DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

1. PEMBEBASAN BEA MASUK DAN /ATAU CUKAIATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAHUNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM,AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

2. DAERAH PABEAN BARANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI IMPOR DAN TERUTANG BEA MASUK • FUNGSI DIJBC : • REVENUE COLLECTOR • TRADE FACILITATION • INDUSTRIAL ASSISTANCE • COMMUNITY PROTECTION KETENTUAN UMUM KEPABEANAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN ATAS L;ALU LINTAS BARANG YANG MASUK ATAU KELUAR DAERAH PABEAN SERTA PEMUNGUTAN BEA MASUK DAN BEA KELUAR

3. KEPUTUSAN MENTERIKEUANGAN PER BADAN/LEMBAGA/YAYASAN DASAR HUKUM UU NO. 10/1996 jo UU NO. 17/2006 Pasal 25 ayat 1 huruf (d) PMK NO. 70/PMK.04/2012

4. SUBJEK FASILITAS BADAN ATAU LEMBAGA YANG BERGERAK DI BIDANG IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL ATAU KEBUDAYAAN • SYARAT : • BERBADAN HUKUM DAN BERKEDUDUKAN DI DALAM WILAYAH NKRI, • PENDIRIAN DENGAN AKTA NOTARIS, DAN • BERSIFAT NON PROFIT

5. OBJEK FASILITAS BARANG UTK MENDIRIKAN/ MEMPERBAIKI BANGUNAN IBADAH, RUMAH SAKIT, POLIKLINIK DAN / ATAU SEKOLAH, SERTA BARANG YANG AKAN MERUPAKAN INVENTARIS TETAPNYA; MOBIL KLINIK, SARANA PENGANGKUT ORANG SAKIT, SARANA PENGANGKUT UNTUK PERPUSTAKAAN KELILING ATAU SEJENISNYA, ATAU SARANA PENGANGKUT PETUGAS KESEHATAN; BARANG YANG DIPERLUKAN UTK PEMAKAIAN TETAP OLEH PERKUMPULAN & BADAN2 UTK TUJUAN KEBUDAYAAN; BARANG YANG DIPERLUKAN UTK IBADAH UNTUK UMUM SEPERTI TIKAR SEMBAHYANG, PERMADANI, ATAU PIALA-PIALA UNTUK PERJAMUAN SUCI, SERTA BARANG HADIAH DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN;

6. OBJEK FASILITAS #2 PERALATAN OPERASI ATAU PERKAKAS PENGOBATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BADAN-BADAN SOSIAL; MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN / ATAU PAKAIAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT YG MEMERLUKAN; DAN/ATAU BARANG PERALATAN BELAJAR MENGAJAR UNTUK LEMBAGA PENGAJARAN DENGAN MAKSUD UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN MASYARAKAT

7. SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DIT. FASILITAS KEPABEANAN DJBC DIREKTUR JENDERAL ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK BADAN / LEMBAGA/ YAYASAN DOKUMEN YANG DIAJUKAN : PERMOHONAN DARI PIMPINAN BADAN/LEMBAGA, RINCIAN JUMLAH, JENIS BARANG DAN PERKIRAAN NILAI PABEAN, GIFT CERTIFICATE, REKOMENDASI DARI INSTANSI TEKNIS TERKAIT, DAN REKOMENDASI DARI INSTANSI TEKNIS TERKAIT LARANGAN DAN / ATAU PEMBATASAN. DIRJEN BC (mintapersetujuan) DIT. FASILITAS KEPABEANAN DJBC

8. SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BADAN/LEMBAGA/ YAYASAN SOSIAL INSTANSI TERKAIT (KEMSOS, BNPB, KEMENDAG, KEMEN LAIN) DJBC/ DIT. FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PABEAN PERMOHONAN REKOMENDASI PERMOHONAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN PERMOHONAN + REKOMENDASI + RINCIAN JML, JNS BRG PERKIRAAN NP PIB UTK PENYELESAIAN ADM PIB SPPB

9. ALUR PROSES PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK PERMOHONAN DAN LAMPIRANNYA DJBC PENELITIAN DOKUMEN SURAT PENGEMBALIAN UTKKELENGKAPAN DATA/DOKUMEN NO LENGKAP? YES MEMENUHI KETENTUAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN KMK PEMBEBASAN BM PER BADAN/ LEMBAGA/ YAYASAN SURAT PENOLAKAN

10. PENGAWASAN TERHADAP BARANG IMPOR KIRIMAN HADIAH / HIBAH YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DILAKUKAN PEMERIKSAAN PABEAN MELIPUTI PENELITIAN DOKUMEN DAN/ ATAU PEMERIKSAAN FISIK; APABILA PENERIMA FASILITAS TIDAK MEMENUHI KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/ HIBAH WAJIB MEMBAYAR BEA MASUK DAN DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

11. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2012, maka : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2006 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2007 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2009 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.