Isu-Isu Hukum dan Konstitusi Kontemporer

2. KonstitusidanKonstitusionalisme M. LaicaMarzuki

3. GambaranUmum • The Constitution of The United States of Americamendoronglahirnyaconstitutional statesdi beberapakawasandunia, termasuknegara-negaramonarki, yang dikenaldenganpenamaan: constitutional monarch. • Dalamperkembangannya, beberapa constitutional state menyadaribahwakonstitusinegara-negaradimaksudkurangmemuatpengaturanhalpembatasanpenguasadanpengakuanhak-haksipilrakyatbanyak di dalamnya. • Munculgagasan agar dalamkonstitusidiatursemacamconstitutional government, yang padahakikatnyamewujudkanhalpembatasanpemerintahanataulimited government.

4. Konstitusi • KonstitusiatauGrondwet, Grundgesetz, Undang-UndangDasarmenempatitataurutanperaturanperundang-undangantertinggidalamnegara (constitutie is de hoogste wet). • Dalamkonteksinstitusinegara, konstitusibermaknapermaklumantertinggi yang menetapkanantara lain pemegangkedaulatantertinggi, strukturnegara, bentuknegara, bentukpemerintahan, kekuasaanlegislatif, kekuasaanperadilan, danpelbagailembaganegarasertahak-hakrakyat.

5. KonstitusionalismeMemuatEsensiPembatasanKekuasaan • Konstitusionalismemengatur agar penyelenggaraannegaradanpemerintahantidaksewenang-wenangdanhaldimaksuddinyatakansertadiatursecarategasdalampasal-pasalkonstitusi. • Kedaulatanrakyatdilaksanakanmenurut UUD, tidakbolehdijalankanatasdasarthe ruling of the mob. • UUD 1945 (redaksi lama) nyaristidakmengindahkanpahamkonstitusionalisme, walaupun di dalamnyatelahmemberlakukandistribution of power di antarabidang-bidangkekuasaannegara.

6. Unsur-unsur yang perludiadopsidalamkonstitusi • Sistemseparation of power ataudistribution of power yang disertaichecks and balances; sistemkekuasaanperadilan yang merdekadanmandiri, utamanyalebihmemberdayakanperadilanadminstrasi; • Pengakuanhak-haksipildanpolitikwarga, utamanya yang berkaitandenganpemilihanumumdanpemilukada; • Pembatasanmasajabatan-jabatanpublikdalamnegara; • Memberikankewenanganpengaduankonstitusional (constitutional complaint) bagiMahkamahKonstitusi.

7. UJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA KITA: MASALAH DAN TANTANGAN MaruararSiahaan

8. GambaranUmum • PerubahanKetiga UUD 1945 menghasilkanpergeserankearahsusunankekuasaan yang bersifat horizontal fungsional, dimanakedudukanlembaga-lembaganegaramenjadisetara. • Dengandemikian, terjadipergeserandarisistemsupremasiparlemenmenjadisistemsupremasikonstitusi • Tujuannyamenyempurnakanaturandasarpenyelenggaraannegarasecarademokratisdan modern, antara lain melaluipemisahandan/ataupembagiankekuasaan yang lebihtegas, sistemchecks and balances yang lebihketatdantransparan, sertapembentukanlembaga-lembaganegara yang baru

9. GambaranUmum • Perubahantersebutmelandasidibentuknya MK. • Salah satukewenangan yang dimiliki MK yaknipengujianundang-undangterhadapUndang-UndangDasar, secaraumum/lazimdisebutjudicial review. • PutusanMK dalam proses pengujianundang-undangterhadapUndang-UndangDasar, adalahmerupakansebuahpendapattertulis Hakim Konstitusi, yang mengakhiridanmenyelesaikanperselisihan yang diajukantentangpenafsirankonstitusi.

10. MahkamahKonstitusidanJudicial Review • Fungsi judicial reviewinijugasemestinyadilihatdaripandanganteorijenjangnormahukumdari Hans Nawiasky yang menyatakanbahwaStaatsfundamentalnorm (normadasarnegara) sebagainormatertinggi yang harusmenjadiacuanbaginorma-normahukum yang berada di bawahnya. • Permasalahanyang timbuladalahapabilanormaatauundang-undang di bawahnormadasarbertentangandenganstaatsfundamentalnormtersebut, sehinggaharusdibentuksebuahmekanismetersendiri agar penyimpangan yang terjadidapatdiluruskan.

11. Undang-UndangdalamSistemHukumIndonesia • Terdapatperbedaanundang-undangdilihatdaribentukmaupunisinya. Perbedaanjenisundang-undangtersebutsamasekalitidakdisinggungbaikdalam UUD 1945 maupundalam UU MK. • Perbedaanundang-undangdalamartiformildandalamartimateriildidasarkanbukanhanyapadapembuatnya, melainkandapatjugadilihatdarisubstansiataumaterimuatan yang dikandung. • JimlyAsshidiqiememberigambaranperbedaanantarabentukdanisiperaturandimaksudyaitu: (i) adaperaturan yang berbentukundang-undangtetapimateri yang diaturnyaseharusnyacukupdituangkandalambentukperaturanpemerintahsaja; (ii) adaperaturan yang berbentukPeraturanPresiden, namunisinyaseharusnyaberbentukundang-undang.

12. Undang-UndangdalamSistemHukum Indonesia • Pembedaanjenisundang-undang yang disinggungterdahulu, menunjukkanbahwaterdapatperaturanperundang-undangan yang dilihatdaribentuknyamerupakanundang-undangnamundarisegisubstansi, sesungguhnyaterdapatjugaundang-undang yang lebihditujukankepadapenyelenggarapemerintahan, karenalebihmerupakanrencana, pengaturan, dankebijakanmakrodalamperekonomian. • Pengujianundang-undang yang demikian, memilikiimplikasi yang berbeda, jikadibandingkandenganundang-undang yang mengikatsecaraumum, yang meletakkankewajiban, larangan, danperintahsecaralangsungkepadaseluruhrakyat.

13. Undang-UndangdalamSistemHukum Indonesia • “undang-undang” dalamkontekspengertianteknisketatanegaraan Indonesia (lama) yang menurut A. Hamid, S. A. ialah “produkhukum yang dibentukolehPresiden” dalamrangkapenyelenggaraanpemerintahannegaradenganpersetujuan DPR. • Denganadanyaamendementerhadap UUD 1945, rumusantersebutsudahtidaktepatlagi, pemegangkekuasaanmembentukundang-undangsaatiniberada di tangan DPR, tidaklagi di tanganPresiden. • TAP MPR yang masihberlakukarenamemuatketentuan yang mengikatumum “dapatdisamakankedudukannya” denganundang-undang

14. PengujianPerpu • Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 telahmendudukanPerpusejajardenganUndang-Undang. • PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undangadalahjenisperaturanperundang-undangan yang ditetapkanolehPresidendalamhalikhwalkegentingan yang memaksa. • Padatataranperaturanperundang-undangandibawahundang-undangdan yang bukanmerupakanPerpu, tetapmasihtersisapersoalanujikonstitusionalitas yang timbulakibatdisintegrasidandiferensiasiwewenangpengujian yang dilakukanoleh 2 (dua) lembagaperadilan yang berbeda.

15. Tantangan • Perluasanakseskeadilankonstitusionalmelaluikemungkinanpengujiankonstitusionalitasperaturanperundang-undangandibawahundang-undang. • Sebaliknyadi negara-negara yang menganutkewenanganpengujianperaturanperundang-undangansecaraterintegrasi di satutangan. • Ruanglingkupakibathukumputusan MK yang menyatakansatuundang-undangtidaksesuaidengankonstitusi, meliputiperaturan-peraturanperundang-undangan yang lebihrendah yang lahirdariundang-undang yang diuji.

16. PROBLEMATIKA TUGAS KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIAL TaufiqurrohmanSyahuri

17. GambaranUmum • Jabatan hakim di satusisimerupakanjabatan yang sangatmulia, dan di sisi lain, jikatidakhati-hati, dapatmerendahkanmartabatnyakarenabanyakgodaan yang siapmenjerumuskannya. • Putusanhakim diharapkanmengandungnilaiijtihad (baca: adil) denganmelaluiperanKomisiYudisial.

18. Unsur-UnsurKomisiYudisial • KomisiYudisialbersifatmandiri; • berwenangmengusulkancalon hakim agung; • menjagakehormatandanperilakuhakim; • menegakkankehormatan hakim

19. TugasKomisiyudisial • Tugaspertama (mengusulkan Hakim Agungkepada DPR) tentutidakbegitusulit. • Berbedadengantugaskedua, yaknimelaksanakanpengawasanterhadapperilaku hakim; tentunyaakanmengalamibanyakkesulitan, terutamamengingatjumlah hakim se-Indonsia yang akandiawasimencapairibuan orang. • Olehkarenaitu, dalammelaksanakantugaspengawasantanpamenggunakanmetode yang tepat, akansulituntukdapatberjalansecaraefektif.

20. TugasPengawasan KY • Tugaspengawasaninidibedakanmenjadidua, yaknimenjagadalampengertianpreventifdanmenegakkandalamartirepresif. • FungsimenjagasebagaimanadisebutdalamPasal 24B UUD 1945 belumbanyakditerjemahkandalamUndang-UndangKY. • Fungsimenjagamelaluipendidikandanlatihanakanlebihefektifmencegahperilakuburuk hakim daripadafungsimenegakkandisiplin hakim.

21. WACANA CONSTITUTIONAL QUESTIONS DALAM SITUS MAHKAMAH: KONTEKS E-DELIBERATIVE DEMOCRACY Anom Surya Putra

22. GambaranUmum • Ketersediaaninformasikonstitusionalisme di situs (website) MK dapatmenjadisalahsatusumberpengetahuanhukumdanadministrasipublik • Takheran, dalammasakomodifikasiinformasi, opinipublikterhadapputusan MK kiankompleksdanterkadangmelesatjauhdariapa yang dimaksudkanolehsubstansiputusanitusendiri. Salah satu media elektronikmencatatputusan MK itutelahmemenangkanjudicial review yang diajukanmantanMenteriSekretaris Negara YusrilIhzaMahendradantidakberartimelepaskannyadarikasusSisminbakum.

23. GambaranUmum • Ilmuhukumharusbersediamengembangkantatahukum yang menjadiobjekkajiannyatetapdalamkonsepnyasebagaisuatusistemnorma yang taklagiberwatakpositif yang sempitdandimodelkansebagaisistemperkaidahan yang tertutup, melainkanmelakukansuatusistem yang terbuka. • Layananforum constitutional questionsdanconstitutional complaintbermakna pula ketikadilihatdarititik-lontar (milestone) berupaperubahan(change).We live in a world where the only certainty is change (Roger Lovell).

24. Catatan • Ancamannyaadalahsapuangelombangdariparapengakses website yang bersekutudenganstrukturpasar (yang tidakefisien) gunamengajakwarganegaramenjadipelakucyberloafing. • Cyberloafingadalahtindakanmenggunakanakses internet organisasiselama jam kerjauntuktujuanpribadi. • Tindakaninitelahmeruntuhkanperusahaan AS hingga $3 jutasetahununtuksetiap 1.000 stafdenganakses internet. Di sektorpublik, ancamanperilakucyberloafingmengganggukonsentrasiataspelayanan-kolaboratifpadae-constitutional complaint, dandisisi lain mempercepatkemerosotankualitasopinipublikpada e-constitutional questions.

25. PENERAPAN KONSEP KONSTITUSI HIJAU (GREEN CONSTITUTION) DI INDONESIA MaretPriyanta

26. MuatanKonstitusiHijau • Konstitusi Negara Indonesia menegaskanbahwasetiap orang berhakmendapatkanlingkunganhidup yang baikdansehatsebagaipengaturanhakasasimanusiakhususnyadalambidanglingkungandalam UUD 1945. Pengaturaniniinimenjadisesuatuhal yang barumengingatdalamkonstitusisebelumamandemen, hakasasikhususnyamengenailingkunganhiduptidakdiaturdandibahassecarategasdanjelas.

27. KonstitusiHijauSebagaiSubjekHukum di Ekuador • Setiaporang di Ekuadormempunyaihak-hakdasar yang dijaminUUD danolehinstrumen-instrumeninternasionalsertaalammerupakansubyek yang jugaberhakatassegalahak yang dijamindalamUUD. • Alammerupakantempatkehidupanbersama, tumbuhdanmengalamireproduksi, jugamempunyaihakasasinyasendiri, disampinghakasasimanusia. • Setiaporang, masyarakat, ataubangsamembutuhkanpengakuanakanhak-haknyaatasalamdihadapanhukumdanpemerintahan.

28. KonstitusiHijauSebagaiSubjekHukum di Ekuador • Setiap orang pribadi, masyarakat, kelompokdanbangsamempunyaikeuntungandarialamdanmemupukkekayaanalamuntukkehidupanbersama. Alamdisekitarnyatidakbolehdirusakdandikurangidayadukungdanfungsinyabagikehidupanbersama • Denganketentuanright of nature dalamkonstitusiEkuador, dikatakanbahwaekuador yang dinyatakansebagaikonstitusihijau di duniasaatini. Ketentuanmengenaihak-haklingkunganalam yang diadopsikedalamketentuanKonstitusiEkuadortersebuttidaklagibersifattempelandanmenempatkanalamsebagaisuplemendalamhubungandenganmanusia, tetapijustrumenempatkanalamsebagaisubyekhak-hakkonstitusional.

29. Masalah • Belumadanyaketentuanmengenaiperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupsecarategasdalamkonstitusi. • Perlunyaketegasanpemerintahdalammenempatkanhaklingkungansebagaisubyekhukumdalamkonstitusinya.

30. MEKANISME PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD 1945 Muhammad BahrulUlum

31. MekanismePemakzulan • HakAngket; Sidangparipurna; MK memeriksa, mengadili, danmemutuskonstitusionalitasPresidendan/atauWakilPresidenatasdugaan DPR tersebut; Setelah MK memutusPresidendan/atauWakilPresidenbersalahdenganmelanggarhukumdankonstitusi, DPR menyelenggarakansidangparipurnauntukmeneruskanpemberhentianPresidendan/atauWakilPresidenkepada MPR. • Selanjutnya, MPR wajibmenggelarsidangparipurnauntukmemutususul DPR untukpemberhentianPresidendan/atauWakilPresiden paling lambat 30 harisejak MPR menerimausul DPR. • Keputusanpemberhentian di MPR dilakukandengancara voting olehanggota MPR. Sebelumpemberhentian, Presidendan/atauWakilPresidenmempunyaihakmenyampaikanpenjelasan di depansidangparipurna MPR.

32. Masalah • Penggunaanhakangketoleh DPR tidakdapatmenegakkansupremasihukumdankeadilan yang substantifdenganmembawaPresidendan/atauWakilPresidenkepada MK, walaupundalampenyelidikanditemukanpelanggaran yang melibatkanWakilPresiden. • Konsepnegarahukum di Indonesia berkaitandalampemakzulanmasihlemahkarenacenderungdipengaruhiolehkonfigurasipolitik.

33. KonsistensiAsas Negara HukumdalamPasal 7B UUD 1945 • KetentuanpemberhentianPresidendan/atauWakilPresidensebagaimanadiaturdalamPasal 7B ayat (7) UUD 1945 yaitu, “KeputusanMPR atasusulpemberhentianPresidendan/atauWakilPresidenharusdiambildalamrapatparipurnaMPR yang dihadiriolehsekurang-kurangnya 3/4 darijumlahanggotadandisetujuiolehsekurang-kurangnya 2/3 darijumlahanggota yang hadir, setelahPresidendan/atauWakilPresidendiberikesempatanmenyampaikanpenjelasandalamrapatparipurnaMajelisPermusyawaratan Rakyat.”

34. KonsistensiAsas Negara HukumdalamPasal 7B UUD 1945 • Dalambunyiketentuantersebutjelasbahwaapabila MK memutusPresidendan/atauWakilPresidenmelakukanpelanggaranhukum, padaakhirnya MPR menggelarsidangparipurnauntukmemberhentikanPresidendan/atauWakilPresiden. Mekanismepemberhentian di MPR dilakukandenganmekanisme voting, yaitukeputusandiambildengandihadiriolehsekurang-kurangnya 3/4 darijumlahanggotadandisetujuiolehsekurang-kurangnya 2/3 jumlahanggota yang hadir.

35. Koreksi • Terhadapasasnegarahukum yang senantiasamenjunjungtinggisupremasihukum, hendaknya UUD 1945 memberikanketentuanbahwaputusan MK harusdijalankansepenuhnyaoleh MPR. • Implikasinya, apabila MK memutuskanPresidendan/atauWakilPresidenmelakukanpelanggaran, namun MPR tidakmenyetujuipemberhentianPresidendan/atauWakilPresiden. Makasendi-sendihukumdapatdiruntuhkanoleh UUD 1945, mengingatsecara formal tindakan yang dilakukanoleh MPR adalahkonstitusional.

36. Agenda Perubahan • Konsepnegarahukum di Indonesia berkaitandalampemakzulanmasihlemahkarenacenderungdipengaruhiolehkonfigurasipolitik. Olehkarenaitu, supremasihukumharussenantiasadiperkuat, sehinggahukumdankonstitusidapatditegakkantanpaintervensipolitik. • Agenda penyempurnaan UUD 1945 tersebutdilakukandenganmerubahketentuanPasal 7B ayat (3) yang menyatakanbahwajikaditemukanpelanggarankonstitusi, DPR harusmengajukanpermohonankepada MK untukmemutusdugaanpelanggarantanpamenggunakanmekanismepemungutansuaradanPasal 7B ayat (7) UUD 1945, denganmencantumkanrumusanbahwapemberhentianpresidendan/atauwakilpresidendilakukanoleh MPR dengankewajibanmelaksanakanputusan MK.