Hak Atas Pelayanan Publik

1. Hak Atas Pelayanan Publik ALGHIFFARI AQSA, SH LBH JAKARTA

2. Pengertian • Apakah itu Pelayanan Publik Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 209 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Apa saja bentuk pelayanan publik • Menurut Pasal 5 ayat (2) ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. • Pengadaan barang dan jasa yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD atau kekayaan negara yang dipisahkan atau bukan dari kekayaan negara namun ketersediaannya menjadi misi negara dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sekurang kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. pengawasan internal; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pelayanan konsultasi.

5. Asas-Asas Pelayanan Publik • kepentingan umum; • kepastian hukum; • kesamaan hak; • keseimbangan hak dan kewajiban; • keprofesionalan; • partisipatif; • persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; • keterbukaan; • akuntabilitas; • fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; • ketepatan waktu; dan • kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

6. Landasan Hukum • Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. • Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. • Banyak UU lain dimana terdapat kewajiban negara untuk melayani warga negaranya.

7. Kenapa Pelayanan Publik Penting? • Pelayanan publik memperkuat demokrasi • Menegakkan Hak Asasi Manusia, baik Hak Sipil Politik maupun Hak Ekonomi Sosial Budaya. Hampir seluruh hak asasi tergantung dengan pelayanan publik.

8. Tanpa adanya pelayanan publik yang baik Hak Asasi Sulit Dipenuhi • Pelayanan publik = pintu untuk mendapatkan hak. • Ekonomi, Sosial dan Budaya: hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, jaminan sosial, dll. • Sipil dan Politik: hak untuk mendapatkan identitas, hak berpolitik, hak ikut serta dalam pemerintahan, dll.

9. Permasalahan Pelayanan Publik • Tidak dilayani • Diskriminatif • Dipimpong/berbelit-belit/Dipersulit. • Diperlama. • Diperas • Mahal • Arogansi pelayan publik

10. Perilaku Pelayan Publik BerdasarkanPasal 34 UU No. 25 tahun 2009 pelaksanadalammenyelenggarakanpelayananpublikharusberperilakusebagaiberikut: • Adildantidakdiskriminatif; • Cermat; • Santundanramah; • Tegas, andal, dantidakmemberikanputusan yang berlarut-larut; • Profesional; • Tidakmempersulit; • Patuhpadaperintahatasan yang sahdanwajar;

11. h. menjunjungtingginilai-nilaiakuntabilitasdanintegritasinstitusipenyelenggara; i. tidakmembocorkaninformasiataudokumen yang wajibdirahasiakansesuaidenganperaturanperundang-undangan; j. terbukadanmengambillangkah yang tepatuntukmenghindaribenturankepentingan; k. tidakmenyalahgunakansaranadanprasaranasertafasilitaspelayananpublik;

12. l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; n. sesuai dengan kepantasan; dan o. tidak menyimpang dari prosedur.

13. Maladministrasi • Maladministrasiadalahperilakuatauperbuatanmelawanhukum, melampauiwewenang, menggunakanwewenanguntuktujuan lain dari yang menjaditujuanwewenangtersebut, termasukkelalaianataupengabaiankewajibanhukumdalampenyelenggaraanpelayananpublik yang dilakukanolehPenyelenggara Negara danpemerintahan yang menimbulkankerugianmateriildan/atauimmateriilbagimasyarakatdanorangperseorangan.

14. ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK Siapa saja pihak yang strategis untuk advokasi: • Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara • Pimpinan-Pimpinan Lembaga, Gubernur, Walikota, Bupati dikarenakan mereka sebagai Pembina dan Penanggungjawab Pelayanan Publik (Pasal 6 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009) • DPRD Provinsi, menerima laporan dari Gubernur. • DPRD Kabupaten/Kota. • Ombudsman

15. Advokasi Pelayanan Publik MekanismeKomplain: • Internal  terhadappelaksana  pengawas internal • Eksternal Ombudsman • Pengadilan: gugatperdata, TUN ataulaporpidana.

16. Pengaduan Terhadap Pelaksana KepadaAtasanPelaksana Lengkap PemeriksaanSubstantif Putusan (Paling lambat 60hari) PelaksanaanPelayanan Putusandisampaikankepengadu (Paling lambat 14 hari) GantiRugi SanksiBagiPelaksana

17. Pengadilan • Gugatan Tata Usaha Negara  apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara (Pasal 51 UU No. 25 Tahun 2009). • Gugatan Perdata  Jika ada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 52 UU No. 25 Tahun 2009. • Lapor Kepolisian  jika ada tindak pidana (Pasal 53 UUNo. 25 Tahun 2009)

18. Ombudsman • Kata Ombudsman sendiri berasal dari Skandinavia, sering diartikan sebagai wakil sah dari seseorang. Lembaga semacam ini pernah dipraktekkan di Cina sekitar 2000 tahun lalu selama Dinasti Han dan di Korea pada era Dinasti Chosen. Menjembatani penyelesaianmasalah kerajaan dengan rakyatnya.

19. Kelembagaan mulai formal di Swedia (Justitie Ombudsman) pada tahun1809. Lembaga Parliamentary Ombudsman (Folketingets Ombudsman) yg lebih modern, menjadi state auxiliary body mulai didirikan di Denmark tahun 1955 dan kemudian di New Zealand pada tahun 1962. (Sumber: Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Pemerintahan yang Baik)

20. Ombudsman Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

21. Ombudsman Bertugas merespon keputusan atau tindakan pejabat public yang • ganjil (inappropriate). • Menyimpang (deviate) • Sewenang-wenang (arbitrary) • Melanggar ketentuan (Irregular/illegitimate) • Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) • Keterlambatan yang tidak perlu (undue delay) • Pelanggaran kepatutan (equity)

22. Prosedur Laporan ke Ombudsman • Lihat alur penanganan laporan maladmnistrasi di Ombusman!!

23. SANKSI • TeguranTertulis • SanksiPembebasandariJabatan • Penurunangajisebesarsatu kali kenaikangajiberkalauntuk paling lama 1 (satu) tahun. • Penurunanpangkatpadapangkat yang setingkatlebihrendahuntuk paling lama 1 (satu) tahun. • Pemberhentiandenganhormattidakataspermintaansendiri • Pemberhentiantidakdenganhormat. • Pembekuanmisidan/atauizin yang diterbitkanolehinstansipemerintah. • Pencabutanizin yang diterbitkanolehinstansipemerintah. • Denda (yang menentukanpengadilan)

24. ADA PERTANYAAN?? SUDAH SIAP UNTUK MENGADVOKASI KASUS PELAYANAN PUBLIK???