Kadin dan aktualisasi nilai – nilai pancasila

1. Kadin dan aktualisasi nilai – nilai pancasila H. Muhammad Alfan Suheiri, SE. Ak WKU Bid Organisasi & Keanggotaan

2. Sejarah Pancasila Dalam versi Soekarno yang dipidatokan dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945 yang dengan resmi mengusulkan kelima sila itu dinamakan sebagai Pancasila, dan karena itu tanggal 1 Juni inilah yang biasa dikenal sebagai tanggal kelahiran Pancasila. Urutan kelima sila Pancasila itu terdiri atas: (1) Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme/Prikemanusiaan, (3) Mufakat/Demokrasi, dan (4) Kesejahteraan Sosial, serta (5) Ketuhanan dan berkebudayaan

3. Rumusan Pancasila itu akhirnya disepakati menjadi dokumen resmi pada tanggal 22 Juni 1945, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan menjadi naskah Pembukaan UUD Proklamasi tahun 1945 • Dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 tersebut, kelima sila Pancasila itu dirumuskan terdiri atas, (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Pancasila

5. Falsafah Pancasila • Asshiddiqie (2011) Pancasila itu merupakan suatu ‘philosophische-grondslag’, fundamen falsafah, pemikiran sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang Kekal dan Abadi”. • Pancasila itu merupakan dasar Negara yang sudah bersifat final. Karena itu, dalam Pasal 37 UUD 1945 pasca reformasi, naskah Pembukaan UUD 1945 tempat dimana kelima sila Pancasila itu tercantum, sama sekali tidak dijadikan objek perubahan menurut tatacara yang diatur oleh Pasal 37 itu.

6. Pancasila dan 3 Cabang Kekuasaan Negara Pancasila dan UUD 1945 berisi haluan-haluan bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan negara (state policies) dalam garis besar dengan tingkat abstraksi perumusan nilai dan norma yang bersifat umum dan belum operasional. Fungsi ‘state policy making’ berupa Pancasila dan UUD 1945 itu dilakukan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan fungsi pengawalan atas pelaksanaannya dalam praktik dilakukan oleh lembaga peradilan (state policy adjudication) dalam rangka pengawasan melalui penegakan hukum (enforcement). Di antara kedua kutub fungsi ‘policy making’ dan ‘policy enforcing/controlling’ terdapat wilayah ‘policy executing’ yang merupakan wilayah tanggungjawab eksekutif kekuasaan pemerintahan negara.

7. TRIAS POLITIKA

8. Pancasila dan Paradigma Pembangunan

9. Fakta • Kemerosotan moral di setiap sendi kehidupan bernegara • Meningkatnya kasus korupsi baik di pemerintahan dan swasta • Berbagai konflik sosial yang terjadi merata di seluruh negeri • Meningkatnya kasus kejahatan dan kriminalitas di perkotaan dan pedesaan • Menurunnya rasa kepedulian dan toleransi beragama

10. Kadin

11. Tujuan Kadin A. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; B. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan Nasional

12. FUNGSI KADIN Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

13. Kadin dan Ekonomi Pancasila

15. Kadin & Entreprenuer Spirit • Kadin adalah wadah dari seluruh asosiasi pelaku ekonomi yang secara konstitusional diakui oleh undang-undang. • Kadin sebagai pusat berkumpulnya para pelaku bisnis • Kadin secara strategis dapat menjadi sentra informasi, kemitraan, pusat kajian, pengindentifikasian masalah, pemunculan gagasan, pengakomodasian usulan dan lobi untuk terbentuknya kebijakan-kebijakan ekonomi yang mumpuni dari pemerintah yang berkuasa. • Kadin juga merupakan suatu manifestasi jaringan pengusaha Indonesia yang luas yang mencapai sampai ke daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga segala persoalan ekonomi domestik per daerah pun dapat tersentuh oleh Kadin.

16. Prognosa UKM Indonesia Sumber: Kemenegkop/UKM RI, 2011 Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia terus meningkat setiap tahun

17. Entreprenuer = 2% populasi • Kemenegkop/UKM mencatat pada 2012 persentase pengusaha di Indonesia mencapai 1,56% dari jumlah penduduk atau 3,72 juta wirausaha baru. • Angka ini tumbuh cukup signifikan dibandingkan 2009 sebesar 0,24% • RI masih kalah dibandingkan dengan negara Asia lainnya Target 2% atau 4 juta pengusaha bisa dicapai pada 2014!!!

18. Membangun Wirausaha Pancasila • Nilai – nilai Pancasila perlu dipupuk bagi calon wirausaha baru untuk mengembangkan bisnis • Asas moralitas dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi bagi calon pengusaha • Aktualisasi nilai Pancasila diwujudkan dalam proses pengembangan bisnis • Mengimplementasikan falsafah Pancasila tidak hanya dalam diri tapi juga dalam perusahaan

19. Kesimpulan • Pancasila menjadi dasar negara dan falsafah hidup berbangsa • Nilai – nilai luhur Pancasila yang mulai terlupakan • Kadin sebagai motor pembangunan yang berasaskan Pancasila • Pembangunan ekonomi yang berlandaskan moralitas, tanggung jawab sosial, dan berkeadilan • Memupuk komitmen bersama dalam aktualisasi nilai Pancasila • Semangat kewirausahaan yang berlandaskan asas dan falsafah Pancasila

20. Terima Kasih Sekretariat Kadin Provinsi Kepulauan Riau Plasa Panbil lt. 3 Telp. 0778-371098 Fax: 0778-371093