MEKANISME PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) di Kota Bandung

1. MEKANISMEPELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) di Kota Bandung DINAS BANGUNAN KOTA BANDUNG 2005

2. 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. • 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • 3. Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. • 4. Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. • 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom • 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota BandungA I. DASAR HUKUM

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12,13,14,15,17,18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. • Keputusan Walikota Bandung Nomor 640/Kep.554-Huk/2004 tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar Bangunan di Kota Bandung. • Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.1/Kep.550-Huk/2005 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pelaksanaan Penertiban Bangunan Kepada Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung.

4. SUBSTANSI IMB • Substansi Ijin Mendirikan Bangunan dilihat dari : • Aspek Pengendalian • Ijin Mendirikan Bangunan merupakan alat kendali pemanfaatan ruang kota. • Ijin Mendirikan Bangunan merupakan alat kendali pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan lainnya. • Ijin Mendirikan Bangunan merupakan arahan teknis pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan lainnya. • Aspek Pembinaan • Ijin Mendirikan Bangunan merupakan alat pembinaan kepada masyarakat untuk : • Tertib hukum • Tertib mendirikan bangunan • Tertib lingkungan

5. Aspek Pendapatan • Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. • Catatan : • “ IMB lebih berorientasi kepada aspek pengendalian dan pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan aspek pendapatan “.

6. III. MEKANISME / PROSEDUR PEMOHON WALIKOTA 1 SIE REGISTRASI 2 SIE TEKBANG SEKDA 3 4 SIE PEMETAAN & PENOM. 11 5 KADIS SIE DOK. 6 SUB DIN 7 BAG. TU 8 9 10

7. PROSEDUR IMB 1   1 2 2  3  3 4  5 4  1 Hari 6 5 3 Hari  6 7 2 Hari 7  8 8 2 Hari 9  10 11    9 12 2 Hari  10 1 Hari 13  Sub Din A 11 1 Hari 14   Yantap 12 15

8. IV. KETERKAITAN DENGAN IJIN LAINNYA IJIN LOKASI: Master Plan. IPPT : Rencana Kota. IJIN PEMATANGAN LAHAN: Persiapan Pembangunan IJIN JALAN MASUK: Penggunaan Damija dan Saluran air IJIN GANGGUAN ( HO ): Pemanfaatan Bangunan

9. V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH