Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Fasilitas Kepabeanan

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Fasilitas Kepabeanan PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK Jakarta, Juli 2010 Homepage http://www.beacukai.go.id

2. DASAR HUKUM • UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. • UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAIN YANG PELAKSANAANNYA “DITITIPKAN” KEPADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

3. DASAR HUKUM • PASAL 25 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. • PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

4. Fasilitaspembebasanbeamasukdapatdiberikanpadaimportasi • Imporbarangcontoh • Imporbaranguntukkepentinganumum • Imporkembalibarang yang telahdiekspor • Imporbaranguntukproyekpemerintah • Impormesinsertabarangdanbahanuntukpembangunanataupengembanganindustridalamrangkapenanaman modal

5. BARANG CONTOH

6. KMK Nomor 140/KMK.05/1997

7. KMK Nomor 140/KMK.05/1997

8. KMK Nomor 140/KMK.05/1997 Proseduruntukmendapatkanfasilitas

9. BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM

10. PMK Nomor 163/PMK.04/2007 • Subjekpenerimafasilitas: • PemerintahPusat; • Pemerintah Daerah KepentinganUmumadalahkepentinganmasyarakat yang tidakmengutamakankepentingandibidangkeuangan • JenisPembiayaan: • Barang yang dibiayaidari APBN atau APBD; • Barang yang berasaldarihibah/bantuan.

11. PMK Nomor 163/PMK.04/2007 Terhadapbarang yang tidakdiimporsendiriolehPemerintahPusatatauPemerintah Daerah, impordapatdilakukanolehpihakketigaberdasarkanperjanjian/kontrakkerjaantarakeduabelahpihak Perjanjianataukontrakkerjatersebutharusmenyatakanbahwanilaikontraktidaktermasukunsurbeamasuk

12. PMK Nomor 163/PMK.04/2007

13. PMK Nomor 163/PMK.04/2007 • Permohonanuntukmendapatkanfasilitas, apabilaberasaldarihibah/bantuan: • Surat keterangandaripemberihibah/bantuandiluarnegeri (gift certificate atau memorandum of understanding) yang menyatakanbahwabaranguntukkepentinganumumtersebutadalahhibah yang diberikanlangsungkepadapemerintahpusatataupemerintahdaerah; • Izindariinstansiteknisterkaitdalamhalbarangimpormerupakanbaranglarangandan/ataupembatasan; • Rincianjumlah, jenisdanperkiraannilaipabeanatasperalatandanbahansertapelabuhanpemasukan

14. PMK Nomor 163/PMK.04/2007 Permohonan yang telahdiajukankepadaDirektoratJenderal Bea danCukai, diteruskankepadaMenteriKeuanganuntukmenetapkankeputusan MenteriKeuangandapatmemberikanpersetujuanataupenolakan Permohonan yang disetujuiolehmenterikeuangan, akanditerbitkan Surat keputusanPembebasanolehDirektoratJenderal Bea danCukai Permohonan yang ditolakolehMenteriKeuangan, diterbitkansuratpemberitahuanpenolakandenganmenyebutkanalasanolehDirektoratJenderal Bea danCukai

15. IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR • DASAR HUKUM : • Pasal 26 ayat (1) huruf h Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006; • PeraturanMenteriKeuanganNomor: 106/PMK.04/2007 tentangPembebasan Bea Masukdan/atauCukaiatasImporKembaliBarang yang telahDiekspor.

16. PMK Nomor 106/PMK.04/2007 • Imporkembalibarang yang telahdiekspor: • Kualitas yang sama; • Keperluanperbaikan; • KeperluanPengerjaan; atau • KeperluanPengujian.

17. PMK Nomor 106/PMK.04/2007 • Dikecualikandaripembebasanataspemasukanbarangdalamkualitas yang sama, yang padasaatimporawalnyatelahmemperolehfasilitaspembebasandanpadasaatekspornyatelahmemperolehpengembalianbeamasukdan/ataucukaiataupencairanjaminan, dikenakanbeamasukdan/ataucukaisebesarfasilitas yang telahdiperolehimportir • Ataspemasukanbaranguntukkeperluanperbaikandanuntukkeperluanpengerjaan, dikenakanbeamasukdan/ataucukaiterhadapbagian-bagian (parts) penggantiatauditambahkan, sertabiayaperbaikannya, termasukongkosangkutandanasuransi

18. PMK Nomor 106/PMK.04/2007 • Permohonanuntukmendapatkanfasilitas: • DiajukankeKepala Kantor; • Rincianjumlahdanjenisbarang yang dimintakanpembebasanbeamasukbesertanilaipabeannya; • Buktiekspor (PEB, PersetujuanEkspor, LHP/LS ataubuktilainnya); • Invoice, Bill of Lading atau Airway Bill saatekspordanimpor; dan • SuratKeterangandaripihakterkaitdiluarnegeri.

19. PMK Nomor 106/PMK.04/2007 • Dalamhalpermohonandiberikanpersetujuan, Kepala Kantor menerbitkansuratkeputusanpembebasanbeamasukdan/ataucukaiatasimporkembalibarang yang telahdiekspor. • Dalamhalpermohonanditolak, Kepala Kantor menerbitkansuratpenolakan.

20. BARANG PROYEK PEMERINTAH • DASAR HUKUM: • PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 1995 • Pasal 26 ayat (1) huruf j Undang-UndangNomor 17 Tahun 2006 • KeputusanMenteriKeuanganNomor 239/KMK/01/1996 • SuratEdaranBersamaDirJenAnggaran, DirjenPajak, Dirjen Bea danCukai No. SE-64/A/71/0596, No. SE-32/PJ/1996 dan No. SE-19/BC/1996

21. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 Subjekpenerimafasilitas : • InstansiPemerintah ObyekfasilitasadalahProyekPemerintah yang dibiayaidenganhibahataudanapinjamanluarnegeri

22. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 DEFINISI Proyekpemerintahadalahproyek yang tercantumdalamdaftarisianproyek (DIP) ataudokumen yang dipersamakandengan DIP, termasukproyek yang dibiayaidenganPerjanjianPenerusanPinjaman (PPP) / Subsidiary Loan Agreement (SLA) Kontrakadalahsuatuperjanjianpengadaanbarangdanjasa (KPBJ) ataunaskahlainnya yang dapatdisamakan, yang ditandatanganiolehPemimpinProyekataupejabat yang berwenangdanKontraktorUtama Master List adalahdaftarjenis, jmulah, dansatuanbarang yang akandiimpordanmerupakanpelaksanaandari KPBJ

23. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 • Permohonanuntukmendapatkanfasilitas : • Masterlist yang ditandatanganiolehpimpinanproyekdandisahkanolehpejabateselon I; • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA); • KontrakPengadaanBarangdanJasa yang tidakmeliputibeamasukdanpajakdalamrangkaimpor • Dokumen lain seperti Surat PerintahMulaiKerja (SPMK) dan Surat KuasaPembebanan (SKP)

24. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 • Prosedur: • PermohonandiajukankepadaDirektoratJenderal Bea danCukaisesuaidengan format permohonandidalamlampiran I Surat EdaranBersamaNomor SE-19/BC/1996 dengandilampiri: • 3 (tiga) set ASLI Masterlistdengan format sesuaidenganlampiran II Surat EdaranBersamaNomor SE-19/BC/1996; • 1 (satu) set KontrakPengadaanBarangdanJasa; • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) tahunberjalan; • Surat KuasaPembebanan (SKP) untuk yang pembayaranmelalui L/C; • Surat PerintahMulaiKerja (SPMK) / notice to proceed

25. KMK Nomor 239/KMK.01/1996 Setelahhasilpemeriksaansesuai, makaditerbitkan Surat KeputusanMenteriKeuangantentangpemberianfasilitastersebutdenganmasterlistaslidibubuhi cap “ PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI BEBAS BM TIDAK DIPUNGUT PPN & PPnBM DAN PPh DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PP NO 42 TAHUN 1995”

26. IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DASAR HUKUM: PeraturanMenteriKeuanganNomor 176/PMK.011/2009 tentangPembebasan Bea MasukatasImporMesinsertaBarangdanBahanuntuk Pembangunan atauPengembanganIndustriDalamRangkaPenanaman Modal.

27. PMK Nomor 176/PKM.011/2009 Subjekpenerimafasilitas : • Industri yang menghasilkanbarang; dan/atau • Industri yang menghasilkanjasa. • Pembebasan Bea Masukdiberikansepanjangmesin, barangdanbahantersebut: • Belumdiproduksididalamnegeri; • Sudahdiproduksididalamnegerinamunbelummemenuhispesifikasi yang dibutuhkan; atau • Sudahdiproduksididalamnegerinamunjumlahnyabelummencukupikebutuhanindustri.

28. PMK Nomor 176/PKM.011/2009 • Industrijasa : • Pariwisatadankebudayaan; • Transportasi/perhubungan (untukjasatransportasipublik) • Pertambangan • Konstruksi • Industritelekomunikasi • Kepelabuhan

29. PMK Nomor 176/PKM.011/2009 • Permohonanuntukmendapatkanfasilitas: • Aktapendirian Perusahaan; • SuratPersetujuanPenanaman Modal; • NomorPokokWajibPajak (NPWP) dantandaterimapengajuansebagaiPengusahaKenaPajak; • NomorIdentitasKepabeanan (NIK); • AngkaPengenalImpor (API/APIT/API-P); • Daftarmesinmeliputijumlah, jenis, spesifikasiteknissecaraterinci; dan • Uraianringkasprosesproduksibagiindustri yang menghasilkanbarangatauuraianringkaskegiatanusahabagiindustrijasa. PermohonandiajukanolehPimpinan Perusahaan kepadaKepalaBadanKoordinasiPenanaman Modal (BKPM)

30. Mekanisme Importasi Barang Fasilitas Sesuaitatalaksanaimportasiumumberdasarkan KEP-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 (PIB, Invoice, Packing List, DokumenPelengkap, BuktiPembayaran) Mencantumkan No & Tgl SK Fasilitaspadakolom 19 PIB sertamelampirkan SK asliFasilitas Kepala Kantor BC dapatmemberikanfasilitaspengeluaranbarangimporterlebihdahuludenganpenangguhanpembayaranbeamasuk, cukaidanpajakdalamrangkaimpor (vooruitslaag) denganjaminanpadasaat SK Fasilitassedangdiproses.

31. Kewajiban Penerima Fasilitas Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin/bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan Menyimpan dan memelihara untuk sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak realisasi impor pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan fasilitas keringanan BM

32. Lain-Lain Atasbarang yang telahmendapatfasilitaskeringanan BM, apabilapadasaatpengimporannyatidakmemenuhiketentuantentangjumlah, jenis, spesifikasibarang yang tercantumdalamdaftarbarang, dipungut BM danpungutanimporlainnyasesuaiketentuan yang berlaku. Atas mesin, barang dan bahan yang telah mendapat fasilitas keringanan BM, hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan. Penyalahgunaan mesin, barang dan bahan sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan batalnya fasilitas BM yang diberikan dan BM terhutang harus dibayar beserta denda 100% (seratus persen) dari kekurangan bea masuk.

33. Lain-Lain Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, DJBC melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang fasilitas. Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud di atas, Pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan BM dan Cukai yang terhutang dan sanksi administrasi berupa denda. Terhadap impor mesin dalam keadaan bukan baru, harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.

34. TERIMA KASIH # Ph.4890308 ext.326/327 #