REVITALISASI DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH

1. REVITALISASI DESENTRALISASI & OTONOMI DAERAH Herwan Parwiyanto, S.Sos., M.Si. ( Sabtu, 25 Juli 2009)

2. desentralisasi • Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

3. Desentralisasi & pemekaran wilayah • Ada dua hal penting yang berkaitan dengan pemekaran wilayah yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu pertama, bagaimana pemerintah melaksanakannya, dan kedua, bagaimana dampaknya di masyarakat setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun

4. desentralisasi & otoda • Desentralisasi identik dengan otonomi karena kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama yaitu kewenangan daerah untuk mengurus urusan-urusan pemerintahan daerah atau mengurus rumah tanggahnya sendiri,sedankan dalam penerapannya otonomi lebih cenderung pada politik sedangkan desentralisasi mengacu pada administrasi Perkembangan otonomi di Indonesia telah diterbitkan 9 (sembilan) undang undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu:

5. UU.No 1 tahun 1945 dimana kebijakan pemerintahan tentang otonomi daerah pada masa itu menitik beratkan pada dekosentrasi • UU. No.22 tahun 1948 dimana kebijakan pemerintah lebih menitik beratkan pada desentralisasi • UU.No. 1 tahun 1957 kebijakan otonomi bersifat dualisme, dimana kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD • ketetapan Presiden No.6 tahun 1959 Pemerintahan lebih menekankan pada dekosentrasi • UU. No18 tahun 1965 masa itu kebijakan Pemeritahan menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah sedangkan dekosentrasi hanya sebagai pelengkap • UU,No 5 tahun 1974 itu setelah terjadinya G30.SPKI yang pada dasarnya telah terjadi fakuman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai denan UU No 5 tahun 1974 yaitu dengan desentralisasi,dekosentrasi dan tugas pembantuan, selanjutnya dengan kebijakan pemerintahan pada masa orde baru,maka pada masa berlakunya UU.No 5 tahun 1974 pembangunan pembangunan menjadi isu sentral dibandingkan politik yang pada penerapannya seolah olah terjadi proses politisasi peran peran pemerintahan daerah dan mengantikanya dengan peran pembangunan yang menjadi isi nasional • UU. No 22 tahun 1999 pada masa itu terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. • UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah & UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat & Daerah, dijabarkan pd Perpres No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

6. Konsep Otonomi Daerah • Otonomi daerah menurut Bintoro Tjokrohamidjojo (1995) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Menurut Abdul Rahman (1985:11) Otonomi Daerah adalah hak mengatur dan memeratakan daerah sendiri atas inisiatif dan kemauan sendiri • Abdullah (2002) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

7. Menurut Ryaas Rasyid (2002) Tujuan utama dari kebijakan/ desentralisasi dan otonomi Daerah tahun 1999 adalah, di satu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempeiajari, memahami, merespon berbagai kecendrungan global dan mengambil manfaat dari menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecendrungan global dan manfaat daripadanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan makro nasional yang bersifat strategis.

8. hakekat otonomi daerah adalah: • Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom, hak tersebut bersumberdari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kedaerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah berupa penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri serta pembiayaan dan pertanggung jawaban daerah sendiri. • Dalam kebebasan menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri,daerah tidak dapat menjalankan hak dan kewenangan otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. • Daerah tidak boleh mencapai hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lainsesuai dengan wewenang pangkat dan urusan yang diserahkan kepadanya. • Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurusrumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

9. I. Permasalahan yang dihadapi : RPJMN Tahun 2004—2009 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, permasalahan yang masih dihadapi hingga akhir semester 1 tahun 2008, di antaranya • (1) masih terdapat beberapa peraturan pelaksana UU No. 32 tahun 2004 yang belum tersusun, yaitu 6 PP (Peraturan Pemerintah) dan 1 Perpres dari 27 PP, 2 Perpres dan 2 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) yang diamanatkan; • (2) masih terdapat 1 peraturan pelaksana UU No. 33 tahun 2004 yang belum diterbitkan, yaitu PP tentang Pengelolaan Dana Darurat; • (3) munculnya permasalahan terkait ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh pemda; serta • (4) masih belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena belum tersusun dan tersosialisasikannya peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah

10. Permasalahan dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah • (1) penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sampai saat ini belum optimal karena peraturan menteri tentang SPM yang ditetapkan oleh departemen sektor sebagai acuan daerah dalam penerapan SPM, masih dalam proses penyusunan; • (2) belum disusunnya rencana aksi nasional (RAN) di bidang pelayanan publik, khususnya bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; • (3) pemda dalam mengimplementasikan PP No. 41 Tahun 2007 dan menetapkan organisasi perangkat daerah, menemukan kendala yang disebabkan oleh adanya beberapa peraturan daerah (perda) yang sudah mengatur pelaksanaan restrukturisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri; • (4) masih adanya berbagai protes dan ketidakpuasan para pendukung pasangan calon kepala daerah terhadap proses dan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada)

11. Permasalahan dalam program peningkatan profesionalisme aparatur pemda • (1) kemampuan aparat pemda yang belum memadai, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi, keamanan dan ketertiban (tramtib), serta perlindungan masyarakat (linmas); • (2) belum tersusunnya norma, standar, prosedur, dan pedoman sistem karier, sistem cuti, sistem asuransi, sistem penghargaan, serta pengelolaan aparatur Pemerintah daerah; • (3) belum adanya standar kompetensi dalam pola karier dan mutasi; serta • (4) belum baiknya manajemen aparatur pemda, khususnya di dalam penataan jabatan negeri dan negara serta jabatan fungsional dan struktural berdasarkan kompetensi dan keahliannya

12. Permasalahan dalam program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah • (1) belum tersosialisasinya dengan baik PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar-Daerah yang diharapkan menjadi payung regulasi penting dalam mendorong sinergi dan integrasi perda yang mengatur kebijakan pengembangan kerja sama antardaerah; • (2) belum ada model/format ideal dan instrumen kerja sama yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; • (3) belum ada insentif yang terukur untuk mendorong daerah dalam melakukan kerja sama; serta • (4) secara umum pemda belum optimal memberdayakan potensi sumber daya yang ada untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar, yang dikelola secara bersama-sama antar pemda.

13. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberi kewenangan untuk : • memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000

14. Lanjutan … • Dalam perkembangannya, terdapat beberapa daerah yang memungut pajak daerah dan retribusi daerah tanpa memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut dan bertentangan dengan kepentingan umum sehingga cenderung mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim investasi di daerah

15. Aspek Administrasi penatausahaan barang miik daerah : • Banyak daerah yang belum sepenuhnya melakukan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah yang sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. • Masih rendahnya jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan termasuk akuntansi dan juga keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi menjadi kendala dalam proses peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah daerah. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa yang daerah masih melakukan pengelolaan keuangan daerah secara manual dan belum memanfaatkan sistem informasi yang terkomputerisasi

16. Terkait dana perimbangan, beberapa isu aktual yang muncul : • (1) pemekaran daerah berimplikasi terhadap peningkatan komponen dana perimbangan, khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dan akan membebani APBN pada setiap tahunnya; • (2) penerimaan pegawai sebagai akibat dari proses pemekaran daerah dan mutasi pegawai, menuntut adanya rekonsiliasi dan verifikasi guna mendapatkan data pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang akurat sebagai dasar perhitungan alokasi dasar DAU.

17. II. Langkah–Langkah Kebijakan dan Hasil-Hasil yang Dicapai • (1) mengharmoniskan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi penyesuaian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari tiap-tiap sektor; serta • (2) memantapkan kebijakan dan regulasi otonomi daerah dan otonomi khusus seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua dan provinsi Pupua Barat serta daerah berkarakter khusus, seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta.

18. Gaya Kepemimpinan daerah • Peran Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanahkan bahwa tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi daerah • Di era Otonomi daerah menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, ketanggapan, dan kreatifitas dari segenap aparatur Negara, sehingga peran kepemimpinan sangat dibutuhkan

19. Lanjutan … Menurut J. Kaloh, (2002,194) mengemukakan bahwa dalam pengembangan kemampuan kepemimpinan khususnya Sumber daya aparatur dalam era otonomi daerah diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut : • Kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerja sama (network), Networking diperlukan oleh karena manusia tidak lagi hidup terpisah-pisah tetapi berhubungan satu sama lain. Manusia hidup tanpa sekat, sehingga yang dapat survive adalah manusia yang ahli dalam networking. Dunia perdagangan bebas akan semakin lancar apabila ada network. • Kemampuan kerjasama (teamwork). Setiap orang dalam masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keunggulan spesifikasinya. Kepemimpinan yang telah mengembangkan spesifikasinya akan dapat membangun suatu teamwork yang pada gilirannya dapat menghasilkan kerja yang unggul terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. • Keinginan melakukan kerja yang berkualitas tinggi. Seorang pemimpin adalah mereka yang terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan sesuatu sehingga kualitas yang dicapai had ini akan ditingkatkan hari esok dan seterusnya. Otonomi daerah menghendaki adanya peran kepemimpinan yang maksimal dalam memacuh dan mengembangkan daerahnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

20. Unsur penting lain yang perlu diperhatikan kepemimpinan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dibentuknya kreativitas yang tinggi dalam organisasi, seperti : • 1. Pentingnya mendorong kreatifitas pegawai, agar mampu menciptakan sesuatu yang baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. • 2. Melakukan perubahan cara kerja tradisional menuju manajemen modem, pemerintahan yang bersih, akuntabilitas clan pemberdayan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

21. program peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah daerah • (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, penganalisisan kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta • (2) meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

22. program peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah daerah • (1) meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan mengarahkan penggunaan dana perimbangan untuk menggali sumber-sumber potensi daerah di dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha, termasuk melaksanakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan sisten informasi keuangan daerah (SIKD); • (2) Disahkannya PP No. 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan turunannya, yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 Tahun 2008 tersebut merupakan revisi PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; • (3) Disahkannya PP No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; • 4) menyelesaikan Revisi Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; • (5) menyelesaikan revisi beberapa Kepmendagri/Permendagri lainnya di bidang pengelolaan keuangan • daerah; • (6) meyusun RUU BUMD sebagai revisi • (7) menyusun Revisi UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; • (8) membangun dan mengembangkan sistem informasi BAKD dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di 171 daerah terpilih; • (9) menyusun panduan/pedoman pengembangan corporate plan BUMD yang partisipatif dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; serta • (10) melakukan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, asistensi, penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah di bidang: administrasi anggaran daerah, administrasi pendapatan dan investasi daerah, fasilitasi dana perimbangan serta fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah

23. Surat Edaran No. 541/1264/SJtanggal 15 Mei 2008, sebagai pedoman pemda guna menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta stabilitas politik lokal yang berisi antara lain • (1) mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Raskin, pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan bantuan Kredit Untuk Rakyat (KUR); • (2) melakukan efisiensi belanja daerah melalui penataan kembali program dan kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan mengutamakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; • (3) secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi banding, penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, dan mengurangi berbagai kegiatan workshop, seminar, maupun lokakarya; serta • (4) melakukan penghematan penggunaan energi listrik dengan cara melakukan penghematan listrik di kantorkantor pemda dan bangunan yang dikelola

24. III. Tindak Lanjut yang Diperlukan Berdasarkan permasalahan dan beberapa pencapaian dalam upaya mempercepat revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, sebagai berikut. Terkait dengan upaya penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain, adalah : • (1) sosialisasi dan implementasi perundang-undangan, terutama terkait dengan kebijakan desentralisasi di daerah berkarakter khusus dan daerah istimewa; • (2) harmonisasi peraturan perundang-undangan lintas sektor dengan cara penyesuaian NSPK tiap-tiap sektor, serta sinkronisasi perda dengan peraturan di atasnya; serta • 3) penyempurnaan regulasi bidang otonomi daerah dan penyelesaian instrumen peraturan perundangan pendukungnya. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

25. Terkait dengan program peningkatan profesionalisme aparat Pemerintah daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan sbb • (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, penganalisisan kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman, penertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta • (2) meningkatkan etika kepemimpinan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

26. Dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah, penataan regulasi bidangkeuangan, serta penyediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dilakukan : • (1) melaksanakan fasilitasi rencana anggaran daerah dan evaluasi kinerja anggaran daerah, fasilitasi penyusunan APBD, fasilitasi evaluasi APBD dan rancangan perubahan APBD; • (2) melaksanakan fasilitasi di bidang pajak daerah, retribusi, investasi dan aset daerah, lembaga keuangan dan BUMD, pinjaman dan obligasi daerah; • (3) melaksanakan review komprehensif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana perimbangan