260 likes | 445 Views
Perspektif Masyarakat mengenai Hak atas Pendidikan studi kasus : Warga Tanah Merah Rawabadak Selatan. Dinda Nuurannisaa Yura 0505001933 Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Berawal dari sebuah keyakinan bahwa Pendidikan adalah hak seluruh warga negara.
E N D
PerspektifMasyarakatmengenaiHakatasPendidikanstudikasus: Warga Tanah MerahRawabadak Selatan DindaNuurannisaaYura 0505001933 Program KekhususanHukumMasyarakatdan Pembangunan
BerawaldarisebuahkeyakinanbahwaPendidikanadalahhakseluruhwarganegaraBerawaldarisebuahkeyakinanbahwaPendidikanadalahhakseluruhwarganegara
Pada tahun 2006 dari total anak usia sekolah yang ada di Indonesia sebesar 84.353.000 anak, ada sebanyak 34.909.048 anak usia sekolah (5-24 tahun) yang tidak bersekolah, • Empatpuluhenamkomadelapanpersensajadarianak-anakusiapendidikandasar yang bisamenyelesaikansembilantahunpendidikan • Menurutsurvei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitaspendidikandi Indonesia beradapadaurutan ke-12 dari 12 negaradi Asia
Pokokpermasalahan • BagaimanakonsepHakatasPendidikandiaturdidalamPeraturanPerundang-undangandi Indonesia? • Bagaimanaperspektifpenyelenggarapendidikandidaerah Tanah Merahrawabadak Selatan mengenaihakataspendidikan? • BagaimanaperspektifwargaTanah MerahRawabadak Selatan mengenaihakataspendidikan?
Tujuanpenelitian • MenganalisiskonsepmengenaiHakatasPendidikan yang diaturdidalamPeraturanPerundang-undangandiindonesia. • Memperolehpemahamanmengenaiperspektifpenyelenggarapendidikanmengenaihakataspendidikan. • Memperolehpemahamanperspektifwargamasyarakatwarga Tanah MerahRawabadak Selatan mengenaihakataspendidikan.
MetodePenelitian • MetodeAnalitis • Pengolahan Data Kualitatif
Pengumpulan Data Normatif • Bahanhukum primer peraturanperundang-undangan • Bahanhukumsekunder literaturterkait • Empiris
Gambaranstudikasus • Penempatanlahan yang dianggap liar • Pemukiman yang padat • Pekerjaanpenduduk • Penghasilanpenduduk
1. Hakataspendidikandidalamperaturanperundang-undangan • UUD 1945 • UU No. 20 tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional • UU No 11 tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (KovenanInternasionaltentangHak-hakEkonomi , Sosial, danBudaya) • UU No 14 tahun 2005 tentang guru dandosen • UU No 9 tahun 2009 tentangBadanHukumPendidikan
2. Perspektifpenyelenggarapendidikanmengenaihakataspendidikan • Tentanghakataspendidikanbagiseluruhwarganegara “Esensipenerimaanmuridbaru, yang pentingdiawarga Negara Indonesia kanpunyahakasasi. Kemudianumursiswacukup. Itudoangintipokokpersoalan. Klodomisilibukannomersatu.” • Tentangkewajibannegaramenyelenggarakanhakataspendidikanbagiseluruhwarganya “Maunyasi gratis semuabuatpemerataanpendidikan. Yang miskinbisasekolah, yang kayajugadapat.” “Sebenernyasiklosayasidimintaaja yang kaya2 gitu, tpikarnaaturan main yagaboleh,, harus gratis semua. Tiodakadillagianakmiskinsamadengananakdokter. Tidakadillhoitu.”
Pelaksanaan • Aturanpemerintah “Soalnyasekarangkankitadituntutbegituselesai, masukin computer, apalagisekarangada NIS. Bukankitamengadakanaturansendiri. Memangadajuknisnyasepertiitu.” • Tuntutanpeningkatanmutu “Tujuansayaseringdipanggilterusitusebenernyauntukini. Dalamrangkaakumencarimutu.” • Masalahketersediaansekolah “Iyaterutamadirawabadakselatan, tuguselatan,itumemangsekolahsedikitpenduduknyapadat. Jadikekurangantempat”
Akibatnya… • Diutamakankitapenduduksinidulu, yang udahpunyatempattinggaldisini • Sayaarahkankesana, karenadaerahinikandaerahpadat, banyak, mengapasayaharusngambilasalngambil. • Tpiklokitadisuruh performance berubahdsb, misalnya kayak bikintaman, laboratorium, air mancuryanggakcukup. Karenaitudananyagaada. Kita akal2 in aja.
3. perspektifmasyarakatmengenaihakataspendidikan Apakahsekolahharus gratis? “Yasebenarnyamintanyasikalaumemangmampuyabayarduluaja. Tapikankeadaannyabegini, memanggamampu.” “Tapikalobuatbiayasekolahkanberat. Jadiyamintadibayarinpengurus, itupemerintah. Kalo yang kayayaterserah. Urusannyakanbeda-beda.” “Yaitukan yang diminta. Kepengennyatapikanjanji-janjidoang. Cumakangadiacuhkankeatasnyakalaukitanuntut-nuntutjuga”
Rekomendasi • Substansi • Sinkronisasiperaturanperundang-undangan penyesuaiandengan UUD 1945 • Struktur • internalisasiperspektif, nilai-nilaidanprinsip-prinsipdarihakataspendidikanitusendiri
Kulturmasyarakat • Sosialisasidaninternalisasiolehpemerintah • Pendidikankeguruan yang adamemasukkanperspektiftentangtanggungjawabpendanaandanpenyelenggaraanpendidikanolehpemerintah • untukmasyarakatumumperludilakukansosialisasiolehpemerintahmengenaihakataspendidikan, danaturan-aturan yang menjaminhak-haktersebut. • Community Empowerment