standar Biaya Keluaran & Penganggaran Kegiatan • Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Guru MI & MTs • Sub kegiatan : Lokakarya Peningkatan Kualitas Guru MTs • ------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Output : Jumlah guru peserta lokakarya • Spesifikasi Kegiatan : Lokakarya Tipe A • Standar Biaya Keluaran /peserta : Rp. 100.000.- • ------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Jumlah output : 30 orang • Jumlah Anggaran : 30 x Rp. 100.000,- = Rp.3.000.000,-

  13. Penyusunan Standar Biaya MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KEDALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN 4 KEMENTERIAN KEUANGAN Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan 5 3 INDEKS STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS 1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 BADAN PUSAT STATISTIK PENYEDIA DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH

  14. STANDAR KHUSUS UMUM BIAYA • STANDAR BIAYA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI SECARA UMUM • UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA INPUT / BIAYA MASUKAN • STANDAR BIAYA YANG DIPAKAI UNTUK PENGANGGARAN KEGIATAN/SATKER/ WILAYAH/LOKASI TERTENTU • UMUMNYA BERUPA STANDAR BIAYA OUTPUT / BIAYA KELUARAN

  15. VI. Klasifikasi Anggaran

  16. Klasifikasi Organisasi • Klasifikasi Fungsional • Klasifikasi Ekonomi / Jenis Belanja

  17. KLASIFIKASI ORGANISASI SATKER PERANGKAT DAERAH UNIT ESELON I 235 KEMENTERIAN /LEMBAGA 73 BAGIAN ANGGARAN SATKER NON VERTIKAL TERTENTU UNIT ESELON II PUSAT INSTANSI VERTIKAL / UPT SATKER SEMENTARA SATKER KHUSUS SATUAN KERJA 2007 : 20.000

  18. FUNGSI KLASIFIKASI FUNGSIONAL MENUNJUKKAN TUGAS PEMERINTAH TERHADAP RAKYATNYA SUBFUNGSI MENUNJUK-KAN TUGAS K/L DALAM MENJABAR-KAN TUGAS PEMERINTAH 11 FUNGSI PROGRAM MENUNJUKKAN TUGAS UTAMA UNIT ESELON I K/L 79 SUB FUNGSI KEGIATAN MENUNJUKKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA SUB 221 PROGRAM KEGIATAN MENUNJUKKAN GAMBARAN KELUARAN YANG DICAPAI 1.356 KEGIAT-AN RKA-KL

  19. Klasifikasi Ekonomi

  20. BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah

  21. TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR • Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama • Meningkatkan kualitas informasi keuangan • Memudahkan pengawasan keuangan

  22. BELANJA PEGAWAI

  23. JENIS BELANJA BARANG • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Pemeliharaan • Belanja Perjalanan

  24. PERLUASAN BELANJA BARANG • Belanja Aset Tetap yang nilai / harga persatuannya dibawah nilai minimum kapitalisasi • Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur, manfaat atau kapasitas • Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis

  25. BELANJA BARANG

  26. BELANJA BARANG

  27. BELANJA MODAL • Belanja Modal adalah meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/memperoleh tanah/ peralatan mesin/gedung dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan/ fisik lainnya meliputi biaya pembelian/konstruksi/perolehan dan biaya2 lainnya yang dikeluarkan sampai tanah/ peralatan mesin/gedung dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan/ fisik lainnya siap digunakan • Pengadaan Belanja Modal dengan metode swakelola, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang tersebut telah disatukan mata anggarannya kedalam belanja modal • Belanja pemeliharaan peralatan mesin/gedung dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi disediakan dalam akun tersendiri • Terdapat akun untuk Belanja Modal BLU

  28. KONSEP NILAI PEROLEHAN Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi : • Harga beli aset tetap • Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: • Biaya perjalanan dinas • Ongkos angkut • Biaya uji coba • Biaya konsultan • Pengembangan software

  29. KARAKTERISTIK ASET TETAP • Berwujud • Menambah Asset / Kekayaan Pemerintah • Memiliki Masa Manfaat lebih dari 1 tahun • Nilainya relatif material (diatas Rp.300.000 per unit)

  30. RENOVASI ASET TETAP • Jika meningkatkan manfaat ekonomi Asset Tetap • Dikapitalisasi • Disajikan sebagai Belanja Modal • Disajikan sebagai AT Lainnya/AT Renovasi • Jika tidak menambah manfaat ekonomi AT • Tidak dikapitalisasi • Disajikan sebagai belanja operasi

  31. BELANJA MODAL

  32. BELANJA MODAL

  33. BELANJA BANTUAN SOSIAL

  34. TERIMA KASIHATAS PERHATIANNYA

More Related