1 / 51

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 dan 70 TAHUN 2012 perubahannya

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 dan 70 TAHUN 2012 perubahannya. PENGADAAN BARANG/JASA. BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. MATERI : Pengawasan dan Pertanggungjawaban. PENDAHULUAN. 4. DEFINISI PENGADAAN

marah-rutledge
Download Presentation

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 dan 70 TAHUN 2012 perubahannya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN PRESIDEN RINOMOR 54 TAHUN 2010dan70 TAHUN 2012 perubahannya PENGADAAN BARANG/JASA BPKP BadanPengawasanKeuangan dan Pembangunan MATERI : PengawasandanPertanggungjawaban

  2. PENDAHULUAN 4 • DEFINISI PENGADAAN • Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

  3. PENDAHULUANKedudukanPengadaandalamPelaksanaanKegiatan Pembangunan 3 Perencanaan(Planning) Pemrograman(Programming) Penganggaran(Budgeting) Pengadaan (Procurement) : • Perencanaan Pengadaan • PemilihanPenyedia (tender) • Pelaksanaankontrakdanpembayaran • (Contract Implementation and payment) • Penyerahan pekerjaan/barang (Handover) Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation and maintenance)

  4. PENDAHULUANDefinisi Barang/Jasa 4 Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang BARANG Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya PEKERJAAN KONSTRUKSI

  5. PENDAHULUANDefinisi Barang/Jasa 5 Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. JASA LAINNYA Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) JASA KONSULTANSI

  6. PENDAHULUANRuangLingkupPerpres 54 Tahun 2010 6 RuangLingkupPemberlakuan Kriteria Pembiayaan • Dana APBN/D termasuk yang bersumberdaripinjamanatauhibahdalamnegeriyang diterimaPemerintahdan/atauPemerintah Daerah; • Pengadaanbarang/jasa yang sebagianatauseluruhnyadibiayaidaripinjaman/hibahDalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres 54 Tahun 2010. Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan; • Peraturan-peraturan lain dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

  7. PENDAHULUANGarisBesarProsesPengadaanBarang/JasaPemerintah 7 KEGIATAN PENGADAAN

  8. PENDAHULUANGarisBesarProsesPengadaanBarang/JasaMelalui Penyedia 8 PersiapandanPelaksanaanKontrak PelaporanPenyerahanB/J Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan DokumenPengadaan Penjelasan Pemasukan Dokumen penawaran Pembukaandanevaluasidokumenpenawaran Pengumuman Hasil Evaluasi Sanggah PerencanaanUmum PerencanaanPelaksanaan PerencanaanPemilihan

  9. PENDAHULUANGarisBesarProsesPengadaanBarang/JasaMelalui Penyedia 9 PerencanaanUmum (identifikasikebutuhan, anggaran, pemaketan, carapengadaan, organisasi, KAK) PerencanaanPelaksanaanPengadaan (menyusunspesifikasiteknis, danrancangankontrak) PerencanaanPemilihan (pengkajianulangpaketdanjadwal, pemilihansistempengadaan, penetapanmetodepenilaiankualifikasi, penyusunanjadwalpelelangan, penyusunandok. pengadaan)

  10. PENDAHULUANGarisBesarProsesPengadaanBarang/JasaMelalui Penyedia 10 • Pengumuman, sanggah dan penetapan pemenang • Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca) • Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran • Penjelasan Lelang Penyampaian Undangan Pengumuman Pascakualifikasi • Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi • Evaluasi Dokumen Kualifikasi • Pengumuman dan pemasukan Dokumen Kualifikasi

  11. PENDAHULUANGarisBesarProsesPengadaanBarang/JasaMelalui Penyedia 11

  12. PENDAHULUANGarisBesarProsesPengadaanBarang/JasaMelalui Swakelola 12 Penyerahan Pelaporan & Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan

  13. PRINSIP PENGADAAN 13 Efisien Akuntabel Efektif Prinsippengadaanbarang/jasa Adil/TidakDiskriminatif Transparan Bersaing Terbuka

  14. KEBIJAKAN UMUMProses Pengadaan Barang/Jasa 14 MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI 1 KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI 2 PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT 3 PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM 4 PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 5 MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA 6

  15. KEBIJAKAN UMUMProses Pengadaan Barang/Jasa 15 MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK 7 MENINGKATKAN PAJAK 8 MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL, INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN 9 MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM NEGERI 10 PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERWAKILAN RI 11 MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA 12

  16. ORGANISASI PENGADAAN 16 1 Pengadaan melalui Penyedia • PA/KPA • PPK • ULP/Pejabat Pengadaan • PPHP • PA/KPA • PPK • ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan • PPHP 2 Pengadaan dengan Swakelola DalamPengadaanSwakelola, PPK membentuk tim swakelola terdiri dari: tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas Perpres 53 Tahun 2010: Pengangkatan dan pemberhentian pejabatpada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran

  17. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Definisi 17 PENGGUNA ANGGARAN Pejabatpemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/SatuanKerjaPerangkat Daerah atauPejabat yang disamakanpadaInstitusi lain PenggunaAPBN/APBD Pejabatyang ditetapkanoleh PA untukmenggunakan APBN atauditetapkanolehKepala Daerah untukmenggunakan APBD KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pejabat yang bertanggungjawabataspelaksanaanPengadaanBarang/Jasa

  18. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Definisi 18 UNIT LAYANAN PENGADAAN Unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada PEJABAT PENGADAAN Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung PENYEDIA BARANG/JASA Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya

  19. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN HubunganKerja 19 Menteri/Kepala Daerah PA/KPA membentuk mengangkat ULP/PP PPK PPHP Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturanperundang-undangan di bidangkelembagaan Proses Pemilihandan Penetapan Persiapan, PelaksanaandanPengendalianKontrak MenerimaHasilPekerjaan Penyedia Barang/Jasa

  20. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 20 • Menetapkandanmengumumkan RUP • Mengawasipelaksanaananggaran • Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknisdan Tim Juri • MenetapkanPemenangPengadaan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnya>Rp 100 Milyar • JasaKonsultansi>Rp 10 Milyar • PelaporanKeuangan • Menyimpanseluruhdokumen • Menyelesaikanperselisihanpihak yang diangkat PA/KPA Tugas Pokok

  21. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 21 Menetapkanrencanapelaksanaan PBJ (SpekTeknis, HPS,RancanganKontrak) Menerbitkan SPPBJ danpenandatangankontrak Melaksanakandan mengendalikan kontrak Melaporkankemajuanpekerjaandanhambatannya Melaporkanpelaksanaandanmenyerahkanhasilpekerjaan Menyimpananseluruhdokumenpelaksanaan PPK Tugas Pokok

  22. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 22 PPK Persyaratan PPK Memiliki integritas a Memiliki disiplin tinggi b • Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas. Persyaratan manajerial sebagai berikut: • Min. S1 (kecualijumlah PNS yang S1 terbatas, makadapatdijabatolehpegawaidengangolongan min. setaradenganIIIa) • punyapengalaman/terlibataktifdi PBJ min. 2 tahun • mampubekerjasecarakelompok c Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN d

  23. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 23 PPK Persyaratan PPK Menandatangani Pakta Integritas e Tidak menjabat sebagai Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.Persyaratantidakmenjabatsebagai PPSPM dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindaksebagai PPK f Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dalamhaltidakadapersonil yang memenuhi persyaratan untukditunjuksebagai PPK, persyaratan“memiliki sertifikat”dikecualikanuntuk: a. PPK yang dijabatolehpejabateselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau b. PA/KPA yang bertindaksebagai PPK g

  24. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 24 PPK HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN! Mengadakanikatanperjanjiandenganmenandatanganikontrakuntukpenyediabarang/jasaapabilabelumtersediaanggaranatautidakcukuptersediaanggaran yang dapatmengakibatkandilampauinyabatasanggaran yang tersediauntukkegiatan yang dibiayaidariAPBN/APBD.

  25. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 25 Memimpindanmengkoordinasikanseluruhkegiatan ULP; Menyusun program kerjadananggaran ULP; MengawasiseluruhkegiatanPBJ di ULP danmelaporkanapabilaadapenyimpangandan/atauindikasipenyimpangan; Membuatlaporanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan PBJ kepadaMenteri/ PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi; MelaksanakanpengembangandanpembinaanSumberDayaManusiaULP Menugaskan/menempatkan/memindahkananggotaPokjasesuai denganbebankerja; dan MengusulkanpemberhentiananggotaPokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah. ULP/PP Tugas Pokok

  26. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 26 ULP/PP • WajibMelaksanakanProsesPemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/JasalainnyadiatasRp 200 juta • JasaKonsultansidiatasRp 50 juta • MenetapkanPenyedia: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.dRp 100 Milyar • JasaKonsultansis.dRp 10 Milyar • MenjawabSanggah I Mengusulkanperubahanperencanaanteknis; Menyusunrencanapemilihan; Menetapkandokumenpengadaan; Menetapkannilaijaminanpenawaran, kecualiPejabatPengadaan; MengusulkanTenagaAhli; Melakukanprosespemilihan; MembuatlaporanprosesdanhasilpengadaankepadaMenteri/Kepala Daerah; Membuatpertanggung-jawabanataspelaksanaankegiatanpengadaankepada PA/KPA. Tugas PokjaULP • DapatMelaksanakanProsesPemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.dRp 200 juta • JasaKonsultansis.dRp 50 juta • MenetapkanPenyedia • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.dRp 200 juta • JasaKonsultansis.dRp 50 juta Tugas Pejabat Pengadaan

  27. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 27 ULP/PP • KEANGGOTAAN DAN UNSUR KEANGGOTAAN ULP/PP • Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan • paham akan: • Pekerjaan yang akandiadakan • Jenispekerjaantertentu yang menjaditugas yang bersangkutan • Isidokumen, metodedanprosedurpengadaan • Perangkat Organisasi ULP: • Perangkat organisasi mengacu kepada peraturanperundang-undangandibidangkelembagaan (KemenPAN) • Pejabat Pengadaan: • Ditetapkan 1 orang

  28. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 28 ULP/PP Memilikiintegritas moral, disiplindantanggungjawab; a PERSYARATAN KEPALA ULP/POKJA ULP/PP Memahamikeseluruhanpekerjaan; b Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang bersangkutan; c Memahamiisidokumen, metodedanprosedurpengadaan; d Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian, dikecualikanuntukKepala ULP;dan e Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan. f

  29. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 29 ULP/PP AnggotaPokja ULP dilarangduduksebagai: PPK; Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); Bendahara; dan APIP, kecuali menjadiPejabatPengadaan/ anggotaPokja ULP untuk PBJ yang dibutuhkaninstansinya.

  30. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 30 ULP/PP HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN POKJA ULP/PP: L/I yang memilikiketerbatasan PNS dapatmengangkatpegawaitetap non PNS; JumlahPokja ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan; Untukpekerjaan yang bersifatkhususataumemerlukankeahliankhusus, Pokja ULP dapatdibantuolehtenagaahlibaik yang berasaldariPegawaiNegeriatauswasta.

  31. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 31 Melakukanpemeriksaanhasilpekerjaanpengadaanbarang/jasasesuaidengankontrak; Menerimahasilpengadaanbarang/jasasetelahmelaluipemeriksaan/pengujian; dan MembuatdanmenandatanganiBeritaAcaraSerahTerimaHasilPekerjaan. PPHP Tugas Pokok • Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa: • Jika memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli. • Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi: • Pemeriksaan pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

  32. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 32 PPHP Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas a PERSYARATAN PPHP Memahami isi kontrak b Memiliki kualifikasi teknis c Menandatangani Pakta Integritas d Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara e

  33. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 33 PENYEDIA SyaratPenyedia • Memilikiijinusaha; • Memiliki pengalaman/kemampuan teknis; • Memperolehsekurangnyasatupekerjaandalamkurunwaktuempattahunterakhir (dikecualikanbagi yang baruberdirikurangdaritigatahun); • Memilikisumberdaya yang diperlukandalampengadaan; • Dalamhalkemitraan, harusmempunyaiperjanjian kerja sama operasi; • Memilikikemampuanpadabidang/subbidangpekerjaan yang sesuai; • MemilikiKemampuanDasar (KD) bagiusaha non-keciluntukpekerjaankonstruksidanjasalainnya; • SisaKemampuanPaket (SKP) hanyauntukpekerjaankonstruksidanjasalainnya;

  34. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 34 PENYEDIA SyaratPenyedia (lanjutan…) • Tidakdalampengawasanpengadilandantidakpailit; • Sebagaiwajibpajaksudahmemiliki NPWP, SPT tahunandanlaporanpajak 3 bulanterakhir; • Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank; • Secarahukummempunyaikapasitasuntukmengikatkandiripadakontrak; • Tidakmasukdalamdaftarhitam; • Memilikialamattetapdanjelassertadapatdijangkaudenganjasapengiriman; dan • MenandatanganiPaktaIntegritas.

  35. PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN TugasPokokdanPersyaratan 35 PENYEDIA SyaratPenyediaAsing Pengecualian Persyaratan kualifikasi untuk penyedia asing: SKP tidakdiperhitungkan PersyaratanPerpajakantidakdiberlakukan Wajibberpengalamanmeskibaruberdirikurangdari 3tahun

  36. PengelolaandokumenPENGADAANbarang/jasa 36 PROSES PENYIMPANAN DOKUMEN • Sistem Sentralisasi • Semua dokumen disimpan di pusat penyimpanan • Sistem Desentralisasi • Sistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen pada masing-masing unit • Sistem Kombinasi • Menyimpan dokumen sendiri di bawah kontrol sistem terpusat SISTEM PENYIMPANAN ARSIP Sistem Hastawi (Manual) Sistem Barcoding

  37. PENGELOLAAN DOKUMEN • PENGADAAN BARANG/JASA • Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa 37 PA • Dokumenpenetapanrencanaumumpengadaan • Penetapanrencanaumumpengadaan • Penyimpanandanpemeliharaanseluruhdokumenpengadaanbarang/jasa PPK • Dokumenrencanapelaksanaanpengadaanbarang/jasa • Spesifikasiteknisbarang/jasa • HargaPerkiraanSendiri (HPS) • Rancangankontrak • Dokumenpelaksanaankontrak • Persiapan, Pelaksanaan, pengendaliankontrakdenganpenyediabarang/jasa • Dokumenpelaporanpelaksanaan/penyelesaianPBJ • Laporanpelaksanaan/penyelesaianPBJkepada PA/KPA • Beritaacarapenyerahan • Hasilpekerjaandaripenyediakepada PPHP/PPK • Hasilpekerjaanpengadaankepada PA/KPA • Dokumenkemajuanpekerjaan • Laporankemajuanpekerjaantermasukpenyerapananggarandan hambatanpelaksanaanpekerjaan

  38. PENGELOLAAN DOKUMEN • PENGADAAN BARANG/JASA • Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa 38 ULP • Dokumen PerencanaanPemilihan • DokumenPengadaan (DokumenKualifikasidanDokumenPemilihan) • Dokumen Proses Pemilihan • Dokumentasiadministrasi,dokumen evaluasi, jawaban sanggah, dokumen proses dan hasil pemilihan • 3. Dokumen Penawaran • Dokumen penawarandandokumen kualifikasipeyedia

  39. PENGELOLAAN DOKUMEN • PENGADAAN BARANG/JASA • Pengadaan Melalui Swakelola 39 Dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan • Laporan kemajuan pelaksanaan keuangan secara berkala Dokumen kemajuan realisasi fisik dan keuangan • Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan PPK • Pencapaian target fisik yang dicatat setiap hari dan hasil evaluasi Dokumen pencapaian target fisik Dokumen pencapaian target non-fisik • Pencapaian target non-fisik dan hasil evaluasi

  40. PENGELOLAAN DOKUMEN • PENGADAAN BARANG/JASA • Pengadaan Melalui Swakelola 40 Dokumen penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli • Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang dicatat setiap hari dalam laporan harian • Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan • Administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan PPK Dokumen bulanan Dokumen pekerjaan

  41. EtikaPengadaandan Good Governance 41 Tertib & TanggungJawab Tidakmenerima, menawarkanataumenjanjikan Profesional, Mandiri Dan Jujur MenghindariPenyalah- gunaanWewenang Tidak SalingMempengaruhi Etika Ketentuan Kode Etik Ahli Pengadaan Ketentuan Good Governance MencegahPemborosan Menerimadantanggungjawab MenghindariConflict Of Interest

  42. 42 Setiaporang yang secarahukummemperkayadirisendiriatauorang lain, atausuatukorporasi, yang dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara (UU No. 31 Tahun 99)

  43. KATEGORI KORUPSI 43

  44. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Barang/jasa 44 PENGENDALIAN Pimpinan K/L/D/I dilarangmelakukanpungutandalambentukapapundalampelaksanaanpengadaanbarang/jasa • Pimpinan K/L/D/I wajibmelaporkansecaraberkalarealisasipengadaanbarang/jasakepadaLKPP

  45. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG/JASA 45 PENGAWASAN Pimpinan K/L/D/I wajibmelakukanpengawasanterhadap PPK danPokja ULP/PejabatPengadaandanmenugaskan APIP untukmelakukan audit sesuaiketentuan

  46. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG/JASA 46 PENGADUAN • Penyedia/masyarakatdapatmengajukanpengaduanatasindikasipenyimpanganprosedur, KKN dalampelaksanaanpengadaanbarang/jasa yang ditujukankepada APIP K/L/D/I yang bersangkutandan/atau LKPP disertaibukti-bukti yang kuat. • APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjutipengaduantersebutdanhasilnyadilaporkankepadaMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi. • Jikaterdapatindikasi KKN, denganpersetujuanMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusidapatdilaporkankepadainstansi yang berwenangdengantembusankepada LKPP danBPKP.

  47. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG/JASA 47 SANKSI PerbuatanatautindakanPenyedia yang dapatdikenakansanksi: • PerbuatanatauTindakan • BerusahamempengaruhiULP/PP/pihak lain yang berwenanguntukmelanggarketentuan • Melakukanpersekongkolandenganpenyedia lain untukmengatur proses pengadaan • Membuatdan/ataumenyampaikandokumen yang tidakbenar/palsu • Mengundurkandiridaripelaksanaankontrakdenganalasan yang tidakdapatdipertanggungjawabkan/diterimaoleh ULP/PP • Tidakdapatmenyelesaikanpekerjaansesuaidengankontrak • Sanksi • Administratifdan/ataudaftarhitamdan/ataugugatansecaraperdatadan/ataupelaporansecarapidana • PerbuatanatauTindakan • Ditemukanadanyaketidaksesuaiandalampenggunaanbarang/jasaproduksidalamnegeri • Sanksi • Administratifdandaftarhitam+ finansial

  48. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG/JASA 48 SANKSI PerbuatanatautindakanPenyedia yang dapatdikenakansanksi: • PerbuatanatauTindakan • Terlambatmenyelesaikanpekerjaan • Sanksi • Dendaketerlambatansebesar 1/1000/haridarihargakontrakataubagiankontrak • PerbuatanatauTindakan • KonsultanPerencana yang tidakcermat dan mengakibatkankerugiannegara • Sanksi • Menyusunkembaliperencanaandenganbiayasendiridan/atautuntutangantirugi

  49. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG/JASA 49 SANKSI PerbuatanatautindakanULP yang dapatdikenakansanksi: • PerbuatanatauTindakan • Adanyapelanggarandan/ataukecurangandalamprosespengadaan • Kecurangandalampengumumanpengadaan • Sanksi • Administratif, dituntutgantirugidan/ataudilaporkansecarapidana • SesuaiPeraturanPerundang-undangan PerbuatanatautindakanPPKyang dapatdikenakansanksi: • PerbuatanatauTindakan • Melakukancederajanjiterhadapketentuan yang termuatdalamkontrak (misalnya: keterlambatanpembayaran) • Sanksi • Membayarbungaterhadapnilaitagihan yang belumdibayar, ataumembayarkompensasisesuaidenganketentuandalamkontrak

  50. SELAMAT BEKERJA….. 50

More Related