Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Fasilitas Kepabeanan

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Fasilitas Kepabeanan PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK Jakarta, Agustus 2010 Homepage http://www.beacukai.go.id

2. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

3. DASAR HUKUM • PASAL 25 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. • PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

4. FASILITAS KEPABEANAN UNTUKPROYEK PEMERINTAH FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPNBM, SERTA PPH PASAL 22 DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

5. DASAR HUKUM • Pasal 26 ayat (1) huruf j Undang- UndangNomor 17 Tahun 2006. • PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 1995 tentang BM, BMT, PPN danPPnBMsertaPPhDalamRangkaPelaksanaanProyekPemerintah yang DibiayaiDenganHibahatau Dana PinjamanLuarNegerisebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 2001. • KeputusanMenteriKeuangan 239/KMK.01/1996 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 1995 tentang BM, BMT, PPN danPPnBMdanPPhDalamRangkaPelaksanaanProyekPemerintah yang dibiayaiDenganHibahatau Dana PinjamanLuarNegerisebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdenganKeputusanMenteriKeuanganNomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000. • SuratEdaranBersamaDirjenAnggaran, DirjenPajakdanDirjen Bea danCukaiNomor SE-64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996 dan No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996.

6. Berdasarkan PP No. 42 : • BM dan BMT atasimpordalamrangkapelaksanaanProyekPemerintah yang dibiayaidenganHibahatau Dana PinjamanLuarNegeri, dibebaskan. • PPN danPPnBMatasimporsertapenyerahanBarangdanJasadalamrangkapelaksanaanProyekPemerintah yang dibiayaidenganHibahatau Dana PinjamanLuarNegeri, tidakdipungut. • PajakPenghasilanolehkontraktor, konsultan, danpemasok (supplier) ataspenghasilan yang diterimaataudiperolehkarenapekerjaan yang dilakukandalamrangkapelaksanaanProyekPemerintah yang dibiayaidenganHibahatau Dana PinjamanLuarNegeri, ditanggungolehPemerintah.

7. Sumber Dana ProyekPemerintah : • SeluruhnyaberasaldariHibahatau Dana PinjamanLuarNegeri; • SebagianBerasaldariHibahatau Dana PinjamanLuarNegeridansebagianlagidari APBN/GOI (danapendamping);

8. PelaksanaanLebihLanjutdariKeputusanMenteriKeuanganNomor 239/KMK.01/1996 diaturdalamSuratEdaranBersamaDirjenAnggaranDirjenPajakdanDirjen Bea danCukaiNomor SE-64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996 dan No. SE-19/BC/1996 tanggal 13 Mei 1996.

9. Istilah Umum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 • ProyekPemerintahadalahproyek yang tercantumdalam DIP ataudokumen yang dipersamakandengan DIP, termasukproyek yang dibiayaidenganPerjanjianPenerusanPinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA) • PinjamanLuarNegeriadalahsetiappenerimaannegarabaikdalambentukdevisadan/ataudevisa yang dirupiahkanmaupundalambentukbarangdan/ataujasa yang diperolehdaripemberipinjamanluarnegeri yang harusdibayarkembalidenganpersyaratantertentu. • Hibahluarnegeriadalahsetiappenerimaannegarabaikdalambentukdevisadan/ataudevisa yang dirupiahkanmaupundalambentukbarangdan/ataujasatermasuktenagaahlidanpelatihan yang diperolehdaripemberihibahluarnegeri yang tidakperludibayarkembali;

10. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 Subjekpenerimafasilitas : • InstansiPemerintah ObyekfasilitasadalahProyekPemerintah yang dibiayaidenganhibahataudanapinjamanluarnegeri

11. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 DEFINISI Proyekpemerintahadalahproyek yang tercantumdalamdaftarisianproyek (DIP)/ DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) ataudokumen yang dipersamakan, termasukproyek yang dibiayaidenganPerjanjianPenerusanPinjaman (PPP) / Subsidiary Loan Agreement (SLA) Kontrakadalahsuatuperjanjianpengadaanbarangdanjasa (KPBJ) ataunaskahlainnya yang dapatdisamakan, yang ditandatanganiolehPemimpinProyekataupejabat yang berwenangdanKontraktorUtama Master List adalahdaftarjenis, jumlah, dansatuanbarang yang akandiimpordanmerupakanpelaksanaandari KPBJ

12. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 • Permohonanuntukmendapatkanfasilitas : • Masterlist yang ditandatanganiolehpimpinanproyekdandisahkanolehpejabateselon I; • DIP/DIPA ataudokumen yang dipersamakan, termasukproyek yang dibiayaidenganPerjanjianPenerusanPinjaman (PPP) / Subsidiary Loan Agreement (SLA); • KontrakPengadaanBarangdanJasa yang tidakmeliputibeamasukdanpajakdalamrangkaimpor • Dokumen lain seperti Surat PerintahMulaiKerja (SPMK) dan Surat KuasaPembebanan (SKP)

13. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 • Prosedur: • PermohonandiajukankepadaDirektoratJenderal Bea danCukaisesuaidengan format permohonandidalamlampiran I Surat EdaranBersamaNomor SE-19/BC/1996 dengandilampiri: • 3 (tiga) set ASLI Masterlistdengan format sesuaidenganlampiran II Surat EdaranBersamaNomor SE-19/BC/1996; • 1 (satu) set KontrakPengadaanBarangdanJasa; • DIP/DIPA, ataudokumen yang dipersamakan, termasukproyek yang dibiayaidenganPerjanjianPenerusanPinjaman (PPP) / Subsidiary Loan Agreement (SLA),tahunberjalan; • Surat KuasaPembebanan (SKP) untuk yang pembayaranmelalui L/C; • Surat PerintahMulaiKerja (SPMK) / notice to proceed

14. DirektoratFasilitasKepabeanan • Menelitikelengkapanpermohonandankesesuaian data yang tercantumdalampermohonan; • MenerbitkanKeputusanMenteriKeuangandanmengesahkanmasterlistdenganmembubuhkan cap padaseluruhlembarmasterlist; • Masterlist yang telahditandasahkanmerupakanlampiranKeputusanMenteriKeuangandanmerupakansatukesatuan yang tidakterpisahkan yang digunakansebagaibahanacuanpelaksanaanpengawasansecaraadministrasimaupunfisikdalamprosespengurusanbarangdipelabuhanmaupun audit; • PengesahanmasterlistdilakukanolehDirjen BC u.b. Dir FasilitasKepabeananuntukdanatasnamaMenteriKeuangan; • SubditPembebasanmelakukanpenatausahaanKeputusanMenteriKeuangandanmelaksanakanpemantauanadministratifatasrealisasiimporberdasarkanlaporanbulanan KPBC.

15. CAP PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI BEBAS BM/BMT, TIDAK DIPUNGUT PPN/PPnBM, DAN PPh DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PP 42/1995

16. Mekanisme Importasi Barang Fasilitas Sesuaitatalaksanaimportasiumumberdasarkan KEP-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 (PIB, Invoice, Packing List, DokumenPelengkap, BuktiPembayaran) Mencantumkan No & Tgl SK Fasilitaspadakolom 19 PIB sertamelampirkan SK asliFasilitas Kepala Kantor BC dapatmemberikanfasilitaspengeluaranbarangimporterlebihdahuludenganpenangguhanpembayaranbeamasuk, cukaidanpajakdalamrangkaimpor (vooruitslaag) denganjaminanpadasaat SK Fasilitassedangdiproses.

17. KEWAJIBAN PENERIMA FASILITAS Menyelenggarakanpembukuanpengimporanbarang-baranguntukkeperluan audit dibidangKepabeanan Menyimpandanmemeliharauntuksekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahunterhitungsejakrealisasiimporpadatempatusahanya, dokumen, catatan-catatan, danpembukuansehubungandenganfasilitas BM

18. Lain-Lain Atasbarang yang telahmendapatfasilitas BM, apabilapadasaatpengimporannyatidakmemenuhiketentuantentangjumlah, jenis, spesifikasibarang yang tercantumdalamdaftarbarang, dipungut BM danpungutanimporlainnyasesuaiketentuan yang berlaku. Barang-barangimpor yang telahmendapatfasilitas, hanyadapatdigunakanuntukkegiatan/proyek yang bersangkutan. Penyalahgunaanbarang-barangsebagaimanadimaksuddiatasmengakibatkanbatalnyafasilitas BM yang diberikandan BM terhutangharusdibayarsertadikenakansanksiadministrasisesuaiketentuan yang berlaku.

19. Lain-Lain Untukpengamananhakkeuangannegaradanmenjamindipenuhinyaketentuan-ketentuankepabeanandancukai yang berlaku, DJBC melakukan audit ataspembukuan, catatan, dandokumen yang berkaitandenganpemasukandanpenggunaanbarangfasilitas. Berdasarkanhasil audit sebagaimanadimaksuddiatas, yang bersangkutanbertanggungjawabataspelunasan BM danCukai yang terhutangdansanksiadministrasiberupadenda. Terhadapimporbarang-barangdalamkeadaanbukanbaru, harusdisertaidengansertifikatdari surveyor yang menyatakanbahwabarangtersebutmasihbaikdanbukan scrapataubesitua.

20. TERIMA KASIH # Ph.4890308 ext.326/327 #