120 likes | 342 Views
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG HAK TANAH & PENDAFTARAN TANAH. DASAR HUKUM. 1. UU no 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. PP no. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 3. PP no. 37 Tahun 1998 Tentang PPAT 4. PerKaBPN no 1Tahun 2006
E N D
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG HAK TANAH & PENDAFTARAN TANAH
DASAR HUKUM 1. UU no 25 tahun 2009 TentangPelayananPublik 2. PP no. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah 3. PP no. 37 Tahun 1998 Tentang PPAT 4. PerKaBPN no 1Tahun 2006 Tentang Ketentua pelaksanaan PP no 37 Tahun 1998 5.PerKaBPN RI no 1 Tahun 2010 TentangStandarPelayanandanPengaturanPertanahan
PENINGKATAN PELAYANAN - FRONT OFFICE: 1. Sarana & Sarana : -untukmenciptakankenyamanan 2. Mesinantrian : - Ketertibanantrianpenggunalayanan 3. Manager Loket : - Informasi,loketprioritas,pengelolaanpengaduan 4. Optimalisasi: - APM utkinformasipertanahan - Aplikasi info pemberkasan 5. PENATAAN BERKASPERMOHONAN YG TERTIB 6. PENATAAN SISTEM PENERBITAN SPS
PENINGKATAN PELAYANAN - BACK OFFICE: • Pembenahan dan Pemanfaatan IT • Efisiensi alur kerja dan penataan SDM yang berkompeten • Peningkatan SDM
PERSYARATAN MINIMALSESUAI : PerKaBPN RI no 1 Tahun 2010tentangStandartPelayanandanPengaturanPertanahan Akanmenyesuaikandengan PMNA/KaBPN no 3 Tahun 1997 danKetentuan lain yang berlaku