PELAKSANAAN A NGGARAN P ENDAPATAN DAN B ELANJA D AERAH

1. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KEUANGANNEGARA Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaa Pertgjwban Pengawasan RPJP/D Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan Pendapatan Akuntansi Keuangan Pembinaan: • PemberianPedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • PenelitiandanPengembangan RPJM/D Bendahara Penerimaan LaporanKeuangan Pemerintah Verifikasi RKP/D • LaporanRealisasiAnggaran • Neraca • LaporanArusKas • CatatanatasLaporanKeuangan Penatausahaan Belanja DPA-SKPD/KL KUA PPAS Bendahara Pengeluaran Dasar Pelaksanaan Anggaran Nota Kesepakatan PengawasanterhadappelaksanaanPeraturantentang APBN/D Kekayaan dan Kewajiban • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan • KasUmum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang LaporanKeuangandiperiksaoleh BPK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/KL Pengendalian Intern RKA-SKPD/KL Laporan Realisasi Semester Pertama RancanganPeraturantentangPertanggungjawaban APBD RAPBN/D Pemeriksaan Ekstern Akuntansi Keuangan PerubahanAPBN/D APBN/D

3. A. ASAS UMUM PELAKSANAAN APBD PELAKSANAAN APBD DIMULAI DENGAN URAIAN TENTANG ASAS UMUM PELAKSANAAN APBD YANG MENCAKUP: 1.PENERIMAAN &PENGELUARAN UTK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH HARUS DIKELOLA DLM APBD 2. SKPD YG MEMPUNYAI TUGAS MEMUNGUT PENDAPATAN DAERAH WAJIB MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU DALAM PERATURAN PERUNDANG2AN 3. DANA YG DITERIMA OLEH SKPD TIDAK BOLEH LANGSUNG DIGUNAKAN UTK MEMBIAYAI PENGELUARAN 4. PENERIMAAN SKPD BERUPA UANG ATAU CEK HARUS DISETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH PALING LAMA 1 (SATU) HARI KERJA;

4. 5. JUMLAH BELANJA DAERAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD MERUPAKAN BATAS TERTINGGI UNTUK SETIAP PENGELUARAN BELANJA; 6. PENGELUARAN TIDAK DAPAT DIBEBANKAN PADA ANGGARAN BELANJA DAERAH JIKA UNTUK PENGELUARAN TERSEBUT TIDAK TERSEDIA ATAU TIDAK CUKUP TERSEDIA DANA DALAM APBD;; 7. PENGELUARAN SEPERTI TSB PADA BUTIR (6) HANYA DPT DILAKUKAN DLM KEADAAN DARURAT, YANG SELANJUTNYA HARUS DIUSULKAN TERLEBIH DAHULU DALAM “RANCANGAN PERUBAHAN APBD 8. SETIAP SKPD TIDAK BOLEH MELAKUKAN PENGELUARAN ATAS BEBAN ANGGARAN DAERAH UNTUK RUJUKAN LAIN DARI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM APBD 9. PENGELUARAN BELANJA DAERAH HARUS DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRINSIP HEMAT, TIDAK MEWAH, EFEKTIF, EFISIEN DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

5. B. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD 1. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD PPKD BERDASARKAN PERSETUJUAN SEKDA MENGESAHKAN RANCANGAN DPA-SKPD UTK DILAKSANAKAN KEPALA SKPD SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN PPKD MEMBERITAHU RANCANGAN DPA KPD SEMUA KEPALA SKPD PALING LAMBAT 3 HARI SETELAH PERDA DITETAPKAN RANCANGAN DPA-SKPD DISERAHKAN KEPADA PPKD PALING LAMBAT 6 HARI TAPD BERSAMA PPKD MELAKUKAN VERIFIKASI RANCANGAN DPA-SKPD PALING LAMA 15 HARI KERJA SEJAK PERDA DITETAPKAN

6. RANCANGAN DPA SKPD MEMUAT: SASARAN YG HENDAK DICAPAI PROGRAM DAN KEGIATAN YG DIRENCANAKAN ANGGARAN YG TERSEDIA UNTUK MENCAPAI SASARAN RENCANA PENARIKAN DANA DR SETIAP SKPD PENDAPATAN YG DIPERKIRAKAN

7. 2. ANGGARAN KAS PERKIRAAN ARUS KAS MASUK BERSUMBER DARI PENERIMAAN BERDASARKAN RANCANGAN DPA-SKPD, SETIAP KEPALA SKPD MEMBUAT ANGGARAN KAS PERKIRAAN ARUS KAS KELUAR YG DIGUNAKAN UTK MENDANAI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP PERIODE PEMBAHASAN ANGGARAN KAS DAN RANCANGAN DPA-SKPD SETIAP SKPD, DILAKUKAN BERSAMAAN OLEH BPKD BPKD SELAKU BENDAHARA DAERAH MENYUSUN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH SECARA KESELURUHAN

8. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

9. C. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH SEMUA PENERIMAAN DAERAH HARUS DILAKUKAN MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH (KASDA); BENDAHARA PENERIMAAN WAJIB MENYETOR SELURUH PENERIMAAN UANG KE REKENING KAS UMUM DAERAH SELAMBAT-2NYA 1 (SATU) HARI SETELAH BENDAHARA MENERIMA UANG; SEMUA PENERIMAAN HARUS DIDUKUNG OLEH BUKTI YANG LENGKAP ATAS SETORAN TERSEBUT SKPD TIDAK BOLEH MELAKUKAN PUNGUTAN APAPUN SELAIN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH. PENDAPATAN DAERAH YG DITERIMA OLEH SETIAP SKPD TDK DPT DIPERGUNAKAN LANGSUNG UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN PENERIMAAN SKPD BERBENTUK UANG HARUS SEGERA DISETOR KE KAS UMUM DAERAH DAN YG BERBENTUK BARANG AKAN MENJADI MILIK/ASET DAERAH DICATAT SEBAGAI INVENTARIS

10. D. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN YG DISEBUT PENGGUNA ANGGARAN(PA) ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) ATAU KUASA PA MENYELENGGARAKAN SEMUA KEGIATAN SESUAI DENGAN (RKA-SKPD) YANG TERCANTUM (DIPA) YANG TELAH DISAHKAN OLEH KANTOR WILAYAH PERBENDAHARAAN TINGKAT DAERAH.

11. HAL-2 YG PERLU DICERMATI DLM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 1. SEMUA PENGELUARAN DANA HARUS DIDUKUNG OLEH BUKTI PENGELUARAN YANG LENGKAP DAN SAH MENGENAI HAK YANG DIPEROLEH OLEH PIHAK YANG MENAGIH 2. PENGELUARAN KAS YG MENGAKIBATKAN BEBAN APBD TDK DPT DILAKUKAN SBLM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TTG APBD DITETAPKAN DAN DICANTUMKAN DLM LEMBARAN DAERAH; 3. PENGELUARAN KAS SEBAGAIMANA TSB DI ATAS TDK TERMASUK BELANJA YG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YG BERSIFAT WAJIB; 4. PENERBITAN SPM TDK BOLEH DILAKUKAN SEBELUM BARANG /JASA DITERIMA MELALUI PROSES SERAH-TERIMA PEKERJAAN, KECUALI DITENTUKAN LAIN DLM PERATURAN PERUNDANG-2 AN 5. PELAKSANAAN PENGELUARAN ATAS BEBAN APBD DILAKUKAN BERDASARKAN SPM YG DITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

12. .. LANJUTAN HAL-2 YG PERLU DICERMATI DLM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 6. PEMBAYARAN TSB DI ATAS DILAKUKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) OLEH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD); 7. BENDAHARA PENGELUARAN MELAKSANAKAN PEMBAYARAN DARI UANG PERSEDIAAN (UP) YANG DIKELOLANYA SETELAH: a. MENELITI KELENGKAPAN PERINTAH PEMBAYARAN (SPM) YG DITERBITKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA-PA; b. MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN TAGIHAN YANG TERCANTUM DALAM PERINTAH PEMBAYARAN (SPM) C. MENELITI KETERSEDIAAN DANA UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN YANG BERSANGKUTAN.

13. E. PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DAERAH DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEMUA PENERIMAAN &PENGELUARAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBIAYAAN DAERAH DILAKUKAN MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH. SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA DANA CADANGAN SUMBER- SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH INVESTASI PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI PIUTANG DAERAH

14. 1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PADA WAKTU MENYUSUN RANCANGAN APBD BIASANYA MENGANUT ”PRAKIRAAN MAJU” (FORWARD ESTIMATE) PRAKIRAAN MAJU ADALAH PERHITUNGAN KEBUTUHAN DANA UNTUK TAHUN ANGARAN BERIKUTNYA DIBUAT LEBIH BESAR DARIPADA TAHUN BERJALAN AGAR KESINAMBUNGAN PROGRAM DAPAT LEBIH TERJAMIN PELAKSANAANNYA • MENUTUPI DEFISIT ANGGARAN APABILA PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN REALISASI PENDAPATAN < REALISASI BELANJA DAERAH; SILPA TAHUN SEBELUMNYA SEBAGAI CADANGAN UTK: MENDANAI PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN ATAS BEBAN BELANJA LANGSUNG MENDANAI KEWAJIBAN LAINNYA YANG SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN BLM SELESAI

15. MENANGGULANGI PEMBIAYAAN -PEMBIAYAAN YANG TAK TERDUGA 2. DANA CADANGAN DANA CADANGAN DIBUKUKAN DLM REKENING TERSENDIRI ATAS NAMA ”DANA CADANGAN PEMERINTAH DAERAH” YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA UMUM DAERAH DANA CADANGAN HANYA DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM/KEGIATAN SESUAI DGN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERDA HAL-2 YG PERLU DICERMATI DLM DANA CADANGAN SEBELUM DIGUNAKAN HARUS DIPINDAH BUKUKAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH JUMLAH PEMINDAHBUKUAN PALING TINGGI SEJUMLAH PAGU DANA CADANGAN YG AKAN DIGUNAKAN UTK MEMBIAYAI PELAKSANAAN KEGIATAN DLM TAHUN ANGGARAN YBS. PEMINDAHBUKUAN KE REKENING KAS UMUM DAERAH, DILAKUKAN DGN SURAT PERINTAH OLEH KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH ATAS PERSETUJUAN PPKD.

16. PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT EKONOMIS 3. INVESTASI BUNGA, DEVIDEN, ROYALTI, MANFAAT SOSIAL DAN MANFAAT LAINNYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DLM RANGKA PELAYANAN KPD MASY. PENAMBAHAN JUMLAH INVESTASI SELAMA TAHUN ANGGARAN BERJALAN DICATAT DALAM REKENING PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI DAERAH), PENCATATAN INVESTASI PENGURANGAN, PENJUALAN DAN/ATAU PENGALIHAN INVESTASI DICATAT PADA REKENING PENJUALAN KEKAYAANDAERAH YANG DIPISAHKAN (DIVESTASI MODAL).

17. 4. PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH SEMUA TRANSAKSI YG MENGAKIBATKAN DAERAH MENERIMA SEJUMLAH UANG ATAU MANFAAT YG DPT DINILAI DGN UANG DARI PIHAK LAIN DIMANA TERDAPAT KEWAJIBAN DARI DAERAH TERSEBUT UNTUK MEMBAYAR KEMBALI UTANG POKOK DAN KEWAJIBAN LAIN YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA.

18. PEMBAYARAN POKOK UTANG DARI PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH DILAKUKAN BERDASARKAN SPM YG DITERBITKAN OLEH PPKD JIKA PEMERINTAH DAERAH TDK MEMPUNYAI ANGGARAN YG CUKUP UTK PEMBAYARAN PINJAMAN ATAU OBLIGASI DAERAH, KEPALA DAERAH DPT MELAKUKAN PELAMPAUAN PEMBAYARAN MENDAHULUI ATAU SETELAH ADANYA PERUBAHAN APBD. PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH JIKA PEMBAYARAN TERJADI SBLM PERUBAHAN APBD, HARUS DILAPORKAN KPD DPRD DALAM PEMBAHASAN AWAL PERUBAHAN APBD JIKA PEMBAYARAN TSB DILAKUKAN SETEL AH ADANYA PERUBAHAN APBD , MAKA HAL TSB HARUS DILAPORKAN KEPADA DPRD DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN BERJALAN.

19. PIUTANG DAERAH JUMLAH UANG YANG HARUS DIBAYARKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI AKIBAT SUATU PERJANJIAN UTANG/PIUTANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU PENATAUSAHAAN PENGELUARAN UNTUK PEMBIAYAAN DAERAH DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

20. SURAT PENAGIHAN PIUTANG DAERAH

21. MENELITI KELENGKAPAN PERINTAH PEMBAYARAN/PEMINDAHBUKUAN YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DARAH MENGUJI KEBENARAN PERHITUNGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG TERCANTUM DLM PERINTAH PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH MENGUJI KETERSEDIAAN DANA YANG BERSANGKUTAN. MENOLAK PENCAIRAN DANA, JIKA PERINTAH PEMBAYARAN ATAS PENGELUARAN PEMBIAYAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN.