1 / 17

Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas .

Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas . Pejabat humas adalah penghubung penting antara rakyat dan pemerintah . Dalam pengertian yang riil tujuan public affair sesuai dengan tujuan demokrasi .

meryl
Download Presentation

Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Spesialis PR pemerintahbiasanyadisebutpejabat public affairs ataupejabathumas. • Pejabathumasadalahpenghubungpentingantararakyatdanpemerintah. • Dalampengertian yang riiltujuan public affair sesuaidengantujuandemokrasi. • Informasi yang melimpahdanakuratdigunakanolehpemerintah yang demokratisuntukmenjagahubungan yang responsive dengankonstituen, berdasarkanpadapemahamanbersamadankomunikasiduaarah yang terus-menerus.

  2. TUJUAN PUBLIC AFFAIR DI PEMERINTAHAN • Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah • Memastikankerjasamaaktifdalam program pemerintah • Mendorongwargamendukungkebijakandan program yang sudahditetapkan • Melayanisebagaiadvokatpublikuntuk administrator pemerintah • Mengelolainformasiinternal • Memfasilitasihubunganmedia • Membangunkomunitaskebangsaan

  3. MEMBANGUN DUKUNGAN WARGA NEGARA

  4. SURVEI OPINI PUBLIK

  5. BERFUNGSI SEBAGAI ADVOKAT PUBLIK

  6. Pemerintahan di negara demokrasi yang maju menganggap informasi sebagai masalah hak asasi; bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan informasi tentang kerja pemerintah. Pada tahu 200, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi kebijakan yang mempromosikan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk memperkuat demokrasi. Meskipun AS bukan merupakan “bangsa informasi” seperti Swedia, pemerintah federalnya menggunakan tekologi komunikasi dan informasi untuk memberkan berbagai layanan kepada rakyat amerika dan mendorong partisipasi warga dalam tata kota pemerintahan elektronik (disingkat “e-gov”). PEMERINTAHAN ELEKTRONIK DAN PARTISIPASI WARGA

  7. PROGRAM HUMAS DI AS Di AS, pemerintah federal meluncurkan satu kampanye untuk merespons menjamurnya kasus kegemukan (obesitas). Untuk mengatasi apa yang oleh badan pengelola obat dan makanan AS disebut “edidemi obesitas nasional” ini maka Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat meluncurkan langkah-langkah menuju AS yang lebih sehat. HUMAS NEGARA-NEGARA LAIN Secara global, AS dan beberapa negara lainnya juga terlibat dalam usaha membangun negara untuk negara-negara seperti Afghanistan, Irak, Haiti, Siera Leone, Bosnia, dan Kosovo. Humas memainkan peran penting dalam usaha ini, mungkin bahkan lebih ekstensif di Afganistan dan Irak ketimbang di negara lain.

  8. Tantangan BeratdalamHumas yang DilahirkanOleh 25 Negara UniEropaTahun 2004 • Ketegangan yang terjadi di perbatasan-perbatasan antar anggota • Kecemasan bahwa tiga negara besar-Jerman, Inggris dan Perancis-akan mendominasi Uni Eropa, mengancam kedaulatan, kultur, dan identitas anggota yang lebih lemah di eropa tengah dan timur. • Debat Ideologis soal harmonisasi kebijakan pajak EU yang sudah menimbulkan tuduhan “dumping” dan keprihatinan tentang negara-negara yang memberikan pajak tinggi untuk perusahaan akan banyak kehilangan lapangan kerja dan investasi yang dipindahkan ke Timur, diamana pajak perusahannya rata-rata rendah. • Divergensi dalam ekonomi yang muncul dari perbedaan dalam kekuatan ekonomi negaraanggota. • Kebijakan pergerakan bebas turis dan pekerja melewati batas negara, dan gap pendapatan dan tingkat karyawan yang berbeda, mungkin akan menyebabkan pelarian

  9. TIGA ISU YANG MERINTANGI PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN HUBUNGAN PEMERINTAH DAN WARGA

  10. HUBUNGAN MEDIA PEMERINTAH

  11. HUMAS MILITER

  12. PEMERINTAHAN SEBAGAI BISNIS Era tahun 1990 melahirkanperubahanbarupadaagen-agenpemerintahmengintegrasikanaktivitasnyakedalammasyarakat. Perkembanganbaruinimungkintelahmengubahbeberapafilosofidasarpemerintahan. Diantaraperubahannyaadalah: • Meningkatnyakesadarandikalanganentitaspemerintahakankebutuhanuntukbersaingdenganagenpemerintah lain di arena public danpolitikuntukmendapatkansumberdana. • Makin banyakpengamat yang mengatakanbahwapemerintahharusdijalankansepertimenjalanbisnis, bukansepertiorganisasi nonprofit dengansumberdaya yang terbatas. • Meningkatnyakebutuhanpenjabat federal dan Negara untukmencarinasihatdanbantuandariwargatelahmenyebabkanlahirnyaregulasibaru yang dilahirkan 18 Juli 2001 yang mengecualikankelompokpenasihatdariregulasi FACA (…..)

  13. HUMAS DALAM POLITIK Selamaadapemerintahandalammasyarakat, selaluadacintadanbenciantara yang diperintahdengan yang memerintah. Politisimenghabiskanbanyakwaktudalamkariermerekauntukmelayaniwargatetapiternyatakemudiantersingkirdarijabatan, ketikalingkunganpolitikataukebijakan editorial koranberubah. Dalamkenyataannya, politikdanpemerintahtidakbisadipisahkan. Demikian pula peranhumasdalampolitikdanpemerintahjelassalingterkaiterat. Humaspemerintahsangatpentingdisemua level, terutamaketikapemerintahharusmenyediakanfasilitasuntukumum, sekolah, perlindungandanlainnya. Tetapibahkandenganadanyakrisis, humasmasihlambatperkembangannyadansering kali menjadisasaranpengunjuk rasa danpoitisi yang mencarisasaranempukuntukdieksploitasi.

More Related