INFORMASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2010

1. INFORMASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2010 Disajikan pada : Acara Sosialisasi Penggunaan Dana BOS bagi SD-SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Oleh : INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO 14 Juni 2010

2. A. LATAR BELAKANG • UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar; • Pasal 34 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya (Gratis); • Pasal 34 ayat (3) Wajib Belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

3. PENGERTIAN BOS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar

4. TUJUAN UMUM : Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu • KHUSUS : • Menggratiskan seluruh siswa SD dan SMP Negeri dari biaya Operasi Sekolah kecuali RSBI/SBI; • Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah Negeri/Swasta; • Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

5. UKURAN KEBERHASILAN PROGRAM BOS APK SD/MI mencapai 113,71 % APK SMP/MTs mencapai 91,04 % Wajib Belajar 9 tahun tuntas sesuai dengan waktu yang ditargetkan PROGRAM BOS • Mempertahankan APK; • Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar; • Menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di Pendidikan Dasar

6. A. JENIS BIAYA PENDIDIKAN • Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis yaitu : • Biaya satuan pendidikan • Biaya penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan • Biaya pribadi peserta didik

7. B. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tanggung jawab pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 48 tahun 2008 yang intinya sebagai berikut : Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan Sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional, pendanaan tambahan dapat juga diperoleh dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/ atau sumber lain yang sah Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya non operasional sekolah

8. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi : • Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap • Biaya operasi • Biaya personalia • Biaya non Personalia • Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membayar pendidikannya. • Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi

9. Biaya penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten / kota atau penyelenggara/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat • Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

10. C. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan / atau Wali Peserta Didik Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas : Biaya pribadi peserta didik Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional

11. Organisasi Pelaksanaan Tingkat Sekolah Penanggungjawab Kepala Sekolah 2.Anggota Bendahara Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar kepala sekolah Untuk SMPT / TKB Mandiri penanggung jawab pengelolaan dana BOS tetap kepala sekolah induk

12. D. Tugas dan Tanggung Jawab sekolah Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada Khusus sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta harus mengidentifikasi siswa miskin dan memebebaskan dari segala iuran Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan Mengumumkan daftar kompeten yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola dan rencana penggunaan dana BOS Membuat laporan bulanan dan barang – barang yang dibeli dan ditandatangani oleh Kepala sekolah, bendahara dan ketua Komite Sekolah Mengumumkan laoparan bulanan dan barang-barang yang dibeli di papan pengumuman Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS kab / kota Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis ( Format BOS – 14 ) Tim Manajemen BOS Tingkat sekolah ditetapkan SK dari Kepala Sekolah

13. MEKANISME PELAKSANAAN BOS Mekanisme alokasi Penyaluran dan pengambilan dana BOS

14. Alokasi dana BOS dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda yaitu :1. alokasi BOS untuk periode Januari – Juni 2010 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2009 / 2010 2. Alokasi BOS Juli – Desember 2010 didasarkan pada jumlah siswa tahun pelajaran 2010 / 2011

15. B. Waktu Penyaluran dana Dilakukan Setiap 3 Bulanan : Periode : Januari – Maret April – Juni Juli – September Oktober – Desember Dilakukan di bulan pertama setiap triwulan kecuali periode Januari – Maret paling lambat bulan Februari

16. Khusus penyaluran dana periode Juli – September, apabila data jumlah sesuai tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, didaftarkan data periode April – Juni selanjutnya periode Oktober – Desember disesuaikan dengan periode Juli – September

17. Jika sekolah menerima lebih besar dari jumlah yang seharusnya, sekolah harus mengembalikan kelebihan dana ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi dengan 2 cara : a. Setiap periode penyaluran selesai b. Setelah penyaluran periode ke - empat selesai

18. Jika terdapat siswa pindah / mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di Triwulan berjalan dana BOS menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa sekolah yang ditinggalkan / menerima diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya

19. Pengambilan Dana Dilakukan oleh kepala sekolah atau dengan membuat rencana pengambilan dana dari atau bendahara BOS dilakukan komite ( Form BOS 12 ) Dikeluarkan sewaktu – waktu sesuai kebutuhan dengan menyertakan saldo minimum bukan termasuk potongan Dana BOS tidak harus dihabiskan dalam satu periode disesuaikan dengan kebutuhan sekolah yang tertuang dalam RKAS Sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran / anggaran menjadi milik sekolah harus digunakan untuk kepentingan sekolah

20. Penggunaan Dana BOS • Dana BOS harus didaftar sbg salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS; • Penggunaannya atas kesepakatan dan keputusan bersama Tim Manajemen Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah; • Hasil kesepakatan dituangkan scr tertulis dlm Berita Acara Rapat dilampiri tandatangan seluruh peserta rapat yang hadir; • Sebag utk membeli/mengganti buku teks pelajaran yg rusak (Utk SD : buku mapel Pend. Agama, SBK . Utk SMP : buku mapel IPS & TIK)

21. Penggunaan Dana (1) • Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka PSB; • Pembelian buku referensi an pengayaan utk dikoleksi Perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK); • Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan;

22. Penggunaan Dana (2) • Membiayai kegiatan remidial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, OR, kesenian, KIR, Pramuka, PMR, UKS, perlengkapan ekstrakurikuler, dsb; • Membiayai ul. Harian, ul. Umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; • Membeli bahan-2 habis pakai; • Membayar langganan daya dan jasa;

23. Penggunaan Dana (3) • Membayar biaya perawatan sekolah; • Membayar Honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer ; • Pengembangan profesi guru ; • Memberi bantuan transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah ;

24. Penggunaan Dana (4) • Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS • Pembelian komputer desktop utk kegiatan belajar siswa, max 1 set utk SD dan 2 set utk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer (hard disk, flashdisk, DVD/VCD dan suku cadang komputer/printer)

25. Penggunaan Dana (5) 14. Bila seluruh komponen 1-13 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tsb dapat digunakan utk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebelair sekolah, dan peralatan utk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Dana BOS utk transportasi & uang lelah dlm rangka penyelenggaraan keg.sekolah selain kewajiban jam mengajar diperbolehkan yg besarannya sesuai dgn batas kewajaran yang ditetapkan Pemerintah

26. Khusus utk SMP Terbuka, Dana BOS digunakan utk : • Kegiatan Pembelajaran • Supervisi oleh Kasek atau wakasek max Rp.150.000,-/bl; • Tatap muka di sekolah induk oleh guru bina disesuaikan dg beban mengajar, max Rp.150.000,-/bl; • Pembimbingan di TKB oleh guru pamong max Rp.150.000,-/org/bl; • Petugas TU (1 orang) max Rp.100.000,-/bl; • Pengelola TKB Mandiri max Rp.150.000,-/bl

27. Khusus utk SMP Terbuka, Dana BOS digunakan utk : 2. Transportasi Guru Bina dan Guru Pamong dari SMP Induk ke TKB disesuaikan dg kondisi geografis dan sarana transportasi • Guru Bina ke TKB; • Guru Pamong ke Sekolah Induk; • Kasek/Wakasek dlm rangka supervisi ke TKB; • Pengelola TKB Mandiri ke sekolah induk dlm rangka koordinasi, konsultasi dan pelaporan Penanggungjawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS SMPT/TKB Mandiri : Kasek SMP Induk

28. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS (1) • Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; • Dipinjamkan kepada pihak lain; • Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas dan memerlukan biaya besar, mis: studi banding, studi tour, dsb; • Membiayai kegiatan/iuran rutin yang diselenggarakan oleh UPTD Kec, atau pihak lainnya (KKKS/MKKS, dsb), bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tsb; • Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru

29. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS (2) • Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah); • Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; • Membangun gedung/ruangan baru; • Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; • Menanamkan saham; • Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan;

30. LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS (3) • Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, mis: guru kontrak/guru bantu; • Keg.penunjang yang tidak ada kaitannya dgn ops sekolah, mis. Iuran PHBN/PHBI; • Membiayai keg. dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Diknas atau Kementrian Pendidikan Nasional

31. Perpajakan (1) Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk : • Pembelian ATK/bahan/penggandaan, dll pada kegiatan PSB; kesiswaaan; ul.harian; ul.umum; ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; pembelian bahan-2 habis pakai; pengembangan progesi guru; pembelian bahan2 utk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah; • Pengadaan buku teks pelajaran dan buku referensi utk dikoleksi di perpustakaan;

32. Perpajakan (2) • Pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka; • Membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan; • Membayar honor kepada enaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah HARUS memotong PPh psl.21

33. MONITORING • Monitoring Internal adalah : Monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten / Kota. • Bersifat : Supervisi klinis, yaitu melakukan monitioring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. 2. Monitoring Eksternal adalah : Monitoring yang dilakukan oleh Balitbang atau LembagaIndependenden Lainnya Yang Kompeten. Bersifat : Supervisi klinis, yaitu melakukan monitioring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. • Bersifat : Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program

34. KOMPONEN UTAMA MONITORING • Alokasi Dana Sekolah Penerima Bantuan • Penyaluran dan Penggunaan Dana • Pelayanan dan Penanganan Pengaduan • Administrasi Keuangan • Pelaporan

35. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dilakukan oleh : • Tim Manajemen BOS Pusat ; • Tim Manajemen BOS Provinsi ; • Tim Manajemen BOS Kota.

36. PELAPORAN • Hal – hal yang dilaporkan oleh Pelaksana Program adalah : • Hal yang bekaitan dengan statistik penerima bantuan. • Penyaluran. • Penyerapan dan Pemanfaatan Dana • Hasil Monitoring Evaluasi • Pengaduan Masalah

37. Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota dan/atau didokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas antara lain : • Nama – nama siswa miskin yang digratiskan. • Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana. • Lembar pencatatan pertanyaan / kritik / saran. • Lembar pencatatan pengaduan.

38. WAKTU PELAPORAN Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan setiap triwulanan, semesteran dan tahunan

39. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TINGKAT SEKOLAH

40. Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana.

41. RKAS atau RAPBS (Form BOS-K1) • Realisasi penggunaan dana per sumber dana (Form BOS K-2) • Pembukuan yang wajib dikerjakan : a. BKU (Form BOS K-3) b. Buku Pembantu Kas (Form BOS-K4) c. Buku Pembantu Bank (Form BOS-K5) d. Buku Pembantu Pajak (Form BOS K-6)

42. Bebarapa hal yang HARUS diperhatikan (1) • Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak BKU dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah

43. Bebarapa hal yang HARUS diperhatikan (2) • Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya; • Uang Tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 • Apabila Bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, BKU dan Buku Pembantunya serta bukti-2 pengeluaran TIDAK BOLEH dibawa dan HARUS disimpan dikantornya

44. Bukti Pengeluaran (1) • Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; • Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai • Uraian pembayaran dalam kuitansi HARUS JELAS DAN TERINCI sesuai dengan peruntukkannya;

45. Bukti Pengeluaran (2) • Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; • Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara; • Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

46. Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana BOS. Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sbb : • Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya; • Seluruh arsip data keuangan(laporan & dokumen pendukung), disimpan dan ditata dengan rapi dan disimpan ditempat yang aman dan mudah ditemukan setiap saat; • Format BOS K-2 • Format BOS K-3 • Format BOS K-4 • Format BOS K-5 • Format BOS K-6 Diserahkan ke tim manajemen BOS tk. Kota Beserta dokumen pendukung diarsipkan di sekolah

47. PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI • Pengawasan dan Pemeriksaan Yaitu : kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan denganpenyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

48. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PROGRAM BOS • Pengawasan Melekat Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing – masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. 2. Pengawasan Fungsional Internal Instansi Pengawas Fungsional yang melakukan pengawasan Program BOS secara internal adalah Inspektorat Jendral Kementrian Pendidikan Nasional serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. • Pengawasan Eksternal Instansi Pengawas Eksternal yang melakuakan pengawasan Program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ).

49. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap Program BOS. • Pengawasan Masyarakat Dalam rangka transparasi pelaksanaan Program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat.

50. SANKSI Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggarandapat diberikan dalam berbagai bentuk, mis : • Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku. ( pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja ). • Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi • Penerapan Proses Hukum. • Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya.