Perlindungan masyarakat dan nasabah oleh otoritas jasa keuangan

1. Perlindungan masyarakat dan nasabah oleh otoritas jasa keuangan Oleh YUNUS HUSEIN Jakarta, 2012

2. VISI OTORITAS JASA KEUANGAN • MEWUJUDKAN OJK YANG INDEPENDEN, SOLID DAN EFEKTIF DI DALAM MENGATUR AN MENGAWASI INDUSTRI JASA KEUANGAN DAN MELINDUNGI KEPENTINGAN NASABAH DAN MASYARAKAT.

3. MISI OTORITAS JASA KEUANGAN • MENJADIKAN OJK LEBIH BAIK DANLEBIH EFEKTIF DLAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI JASA KEUANGAN • MEMBUAT PERLINDUNGAN NASABAH DAN MASYARAKAT LEBIH BAIK DAN EFEKTIF

4. ARSITEKTUR Penyedia jasa Keuangan • STRUKTUR JASA KEUANGAN yang SEHAT • SISTEM PENGATURAN yangEFEKTIF • SISTEM PENGAWASAN yangINDEPENDENdanEFEKTIF • INDUSTRI JASA KEUANGAN yangKUAT • INFRASTRUKTUR yangMENCUKUPI • PERLINDUNGAN KONSUMEN

5. SIAPAKAH MASYARAKAT YG HRS DILINDUNGI ? • SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT

6. Konsumensiapakah konsumen ? • SETIAP ORG PEMAKAI BARANG DAN/JASA YG TERSEDIA DLM MASYARAKAT, BAIK BAGI KEPENTINGNAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, ORG LAIN MAUPUN MAHLUK HIDUP LAIN DAN TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN (Ps 1 ANGKA 2 UU NO 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN).

7. PERLINDUNGAN KONSUMEN • SEGALA UPAYA YG MENJAIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN. • (Ps 1 ANGKA 1 UU NO 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

8. APA ITU KEPASTIAN HUKUM ? • KEPASTIAN AKAN HAK DANKEWAJIBAN KONSUMEN • KEPASTIAN AKAN CARA DAN PROSEDUR MEMPERTAHANKAN HAK-HAK KONSUMEN

9. PRODUK JASA KEUANGAN • PENGHIMPUNAN DANA • PENYALURAN DANA • JASA INVESTASI • BANK ASSURANCE • MANFAAT PESIUN • STRUCTURED PRODUCT • JASA SISTEM PEMBAYARAN • PRODUK ASURANSI

10. INDUSTRI JASA KEUANGAN • PERBANKAN • PERUSAHAAN EFEK • ASURANSI • PERUSAHAAN PEMBIAYAAN • PERUSAHAAN PEGADAIAN • DANA PENSIUN • INDUSTRI JASA KEUANGAN LAINNYA

11. NASABAH JASA PERBANKAN • PEMINJAM DANA • PENYIMPAN DANA • PENGGUNA JASA • INVESTOR

12. Produk/jasa bank • Penghimpunan dana: • Dana Masyarakat: giro, tabungan deposito dan sertifikat deposito • Dana lainnya: kewajiban antar bank, deposit on call, setoran jaminan, penerimaan dana luar negeri dan penerimaan dana valuta asing, obligasi dan dana call money.

13. PRODUK PASAR MODAL • EFEK BERSIFAT EKUITAS • EFEK BERSIFAT HUTANG • REKSA DANA • INSTRUMEN DERIVATIF

14. PRODUK PASAR MODAL (DERIVATIF) • WARAN • RIGHT • OPTION • FUTURES

15. PRODUK USAHA ASURANSI • USAHA ASURANSI KERUGIAN • USAHA ASURANSI JIWA • USAHA REASURANSI

16. USAHA PENUNJANG USAHA ASURANSI • USAHA PIALANG ASURANSI • USAHA PIALANG REASURANSI • USAHA PENILAI KERUGIAN ASURANSI • USAHAKONSULTAN AKTUARIA • USAHA AGEN ASURANSI

17. PRODUK DANA PENSIUN • MANFAAT PENSIUN YG DIBERIKAN OLEH • DANA PENSIUN PEMBERI KERJA • DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KEPADA PESERTA DANA PENSIUN

18. KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN • SEWA GUNA USAHA (LEASING): FINANCE LEASE DAN OPERATING LEASE) • ANJAK PIUTANG • USAHA KARTU KREDIT • USAHA PEMBIAYAAN KONSUMEN • USAHA MODAL VENTURA • USAHA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

19. VISI Perlindungan yg efektif • MEWUJUDKAN DAYA TAWAR NASABAH PENGGUNA JASA YANG KUAT DAN SEIMBANG • MEWUJUDKAN PENYEDIA JASA KEUANGAN YANG JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWAB • MEWUJUDKAN OJK YANG MAMPU MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN NASABAH YANG KUAT DENGAN KEDUDUKAN PRODUSEN YANG BERTANGGUNG JAWAB

20. PERKEMBANGAN PRODUK PENYEDIA JASA KEUANGAN • PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA NASABAH • KEMAJUAN TEKNOLOGI • GLOBALISASI JASA DAN TRANSAKSI KEUANGAN • KONGLOMERASI DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA JASA KEUANGAN • BERKEMBANGNYA SISTEM PERBANKAN • MENINGKATNYA PERSAINGAN

21. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH • Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen • Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 • Peraturan lain yang terkait jasa perbankan seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana • Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

22. JENIS SUBYEK YANG DILINDUNGI • PENYIMPAN DANA • DEBITUR • WALK-IN CUSTOMER • INVESTOR • PEMEGANG POLIS • PESERTA DANA PENSIUN • MASYARAKAT

23. AsasperlindungannASABAH • MANFAAT • KEADILAN • KESEIMBANGAN • KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN • KEPASTIAN HUKUM (UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen)

24. AsasperlindungannASABAH ……. MANFAAT KEADILAN KESEIMBANGAN KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN KEPASTIAN HUKUM (Pasal 2 UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) TUJUAN HUKUM KEMANFAATAN KEADILAN KEPASTIAN HUKUM

25. TUJUAN PERLINDUNGAN NASABAH • Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; • Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang / jasa; • Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; • Menciptakansistemperlindungankonsumen yang mengandungunsurkepastianhukumdanketerbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; • Menumbuhkankesadaranpelakuusahamengenaipentingnyaperlindungankonsumensehinggatumbuhsikap yang jujurdanbertanggungjawabdalamberusaha; • Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. (Pasal 3 UU NO. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

26. RISIKO PADA PRODUK PENYEDIA JASA KEUANGAN • RISIKO OPERASIONAL • RISIKO HUKUM • RISIKO KREDIT • RISIKO LIKUIDITAS • RISIKO REPUTASI • RISIKO PASAR

27. MENGAPA INFO PERLU ?? • HAK ASASI MANUSIA (UUKIP 14/2008jo. UUPK 8/1999) • ADANYA KETIMPANGAN INFORMASI • UNTUK MENGENAL KARAKTERISTIK PRODUK BANK • PRODUK BANK KOMPLEKS • KETERBATASAN NASABAH MENERIMA DAN MENYIMPAN INFORMASI • PASAR TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN YANG MEMADAI • UNTUK MARKET DISCIPLINE

28. EDUKASI NASABAH • MENJELASKAN PRODUK DAN JASA PENYEDIA JASA KEUANGAN • BANTUAN HUKUM STRUKTURAL • BANTUAN HUKUM TEKNIKAL

29. PRINSIP TIGA P • PASTIKAN MANFAATNYA • PAHAMI RISIKONYA • PERHATIKAN BIAYANYA

30. ANTISIPASI MODUS BARU • PELAJARI TYPOLOGY/MODUS BARU • KERJASAMA DENGAN ASOSIASI, INDUSTRI, REGULATOR DAN PENEGAK HUKUM • TRAINING BERKELANJUTAN • MEMPELAJARI PERKEMBANGANTEKNOLOGI DAN PELAYANAN NASABAH

31. TANGGUNG JAWAB BANK DASAR TANGGUNG JAWAB BANK : • KONTRAKTUAL • PERBUATAN MELAWAN HUKUM

32. JENIS TANGGUNG JAWAB INDUSTRI JASA KEUANGAN • PRESUMPTION OF LIABILITY DENGAN PEMBUKTIAN TERBALIK • IJK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN YG DIALAMI KONSUMEN • APABILA IJK DAPAT MEMBUKTIKAN BHW KONSUMEN YG BERSALAH, MAKA IJK DPT DILEPASKAN DARI TUNTUTAN UNTUK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN YG TIMBUL.

33. Perlindungan KONSUMEN danotoritasjasakeuangan OJK MELAKUKAN PENCEGAHAN KERUGIAN NASABAH DENGAN CARA : • MEMBERIKAN INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT • MEMINTA PENYEDIA JASA KEUANGAN MENGHENTIKAN KEGIATAN YANG BERPOTENSI MERUGIKAN MASYARAKAT • MENGAMBIL TINDAKAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU (Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasaKeuangan)

34. PENGADUAN KONSUMEN DAN OTORITAS JASA KEUANGAN OJK MELAYANI PENGADUAN NASABAH YANG MELIPUTI : • MENYIAPKAN PERANGKAT YANG MEMADAI • MEMBUAT MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT, dan • MEMFASILITASI PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN (Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasaKeuangan)

35. Pembelaanhukumolehojk UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN OJK MELAKUKAN PEMBELAAN HUKUM YANG MELIPUTI : • MEMERINTAHKAN PENYEDIA JASA KEUANGAN UNTUK MENYELESAIKAN PENGADUAN KONSUMEN • MENGAJUKAN GUGATAN UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI HARTA KEKAYAAN MILIK PIHAK YANG DIRUGIKAN • UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI DARI PIHAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN (Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasaKeuangan)