1 / 19

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR. KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender. ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR. KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender.

myrrh
Download Presentation

ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangInfrastrukturyang responsive gender

  2. ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR KEGIATAN : PenyusunandanharmonisasikebijakanbidangInfrastrukturyang responsive gender

  3. OUTPUT INDIKATOR I (Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur ) • Panduan PPRG bidangke-PU-an • Panduan PPRG KementerianKeuangan • Panduan PPRG bidang ESDM • Panduan PPRG bidangPerumahan Rakyat • Panduan PPRG bidangPertanahan • Grand Design Pelaksanaan PUG KementerianPerhubunganpada sub sektorPerhubunganUdara Grand Design Pelaksanaan PUG Bidang Perumahan Rakyat sub sektor Perumahan Informal dan Pengembangan Kawasan • ModelKebijakanInfrastrukturuntukPemberdayaanPerempuanmelaluiIndustriRumahan

  4. Lanjutan • Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidangke-PUanyang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender • Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender

  5. OUTCOME INDIKATOR I (Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur • Pergub No 29 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG’s tahun 2011- 2015 Prov. Sulteng • Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011 -2016 Prov. Sulteng yang menuangkan target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); • Pergub Prov. Sulteng No. 49 Tahun 2012 Tentang RAD Keadilan Untuk Semua ( Justice For All); • Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor. 476/650/BPPKBD-G.ST/2012 tentang Pengurus Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Provinsi Sulawesi Tengah; • Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor.28.1/DPRD/2011 tentang Penetapan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Tengah periode 2011- 2014; • Tersusunnya Pedoman PPRG Provinsi Sulawesi Tengah;

  6. Lanjutan • Perda PUG Prov. Sulteng (Inisiasi DPRD); • Diterbitkannya Instruksi Gubernur Sulteng Nomor 188.54/207/Bappeda-G.ST/2011 tentang Implementasi Gender Budget Statement (Pernyataan Belanja Gender); • Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2012 tentang PPRG di Provinsi DKI Jakarta; • Integrasi gender dalam RPJMD Provinsi DKI Tahun 2013-2017; • Tersedianya fasilitas daycare kementerian Kementerian Keuangan; • Peraturan Menteri PU tentang Penyediaan Ruang Penitipan Anak (TPA) pada seluruh pembangunan gedung (5 lantai dengan 1 TPA.

  7. OUTPUT INDIKATOR 2 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur) • Tersusunnya 8 Program dan 8 Kegiatan yang responsif gender di Kementerian Keuangan; • Tersusunnya 13 (tiga belas) program yang responsif genderdiKementerian PU; • Tersusunnya 6 (enam) program dan kegiatan yang responsif gender di Kementerian Perhubungan ; • Tersusunnya 3 (tiga) program yang responsif gender diKementerian Perumahan Rakyat ; • Tersusunnya11 (sebelas) program dankegiatan yang responsif gender diBPN; • Tersusunnya11 (sebelas) program dan15 kegiatan yang responsif gender di Kementerian ESDM; • MOU KPPdanPA dan Kemen. Perhubungantentang Pelaksanaan PUG.

  8. Lanjutan • Tersusunnya ARG di 33 SKPD diProvinsiJawaTimurdengan total anggaranRp. 60.059.659.330,-; • Tersusunnya ARG di20 SKPD Provinsi Sulawesi Tengah; • Tersusunnya ARG di 15 SKPD Provinsi DKI Jakarta; • Ditetapkannya focal pointdisetiap SKPD Provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 476/34/BPPKBD-G.ST/2013; • Terbentuknya Pokja PUG di KemenKeu, Kemenhub, Kemenpera, Kemen ESDM, Kemen PU dan BPN; • Terbentuknya POKJA PUG di 4 provinsi (Provinsi Jatim, Sulteng, DKI Jakarta, Bengkulu).

  9. OUTCOME INDIKATOR 2 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur) • Panduanpelatihan penelaahan ARG (e-learning) bagiparapenelaahanggaranpadaKementerianKeuangan • Implementasipemanfaatantungkuhematenergidenganmelibatkanpemda, Yayasan Dian Desadan World Bank difasilitasi oleh Ditjen. EBTK. Kem. ESDM • Panduan Training of Trainer tentang PUG bagistafpadaKementerianKeuangan • KMK Nomor 568/KM/2012 tentangpembentukan Tim PUG KementerianKeuangan • Inisiasipengintegrasianisu gender dalam KUA-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah; • Integrasi Gender kedalam Draft PerdaPenyusunan APBD TA 2014; • DiterbitkannyaPeraturanGubernur No. 37 Tahun 2012 tentang PUG (RevitalisasiPokja PUG) Provinsi DKI Jakarta

  10. Lanjutan • Kerjasama IUWASH (USAid) Program Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan Indonesia dengan srakeholderdi 34 kab/kota di 5 regional yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat/DKI Jakarta/Banten, JawaTengah, JawaTimur dan Sulawesi Selatan ; • Kerjasama INDII (AUSAid) Integrasi gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan melaluipenyusunaPanduan Manual Gender Berbasis Kelembagaan); • Kerjasama Pattiro  Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas untuk K/L dan Provinsi ; • Kerjasama GIZ Merintis kerjasama terkait pengintegrasiankebijakandibidangpertambangan(denganmelihatisuperempuan sebagai pekerjatambang dan perempuan dan anak sbg penerima dampak darilingkungandidaerahpertambangan

  11. OUTPUT INDIKATOR 3 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur • Data Terpilah Bidang Ke-PUan mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif , Kementerian PU; • Data terpilahbidangke-PUanyang mendukung Pembangunan Bidang InfrastrukturProvinsi DKI Jakarta • Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional ) Provinsi Sumatera Selatan; • Data terpilahbidangke-PUanyang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional) ProvinsiJawaTimur • Data terpilah bidang ke-PUan yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur (regional) Provinsi Sumatera Barat • Identifikasi Indikator terpilah Gender bidangPertanahan, BPN • Tersusunnya Data terpilah bidang Infrastruktur di Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, Sulteng dan Jawa Timur;

  12. OUTCOME INDIKATOR 3 (Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur • Tersusunnya DataterpilahKementerianKeuangan • Updating Data terpilah Kementerian PU setiap Tahun • Tersusunnya Gender Cheklist bidang Ke-PU-an • Kajianmengenaiindikator gender bidangke-PU-an • Tersusunnya Gender Impact AssementpadabidangKe-Puan

  13. OUTPUT INDIKATOR 4 (Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG • Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di K/L (Generik) • PermenPP No 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monev Pelaksanaan PPRG bagi Daerah

  14. OUTCOME INDIKATOR 4 (Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG • Pedoman Monev PPRG Kemenpera

  15. OUTPUT INDIKATOR 5 (Penguatan kapasitan SDM Penggerak Provinsi) • ModulTOTfasilitator PPRG didaerah • Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitasi SDM Pengggerak PPRG di 33 Provinsi • Pedoman Pengawasan PPRG Daerah (dalam proses)

  16. OUTCOME INDIKATOR 5 (Penguatan kapasitan SDM Penggerak Provinsi) • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/6199/SJ tentang Pembentukan Sekretariat PPRG Daerah; • Permendagri No. 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2014; • Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014; • …diisi oleh asdep yang lain

  17. terima kasih

More Related