NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RUU TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ( URGENSI DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN)

1. NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RUUTENTANGPENANGANAN KONFLIK SOSIAL(URGENSI DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN) Oleh: Tim Asistensi RUU PKS Badan Legislasi DPR RI Jakarta, 13 Januari 2011

2. Sistematika NA RUU PKS • Pendahuluan. • Asas-asasdanLandasanTeoritikPenormaan • MateriMuatan RUU danKeterkaitannyaDenganHukumPositif. • Penutup

3. BAB IV: Pertimbangan/Argumentasi • Filosofis. • Sosiologis. • Yuridis.

4. ArgumentasiYuridis • Keterkaitannyadengan UU No. 24 Tahun 2007: (1) UU No. 24 Tahun 2007 sangatdidominasiolehParadigmaPenangananBencanaAlam. (2) MasalahPenangananKonflikdisebutkansecaraeksplisitdalamPasal 17 • PerbedaanKarakteristiskBencanaSosial ( KonflikSosial) danBencana)

5. PerbedaanPenangananBencanaSosial (Konflik) danBencanaAlam

6. LanjuntanPerbedaanKarakteristikBencanaAlamdanKonflik

7. Sistematika RUU PKS: 11(sebelas) babdan 59 Pasal

8. Bab V: ArahPengaturandanRuangLingkupMateri • ArahdanJangkauanPengaturan • RuangLingkupMateri. • KetentuanUmum • Asas, TujuandanRuangLingkupPenangananKonflikSosial • PencegahanKonflik • Penghentian Kekerasan Pada Saat Terjadi Konflik • PemulihanPascaKonfflik • LembagaPenyelesaianKonflik • Peran Serta Masyarakat. • PembiayaanPenangananKonflik • KetentuanPeralihan.

9. KetentuanMenimbangdanMengingat • Menimbang: 3 point mewakili aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. • Mengingat: Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21.

10. Sistematika RUU Bab I: Ketentuan Umum. Bab II: Asas, Tujuan, Ruang Lingkup. Bab III: Pencegahan Konflik. Bab IV: Penghentian Konflik. Bab V : Pemulihan Pasca Konflik. Bab VI: Kelembagaan Penyelesaian Konflik. Bab VII: Peranserta Masyarakat. Bab VIII:Pembiayaan Penanganan Konflik. Bab IX : Ketentuan Peralihan. Bab X : Ketentuan Penutup

11. Bab IKetentuanUmum • Memuat 15 pengertiankonsepdalam RUU ( Konfliksosial, penanganankonfliksosial, pencegahankonflik, penghentiankonflik, pemulihanpascakonflik, pengungsi, keadaankonflik, komisipenyelesaiankonfliksosial, Menteri)

12. PengertianKonflikSosial Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihandengankekerasanfisikantaraduaataulebihkelompokataugolongan yang mengakibatkanhilangnya rasa aman, kerugianhartabenda, rusaknya pranata sosial, jatuhnyakorbanjiwa, renggangnyahubungansosialantarwargamasyarakat, dan/ataudisintegrasisosial yang menghambatprosespembangunandalampencapaiankesejahteraanmasyarakat.

13. Penanganan Konflik • Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

14. Bab IIAsas, Tujuan, danRuangLingkup • P.2: Asas (11 asas yang relevan). • P.3: TujuanPenangananKonflik: • P.4: RuangLingkup (1) Pencegahan. (2) PenghentianKonflik. (3) PemulihanPascaKonflik.

15. Bab III: PencegahanKonflik • Memelihara kondisi damai di masyarakat. • Mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; • Meredam potensi konflik; • Mengembangkan sistem peringatan dini.

16. Bab IVPenghentianKonflik • Penghentian kekerasan. • Pernyataan status keadaan konflik. • Tindakandaruratpenyelamatandanperlindungankorban; dan/atau • Bantuanpengerahansumberdaya TNI.

17. BagianKeduaPenghentianKekerasan • KoordinasidanKomando POLRI. • KegiatanPenghentian: pemisahankeduakelompokdanperampasansenjata. • KewenanganPemerintahdanPemerintah Daerah dalammenghentikankonflik: menetapkandemarkasi, menetapkanzonakonflik, melarangmelakukankegiatantertentu, melarangberkumpul.

18. Bagian 3PernyataanKeadaanKonflik • Dalamhalkeadaankonfliktidakdapatdihentikan. • 3 Status KeadaanKonflikberdasarkaneskalasi: (1) KeadaanKonflikSosialNasional/SKKS Nasional ( BeberapaprovinsidandalamsatuProvinsi). (2) KeadaanKonflikSosialProvinsi(BeberapaKabupaten/Kota ataudalamsatuKabupaten/Kota). (3) KeadaanKonflikSosialKabupaten/Kota ( TerjadidalamsatuKabupaten)

19. Bagian 3SKKS Nasional • PresidenMenunjukMenterisebagaipelaksanapenyelesaian. • MenteridibantuolehKapolri, Panglima TNI, JaksaAgung, MenteriKesehatan, MenteriSosial, Menteri Agama, Kepala Daerah yang wilayahnyamengalamikonflik. • SKKS Provinsi (Pasal 18). • SKKS Kabupaten/Kota (Pasal 19). • WewenangMenteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dalammenangani SKKS. • Jangkawaktu SKKS: 1 bulan( Pasal 21) • Pencabutan SKKS (Pasal 22).

20. Bagian 4PengerahanSumberDaya TNI • Atas permintaan POLRI • Penarikan bantuan TNI apabila SKKS sudah dicabut • Pengawasan oleh DPR/D mengenai pelaksanaan SKKS.

21. Bagian 5PenangananDaruratPenyelamatanKorban • Tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pengkajian secara cepat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, penegakan hukum, pengaturan mobilitas orang.

22. Bab VPemulihanPascaKonflik • Pasal 33 • (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan upaya-upaya pemulihan pasca konflik. • (2) Upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : • rehabilitasi;dan • rekonstruksi.

23. Rekonstruksi • Pemulihandanpeningkatanfungsipelayananpublikdaerahkonflik; • Penegakanhukum; • Pemulihan dan pemerataan aset dan akses pendidikan, kesehatan serta mata pencaharian; • Perbaikansaranadanprasaranaumumdaerahkonflik; • Perbaikanberbagaistrukturdankerangkakerja yang menyebabkanketidaksetaraandanketidakadilan, termasukkesenjanganekonomi; • peningkatansikaptoleransidankerukunanantarkelompokdangolonganmasyarakat yang berkonflik; • pengembanganberbagaiprosesdansistem yang dapatmeningkatkankesadaranmasyarakatakanartipentingnyakeadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan; • pemberdayaanmasyarakatmenujuperecepatanprosesrekonstruksi.

24. Rehabilitasi • Pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan serta ketertiban. • Perbaikandanpengembanganlingkungan/daerahperdamaian. • Peningkatanpendidikantoleransidalamupayapembangunanperdamaian. • Mendorongterciptanyarelasisosial yang adilbagikesejahteraanmasyarakatberkaitanlangsungdenganhak-hakdasarmasyarakat • Mendorongoptimalisasifungsikearifanlokaldalampenyelesaiankonflik. • Mendorongterbukanyapartisipasimasyarakatuntukperdamaian. • Pemulihansosialpsikologiskorbankonflikdanperlindungankelompokrentan. • Mengembangkanbentuk-bentukresolusikonflikuntukmemeliharakelangsunganperdamaian • Penegakanaparathukumdanpemerintahan yang bersih. • Penguatanterciptanyakebijakanpublik yang mendorongpembangunanperdamaianberbasiskanhak-hakmasyarakat. • penguatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdamaian dan rekonsiliasi, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak keperdataan, dan pemulihan pelayanan pemerintahan.

25. Bab VI: KelembagaanPenyelesaianKonflik Melalui Pranata Adat dan Pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Sosial

26. Bagian 2LembagaAdatPenyelesaianKonflik • Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui peran lembaga-lembaga adat yang sudah ada. • Pengertian mengakui, artinya bahwa pemerintah menghargai dan mengakui semua putusan lembaga adat mengenai penyelesaian suatu konflik sosial.

27. Bagian 3KomisiPenyelesaianKonflik • PembentukanKomisi • PembentukanKomisidi Daerah • KeanggotaanKomisi • BerhentinyaKeanggotaan • TugasKomisi • WewenangKomisi • Pembentukan Tim PencariFakta • MekanismePenyelesaianKonflik • SekretariatKomisi • DelegasiPengaturanlebihlanjutpengenaipengelolaankonflik

28. Bab VII: PeransertaMasyarakat • Hak peran serta. • Bentuk Peranserta ( Pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban, dan/atau, bantuan tenaga. • Peranserta masyarakat internasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dalam masyarakat dengan PP.

29. Bab VIIIPembiayaanPenangananKonflik Bagian Pertama: Sumber Pembiayaan (APBN, APBD, Masyarakat. Bagian Kedua: Alokasi Pembiayaan Dana Kontijensi, dana siap pakai, dana bantuan sosial berpola hibah.

30. Bab IX: KetentuanPeralihan Pasal 57: Status penyelesaian konflik yang sedang berjalan.

31. Bab XKetentuanPenutup • Pasal 58 • Peraturan pelaksana undang-undang ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan • Pasal 59 • Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

32. Jakarta, 12 Januari 2011 • Terima kasih.