1 / 27

Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah. Pengertian. “Hak” adalah “claim” atau tuntutan, dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pd hakekatnya mengandung kekuasaan yg dijamin dan dilindungi oleh hukum.

wyman
Download Presentation

Hak Atas Tanah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hak Atas Tanah

  2. Pengertian • “Hak” adalah “claim” atau tuntutan, dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. • Kepentingan pd hakekatnya mengandung kekuasaan yg dijamin dan dilindungi oleh hukum. • Dengan perlindungan hukum tersebut maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain termasuk negara. • Hak untuk memiliki tanah atau dlm bahasa UUPA disebut “hak atas tanah”, pd hakekatnya mengandung kekuasaan atau kewenangan bagi pemegangnya, secara bersamaan dibebani kewajiban.

  3. Tanah adalah permukaan bumi (the surface of earth)  ps.4 ayat (1) UUPA • Jadi, Hak Atas Tanah (HAT) adalah hak atas permukaan bumi. • Selanjutnya, ps.4 ayat (2) menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tsb memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh, bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dgn batas UUPA dan per-UU lainnya.

  4. HAT secaraHistoris Hak Atas Tanah • Sebelum UUPA • Tanah-tanah Hak Barat • Tanah-tanah Hak Indonesia Setelah UUPA Yaitu HAT yang diatur di dalam UUPA

  5. HAT sebelum UUPA • Tanah-tanahHak Barat a. HakEigendom (HE) b. HakErfacht (HErf) c. HakOpstal (HO) • Tanah-tanahHak Indonesia a. Tanah-tanahdenganHakAdat b. Tanah-tanahdenganHakciptaanPemerintah HB

  6. HakEigendom (HE) Adalahhakuntukdenganleluasa: • menikmatikegunaansuatubenda, dan • untukberbuatbebasterhadapbenda yang bersangkutandengankekuasaan yang sepenuhnya • asaltidakbertentangandengan UU dan Per-UUanlainnya yang ditetapkanolehPenguasa yang berwenangdantidakmenggangguhak-hakpihak lain; semuanyaituterkecualipencabutanhakuntukkepentinganumum, dgnpemberiangantikerugian yang layakmenurutketentuan per-UUanygberlaku. (ps.570 BW)

  7. ….Eigendom (HE) HE dibagimenjadi 2 (dua), yaitu: • HE menurut ps.570 BW, (luasnya≤10 bau) • HE denganhak-hakpenguasa (luasnya>10 bau) yang disebutdengantanahpartikelir* (particulairelanderijn), Tuan tanahmempunyai: • Hakdankewajibanuntukmengangkatkepaladesa • Hakmemperkerjakanpddklaki-laki (rodi) untukseharidalamseminggudgnhanyadiberimakan • Hakuntukmemungutcukai (sebagiandaridarihasilpanen) • Hakatassewakebun, sewatanahdanpajakataspemeliharaanikan * Telahdihapusdengan UU No.1 tahun 1958 ttgPenghapusan Tanah-tanahPertikelir Ukuranbahu (bau, bouw) = 500 ubin = 7.031,25 meter persegi (≈ 0,7 ha)

  8. HakErfacht (HErf) • Hakkebendaan (zakelijkRecht) untukmendapatkankenikmatansepenuhnya (vollegenothebben) daribendatetaporang lain dengansyaratmembayarpacht-sejumlahuangtunaiatauhasilbumi-setiaptahunsebagaipengakuanterhadapmilikorang lain. Ps.720 BW

  9. HakOpstal (HO) • Hakkebendaanuntukmempunyaigedung-gedung, usahaatautanamandiatastanahorang lain.  Ps.711 BW • Bilaberakhir, dandiatastanahtersebutmasihadatanahdanbangunan, makaopstalermendapatpenggantiansesuaidengannilainyasedangkanerfpachtertidak.

  10. Tanah-tanahhak Indonesia Hak-hak atas tanah Adat Hak-hak atas tanah ciptaan Pemerintah Hindia Belanda Hak-hakatastanahciptaanPemerintahSwapraja • Grant Sultan • Grant Controleur • Grant Deli Maatschappij • Hakkonsesi Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht) Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun): Perseorangan dan komunal HakAgrarischEigendom (AE) LanderijenBezitrecht (LB) / timur asing

  11. HierarkiHakAtas Tanah di Indonesia • HakBangsa(Pasal 1); • HakMenguasaidari Negara (Pasal 2 ayat (1)); • HakUlayat(Pasal 2 ayat (4)); • Hak-hakperorangan* (Pasal 16); terdiridari : a. HakMilik, b. HakGuna Usaha, c. HakGunaBangunan, d. HakPakai, e. HakSewa, f. HakMembuka Tanah, g. HakMemungutHasilHutan, h. Hak lain yang ditetapkan UU dan yang bersifatsementarasesuaiPasal 53. * OrangdanBadanHukum

  12. HakBangsa (ps.1 UUPA) • Seluruhwilayah Indonesia adalahkesatuantanah-air dariseluruhrakyat Indonesia yang bersatusebagaibangsa Indonesia.  Ayat (1) • Seluruhbumi, air danruangangkasa, termasukkekayaanalam yang terkandungdidalamnyadalamwilayahRepublik Indonesia, sebagaikaruniaTuhan Yang MahaEsaadalahbumi, air danruangangkasabangsa Indonesia danmerupakankekayaannasional  ayat (2) • Hubunganantarabangsa Indonesia danbumi, air sertaruangangkasatermaksuddalamayat (2) pasaliniadalahhubungan yang bersifatabadi. ayat (3)

  13. HakMenguasaidari Negara(Ps.2 ayat (1)) • Atasdasarketentuandalampasal 33 ayat (3) Undang-undangDasardanhal-halsebagai yang dimaksuddalampasal 1, bumi, air danruangangkasa, termasukkekayaanalam yang terkandungdidalamnyaitupadatingkatantertinggidikuasaioleh Negara, sebagaiorganisasikekuasaanseluruhrakyat.

  14. HakUlayat (Ps.2 ayat (4)) • pelaksanaannyadapatdikuasakankepadadaerah-daerahSwatantradanmasyarakat-masyarakathukumadat, • sekedardiperlukandantidakbertentangandengankepentingannasional, menurutketentuan-ketentuanPeraturanPemerintah.

  15. 4. HakAtas Tanah berdasarkanSifatnya DITENTU-KAN KEMUDIAN TETAP SEMENTARA

  16. HakAtas Tanah bersifat “Tetap” • Hak Milik (ps. 20-27) • Hak Guna Usaha (ps.28-34) • Hak Guna Bangunan (ps.35-40) • Hak Pakai (ps.41-43)-maria S (sifatnya sementara) • Hak Sewa Bangunan (ps.44-45) • Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil (ps.46) • Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (ps.47) • Hak Guna Ruang Angkasa (ps.48) • Hak untuk Keagamaan dan Sosial (ps.49)

  17. HakAtas Tanah bersifat “Sementara” • Hak Gadai • Hak Bagi Hasil Tanah Pertanian • Hak Sewa Tanah Pertanian • Hak Menumpang • Hak Tanggungan Hak Atas Tanah bersifat “Ditentukan kemudian” • Hak Pengelolaan

  18. 5. HakAtas Tanah sebagaiLembaga • HakMilik • HakGuna Usaha • HakGunaBangunan • HakPakai • Hakpengelolaan

  19. A. HakMilik (ps.20-27 UUPA) • Sifat: hakturun-temurun, terkuatdanterpenuhygdapatdipunyaiorangatastanah. • Subjek: Hanya WNI yang dapatmempunyaiHakMilik –hanyabadan-badanhukum tertentu.* • Objek: tanahnegara, tanahulayatataupuntanah yang berupahakmilikadat. • Terjadinya: krnhukumadat, penetapanpemerintahdankarena UU *1.Bank-bank ygdidirikanolehnegara 2.Perkumpulan-perkumpulan organisasipertanian 3.Badan-badan keagamaanygditunjuk BPN (gereja HKBP, Gereja Roma Katolik, GerejaPantekostadanPerserikatanMuhammadiyah) 4.Badan-badan sosialygditunjuk BPN

  20. PeralihanHak: oleh/dari WNA, bolehmelalui • perwarisantanpawasiatdan • percampuranhartaperkawinandgnsyaratdalam 1 tahunharusdialihkan, jikatidakakanhapuskarenahukum • Pembebananhak lain: HGB, HP, HS, HT---- HGU tidakboleh, karenaharusdiatastanahnegara • Hapusnya: -musnah -pencabutanhak -penyerahansukarela -ditelantarkan -melanggarprinsipnasionalitas

  21. HakGuna Usaha (ps.28-34) • Sifat: hakuntukmengusahakantanahygdikuasailangsungolehnegara • Hanyadiatastanahnegara • Digunakanuntukpertanian, perikanandanpeternakan. • Jangkawaktuttt • Subjek: WNI danbadanhukum • Objek: tanahnegara (dengancatatan) • Cara terjadinya: denganpermohonan=ketetapanPemerintah • Peralihan: dapatdenganperbuatandanperistiwahukum • Jangkawaktu: 25 th, untukperusahaan 35 thdptdiperpanjang 25 th.

  22. Pembebanan: haktanggungan • Hapusnya: -jangkawaktuberakhir -berhentisebelumjangkawaktu -dilepaskansebelumjangkawaktu -dicabutuntukkepentinganumum -ditelantarkan -tanahnyamusnah -subjeknyatidaklagimemenuhisyarat HGU

  23. HGB (ps.35-40) • Sifat: hakuntukmendirikandanbangunan-bangunanatastanah yang bukanmiliknyasendiridgn jk.wkt paling lama 30 tahun. • Subjek: WNI danbadanhukum Indonesia • Objek: tanahnegara, tanahhakpengelolaandantanahhakmilik. • Jangkawaktu: 30 tahundandapatdiperpanjang 20 tahun. • Pembebanan: HakTanggungan

  24. Cara terjadinya: (1) penetapanpemerintah (2) perjanjianotentikkarenapenetapanpemerintahdanantarapemiliktanahdgnpihakygakanmemperoleh HGB. • Peralihannya: perbuatandanperistiwahukum • Hapusnya: -tanahnyamusnah -jk.wktuberakhir -dilepaskansukarela -kepentinganumum -diterlantarkan

  25. HakPakai (ps. 41-43) • Sifat: hakuntukmenggunakanataumemunguthasildaritanahorang lain, yaitumilikorang lain atautanahnegara, ygbukanperjanjiansewa-menyewadan pula pengolahantanah. • Subjek: WNI, WNA, badanhukum (didirikandi Indonesia dan yang mempunyaiperwakilandiindonesia), perwakilannegaraasingdanorganisasiinternasional.

  26. Objek: Tanah negara, tanahhakpengelolaandanHakmilik. • Jangkawaktu: ada yang ditentukan (maks.25 thdandiperpanjang 20 th) dantidak—tanahnyadipergunakanuntukkeperluantertentu • Cara terjadinya: (1)pemberianhakdiatastanahnegaradanpemberianatasusulpemeganghakpengelolaan (2) pendirian/pembebananhakbarudiatas HM. • Hapusnya: idem

  27. HakPengelolaan • Sifat: pengertian HP, secaraeksplisittidakadadi UUPA tapiadadidalampenjelasan. Hakinimengacukpdhakmenguasainegarauntukmemberikanhakpenglolaan Ps.1 PP No.40 Tahun 1996 HP adalah ‘hakmenguasaidarinegaraygkewenangandanpelaksanaannyasebagiandilimpahkanpadapemeganghaknya’. • Subjek: orangataubadanpenguasa (departemen, jawatanatau Daerah swatantra) untukdipergunakanbagipelaksanaantugasnyamasing-masing. • Objek: tanahnegara • Cara terjadinya: denganpermohonan. PeraturankaBPN No 9 th 99 ttgcarapemberiandanpembatalan HAT negaradanHakPengelolaan.

More Related