Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL PEMUNGUTAN & PENYETORAN PAJAK DANA BANTUAN SOSIAL Bekerja sama dengan DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN Jakarta,11 Agustus 2011 1

2. SKEMA BANTUAN PENDIDIKAN NASIONAL A P B N Dana Bantuan Luar Negeri -DANA ALOKASI UMUM -BAGI HASIL -DANA ALOKASI KHUSUS KEMDIKNAS A P B D BANTUAN LEMBAGA/YAYASAN/ KOMITE SEKOLAH SISWA PKBM MILIK PEMERINTAH KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN BEA SISWA KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN 2

3. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BANTUAN SOSIAL YG MERUPAKAN PROGRAM DITJEN PAUDNI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BUKAN OBJEK PPh & PPN Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU PPh Pasal 4 UU PPN BANTUAN/ SUBSIDI DARI APBN (Rp) • ORANG PRIBADI • PKBM(MILIK YAYASAN/PEMERINTAH 3

4. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan. Pasal 4A UU PPN Jenis Barang yg tidak dikenai PPN adalah : antara lain uang, emas batangan dan surat berharga 4

5. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BANSOS PROGRAM DARI DITJEN PAUDNI KEMDIKNAS BANTUAN SOSIAL DARI APBN YG BUKAN UTK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Rp) Lembaga/Yayasan/Organisasi PKBM/Sekolah Orang Pribadi Milik Swasta Milik Pemerintah (beasiswa) Kegiatan Kegiatan Belajar Yg berakibat adapembayaran Yg berakibat ada pembayaran Kepada rekanan/Pihak ke-3Kepada rekanan Wajib Potong PPh Ps 21, Ps. 23, Ps. 4 ayat (2) Wajib Potong & Pungut PPh 21, Ps 22 Ps.23, Ps 4 ayat (2) & PPN Tidak Dipotong PPh dan tidak Dipungut PPN 5

6. BANTUAN APBN/APBD DIKELOLAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH (PKBM MILIK PEMERINTAH) MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA/PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT 6

7. BANTUAN APBN/APBD DIKELOLAH BADAN ANTARA LAIN YAYASAN ATAU ORGANISASI (PKBM SWASTA- NON PEMERINTAH) MELALUI SUATU KEGIATAN KEWAJIBAN YG TELAH ADA SEJAK BADAN (YAYASAN/ORG) ITU BERDIRI & MEMILIKI NPWP WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PUSAT 7

8. ASPEK PERPAJAKAN ATAS PKBM/FK PKBM/ RINTISAN PKBM/YAYASAN • YAYASAN/PKBM/FK PKBM/RINTISAN PKBM ADALAH • WAJIB PAJAK BADAN YANG WAJIB MEMILIKI NPWP DASAR HUKUM • PASAL 1 BUTIR 3 UU NO.16 THN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NO.6 THN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. • PASAL 2 AYAT (1) UU NO.16 THN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU NO.6 THN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. • Syarat subjektifnya yaitu memenuhi syarat subjek pajak menurut UU PPh yaitu subjek pajak badan • Syarat Objektifnya yaitu subjek pajak tsb menerima penghasilan atau diwajibkan utk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai UU PPh 8

9. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PKBM/FK PKBM/ RINTISAN PKBM/YAYASAN • MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBAGAI • WAJIB PAJAK BADAN • MEMOTONG PAJAK PENGHASILAN 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 4 ayat (2) 3. PPh Pasal 23 4. PPh Pasal Pasal 26 5. Bea Materai • MENYETOR PPh YANG TELAH DIPOTONG KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS • MELAPORKAN HASIL PEMOTONGAN DAN PENYETORAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DASAR HUKUM UU PPh 9

10. KETENTUAN KEWAJIBAN NPWP BAGI PKBM/FK PKBM/ SUB GUGUS/YAYASAN PKBM/SUB GUGUS (PENGELOLANYA DINAS PENDIDIKAN SETEMPAT) YAYASAN/PKBM SWASTA WAJIB MEMILIKI NPWP DGN MENDAFTARKAN KE KANTAR PELAYANAN PAJAK (KPP) ATAU KANTOR PELAYANAN & PENYULUHAN & KONSULTASI PAJAK (KP2KP), ÄTAS NAMA “BENDAHARA SUB GUGUS...”. • WAJIB MEMILIKI NPWP PADA SAAT DIDIRIKAN • DGN MENDAFTARKAN KE KPP/KP2KP, • ATAS NAMA “PKBM …..”; ATAU • ATAS NAMA “YAYASAN PENDIDIKAN ………..” • Catatan : • SETIAP YAYASAN YG SAMA TETAPI BERADA • DI WILAYAH KPP YG BERBEDA, WAJIB • MENDAFTAR & MEMILIKI NPWP SBG CABANG SEBAGAI WAJIB PAJAK PEMUNGUT SEBAGAI WAJIB PAJAK BADAN (YAYASAN TERMASUK DI CABANGNYA) YG DIBERIKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH UU SEBAGAI HANYA PEMOTONG PAJAK 10

11. OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK YG DILAKUKAN BENDAHARA PKBM/SUB GUGUS (BINAAN/DIDANAI DINAS PENDIDIKAN SETEMPAT) PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan. PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu misalnya antara lain sewa tanah dan/atau bangunan. PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang. PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21. PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak. Bea Materai * : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu. *DISETOR SENDIRI OLEH BENDAHARA PKBM/SUB GUGUS… 11

12. OBJEK PEMOTONGAN PAJAK YG DILAKUKAN PKBM SWASTA SEBAGAI BADAN (YAYASAN) PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan. PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu misalnya antara lain sewa tanah dan/atau bangunan. PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21. Bea Materai * : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen tertentu. *DISETOR SENDIRI OLEH PIHAK YAYASAN/PKBM SWASTA 12

13. MENGAPA YAYASAN, PKBM SWASTA, TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPh PASAL 22 ? JAWABANNYA BUNYI UU NO.36 TH 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN • "Pasal 22 • Menteri Keuangan dapat menetapkan : • a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan • dengan pembayaran atas penyerahan barang ; • Penjelasan Pasal 22 • Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah : • Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah • Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, • berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama; 13

14. MENGAPA PKBM SWASTA, YAYASAN SWASTA, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ? JAWABANNYA BUNYI UU NO.42 TH 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN DAN PPnBM • "Pasal 16A • Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. • (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak • Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh • Menteri Keuangan." BUNYI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.563/KMK.03/2003 TTG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH & KPKN UTK MEMUNGUT , MENYETOR & MELAPORKAN PPN & PPnBM BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA • Pasal 2 • Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara • ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 14

15. Aspek Perpajakan Atas Kegiatan Peningkatan Mutu Lembaga PKBM/Organisasi Sejenis (Penerimanya Non Pemerintah)

18. Aspek Perpajakan Atas KegiatanPeningkatan Mutu Kelembagaan Forum Komunikasi PKBM (Penerimanya Non Pemerintah)

20. Aspek Perpajakan Atas KegiatanPeningkatan Kapasitas Sub Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) (Penerimanya Pemerintah*) *Sub Gugus Tugas PTPPO bukan menunjukan sekumpulan orang, sehingga tidak bisa dibuatin NPWP yg sama NPWP lembaga (organisasi). Karena syarat pendiriannya membutuhkan Surat Keputusan dari pejabat setempat, maka Sub Gugus Tugas PTPPO lebih memenuhi syarat sebagai bagian dari Pemerintah Sehingga NPWP nya dibuati a.n Bendahara Sub Gugus Tugas PTPPO

23. Aspek Perpajakan Atas Kegiatan Peningkatan Mutu Lembaga Rintisan PKBM (Penerimanya Non Pemerintah)

26. Aspek Perpajakan Atas KegiatanPendampingan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Penerimanya Non Pemerintah)