1 / 72

RAN/BAT MASY. DALAM PENATAAN RUANG PERKOTAAN

RAN/BAT MASY. DALAM PENATAAN RUANG PERKOTAAN. Oleh : Dr. MUH. DIMYATI, MSc Direktorat Penataan Ruang Nasional. DIKLAT PENATAAN RUANG PERKOTAAN Makasar, 21 Agustus 2003. Kata kunci: 1. PERAN/PELIBATAN 2. MASYARAKAT 3. PENATAAN RUANG 4. PERKOTAAN.

vahe
Download Presentation

RAN/BAT MASY. DALAM PENATAAN RUANG PERKOTAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RAN/BAT MASY. DALAM PENATAAN RUANGPERKOTAAN Oleh : Dr. MUH. DIMYATI, MSc Direktorat Penataan Ruang Nasional DIKLAT PENATAAN RUANG PERKOTAAN Makasar, 21 Agustus 2003

  2. Kata kunci:1. PERAN/PELIBATAN 2. MASYARAKAT 3. PENATAAN RUANG4. PERKOTAAN

  3. Bagaimana KONSEP &Langkah Operasional?PERAN/PELIBATAN MASYARAKAT dalam PENATAAN RUANGPERKOTAAN

  4. 1. INTRO PERSEPSI MEMPENGARUHI CARA KITA MEMANDANG CARA KITA MEMANDANG MEMPENGARUHI BAGAIMANA KITA BERPERILAKU DUA ORANG DAPAT MELIHAT HAL YANG SAMA, TIDAK SALING SEPAKAT NAMUN SAMA-SAMA BENAR HAL INI BUKAN MASALAH LOGIS TAPI PSIKOLOGIS PARADIGMA MERUPAKAN SUMBER DARI SIKAP DAN PERILAKU KITA. PARADIGMA TAK BISA DIPISAHKAN DARI KARAKTER. KITA BENAR-BENAR TAK DAPAT MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN JIKA KITA BERBICARA DAN BERJALAN SECARA BERBEDA DENGAN CARA KITA MELIHAT.

  5. 1. INTRO (1.2) DIMANA KITA BERDIRI BERGANTUNG DARIMANA KITA DUDUK KITA MELIHAT DUNIA BUKAN SEBAGAIMANA DUNIA ADANYA, MELAINKAN SEBAGAIMANA KITA ADANYA ATAU SEBAGAIMANA KITA TERKONDISIKAN UNTUK MELIHATNYA JIKA KITA INGIN MEMBUAT PERUBAHAN KUANTUM (PERUBAHAN MENDADAK DAN JANGKA PANJANG) YG BERARTI, KITA PERLU MEMPERBAIKI PARADIGMA DASAR KITA

  6. 1. INTRO (1.3) APA YANG KITA LIHAT SANGAT BERKAITAN DENGAN SIAPA KITA. KITA TIDAK DAPAT MENGUBAH CARA PANDANG KITA TANPA SEKALIGUS MENGUBAH KEBERADAAN KITA, DAN SEBALIKNYA UNTUK BERHUBUNGAN SECARA EFEKTIF DENGAN SIAPAPUN KITA HARUS BELAJAR MENDENGARKAN, DAN INI MEMERLUKAN KEKUATAN EMOSIONAL. MENDENGARKAN MEMERLUKAN KESABARAN, KETERBUKAAN, DAN KEINGINAN UNTUK MENGERTI

  7. 2. P E N G E R T I A N • Partisipasi Atau biasa dikenal juga dengan istilah peranserta, adalah berkenaan dengan keikutsertaan dalam satu atau beberapa bagian dari suatu siklus proses kegiatan/pembangunan. • Pemberdayaan  menguatkan dan memampukan • PELIBATAN (involvment – ada intervensi) Pihak yang satu (Pemerintah) lebih berperan dari Pihak yang lain (Masyarakat & Swasta) Pedoman Pelibatan => untuk Pemerintah (Pemda) Pedoman Peranserta => untuk semua pihak

  8. PENGERTIAN (2.2) • Komunitas Kelompok individu/masyarakat yang hidup dan saling berinteraksi dalam daerah atau satuan wilayah tertentu. • Forum Warga  mereka berserikat • MASYARAKAT  Orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum – termasuk swasta. (VS Pemerintah)

  9. PENGERTIAN (2.2) • PENATAAN RUANG  Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pemanfaatan resources untuk generasi sekarang dan mendatang dengan prinsip seimbang dan lestari). • Rencana Tata Ruang Hasil perencanaan tata ruang • Pemanfaatan Ruang Rangkaian implementasi rencana – dgn jangka waktu • Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rangkaian proses menahan dan mendorong (pengawasan dan penertiban)

  10. PENGERTIAN (2.3) APA ITU KOTA ? KONSENTRASI PENDUDUK SOSIAL DAN EKONOMI PELAYANAN JASA

  11. PENGERTIAN (2.4) KAWASAN KOTA ? Kws dg kegiatan ekonomi utama non agri. (UU 24/92) Bag. Kab/Kota, Kota baru, Daer. berbatasan (UU 22/99)

  12. PENGERTIAN (2.5) PERKEMB. KWS KOTA Kecil Sedang B e s a r Metropolitan < 100 ribu 500 ribu 1 juta > 1juta

  13. PENGERTIAN (2.6) FAKTA SEBARAN KOTA

  14. PENGERTIAN (2.7) • Jumlah desa kota tumbuh pesat 4963 • Tingkat urbanisasi (Desa to Kota): • Jawa-Bali > 28% • Sumatra 20% • Sulawesi 18% • Kalimantan 13% • Maluku & Papua 6%

  15. 3. L A T A R B E L A K A N G • Paradigma baru ranmasy • UU No. 24/1992 • PP No. 69/1996 • TAP MPR IV/MPR/2000 • UU No. 22/1999 • Hasil Rakernas BKTRN Surabaya (Juli 2003)

  16. LATAR BELAKANG (3.2) PARADIGMA BARU RANMASY Masyarakat sebagai raja penguasa–berarti rakyat berdaulat Good Governance –mengedepankan pengawasan/peran masy. Mendorong kemitraan –ini berarti peran masyarakat Pemberdayaan Masyarakat –berarti masy. perlu diperkuat

  17. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.3) Pasal 12 UU No.24/1992 bahwa penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat Hal tersebut berarti bahwa dari saat lahirnya UU 24/92 masyarakat sudah diperankan sebagai mitra (secara hitam diatas putih) tetapi dalam operasionalisasinya masih belum dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan perangkat dan kesiapan serta sikon (pendidikan masyarakat) Kini saatnya untuk memulai (momentumnya tepat)

  18. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.4) PP 69/1996 tentang Pelaksanaan dan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Terdiri dari 6 Bab dan 31 Pasal Bab 1 Ketentuan Umum –1 pasal Bab 2 Pelaksanaan hak dan Kewajiban Masy. –6 pasal Bab 3 Bentuk Peran Serta Masyarakat –13 pasal Bab 4 Tatacara Peran Serta Masyarakat –9 pasal Bab 5 Pembinaan Peran Serta Masyarakat –1 pasal Bab 6 Ketentuan Penutup –1 pasal

  19. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.5) Diatur secara jelas hak, kewajiban, bentuk dan tatacara peran serta dalam setiap tahapan penataan ruang. Masyarakat sebagai pelaku dan Pemerintah fasilitatornya. • HAK ATAS RUANG (psl 2) • Berperanserta • Mengetahui • Menikmati manfaat • Mendapat ganti

  20. LATAR BELAKANG (3.6) KEWAJIBAN ATAS RUANG • Memelihara kualitas • Tertib • Mentaati

  21. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.7) TAP MPR IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah Bahwa salah satu kebijakan otonomi daerah diarahkan pada pencapaian “peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah”. Hal tersebut jelas menunjukkan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai proses penyelenggaraan pembangunan, termasuk penataan ruang

  22. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.8) UUNo.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang bottom up mechanism sangat besar Memberi legitimasi kewenangan kepada Daerah Pasal (taru) menegaskan bahwa proses penyusunan rencana tata ruang mengacu aspirasi bawah – Penataan ruang Propinsi mengacu penataan ruang Kab/Kota dan seterusnya. Hal tersebut berarti peran masyarakat sangat diperhatikan, karena unit paling kecilnya adalah masyarakat (termasuk individu) Artinya secara teoritis penataan ruang seharusnya sangat aspiratif. Prakteknya? Kita lihat bersama.

  23. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.9) Hasil Rakernas BKTRN Surabaya Juli 2003 7 butir Kesepakatan para Gubernur se Indonesia 0 penguatan peran dan fungsi Gubernur dlm taru 0 meningkatkan keterpaduan kebijakan krn tarunas-kab satu 0 proaktif dalam pengendalian dan penyelesaian konflik 0 aktif dalam penyempurnaan UU 24/92 0 pelimpahan sebagian kewenangan taru ke Gub 0 pemberdayaan TKPRD 0 tingkatkan fasilitasi kepada PemProp dalam taru 2. Rumusan pokok-pokok hasil Rakernas 0 Pengaturan Tarunas (7 item) 0 Penguatan peran Daerah Dalam taru (3 item)

  24. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.10) 2. Rumusan pokok-pokok hasil Rakernas 0 Pengaturan Tarunas (7 item) a RTRWN sbg perangkat integrasi NKRI b Penanganan kawasan perbatasan antar negara c Taru pesisir, laut dan pulau kecil d Penyelesaian peraturan perundangan taru e Kawasan perbatasan Kasaba (KalSerawakSabah) f RTRW Jawa-Bali g RTRW Kalimantan, Sumatra, Sulawesi 0 Penguatan peran Daerah Dalam taru (3 item) a Penyelenggaraan taru di daerah b Kelembagaan koordinasi taru Nas dan Daerah c Penanganan perbatasan antar daerah

  25. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG (3.11) Sambutan Presiden RI • Kita sering melanggar norma yang telah kita sepakati bersama. Untuk itu Penataan ruang hendaknya dapat diselenggarakan sebaik-baiknya, secara konsisten, lebih terbuka dan dengan kearifan Sambutan Menko Perekonomian • Dalam memecahkan permasalahan bangsa (taru) kita harus mengacu pada visi taru (integrasi darat, laut dan udara dan pengendalian taru) Sambutan Menkimpraswil • Masyarakat perlu dan harus berpartisipasi dalam taru agar taru lebih berkualitas Sambutan Mendagri • Keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan dan produk yang ada disosialisasikan, Pemerintah jangan terlalu dominan

  26. 4. POTRET DAN UPAYA PELIBATAN MASYARAKAT • Pemerintah telah dan terus melakukan berbagai skeme mendorong ranmasy dalam berbagai bentuk -GG • IPGI (Indonesian Partnership on Local Governance Initiative), mencoba melakukan proses riset aksi di tiga kota sebagai upaya membangun body of collective knowledge tentang partisipasi dan good governance. • BUILD (Breakthrough Urban Initiatives for Local Development), mengembangkan inovasi manajemen perkotaan di 9 kota di Indomesia. • URDI (Urban and Regional Development Institute), melalui program Local Government Best Practise mencoba mengidentifikasi berbagai inovasi yang telah dikembangkan dan diimplementasikan Pemerintah Daerah.

  27. POTRET DAN UPAYA (4.2) • CSO’s (Civil Society Organisation), mengakatalis proses kesadaran menuju good governance di Indonesia, dengan: - Awareness Raising - Policy Advocacy - Institution Building - Capacity Building • PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), melalui program hibah yang diberikan kepada Pemerintah, NGO’s, CBO’s dan Universitas. • USAID (United States Agency for International Development), mendorong penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP).

  28. POTRET DAN UPAYA (4.3) • Departement for International Development (DFID) melalui program hibah dan asistensi bagi pemerintah dan civil society dalam kerangka pengurangan kemiskinan. • Gesellschaft fur Technische Zusammenarbiet (GTZ),concern dalam pemberdayaan masyarakat melalui antara lain program technical cooperation. • Bank Dunia, melalui program pinjaman, hibah dan investasi yang diberikan kepada pemerintah maupun masyarakat sipil. • ADB (Asian Development Bank) melalui program pinjaman dan technical assistence yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperbaiki kualitas governance.

  29. PERINGKAT DAYA SAING DAERAH

  30. 5. ISU-ISU STRATEJIK • Kebijakan Pemerintah belum sepenuhnya berorientasi (berpihak) kepada masyarakat. • Pendidikan masyarakat sebagian besar masih relatif rendah • Belum tertatanya kelembagaan peranserta masy. • NSPM belum cukup dan kurang sosialisasi • Belum optimalnya kemitraan Pemerintah dan Masyarakat (swasta dan pers)

  31. 6. KONSEP PERAN SERTA /PELIBATAN MASYARAKAT 6.1 KONSEP PERAN SERTA/PARTISIPASI - keikutsertaan  hanya merupakan cara/metode untuk mencapai tujuan.Yang penting adalah tujuannya sendiri (tujuan taru) Pemerintah (fasilitator) Masyarakat (dan swasta) (Pelaku Utama) VS Agar tujuan tercapai keputusan harus berada ditangan pelaku utama

  32. KONSEP RAN/BATMASY (6.2) Peran serta sering disalahartikan (dipraktekkan) mobilisasi Ada pergeseran peran Pemerintah dari ROWING (mendayung) ke STEERING (mengarahkan/menfasilitasi) MEMFASILITASI –menciptakan kondisi sehingga yang disepakati terwujud Bisa diartikan idealnya: Yang menentukan arah adalah KITA (dominasi Pemerintah -TOR) Yang bertanggungjawab sampai ke tujuan adalah TUKANG PERAHU (sekarang seharusnya Masyarakat -Pelaku) Implementasi peran tersebut BERTAHAP.

  33. KONSEP RAN/BATMASY (6.3) Jadi peran Pemerintah dalam pembangunan adalah menciptakan kondisi (infrastruktur, environment, perundangan, kelembagaan dsb) Lalu dimana posisi PENGENDALIAN-nya? -seperti wasit, misal keluarkan KARTU KUNING, MERAH dsb (ini tugas Pemerintah) Apakah masyarakat SIAP? Disinilah perlunya pemberdayaan pada sebagian besar masyarakat saat ini

  34. KONSEP RAN/BATMASY (6.4) Pemberdayaan, bukan delegasi DELEGASI: define the task (arahkan – cara terserah) PEMBERDAYAAN: define how to do it (sama-sama –beri kemampuan) => perkuatan komunitas (masyarakat) => penciptaan kondisi yang kondusif Pengalaman menunjukkan bahwa selalu ada sekitar 2% dari setiap komunitas yang adil dan arif.

  35. 8 7 6 5 4 3 2 1 KONSEP RAN/BATMASY (6.5) • Non-partisipatif • Rekayasa sosial • Terapi • Bersifat simbolis • Informasi • Konsultasi • Penentraman • Pengendalian/kedaulatan • Kerjasama/mitra • Pendelegasian • Kontrol sosial JENJANG PERAN SERTA Perbedaannya terlihat pada arus informasinya “Sejauh menguntungkan masyarakat maka akan berjalan cepat”

  36. KONSEP RAN/BATMASY (6.6) CIRI PARTISIPASI YANG TIDAK DIMANIPULASI : - Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. - Ada tindakan untuk mengisi kesepakatan tersebut. - Ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab. - Ada kesetaraan. - Pro Aktif.

  37. KONSEP RAN/BATMASY (6.7) • 6.2 KONSEP MASYARAKAT • Opposite (partnernya) Pemerintah, jadi termasuk Swasta dan Pers, bisa individu maupun kelompok • Pada TK Nas-Lembaga/Asosiasi Nas, TK Prop- Lembaga/Asosiasi Prop, TK Kab/Kot/Rinci – Lembaga/Asosiasi Kab/Kot, Pokmasy, Individu • Untuk lebih memahami keterhubungan antara Pemerintah (fasilitator) dan Masyarakat (termasuk swasta sebagai Pelaku Utama) dalam pembangunan perlu diperkenalkan konsep stakeholder (dalam penataan ruang) • Komponen stakeholder dalam taru adalah: • Pemerintah, PemProp, PemKab/PemKot • Masyarakat • Swasta (dan Pers –bisa masuk kategori Masyarakat)

  38. KONSEP RAN/BATMASY (6.8) KATEGORI STAKEHOLDER • Stakeholder yang berwenang mengambil/ membuat kebijakan : a. Eksekutif, seperti Bappenas, Depkimpraswil b. Legislatif, seperti DPR, DPRD I, DPRD II c. Yudikatif • Stakeholder yang terkena dampak dari kebijakan : a. Orang per orang b. Kelompok warga setempat c. Warga sesuai dengan kelompok kegiatannya

  39. KONSEP RAN/BATMASY (6.9) • Stakeholder yang mengawasi kebijakan : DPR, DPRD I dan DPRD II, LSM, Pers/Media massa, Forum Warga, Partai Politik, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi. • Stakeholder kelompok Interest dan Presure Group yang terkait kebijakan : Partai Politik, LSM, pengusaha, Forum Warga, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Kelompok Mediasi. • Stakeholder yang mempunyai kepentingan agar kegiatan atau kebijakannya berjalan : a. Presure Group b. Kelompok Pendukung

  40. KONSEP RAN/BATMASY (6.10) • 6.3 KONSEP RAN/BAT MASY dalam TARU • mendorong masyarakat untuk menuntut hak dan melakukan kewajibannya dengan cara menciptakan kondisi yang kondusif untuk mewujudkan yang telah disepakati oleh semua pihak (resources serta lingkungan yang sustain dan lestari). Basis utama pendekatan ini adalah community driven planning Konsep tersebut bisa dijabarkan kedalam prinsip-prinsip dan tujuan peran/pelibatan masyarakat yang harus dijadikan acuan dalam implementasinya.

  41. KONSEP RAN/BATMASY (6.11) PRINSIP RAN/BAT MASY • Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang menentukan dalam proses penataan ruang. • Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang. • Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya. • Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika (Good Governance). • Memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional.

  42. KONSEP RAN/BATMASY (6.12) TUJUAN RAN/BAT MASY • Menumbuhkembangkan semangat akuntabilitas atau kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan stakeholder lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. • Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan bahwa masyarakat bukanlah obyek pemanfaatan ruang, tetapi justru merekalah pelaku dan pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari proses awal sampai akhir dalam memanfaatkan dan mengendalikan ruang. • Mendorong masyarakat dan civil society organization atau lembaga swadaya masyarakat untuk lebih berperan dan terlibat dalam memanfaatkan dan mengendalikan ruang.

  43. KONSEP RAN/BATMASY (6.13) • Penataan ruang yang ran/bat masy pun tak bisa diperankan stand alone tetapi harus diposisikan sebagai alat. Alat apa? • Penataan ruang merupakan alat keterpaduan pembangunan lintas sektor dan wilayah. • Dengan penataan ruang diharapkan pengembangan wilayah dapat direkayasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

  44. KONSEP RAN/BATMASY (6.14) Taru dalam Bangwil PERKEMBANGAN DENGAN INTERVENSI SEBESAR DELTA PERKEMBANGAN YANG ADA PERKEMBANGAN TANPA INTERVENSI MASA LALU MASA YAD T 0 SAAT INI : Besaran interfensi • Interfensi/rekayasa dilakukan untuk: • - mengarahkan bangwil sesuai/mendekati skenario • bisa memanfaatkan alat Penataan Ruang • Action Program yang jelas, terukur dan termonitor

  45. KONSEP RAN/BATMASY (6.15) MASYARAKAT MADANI sbg tujuan?? • Prof. Naquib Al Attas (Cendekiawan Malaysia) : madani  turunan dari Bahasa Arab : • madani madinah, berarti kota Masyarakat Kota, • madani  tamaddun atau madaniyyah, yang berarti peradaban (civility atau civilization) Masyarakat yang Berperadaban • Masyarakat madani bisa berarti sama dengan civil society, yaitu masyarakat yg menjunjung tinggi nilai2 peradaban. Ini berarti suatu masyarakat yg warganya menjalankan fungsi masing2 scr profesional dgn menjunjung tinggi hak dan kewajiban. • Paradigma masyarakat madani lebih relevan untuk masyarakat ideal masa depan daripada civil society.

  46. 7. KENDALA UTAMA RAN/BAT MASY • Rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran implementatif, konsistensi, dan komitmen di kalangan masyarakat akan peran (hak dan kewajiban) yang seharusnya dapat dilakukan. • Kebijakan Pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat dan belum tingginya kesungguhan Pemerintah dalam mendukung dan mengalokasikan resources dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan. • Kurang terbukanya para pelaku pembangunan (masih adanya gap feeling) dalam menyelenggarakan proses penataan ruang yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.

  47. KENDALA UTAMA (7.2) • Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi (sosialisasi dan kampanye publik) tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya. • Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan bersama (common interest), akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama. • Masih sedikitnya produk pengaturan yang mengacu paradigma yang menempatkan komunitas sebagai subyek atau pelaku pembangunan.

  48. 8. BENTUK DAN TATACARA RAN/BATMASY DALAM TARU • Bentuk-bentuk ran/bat masyarakat dalam penyusunan RTRW Propinsi: • Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan; • Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan; • Pemberian masukan dalam perumusan RTRW Propinsi; • Pemberian informasi atau pendapat dalam pernyusunan strategi penataan ruang; • Pengajuan keberatan atau sanggahan terhadap rancangan RTRW Propinsi; • Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; • Bantuan tenaga ahli.

More Related