RANCANGAN PELATIHAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN

1. BADAN PPSDM KESEHATAN PUSDIKLAT APARATUR RANCANGAN PELATIHAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL KESEHATAN

2. TitikBerat IdealKompetensiKepemimpinan KepemimpinanVisioner KepemimpinanStratejik KepemimpinanOperasional KepemimpinanTaktikal I E S E L O N II III IV PNS CPNS Sources: Lembaga Administrasi Negara, 2009.

3. Kompetensi yang dipersyaratkan Permenkes No. 971 Tn 2009 Tahun • KompetensiDasar • kompetensi yang wajibdimilikiolehsetiappejabatstruktural. • KompetensiBidang • kompetensi yang diperlukanolehsetiappejabatstrukturalsesuaidenganbidangpekerjaan yang menjaditanggungjawabnya • KompetensiKhusus • kompetensi yang harusdimilikiolehpejabatstrukturaldalammengembantugaspokokdanfungsinyasesuaidenganjabatandankedudukannya

4. Kompetensi yang dipersyaratkan Permenkes No. 971 Tahun 2009 • Kompetensi Dasar • Integritas; • Kepemimpinan; • Perencanaan; • Penganggaran; • Pengorganisasian; • Kerjasama; • Fleksibel.

5. Kompetensi yang dipersyaratkan Permenkes No. 971 Tahun 2009 • Kompetensi Bidang • Orientasi pada pelayanan; • Orientasi pada kualitas; • Berpikir analitis; • Berpikir konseptual; • Keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional; • Inovasi.

6. Kompetensi yang dipersyaratkan Permenkes No. 971 Tahun 2009 • Kompetensi Khusus • Pendidikan; • Pelatihan; • Pengalaman jabatan.

7. KebijakanDiklatAparatur • Diklat aparatur kesehatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur kesehatan yang kompeten di organisasi, tim, dan individu, yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan serta merupakan bagian integral dari pembinaan dan pengembangan karir aparatur kesehatan. • Perencanaan diklat aparatur kesehatan didasarkan atas kajian kebutuhan pelatihan aparatur kesehatan berbasis data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi diklat yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan.

8. KebijakanDiklatAparatur • Diklat aparatur kesehatan dilakukan melalui peningkatan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah, pemda dan masyarakat termasuk swasta serta pemangku kepentingan di luar negeri. • Peningkatan mutu diklat aparatur kesehatan dilakukan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan termasuk peningkatan SDM pelatihan aparatur kesehatan. • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program diklat aparatur kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.

9. StrategiPengembangan PelatihanTeknisKepemimpinanKesehatan • Diklat tekniskepemimpinankesehatandikembangkanmengacupadaPermenkes 971 tahun 2009 untukmemenuhikompetensikhusus yang dipersyaratkandenganmemperhatikankompetensidasardanbidangserta diklat PIM yang sudahada • Pengembangan diklat dilaksanakandenganmenggalangkemitraandenganinstiusiterkaitmulaidari TNA, penyusunankurikulumdanmodulsampaidenganpenyelenggaraannya • PenyelenggaraanPelatihan • Pendekatanpelatihan • Klasikal • JarakJauh • Kurikulumpelatihan • Menggunakankurikulumdanmodul yang sudahdistandarisasiolehKepalaBadan PPSDM KesehatanberdasarkanusulandariPusdiklatAparatur • Penyelenggarapelatihanadalahinstitusi diklat yang terakreditasibaikoleh LAN maupunPusdiklatAparatur • (PusdiklatAparatur, BBPK, BapelkesNasional, Bapelkes Daerah, Badan Diklat Propinsi, Badan Diklat Kab/Kota)

10. StrategiPengembangan PelatihanTeknisKepemimpinanKesehatan • Pengendalian mutu pelatihan dilaksanakan melalui: • Akreditasi pelatihan oleh Pusdiklat Aparatur dan Tim akreditasi propinsi • Quality Control pelatihan oleh Tim Pusat dan Propinsi • Tim Pusat terdiri dari Pusdiklat Aparatur, BBPK dan bapelkesnas • Tim Propinsi  tim akreditasi propinsi yang terdiri dari Dinkes Propinsi dan Bapelkes Daerah • Menggunakan instrumen yang sama dalam melaksanakan quality control pelatihan

11. TahapanPengembangan PelatihanTeknisKepemimpinanKesehatan TNA Lokakarya Penyusunan kurikulum dan modul Uji coba pelatihan Standarisasi kurikulum pelatihan TOT Penyelenggaraan pelatihan

12. JenisPelatihan • Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Dinas Kesehatan • Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Rumah Sakit • Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Puskesmas • Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Poltekkes • Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Balai Lab Kes • Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural KKP • Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural BTKL

13. II. DiklatPejabatStrukturalRumahSakit

14. JenisPelatihanmenurutjabatandi RS

20. Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Puskesmas

21. Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Kepala BTKL

22. Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Kepala KKP

23. Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Ka BBLK/BLK

24. Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pudir II dan Ka. Adum Poltekkes

25. Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Kepala Dinkes

26. Pelatihan Teknis Kepemimpinan Kepala Dinkes

27. Pelatihan Teknis Kepemimpinan Kepala Dinkes

28. Pelatihan Teknis Kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Dinas Kesehatan • Pendekatan Pelatihan • Pelatihan Klasikal ( 8 hari) • Pelatihan Rintisan Jarak Jauh

29. PengembanganPelatihanRintisanJarakJauh • Tahapan pembelajaran • Belajar mandiri dengan tutorial berbasis web (1 bulan) • Internalisasi/pendalaman di dalam kelas (3 hari)  pre test di awal pendalaman • Aplikasi di lapangan dengan fasilitasi/tutorial berbasis web (1,5 bulan) • Seminar hasil implementasi (2 hari)

30. 2. Peserta • Kriteria Peserta • Kepala Dinas • Memiliki akses internet • Memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer dan internet • Memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal pasif • b. Peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota yang maju dengan kriteria sbb: • tidak masuk dalam DBK • kapasitas fiskal cukup • ada kemudahan akses internet • Propinsi target : DI Jogjakarta, Jawa Barat , Lampung, Jawa tengah, Jawa Timur, Banten, Bali • d. Setiap propinsi ada satu Kepala Dinas Propinsi yang akan hadir dalam internalisasi/pendalaman dan seminar hasil.

31. 3. Mekanisme Rekruitmen: (klasikal dan rintisan) • Undangan dari Kemendagri (cq Ditjen Otoda kepada Bupati/Walikota dengan cc Gubernur) • Usulan calon peserta disampaikan oleh Bupati/walikota kepada Ditjen Otoda dengan cc gubernur dan Ka. Badan PPSDM Kesehatan) • Seleksi calon peserta dilakukan oleh tim yang terdiri dari Ditjen Otoda, Badan Diklat Kemendagri dan Badan PPSDM Kes • Nama-nama calon peserta yang lulus seleksi disampaikan oleh Ditjen Otoda kepada Badan PPSDM • Penetapan peserta oleh Ka. Badan PPSDM Kesehatan • Pemanggilan peserta oleh Otoda Kemendagri

32. 4. Tim Pelatihan • a. Fasilitator • Menguasaisubstansi • Widyaiswara • Pejabat yang dilatih • Mantanpejabatstrukturaldanfungsional • DosenPoltekkesdan PT

33. b. Tutor • Menguasaiseluruhsubstansi • Memilikiakses internet • Menguasai internet • Widyaiswara • Pejabat yang dilatih • Mantanpejabatstrukturaldanfungsional • DosenPoltekkesdan PT

34. Nara sumber • Bertugasuntukmenjawabpertanyaan(bisadari tutor ataufasilitator) • d. Sekretaris • berfungsiuntukmemonitorseluruhkegiatandariawalhinggaakhirpelatihan • e. Admin • Mamantau/monitoring lalulintas web site

35. Jadwal Tentatif