1 / 19

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DEFINISI. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

mrinal
Download Presentation

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

  2. DEFINISI • SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. • Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

  3. TUJUAN PENYUSUNAN SPM • Pedoman bagi BLU dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; • Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan; • Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan; • Alat akuntabilitas BLU dalam penyelenggaraan layanannya; • Mendorong terwujudnya checks and balances; • Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan BLU

  4. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN SPM BAGI SATKER YANG MENERAPKAN PK BLU • PP 23/2005 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM; • PP 65/2005 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN dan PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL; • PERATURAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL; • PMK No. 119/PMK.05/2007 tentang PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENETAPAN PK BLU • PERATURAN LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIFAT PELAYANAN CALON BLU BERSANGKUTAN.

  5. PP 23/2005 Pasal 8 • Instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/walikota sesuai dengan kewenangannya. • Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU. • Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

  6. PMK 119/2007 Pasal 8 • SPM merupakanukuranpelayanan yang harusdipenuhiolehSatker yang menerapkan PK BLU yang ditetapkanolehMenteri/PimpinanLembagadalamrangkapenyelenggaraankegiatanpelayanankepadamasyarakat yang harusmempertimbangkankualitaslayanan, pemerataan, dankesetaraanlayanansertakemudahanmemperolehlayanan. • SPM sebagaimanadimaksudpadaayat (1) berpedomanpada SPM Kementerian Negara/Lembaga/industrisejenisdan/atauperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenai SPM

  7. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM SPM • Penyajian SPM • Kesesuaian SPM denganperkembangankebutuhandankemampuanSatker • RencanaPencapaian SPM • IndikatorPelayanan • AdanyatandatanganpimpinanSatkerdanMenteriterkait

  8. PENYAJIAN SPM SPM harusdisajikansecarasederhana, realistis, mudahdiukur, terbuka, Terjangkaudandapatdipertanggung jawabkan

  9. KESESUAIAN SPM DGN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN SATKER SPM disesuaikandgnperkembangan kebutuhan, prioritas, kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personilinstansipemerintah

  10. RENCANA PENCAPAIAN SPM Satkermenyusunrencanapencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM denganmengacupada bataswaktupencapaian SPM sesuai denganperaturan yang ada

  11. INDIKATOR PELAYANAN SPM menetapkanjenispelayanandasar Indikator SPM danbataswaktu pencapaian SPM

  12. PENYUSUNAN SPM PERLU MEMPERTIMBANGKAN • Keberadaansisteminformasi, pelaporan, danevaluasipenyelenggaraanoperasisehinggapencapaian SPM dapatdipantaudanmudahdievaluasisecaraberkelanjutan; • Standarpelayanantertinggi yang telahdicapaidalambidangterkait; • Keterkaitanantar SPM dalamsatubidangdanantara SPM suatubidangdenganbidanglainnya; • Kemampuankeuangan, kelembagaan, danpersonilpadabidangterkait; • Pengalamanempiristentangtatacarapenyediaanpelayanandasartertentu yang terbuktidapatmenghasilkanmutupelayanan yang ingindicapai.

  13. ADANYA TANDATANGAN PIMPINAN SATKER DAN MENTERI TERKAIT SPM yang disampaikanharusditanda tanganiolehMenteriterkait

  14. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (1) • Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga • Lampiran SPM A. Standar Pelayanan Perspektif Pemangku Kepentingan

  15. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (2) • Standar Pelayanan Perspektif Manajemen, Administrasi dan Keuangan

  16. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (3) • Standar Pelayanan Perspektif Proses Pendidikan dan Pengembangan

  17. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (4) • Standar Pelayanan Perspektif Etos dan Budaya Kerja

  18. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (5) PENJELASAN SPM • PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Daftar Istilah • KOMPONEN SPM A. Bagian yang berisi petunjuk pencapaian standar nasional pendidikan B. Bagian yang berisi indikaotr pencapaian kinerja secara keseluruhan yang meliputi: 1. Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan 2. Standar Manajemen 3. Standar Proses Pendidikan dan Pengembangan 4. Standar Etos dan Budaya Kerja

  19. TERIMA KASIH

More Related