1 / 33

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

Tata Cara Pemotongan. PPh Pasal 21. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012. Dasar Hukum. UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

jered
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tata Cara Pemotongan PPhPasal 21 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

  2. DasarHukum • UU nomor 36 tahun 2008 tentangPajakPenghasilan • PeraturanMenteriKeuangannomor 252/PMK.03/2008 tentangPetunjukPelaksanaanPemotonganPajakatasPenghasilanSehubungandenganPekerjaan, Jasa, danKegiatanOrangPribadi • Peraturan Direktur JenderalPajak No. PER-31/PJ/2009 s.t.d.d PER-57/PJ/2009tentangPedomanTeknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, danPelaporanPajakPenghasilanPasal 21 dan/atauPajakPenghasilanPasal 26 SehubungandenganPekerjaan, Jasa, danKegiatanOrangPribadi

  3. PengertianPPhPasal 21/26 PajakPenghasilan sehubungandengan • Pekerjaanataujabatan • Jasadan • Kegiatan yang dilakukanSubjekPajakOrangPribadi AtasPenghasilanBerupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, danPembayaran lain dengannama/bentukapapun Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN PPhPasal 21 PPhPasal 26

  4. PemotongPPhPasal 21/26 Pasal 2 ayat (1)

  5. TidakTermasukPemberiKerjasebagaiPemotongPPhPasal 21/26 • Kantor perwakilannegaraasing • Organisasi-organisasiinternasional yang ditetapkanMenteriKeuangan • Pemberikerjaorangpribadi yang tidakmelakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas yang semata-matamemperkerjakanorangpribadiuntukmelakukanpekerjaanrumahtanggaataupekerjaanbukandalamrangkamelakukankegiatanusahaataupekerjaanbebas Pasal 2 ayat (2)

  6. PenerimaPenghasilan Yang DipotongPPhPasal21/26 • Pegawai • Penerimauangpesangon, pensiunatauuangmanfaatpensiun, THT, JHT, termasukahliwarisnya • Bukanpegawai yang menerimaataumemperolehpenghasilansehubungandenganpekerjaan, jasaataukegiatan • Pesertakegiatan yang menerimaataumemperolehpenghasilansehubungandengankeikutsertaannyadalamsuatukegiatan

  7. BukanPegawai • Tenagaahli yang melakukanpekerjaanbebas, terdiridaripengacara, akuntan, arsitek, dokter, oknsultan, notaris, penilai, danaktuaris • Seniman/pekerjaseni pemainmusik, pembawaacara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintangsinetron, bintangiklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dansenimanlainnya • Olahragawan • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhdan moderator • Pengarang, peneliti, penerjemah • Pemberijasadalamsegalabidang termasukteknikkomputerdansistemaplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dansosialsertapemberijasakepadasuatukepanitiaan • Ageniklan • Pengawasdanpengelolaproyek • Pembawapesanan/yang menemukanlangganan/perantara • Petugaspenjajabarangdagangan • Petugasdinasluarasuransi • Distributor MLM, Direct Selling, dankegiatansejenislainnya

  8. PesertaKegiatan • Pesertaperlombaandalamsegalabidang antara lain perlombaanolahraga, seni, ketangkasan, ilmupengetahuan, teknologi, danperlombaanlainnya • Pesertarapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungankerja • Peserta/anggotadalamsuatukepanitiaansebagaipenyelenggarakegiatantertentu • Pesertapendidikan, pelatihandanmagang • Pesertakegiatanlainnya

  9. Penghasilanyang DipotongPPhPasal 21/26 • PenghasilanPegawaiTetapbaikteraturmaupuntidakteratur • PenghasilanPenerimaPensiunsecarateratur • Penghasilansehubungandenganpemutusanhubungankerjadansehubunganpensiun yang diterimasekaligus • Penghasilanpegawaitidaktetapatautenagakerjalepas • Imbalankepadabukanpegawai • Imbalankepadapesertakegiatan TERMASUK Natura/Kenikmatandari : • BukanWajibPajak • WajibPajakPPh Final • WajibPajak Norma PenghitunganKhusus Pasal 5

  10. Penghasilanyang TidakDipotongPPhPasal 21 • Pembayaranmanfaatatausantunanasuransikesehatan, kecelakaan, jiwa, dwigunadanbeasiswa • Natura/kenikmatandariWajibPajakatauPemerintah • Iuranpensiunkepadadanapensiun yang telahdisahkanMenkeu, iuran THT/JHT yang dibayarpemberikerja • Zakat/sumbanganwajibkeagamaandaribadan/lembaga yang dibentuk/disahkanpemerintah • Bea siswasebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Pasal 8 ayat (1)

  11. PPhPasal 21:PegawaiTetap & PenerimaPensiunBerkala Penghasilan Bruto PegawaiTetap Penerima Pensiun Gaji, Tunjangan, PremiAsuransiDibayarPemberiKerja UangPensiunBerkala DikurangiDengan DikurangiDengan BiayaJabatan, 5% daripengh. Brutomaks. Rp6.000.000 per tahunatau Rp500.000 per bulan Iuranpensiun, THT/JHT yang dibayarsendiri BiayaPensiun, 5% daripengh. Brutomaks. Rp2.400.000 per tahunatau Rp200.000 perbulan PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Dikurangi: PTKP Penghasilan Kena Pajak DikenakanTarifPasal 17

  12. IuranPensiun Vs PremiAsuransi Ditinjaudarisisikaryawansebagaipenerimapenghasilan:

  13. BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG Rp 15.840.000 Rp1.320.000 Rp1.320.000 PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER

  14. Status PTKP

  15. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TIDAKKAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG Syarat: Menunjukkanketr. tertulisdaripemerintahdaerahsetempat serendah-rendahnyakecamatanbahwasuamitidakmenerima/ memperolehpenghasilan Pasal 11 ayat (3) dan (4)

  16. TarifPajakOrangPribadi Pasal 17 UU PPh

  17. PenghitunganPPhPasal 21 yang harusdipotongsetiapbulan MasaPajakterakhir Setiapmasapajak, kecualimasapajakterakhir D i h i t u n g d a r i • PerkiraanPenghasilanneto yang akandiperolehselamasetahun •  Penghasilanteratursebulandikali12 SelisihantaraPPh yang terutangatasseluruhpenghasilankenapajakselamasetahundengan yang telahdipotongmasa-masasebelumnya

  18. MasaPerolehanPenghasilan KurangDari 12 Bulan DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN • WP OP DN meninggalduniaataumeninggalkan Indonesia untukselama-lamanyadipertengahantahun • OrangAsingmulaibekerjadi Indonesia dipertengahantahununtukjangkawaktulebihdari 6 bulan • Karyawanpindahcabang • WP OP DN mulaibekerjadipertengahantahun • WP OP DN pindahkerjakepemberikerja lain

  19. PPhPasal 21:PegawaiTidakTetap/TenagaKerjaLepas, PemagangdanCalonPegawai Upah/UangSakuHarian, Mingguan, Satuan, Borongan DibayarkanBulananAtauJumlahUpahKumulatifsatubulanmelebihiRp 6.000.000 Upah/UangSakuHarian Dikali 12 ≤ 150.000 > 150.000 Dikurangi PTKP Setahun TidakDipotong Dikurangi 150.000 PenghasilanKenaPajak Dipotong 5% DikenakanTarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Upahkumulatif > Rp1,32 jts.d. Rp6 jtsebulan Dibagi 12 Upahseharidikurangi PTKP sehari PPhPasal 21 Sebulan TarifPPh 21 = 5%

  20. PenghitunganPPhPasal 21:BukanPegawai TidakBerkesinambungan Berkesinambungan Berkesinambungan 50 % x (Ph Bruto-PTKP Bulanan) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Kumulatif 50 % x Ph Bruto DalamhalDokteryang praktikdiRS/Klinik jumlahPenghasilanBrutoadalah sebesarJasaDokteryang dibayarkanPasien melaluiRS/Kliniksebelum dipotongBiaya-BiayaatauBagiHasil RS/Klinik

  21. PPhPasal 21:PesertaKegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : JUMLAH PENGHASILAN BRUTO PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH

  22. PPh Pasal 21 DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS BUKAN PEG. TETAP PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS PEGAWAI MANTAN PEGAWAI JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI DAN BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG TIDAK TERATUR PENARIKAN DANA PENSIUN DITERAPKAN TARIF PASAL 17 X PENGHASILAN BRUTO KUMULATIF

  23. SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 Ph NETO - PTKP TETAP PEGAWAI BULANAN Ph BRUTO - PTKP TIDAK TETAP Ph BRUTO – 150 RIBU HARIAN Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>6jt) – PTKP SEKALIGUS MasihBerlaku PP 149 Th 2000 PENSIUNAN Ph NETO - PTKP BERKALA 50% X (Ph Bruto-PTKP bulanan) Kumulatif BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGAN ex Psl 13 (1) 50% X Ph BrutoKumulatif TIDAK BERKESINAMBUNGAN 50 % x Ph Bruto KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI Ph BrutoKumulatif PESERTA KEGIATAN Ph Bruto

  24. TatacaraPemotongandanPengenaanPPhPasal 21 atas PenghasilanBersumber Dari APBN/D yang Diterimaoleh : Pejabat NegaraPNSAnggota TNI/PolridanPensiunannya DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (Pasal17 PER-31/PJ/2009)

  25. KetentuanUntuk PNS DipotongPPhPasal 21: Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 (PNS)

  26. TatacaraPemotonganPPhPasal 21 UangPesangon UangManfaatPensiun THT/JHT yang DibayarkanSekaligus DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS PP 68 Tahun 2009 tentangTarifPPhpasal 21 atasPenghasilanberupauangpesangon, uangmanfaatpensiun, TunjanganHariTuadanJaminanHariTua yang dibayarkansekaligus PMK-16/PMK.03/2010 tentang Tata carapemotonganPPhpasal 21 ataspenghasilanberupauangpesangon, uangmanfaatpensiun, TunjanganHariTuadanJaminanHariTua yang dibayarkansekaligus

  27. PPhPasal 26:WP LuarNegeri 20% Final X PENGHASILAN BRUTO MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B

  28. PenerimaPenghasilanTidakBer NPWP DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20% DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER-NPWP JIKA PEGAWAI TETAP, BER- NPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN DESEMBER TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA

  29. SaatTerutangPPhPasal 21/26 Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26 UNTUK SETIAP MASA PAJAK SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAUAKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN Pasal 21

  30. KewajibanPemotong • WajibMendaftarkanDirike KPP • Wajibmenghitung, memotong, menyetorkandanmelaporkanPPhPasal 21 danPasal 26 yang terutanguntuksetiapbulankalender. • PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 harisetelahMasaPajakberakhir. • PemotongPajakwajiblaporsekalipunnihil, paling lama 20 harisetelahMasaPajakberakhir. • WajibMembuatCatatanatauKertasKerjaPerhitunganPPh Ps. 21/26 UntukSetiapMasaPajak • WajibMenyimpanCatatanatauKertasKerjaSesuaiKetentuan • WajibMembuatBuktiPotongdanMemberikannyaKepadaPenerimaPenghasilan

  31. Untukpegawaitetap/penerimapensiunberkala: dibuatsekalisetahun (Form 1721 A1/A2) diberikan paling lama 1 bulansetelahakhirtahunataupegawaiberhenti Untukselainpegawaitetap/penerimapensiunberkala: Dibuatsetiap kali adapemotongan Jikadalamsatubulan > 1 kali pembayaranmakabuktipotongdapatdibuatsekalidalamsatubulan BuktiPotongPPhPasal 21 Tidakwajibdilampirkandalam SPT MasaPPhPasal 21 BuktiPemotonganPPhPasal 21

  32. KewajibanPenerimaPenghasilan • WajibMendaftarkanDirike KPP • Pegawai, PenerimaPensiunBerkala, danBukanPegawaitertentuWajibMembuatSuratPernyataan Yang BerisiJumlahTanggunganKeluargaPadaAwalTahunKalenderAtauPadaSaatMenjadiSubjekPajakDalamNegeri • WajibMenyerahkanSuratPernyataanTanggunganKeluargakpdPemotongPajakPadaSaatMulaiBekerjaAtauMulaiPensiun • WajibMembuatSuratPernyataanBaruDalam Hal TerjadiPerubahanTanggunganKeluarga Paling LambatSebelumMulaiTahunKalenderBerikutnya

  33. TerimaKasih Banggabayarpajak

More Related