Standar Pelayanan Minimal

1. StandarPelayanan Minimal MATERI INTI 2PokokBahasan 5:

2. Tujuan • Mampu memahami dan menyusun Standar Pelayanan Minimal

3. Isi • DefinisiStandarPelayanan Minimal • SPM Bidang Kesehatan • Problem Pelaksanaan di Indonesia

4. DefinisiStandar • Oxford dictionary: • Standaradalahtingkatkeprimaan, dandigunakansebagaidasarperbandingan • Standaradalahtingkat minimum yang jikadicapaimasyarakatkemungkinanbesarakanpuas • Standardikenalsebagai model untukdicontoh

5. Donabedian: • Variasi yang dapatditerimadarisuatunormaataukriteria • Kriteriayangditetapkandandigunakanuntukmembandingkanaspek-aspekpelayanan; atau • normayangdigunakanuntukmenilaikinerjapelayanan

6. Katz & Green: • Pernyataan tertulis tentang harapan spesifik • Standar dibedakan dalam tiga domain: standar tata kelola, standar praktik, dan standar pelayanan

7. Meissenheimer: • Ukuranbakuterhadapkuantitas, kualitas, nilai/manfaat, • Tingkat kinerja yang diharapkanataudisepakatibersama • Batasan yang dapatditerimaakanadanyavariasiterhadapnormaataukriteria

8. WHO: • Kaji banding (benchmark) terhadappencapaian yang didasarkanpadatingkatterbaik yang diinginkan • Standarmenjadi model untukdicontohdandapatdigunakansebagaidasaruntukmelakukanpembandingan

9. Definisistandar(PP 102/2000) • Standaradalahspesifikasiteknisatausesuatu yang dibakukantermasuktatacaradanmetode yang disusunberdasarkankonsensussemuapihak yang terkaitdenganmemperhatikansyarat-syaratkeselamatan, keamanan, kesehatan, lingkunganhidup, perkembanganilmupengetahuandanteknologi, sertapengalaman, perkembanganmasakinidanmasa yang akandatanguntukmemperolehmanfaat yang sebesar-besarnya. • Standardisasiadalahprosesmerumuskan, menetapkan, menerapkandanmerevisistandar, yang dilaksanakansecaratertibdanbekerjasamadengansemuapihak.

10. PP 65/2005 • Standarpelayanan minimal yang selanjutnyadisingkat SPM adalahketentuantentangjenisdanmutupelayanandasar yang merupakanurusanwajibdaerah yang berhakdiperolehsetiapwargasecara minimal

11. Makna SPM dalamkonteksManajemenPemerintahan

12. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 Kerangka Konsep RPP: KewenanganProvinsiKewenanganKab./Kota - Akuntabilitas - Monev - Kinerja - Pemda - Berbasis SPM - LAKIP APBD Prov. Dekonsentrasi TP DAK Pinjaman SPM (Tolak ukur Kinerja Pemda) Indikator dan Nilai ditetapkan Departemen Propeda, Renstra, Repetada (Indikator +Nilai) APBD Berbasis Angg. Kinerja Peran swasta & Masy Fasilitas Capacity Building untukmencapai SPM bagi Daerah yang tidakmampusesuaitingkatkegagalan LPJ - Survey KepuasanMasyarakat – PengawasanMasyarakat – Pengawasan DPRD – PengawasanFungsional, dll

13. Penafsiransecarasederhanamengenaifungsi SPM • Mengurangikesenjanganmutupelayanankesehatanantardaerah • Aspeksumberdanamenjadipenting: Dana desentralisasidandanadekonsentrasi-pembantuan.

14. Tujuan SPM • Mengurangikesenjanganpelayanankesehatanantardaerah SPM disusunsebagaialatpemerintahdanpemerintahdaerah untuk menjamin: • Akses; dan • mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib (PP no 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapanan Standar Pelayanan Minimal. Pasal 3 ayat 1).

15. Logika SPM Daerah-daerah

16. Harapannya: Dana dekonsentrasi, DAK dan Tugas pembantuan SPM Fasilitas Capacity Building untuk mencapai SPM bagi Daerah yang tidak mampu, sesuai dengan tingkat kegagalan Daerah-daerah

17. Isu Operasional tentang SPM Pelaksanaan SPM dipengaruhioleh: • (1) Kemauan dan Kemampuan pemerintah daerah • (2) keberadaansisteminformasi dan datanya (Pasal 7 PP 65), dan • (3) tersedianyasumberdanapemerintahpusatsebagaipenjaminterakhir (Pasal 7 dan 16 PP 65).

18. Pasal 7: • Ayat 1. Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: • Keberadaaan Sistem Informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin penerapan SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan • Kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

19. Pasal 16. • Pemerintahwajibmendukungpengembangankapasitaspemerintahdaerah yang belummampumencapai SPM • PemerintahdapatmelimpahkantanggungjawabpengembangankapasitasPemerintahanDaerahKabupaten/Kota yang belummampumencapai SPM kepadaGubernursebagaiWakilPemerintah di Daerah • DukunganpengembangankapasitasPemerintahDaerahberupafasilitasi, pemberianorientasiumum, petunjuk tenis, bimbinganteknispendidikan dan pelatihanataubantuanteknislainnya • Dukungan di atas mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan negara serta keuangan daerah.

21. Batasan

23. Pasal 9 Permenkes: tentang monitoring

24. SPM merupakan hal yang wajib bagi Pemda

25. Peran Departemen Kesehatan

27. Pendanaan Pusat

28. Pendanaan Daerah

29. Bagaimana kemungkinan kendalanya? • Penerimaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Tersedianya data dan sistem informasi • Tersedianya dana pemerintah pusat

30. Tradisi Sistem Kesehatan • Sebagian besar dari apa yang ada di SPM didanai pemerintah pusat • Pemerintah daerah cenderung menyatakan bahwa pelayanan kesehatan KIA, TB, Surveilans, dan bahkan promosi kesehatan merupakan urusan pusat • Yang lebih menarik untuk urusan daerah adalah pengobatan gratis

31. Kemungkinan

32. Implikasi

33. Kuat Kemampuan Ekonomi Masyarakat Kuat Lemah Lemah Kemampuan Keuangan pemerintah Daerah Situasi Ekonomi

34. 250,00 Kabupaten Bengkalis 200,00 150,00 Kabupaten Siak Kabupaten Rokan Hilir 100,00 Kabupaten Natuna Kabupaten Kampar 50,00 Kabupaten Karimun Kabupaten Indragiri Hulu masyarakat Kota Pekanbaru Kabupaten Pelalawan Kota Batam Kota Dumai Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Riau. Kepulauan Kabupaten Kuantan Singingi 0,00 Kota Tanjung Pinang (0,80) (0,60) (0,40) (0,20) - 0,20 0,40 0,60 0,80 (50,00) pemda Propinsi Riau

35. 8,00 Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu 6,00 Selatan 4,00 2,00 masyarakat Kota Bengkulu 0,00 (1,80) (1,60) (1,40) (1,20) (1,00) (0,80) (0,60) (0,40) (0,20) - (2,00) (4,00) (6,00) Kabupaten Bengkulu Utara (8,00) pemda Bengkulu

36. 60,00 Kabupaten Minahasa 50,00 40,00 30,00 Kota Manado 20,00 Kabupaten Sangihe Talaud 10,00 masyarakat Kabupaten Bolaang Mangondow 0,00 (0,50) (0,40) (0,30) (0,20) (0,10) - 0,10 0,20 0,30 0,40 Kota Bitung (10,00) (20,00) pemda Sulawesi Utara

37. 40,00 35,00 Kabupaten Badung 30,00 25,00 Kabupaten Buleleng 20,00 Kabupaten Gianyar Kabupaten Tabanan 15,00 Kota Denpasar 10,00 masyarakat Kabupaten Jembrana 5,00 Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung 0,00 (0,40) (0,30) (0,20) (0,10) - 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 (5,00) (10,00) Kabupaten Bangli (15,00) pemda Bali

38. Tantangan: Apa yang disebut sebagai dana untuk pengembangan kapasitas? SPM Apakah Fasilitas Capacity Building dapat berupa pengiriman orang, dana, obat, dll? Daerah-daerah

39. Kendala tersedianya data: • Catatan: Data SPM seharusnya mempunyai unit analisis Kabupaten/Kota. Tidak mungkin apabila datanya mempunyai unit analisis perorangan. • Data sebaiknya berasal dari data rutin, bukan survei.

40. Data ini tersedia Data ini sulit definisi dan pengumpulannya

41. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015 4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada tahun 2015; 5. Cakupan neonatis dengan komplikasi yang ditangani 80% pada tahun 2010. 6. Cakupan kunjungan bayi 90% pada tahun 2010;

47. Kendala sistem informasi: • Tersedianya sistem informasi yang sampai ke pusat. • Sampai saat ini belum ada sistem yang jelas

48. Tersedianya dana pemerintah pusat: • Intinya adalah bahwa SPM yang terpilih harus mempunyai implikasi peningkatan capacity building bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mampu memenuhi SPM. Program capacity building ini membutuhkan dana pemerintah pusat.

49. Kendala: • Tersedianya Unit-Cost sesuai dengan kondisi daerah • Apakah ada Aturan yang memaksa daerah untuk menjalankan dan mendeklarasikan ketidak mampuannya • Bagaimana kemampuan pusat?

50. Kebijakan yang diusulkan