1 / 71

Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi SDM Pengelola Koperasi Jasa Keuangan

Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi SDM Pengelola Koperasi Jasa Keuangan. ASISTEN DEPUTI URUSAN ADVOKASI. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM. PENDAHULUAN. Kita tidak dapat menghindar dari konsep globalisasi Globalisasi akan membawa dampak bahwa setiap negara tidak

shae
Download Presentation

Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi SDM Pengelola Koperasi Jasa Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi SDM Pengelola Koperasi Jasa Keuangan ASISTEN DEPUTI URUSAN ADVOKASI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM

  2. PENDAHULUAN Kita tidak dapat menghindar dari konsep globalisasi Globalisasi akan membawa dampak bahwa setiap negara tidak akan boleh lagi mencegah masuknya : 1. Arus barang dan Jasa 2. Arus investasi 3. Arus SDM yang kompeten (dimulai tahun 2015).

  3. Perdagangan bebas akan membawa neolib dengan target sasaran untuk menguasai : 1. Sumber Daya Alam 2. Retail 3. Konsumsi 4. Sistem Keuangan (termasuk keuangan mikro)

  4. Sejarah Simpan Pinjam • Kondisi perekonomian di Indonesia khususnya dilingkungan ekonomi rakyat (mikro & kecil) seperti keadaan di Jerman tahun 1835; dimana pengusaha mikro dan kecil dihadapkan pada masa utama sulit memperoleh kredit. • Muncullah Reffaisen, yang berusaha mengatasi masalah dengan mengembangkan kredit union di distrik-distrik (embrio koperasi simpan pinjam)

  5. Lanjutan • Dengan keyakinan yang bulat, Reffaisen terus mengembangkan disemua distrik dan berhasil. • Kita juga meyakini bahwa koperasi simpan pinjam adalah instrumen moneter pemberdayaan ekonomi rakyat. • Untuk itu, pemerintah (Meneg Kop. Dan UKM) tiada henti-hentinya terus memperkuat KSP/USP Koperasi, KOPDIT dan KJKS.

  6. Lanjutan • Namun demikian, hasilnya belum dapat maksimal, Disebabkan; 1. Sejarah sebelum tahun 1992. 2. Proses pembentukannya 3.Asal usul pengurus, pengelola, pengawas 4. Karena, masih belum didukung oleh pengelola yang kompeten. 5. Kurangnya pemahaman sebagai Lembaga Keuangan • Untuk itu dikembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia – Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI – KJK).

  7. Sumber Data Kementerian Negara Koperasi dan UKM 2007 ( diolah )

  8. Ilustrasi Magang/Bekerja (Learning By Doing) • A = Attitude • S = Skill • K = Knowledge • E = Experience • R = Responsibility • A = Accountability Kompeten (Learning To Do) Pilar-Pilar Pengembangan Nasional SDM Indonesia(2006 – 2020) Kebijakan APBN/APBD 62 TahunMerdeka, masihdisini A - K A – S – K A-S-K-E-R-A Produktivitas A B Akademik. SIAP TAHU Profesi Berkelanjutan PROFESIONAL SDM Seutuhnya. PRODUKTIF Profesi. KOMPETEN Non Standar Standar Komunitas PILAR I. PILAR II PILAR III PILAR IV SIS - DIK SIS - LAT SIS - LDP SIS - PROD Naskah Akademik UU No.13 Thn 2003

  9. Ilustrasi POTRET KUALITAS SDM INDONESIA • DAYA SAING RELATIF MASIH RENDAH • Peringkat HDI Indonesia No. 112 dari 175 negara • Struktur Tenaga Kerja per 1000 orang • Tenaga Kerja Asing di Indonesia 43 ribu orang, 90 % sebagai Tenaga Kerja Profesional dan pimpinan • Tenaga Kerja Indonesia di ASEAN 2,5 juta orang, 73 % sebagai Tenaga Kerja Domestik dan Perkebunan

  10. BRI UNIT BPR PERBANKAN UNIT RETAIL BANK KSP BADAN HUKUM KOPERASI KJKS LKM KOPDIT BMT NON BANK KUBE TIDAK BERBADAN HUKUM LUEP UED UPPKS JENIS - JENIS LKM

  11. Izin Usaha SP Jenis BH Usaha Izin • Perbankan • Maskapai • Perdagangan PT B I Dep Hub Dep Dag • Perbankan • Maskapai • Perdagangan • Simpan Pinjam Koperasi B I Dep Hub Dep Dag Menegkop

  12. Proses Izin Usaha Lembaga Keuangan • Perizinan Kelembagaannya / Badan Usaha • Perizinan usahanya - Izin Prinsip, berupa : persiapan kantor, SDM, modal usaha, sistem dan prosedur, formulir-formulir pelayanan. - Izin Operasional, berupa : diizinkan untuk memulai usaha.

  13. Akibatnya • Start tidak sama • Berkembangnya sangat variatif • Menyulitkan pembinaan • Menyulitkan pengawasan • Menyulitkan dalam penerapan sanksi • (Untuk itu yang belum memenuhi persyaratan ijin usaha agar segera melengkapi, karena sudah terlanjur operasional)

  14. Mengukur LKM USAHA PENGELOLA LEMBAGA

  15. POSISI STANDART KOMPETENSI KSP BARU DI ATAS STANDART SKKNI - KJK DI BAWAH STANDART

  16. Karakteristik Lembaga Keuangan adalah : • Diatur • Diawasi • Diperiksa • Dinilai tingkat kesehatannya • Diberi sanksi atas penyimpangan

  17. Jenis Lembaga Keuangan • 1. Melaksanakan fungsi intermediasi : • Bank umum, BPR, KSP, KJKS, Kopdit • - Menghimpun dana • - Mengelola dana • - Menyalurkan dana • 2. Tidak melaksanakan fungsi intermediasi : • Perusahaan Pembiayaan, Ventura, Pegadaian

  18. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) terdiri dari : KSP/USP Koperasi, Koperasi Kredit (Kopdit) dan KJK Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yang memiliki sifat – sifat : • Menghimpun, Mengelola & Menyalurkan Dana dari, oleh dan untuk Anggotanya • Mengelola Dana Likwid (mudah hilang dan diselewengkan) • Mengelola Dana Penuh Resiko. • Mengiliminir Asimetris information. • Menjaga Kepercayaan KARAKTERISTIK LEMBAGA INTERMEDIASI Dengan tingkat kesulitan tersebut maka KJK tidak dapat dikelola oleh sembarangan orang, melainkan harus dikelola oleh SDM yg kompeten dibidangnya. Untuk itu telah disusun dan sudah terbit Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.133/MEN/III/2007 tentang SKKNI Bidang Koperasi Jasa Keuangan. Konsekwensi dari terbitnya SKKNI-KJK tersebut, maka seluruh SDM Pengelola KJK harus meningkatkan kualitasnya, sehingga menjadi SDM yang kompeten dibidang pengelolaan usaha simpan pinjam.

  19. STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA(SKKNI) Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP.Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sislatkernas ) Kompetensi harus dibuktikan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi  BNSP MAKSUD SKKNI - KJK Standar Kompetensi Kerja sebagai alat pengendali peningkatan kualitas kompetensi dan acuan pengembangan SDM Pengelola KJK pada bidang simpan pinjam.

  20. SEKILAS RIWAYAT SKKNI - KJK • Sektor, Sub Sektor, Bidang & Sub Bidang • Peta KKNI – Paket SKKNI – Profesi/ • Pekerjaan / Jabatan • Usulan Rencana Penyusunan RSKKNI-KJK PERENCANAAN 1 PERSIAPAN Stakeholders, Asosiasi profesi, Asosiasi Industri, Pakar, Lemdiklat, Dep. Teknis PENGGUNAAN 5 2 • Workshop • MoU 10 Institusi • Membentuk Pokjanas • Pengumpulan Data • Analisis Data • Metode Penyusunan RSKKNI-KJK • Menyusun PDBK, KURSIL & MODUL • Standar LDP di Bidang KJK • Sertifikasi Kompetensi SDM oleh LSP-KJK • Rekruitmen / karier SDM • Regulasi oleh Menegkop & UK( PERMEN 19 3 4 PELAKSANAAN PENETAPAN • Penyusunan Draft RSKKNI -KJK • Validasi – Perbaikan • Pra Konvensi • Konvensi – Penyempurnaan – Pembakuan • Persiapan Penetapan SKKNI - KJK • Pengusulan Penetapan SKKNI - KJK • Penetapan SKKNI – KJK oleh Menakertrans

  21. Landasan SKKNI - KJK : • Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 44 • Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2008 • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 20 Tahun 2008 • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21 Tahun 2008 • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.2 Tahun 2007 • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.3 Tahun 2007 • Undang-Undang No.13 Tahun 2003 • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.133 / MEN / III / 2007 Tanggal 14 Maret 2007 tentang Penetapan SKKNI Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan.

  22. DAFTAR UNIT KOMPETENSI KOPERASI JASA KEUANGAN

  23. Sektor Otomotif Sub Sektor Sepeda Motor • Sektor Otomotif Sub Sektor Kendaraan Ringan • Sektor Logam Mesin • Sektor Maritim Sub Sektor Perkapalan bidang Juru Masak • Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Operator Komputer • Sektor Teknologi Informasi Sub Sektor Program Komputer • Sektor Pariwisata Sub Sektor SPA • Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran • Sektor Pariwisata Sub Sektor Biro Perjalanan Wisata • Sektor Garmen • Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Sayuran • Sektor Pertanian Sub Sektor Tanaman Buah • Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Rumput Laut • Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Hias • Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Ikan Air Payau • Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Perikanan Laut • Sektor Perikanan Sub Sektor Perikanan Laut • Sektor Kecantikan Sub Sektor Tata Rias Rambut • Sektor Perikanan Sub Sektor Nautika Perikanan Laut • Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bank Perkreditan Rakyat • Sektor Jasa Tata Laksana Rumah Tangga • Sektor Laboratori • Sektor Security • Sektor Keuangan Sub Sektor Manajemen Resiko Perbankan • Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Komputer Technical Support • Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Sub Sektor Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi • Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang Wealth Management • Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Jasa Industri Pelapisan Bidang Coating Sub Bidang Protektif • Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen Bidang Jasa Konsultan Bisnis Sub Bidang Konsultan Spesialis Disain Kemasan • Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan • 162. SKKNI YANG SUDAH DITETAPKAN DENGAN KEPMENAKERTRANS

  24. TUJUAN, SASARAN DAN TARGET TUJUAN SASARAN Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) bagi Pengelola KJK berbasis kompetensi Terlaksananya sertifikasi Pengelola KJK di Indonesia secara bertahap. • Mewujudkan KJK Koperasi yang kompeten dan • terpercaya melalui penerapan SKKNI - KJK. • Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan • usaha simpan pinjam oleh Koperasi Jasa Keuangan. • Meningkatkan SDM Pengelola KJK yang kompeten dan profesional, sehingga mempunyai kemampuan daya saing baik di Tingkat Regional, Nasional maupun di Luar Negeri. • Membangun model pengembangan SDM Pengelola KJK • yang systemic dan universal. TARGET • Terwujudnya 6.103 KSP/USP Koperasi, jika termasuk cabang berjumlah 13.000 • Pengelola bersertifikasi Profesi • Dimulai dari manager / ka. Cabang • Disusul Jabatan-jabatan yang lain

  25. PENERAPAN SKKNI-KJK Bagi Lembaga Diklat Profesi (LDP Bidang KJK) • Menyusun Program Diklat Berbasis Kompetensi (PDBK) • Memberi informasi TNA & RPL • Menjadi acuan dalam penyelenggaraan diklat profesi • Menyusun unit cost PDBK • Menyusun kebutuhan sarana & prasarana diklat • Strategi pengembangan LDP & Pengelolanya Bagi Pemerintah • Regulasi & Kebijakan kompetensi • Menyusun Anggaran Biaya Diklat • MRA (G to G) Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP Bidang KJK) • Menjadi guide line • Menyusun skema sertifikasi • Memberikan pengakuan kompetensi bagi SDM KJK • Promosi produk LSP KJK kepada masyarakat profesi • Pengembangan LSP-KJK, asesor & SDM LSP-KJK • Pengembangan SKKNI – KJK • Melaksanakan Uji Kompetensi • Menerbitkan Sertifikat Kompetensi • Melakukan Surveilance Bagi Dunia Usaha • Memperlancar mobilisasi SDM • secara Nasional & Internasonal • Meningkatkan produktivitas • Koperasi Jasa Keuangan

  26. MANFAAT SKKNI – KJKbagi : KARYAWAN KJK • Meningkatkan karier/kualifikasi kompetensinya • Memilih kualifikasi tertentu sesuai bakat, minat & kemampuan • Memotivasi karyawan untuk berusaha memiliki sertifikat kompetensi. • Mempunyai bargaining dalam • penempatan jabatan dan jenjang karier • Dengan memiliki sertifikat kompetensi, maka secara formal kemampuan karyawan diakui oleh publik. • Mengetahui kekurangannya • Referensi dalam menyusun uraian jabatan pekerjaan /keahlian SDM. • Referensi dalam proses rekruitmen, penempatan dan pengembangan karier serta • promosi SDM Pengelola menduduki jabatan tertentu pada KJK. • Menentukan jenis diklat yang dibutuhkan. • Menetapkan SDM Pengelola yang akan ikut diklat berbasis kompetensi. • Referensi penilaian unjuk kerja. • Penetapan hak- hak SDM Pengelola KJK • secara lebih obyektif. • Dasar dalam perhitungan Tunjangan Jabatan

  27. MANFAAT SKKNI – KJKbagi : Perbankan Pemerintah • Bagi pemerintah penerapan standar • kompetensi dan sertifikasi SDM KJK akan • memberi manfaat dalam : • Merancang program peningkatan kualitas SDM pengelola KJK • Membantu seleksi bagi calon peserta program dana perkuatan/dana bergulir • Mensukseskan pelaksanan program dana bergulir • Membangun instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang sehat dan kuat • Memudahkan pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola KJK. • Bagi lembaga keuangan bank / non bank : • Memudahkan bank dalam menyeleksi • KSP/USP calon penerima kredit • 2. Dapat dipercaya untuk bekerjasama dalam • menyalurkan kredit dari bank

  28. PENGELOMPOKKAN UNIT KOMPETENSI Kelompok Kompetensi Khusus Kelompok Kompetensi Umum Kelompok ini mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada Koperasi Jasa Keuangan. Misal : melakukan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa keuangan, melakukan komunikasi, dstnya( 7 Unit Kompetensi). Pada Kelompok Kompetensi Khusus ini mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan dan kemampuan analisis mendalam dan terstruktur, Unit-unit ini sebagai pelengkap dan bersifat pilihan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik pada Koperasi Jasa Keuangan. Misal : Mengoperasikan komputer, melaksanakan pelayanan prima dan interpersonal, dstnya(8 Unit Kompetensi) Kelompok Kompetensi Inti Kelompok ini mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku & dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada KJK dan merupakan unit- unit yang wajib (compulsary) dari pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik. Misal : melakukan transaksi kas dan non kas, mengelola tabungan, melakukan survey lapangan, dstnya(37 Unit Kompetensi)

  29. SKKNI – KJK Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : KEP.133/MEN/III/2007 Tgl. 14 Maret 2007

  30. KerangkaKualifikasiKompetensiNasional

  31. KUALIFIKASI KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA – KSP/USP, KOPDIT & KJK SYARIAH KETERANGAN : 1. SERTIF : Sertifikat 2. KU : Kompetensi Umum 3. KI : Kompetensi Inti 4. KH : Kompetensi Khusus

  32. KarakteristikKKNI- dalamsatu level Science Knowledge Know-how Skill Lebih Scientific Lebih Skillful

  33. KarakteristikKKNIpadajenjangKKNI Lebih Skillful Lebih Scientific LEVEL KKNI

  34. Pekerjaan : Kasir Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat II J 65 90 0 1 1 1 II 01

  35. Pekerjaan : Juru Buku Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat III J 65 90 0 1 1 2 III 01

  36. Pekerjaan : Juru Tagih Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat III J 65 90 0 1 1 3 III 01

  37. Pekerjaan : Juru Survey Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat III J 65 90 0 1 1 4 III 01

  38. Pekerjaan : Costumer Services Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat III J 65 90 0 1 1 5 III 01

  39. Pekerjaan : Analis Pinjaman/Pembiayaan Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat IV J 65 90 0 1 1 6 IV 01

  40. Pekerjaan : Petugas Pengendalian Intern Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat IV J 65 90 0 1 1 7 IV 01

  41. Pekerjaan : Kabag Dana Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat V J 65 90 0 1 1 8 V 01

  42. Pekerjaan : Kabag Pinjaman/Pembiayaan Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat V J 65 90 0 1 1 9 V 01

  43. Pekerjaan : Kabag Akuntansi Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat V J 65 90 0 1 1 10 V 01

  44. Pekerjaan : Kepala Cabang/Manager Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat VI J 65 90 0 1 1 11 VI 01

  45. Pekerjaan : General Manager Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat VII J 65 90 0 1 1 12 VII 01

  46. Pekerjaan : Konsultan Perkoperasian Kode Pekerjaan : Level : Sertifikat VIII J 65 90 0 1 1 13 VIII 01

  47. Jenis Diklat Berbasis Kompetensi Sebagai konsekuensi dari penerapan SKKNI-KJK, maka jenis-jenis diklat untuk pengelola KJK adalah fokus ke masing-masing jabatan, yakni : • Diklat Kasir • Diklat Juru Buku • Diklat Juru Survey • Diklat Juru Tagih • Diklat Customer Services • Diklat Petugas Pengendalian Intern • Diklat Analis Pinjaman / Pembiayaan • Diklat Kabag Dana • Diklat Kabag Pinjaman / Pembiayaan • Diklat Kabag Akuntansi • Diklat Manager / Kepala Cabang • Diklat General Manager • Diklat Konsultan Perkoperasian / KJK

  48. Diklat Sertifikasi dan Uji Kompetensi Kasir / Teller Tujuan : Meningkatkan Kompetensi Kasir / Teller Sasaran : Kasir / Teller Calon Kasir / Teller Waktu : a. 2 hari + 1 hari praktek + 1 hari uji kompetensi : b. 1 hari + 1 hari praktek + 1 hari uji kompetensi Biaya : a. Diklat LDP – KJK. : b. Uji Kompetensi LSP – KJK. - Paket - Per UK Materi : 6 (enam) unit kompetensi

  49. Diklat Sertifikasi dan Uji Kompetensi Juru Tagih Tujuan : Meningkatkan Kompetensi Juru Tagih Sasaran : Juru Tagih Calon Juru Tagih Waktu : a. 3 hari + 1 hari praktek + 1 hari uji kompetensi : b. 2 hari + 1 hari praktek + 1 hari uji kompetensi Biaya : a. Diklat LDP – KJK. : b. Uji Kompetensi LSP – KJK. - Paket - Per UK Materi : 6 (enam) unit kompetensi

More Related