TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

1. TINJAUAN UMUMSISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH Oleh Bambang Kesit

2. DASAR HUKUM • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; • UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; • UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; • UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; • UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; • PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; • PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; • PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH • PENGERTIAN PENGELOLAAN • Sempit : penerimaandanpengeluaranuang • Luas : objek, subyek, proses dantujuan • AZAS PENGELOLAAN • Umum : tahunan, universalitas, spesialitasdankesatuan. • Best Practices: akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaandanpemeriksaan • KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Pasal 6 UU No.17/2003, Keuangan Negara): Presiden, dikuasakankpdMenteriKeuangan (CFO), Menteri/PimpinanLembaga, Gubernur/bupati/walikota (COO) • PP No.58/2005: SekdasbgKoorddlmpengelolaankeudadanpimpinantimanggaranPemda, danpemberipersetujuanpengesahandokumenpelaksanaanggaran (DPA-SKPD)

4. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • PENGANGGARAN • PELAKSANAAN ANGGARAN • AKUNTANSI • PEMERIKSAAN • PERTANGGUNGJAWABAN

5. PENGANGGARAN • Pengintegrasianantararencanakerjadananggaran • Penyatuananggaran • Penganggaranberbasiskinerja • PenggunaanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah • KlasifikasiAnggaran

6. PELAKSANAAN ANGGARAN (PERBENDAHARAAN) • Setelahditerbitkan APBN, makaditerbitkan DIPA (daftarisianPelaksanaanAnggaran) untukKementerian/Departemen • DiterbitkanPeraturan Daerah ttg APBD, selanjutnya SKPD wajibmenyusun DIPA • SistemPelaksanaanAnggaran : • SistemPenerimaan • SistemPembayaran

7. Laporan Pertanggungjawaban

8. Pola hubungan