1 / 19

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). PENGERTIAN. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

maura
Download Presentation

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL(SPM)

  2. PENGERTIAN • SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. • Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

  3. TUJUAN • Pedoman bagi BLU dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; • Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan; • Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan; • Alat akuntabilitas BLU dalam penyelenggaraan layanannya; • Mendorong terwujudnya checks and balances; • Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan BLU

  4. PP 23 TAHUN 2005 Pasal 8 • Instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/walikota sesuai dengan kewenangannya. • Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan PPK – BLU. • Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

  5. PP 23 TAHUN 2005 Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasanlayanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Agarfungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, makastandar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART(Specific, Measurable, Attainable, Reliable, and Timely), yaitu : • fokus pada jenis layanan; • dapat diukur; • dapat dicapai; • relevan dan dapat diandalkan; dan • tepat waktu.

  6. PMK 119 TAHUN 2007 Pasal 8 • SPM merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satker yang menerapkan PK BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan. • SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SPM Kementerian Negara/Lembaga/industri sejenis dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPM.

  7. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Penyajian SPM; • Kesesuaian SPM dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan Satker; • Rencana Pencapaian SPM; • Indikator Pelayanan; • Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.

  8. PENYAJIAN SPM SPM harus disajikan secara sederhana, realistis, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

  9. KESESUAIAN SPM DENGAN PERKEMBANGAN DAN KEMAMPUAN SATKER SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil instansi pemerintah.

  10. RENCANA PENCAPAIAN SPM Satker menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada.

  11. INDIKATOR PELAYANAN Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, danwaktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

  12. PENYUSUNAN SPM PERLU MEMPERTIMBANGKAN • Keberadaan sistem informasi, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan operasi sehingga pencapaian SPM dapat dipantau dan mudah dievaluasi secara berkelanjutan; • Standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang terkait; • Keterkaitan antar SPM dalam satu bidang dan antara SPM suatu bidang dengan bidang lainnya; • Kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil pada bidang terkait; • Pengalaman empiris tentang tata cara penyediaan pelayanan dasar tertentu yang terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai.

  13. DITANDATANGANI MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SPM yang disampaikan harus ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis.

  14. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (1) • Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga • Lampiran SPM • Standar Pelayanan Perspektif Pemangku Kepentingan

  15. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (2) • Standar Pelayanan Perspektif Manajemen, Administrasi dan Keuangan

  16. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (3) • Standar Pelayanan Perspektif Proses Pendidikan dan Pengembangan

  17. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (4) • Standar Pelayanan Perspektif Etos dan Budaya Kerja

  18. CONTOH SPM BLU di BIDANG PENDIDIKAN (5) PENJELASAN SPM • PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Daftar Istilah • KOMPONEN SPM A. Bagian yang berisi petunjuk pencapaian standar nasional pendidikan B. Bagian yang berisi indikaotr pencapaian kinerja secara keseluruhan yang meliputi : 1. Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan 2. Standar Manajemen 3. Standar Proses Pendidikan dan Pengembangan 4. Standar Etos dan Budaya Kerja

  19. TERIMAKASIH

More Related