1 / 32

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

KEBIJAKAN MUTU DAN STANDARDISASI PERTANIAN. Disampaikan oleh : Dr h. Theatty Gumbirawaty Rochmalia, MM Pada acara Pertemuan Koordinasi PT/SPT. DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN. KEMENTERIAN PERTANIAN. ERA GLOBALISASI.

merritt-ferrell
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN MUTU DAN STANDARDISASI PERTANIAN Disampaikan oleh : Drh. Theatty Gumbirawaty Rochmalia, MM Pada acara Pertemuan Koordinasi PT/SPT DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

  2. ERA GLOBALISASI • Globalisasi perdagangan berkembang karena: • Perkembangan teknologi komunikasi • Perkembangan teknologi transportasi • Komputerisasi • Perdagangan produk pertanian bergerak lebih cepat • Domestik • Internasional (ekspor-impor) Perdagangan produk pertanian • Globalisasi ekonomi • Bahan baku dari satu tempat • Diproses di daerah lain • Dikemas di daerah lain • Didistribusikan ke berbagai negara! • Perdagangan produk pertanian ke seluruh bagian dunia lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya

  3. PerjanjianWTOyang mengatur masalah-masalah yang berkaitan denganstandardanperlindungan kesehatandankeselamatan masyarakatdan lingkungan hidupdantanggungjawabsosial TARIF SPS TBT Perdagangan Internasional Wilayah NKRI MRA Instrumen kebijakan dalam perdagangan produk pangan Kedua instrumen ini berpotensi sebagai hambatan/barrier suatu negara bagi masuknya produk-produk impor

  4. VISI & TARGETKEMENTAN • VISI KEMTAN: • AGRO-INDUSTRI UNGGUL, BERBASIS LOKAL, BERKELANJUTAN • KEMANDIRIAN PANGAN • NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR • PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI SwasembadadanSwasembadaBerkelanjutan DiversifikasiPangan PeningkatanNilaiTambah, DayaSaing, Industrihilir, PemasarandanEkspor KesejahteraanPetani

  5. FOKUS KOMODITAS PROGRAM PPHP

  6. PROGRAM PeningkatanNilaiTambah, DayaSaing, MUTU DAN STANDARDISASI DENGAN ORIENTASI PASAR SEGAR SEGAR PASAR DOMESTIK NTDS PASAR SUBSTITUSI IMPOR SETENGAH JADI PASAR EKSPOR PRODUK OLAHAN PRIMER SS SNI REGULASI TEKNIS LPK (Lab, OKKP, Ls) SERTIFIKAT PENDAFTARAN TEST REPORT,SKK, SPPT SNI HARMONISASI KERJASAMA • Kerjasama • HarmonisasiNon Tarif

  7. SSN • KeamananPangan • Karantina MUTU • Non SPS (TBT) • SPS Lingkungan SISTEM STANDARDISASI PERTANIAN Sub SistemStandradisasi SNI Petani Pelaku Agribisnis Peningkatan mutu,Efisiensi, Produktivitas • LSSM • LS PRODUK • LS PERSONAL • LS INSPEKSI • LABORATURIUM UJI Sub SistemAkreditasidanSertifikasi Akreditasi Sertifikasi Koperasi Swasta BUMN MULTILATERAL (CAC,WTO,dst) DAYA SAING Sub SistemKerjasama dan armonisasi REGIONAL (ASEAN, APEC) • Harmonisasi • Equivalensi- Sistem- Otoritas kompeten Standardan Kesesuaian BILATERAL NASIONAL

  8. KONDISI INDONESIA Penolakan olehnegara tujuan ekspor: Australia; Amerika; Eropa; Asia Tenggara; Asia Timur Banjir produk impor: Australia; Amerika; Eropa; Asia Selatan; Asia Tenggara; Asia Timur PASAR INTERNASIONAL PASAR DOMESTIK Apel, anggur, jeruk, bawang putih, wortel, tomat, jagung, kedelai, beras, daging, dll mangga, manggis, paprika, unggas, rempah2, biji kakao, Lada, dll

  9. FUNGSI STANDAR Standar: - Standar Industri - Standar Nasional (SNI) - Standar Internasional INDUSTRI & LPK Mekanisme Pasar Sukarela Referensi Pasar Persyaratan Pasar Regulasi Teknis Wajib REGULATOR/PEMERINTAH

  10. RantaiPasokProdukPertanian Manufaktur Budidaya Pertanian Pengolahan Distribusi Pemasaran Aman? Sehat? Mutu? Persyaratan Pasar? Mutu dan Keamanan Produk • Pemasok produk • Produsen • Importir • Pengguna Produk • Produsen • Konsumen Kesehatan masyarakat Fasilitasi perdagangan Standar

  11. STANDARDISASI NASIONAL Standardisasi Internasional Norma Standardisasi Proses Standardisasi SNI Sistem Standardisasi Nasional Sistem Perdagangan Sistem Kelembagaan Sumber Daya Legislasi Kerja Sama Regional

  12. PRINSIP PENGEMBANGAN SNI Openess Transparency Development dimension Consensus and impartiality Coherence Effectiveness and relevance Terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam proses perumusan standar melalui jalur PT atau Mastan Prosesnya dapat diikuti secara transparan melalui media IT Memberikan kesempatan kepada ukm dan daerah untuk berpartisipasi dalam perumusan SNI Pelaksanaannya melalui konsensus nasional dan tidak memihak SNI dibuat dgn memperhati-kan keberadaan standar internasional, sebaiknya harmonis dengan standar internasional Standar dibuat sesuaikebutuhan pasar, hasilnya harus efektif dipakai untuk fasilitasi perdagangan Adopted from the Decision of the WTO-TBT Second triennial review

  13. PENTINGNYA STANDAR - Transfer Teknologi; - Hubungan antar Pelaku Ekonomi; - Akses Pasar terhadap Produk - Barang & Jasa; - Optimimalisasi Infrastruktur; - Peningkatan Kualitas/Mutu, Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan; - Diseminasi sistem manajemen dan proses bisnis yang baik; serta - Penilaian dan Pembuktian Kesesuaian.

  14. STANDARNASIONAL INDONESIA (SNI) Adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Dirumuskan oleh Panitia Teknis Ditetapkan oleh BSN

  15. STANDAR ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA PENERAPAN STANDARD TERGANTUNG KETERLIBATAN PARA PIHAK (STAKEHOLDER) UKM PEMERINTAH INDUSTRI RISET UNIVERSITAS STANDARDISASI PERNIAGAAN PERDAGANGAN KONSUMEN AHLI PENGUSAHA 15

  16. APA KEUNTUNGAN SNI? 1. Produsenpahamkepastianbatasygditerimapasar 2. Penggunamemperolehkepastiankualitasdankeamananproduk 3. Publikdilindungisegikeamanan, kesehatandanlingkungan

  17. PENGERTIAN SNI • SNI adalah dokumen yang disusun secara konsensus oleh panitia teknis (PT) atau SPT, ditetapkan oleh BSN, berisikan persyaratan teknis, aturan, pedoman, atau sifat utk suatu produk atau proses dan metoda produksi dari suatu objek pengukuran/penilaian, utk dipakai umum, • untuk digunakan berulang-ulang, bukannya sekali pakai dibuang, • PT/SPT beranggotakan keempat unsur stakeholder (regulator, industri, konsumen dan pakar) • Dikaji ulang setiap periode tertentu agar dapat dipertanggung-jawabkan

  18. PANITIA TEKNIS • PT 65-03 : Pertanian • PT 67-03 : PeternakandanProdukPeternakan • PT 65-04 : SaranadanPrasaranaPertanian

  19. SUBPANITIA TEKNIS PETERNAKAN DAN PRODUK PETERNAKAN • SPT Bibit Ternak 67-03-S1 • SPT Pakan Ternak 67-03-S2 • SPT Metode Uji Peternakan 67-03-S3 SUBPANITIA TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN • SPT Sarana dan Prasarana Peternakan 65-04-S1 • SPT Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan 65-04-S2 • SPT Sarana dan Prasarana Hortikultura 65-04-S3

  20. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SNI SNI sebagai satu-satunya standar yang diberlakukan secara nasional. SNI disusun berdasarkan konsensus dengan melibatkan semua stakeholder melalui kelembagaan yang sesuai Tatacara perumusan dan unsur penunjang lainnya diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang mengacu pada ketentuan internasional dalam perumusan standar SNI harus diupayakan harmonis (selaras) dengan standar internasional Meningkatkan partisipasi aktif unsur nasional dalam pengembangan standar internasional untuk memperkuat posisi SNI

  21. PENERAPAN STANDAR • WAJIB • Berkaitan dengan kepentingan keamanan • Keselamatan • Kesehatan konsumen • Kelestarian lingkungan hidup Pembinan dan Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Teknis terkait • SUKARELA • Tidak berkaitan seperti tersebut diatas

  22. PENERAPAN SNI SUKARELA • Dasar penerapan : kesadaran sendiri, keinginan bisnis • Tidak ada kewajiban ke WTO • SNI diharmonisasikan dengan standar internasional  acuan SNI yang harmonis dgn standar internasional akan meningkatkan daya saing di pasar internasional • Kalau dilakukan dengan komitmen tinggi dapat efektif melindungi konsumen domestik

  23. PRINSIP PENERAPAN WAJIB SNI/REGULASI • ADA LEGITIMATE OBJECTIVE • TRANSPARANT / DRAFT DINOTIFIKASIKAN KE WTO • PENERAPAN TIDAK DISKRIMINASI • MENDORONG SALING PENGAKUAN HASIL PENILAIAN KESESUAIAN

  24. Pemberlakuanwajib SNI sesuai PSN 301 • PSN 301-2003 :panduanbagipenyusunanregulasiteknis yang berkaitandenganpemberlakuan SNI secarawajib. • Penetapanregulasiteknisharusmemenuhikaidah: • tujuandimengertisemuapihak • tidakdiskriminatif, tidakberdampaknegatifthdiklimusahaygkompetitifdanpersainganygsehat • ketentuanygdipersyaratkandptdipenuhidlmkurunwktygwajar • memberitenggangwktygckpsblmdiberlakukanefektif • saranadanprasaranaterpenuhi, adanyapengawasanpasar • ditetapkanolehpihakygberwenang • memenuhiperjanjianinternasionalygtlhdiratifikasiterutamaterkait TBT dan SPS

  25. SNIygakandiberlakukanscrwajibperludievaluasi : • perlutidaknya SNI tsbdirevisi • potensitimbulnyahambatanbagikegiatanusaha • ketidakselarasandenganstandarinternasional

  26. Perencanaan regulasi teknis melalui pemberlakuan wajib SNI • Identifikasipermasalahan yang ingindiatasi • Analisaberbagaiopsikebijakanygdptdipergunakan Pemberlakuanwajib SNI ?? ya • Rancangketentuanygakandipersyaratkan agar tdkmenimbulkandampaknegatifygberlebihan • Analisakesiapanpenilaiankesesuaian (saranadanprasarana, LPK) • Rencanapengawasanpasar yang efektif • Rencana monitoring dankajiulangutkmenilaiefektifitasregulasiteknis

  27. Penentuantenggangwaktupemberlakuanwajib SNI : * kesiapanpelakuusaha * kesiapanlembagasertifikasi * notifikasi WTO • Pengawasan • pra pasar mekanisme penilaian kesesuaian sesuai Sistem Standardisasi Nasional • Pasar dilaksanakan oleh instansi pemprakarsa regulasi teknis, LS-Pro

  28. AntisipasiPemberlakuanWajib SNI • Tujuanregulasiteknis ??? • Melindungidariimpor • Meningkatkandayasaing • KesiapanPelaku Usaha???

  29. KesiapanLembagaPenilaiKesesuaian (LPK) ??? • Lembagasertifikasiproduk - Ruanglingkup ?? (LS-Pro) - Akreditasi ?? • Laboratoriumpenguji • SNI perludirevisi • Pengawasan ??? • Sistempengawasan • Pelaksana/pengawas • Sistem monitoring dankajiulangregulasi • Sanksi ?? bagipelakuusahaygmelanggar/tdk ikutaturan

  30. Tahapan Perumusan SNI Usulan Program PNPS RSNI1 RSNI2 RASNI RSNI3 Evaluasi program perumusan SNI Penyusunan Konsep tingkat WG SNI Pembahasan Tingkat PT/SPT Publi- kasi Konsensus tingkat PT/SPT RSNI4 Penetapan Jajak Pendapat Pemungutan Suara

  31. No. Jenis Sub Sektor Segar Produk/ Olahan Pakan/ Bahan Baku Pakan Benih/ Bibit Metode Uji Penanganan & Pengolahan Peralatan Panen, pasca panen Produk Pupuk/Pestisida Sistem Jumlah 1 TPH 15 - - - 18 - 11 - - 26 63 2 Peternakan 1 4 29 18 7 - 4 - - 10 3 Perkebunan - 6 - 1 - - 3 - - 2 4 Non Komoditi - - - - - - - - 2 Jumlah 90 REKAPITULASI SNI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006 - 2011

  32. Direktorat Jenderal PPHP Terimakasih DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PERTANIAN Jl. Harsono RM no. 3 Ragunan Gedung D Lantai 2-3 Tel :021-7815881 Fax : 021-7811468

More Related