1 / 29

Rumusan Lokakarya Integrasi Nilai UN - SNMPTN Cengkareng, 5-6 Nopember 2012

Penataan ID Satuan Lembaga Pendidikan Islam Dalam Rangka Persiapan Manajemen Data Terpadu Integrasi UN-SNMPTN . Rumusan Lokakarya Integrasi Nilai UN - SNMPTN Cengkareng, 5-6 Nopember 2012.

norah
Download Presentation

Rumusan Lokakarya Integrasi Nilai UN - SNMPTN Cengkareng, 5-6 Nopember 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penataan ID SatuanLembagaPendidikan IslamDalam Rangka Persiapan Manajemen Data Terpadu Integrasi UN-SNMPTN

  2. Rumusan LokakaryaIntegrasiNilai UN-SNMPTNCengkareng, 5-6 Nopember 2012 1. Integrasi antara UjianNasional (UN) danSNMPTN dimungkinkan, baiksecarafilosofis, normatifmaupunsecarateknis. • Integrasidiusulkanmulaitahun 2013 secara parsial, denganmemasukkankomponennilai UN Murnidenganbobot 40% dansisanya 60% diambildarinilairaportdandokumenPortofoliodalampenentuankelulusan SNMPTN. • Merujuk pada keputusan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) tentang proses penerimaan mahasiswa tahun 2013, Integrasi UN-SNMPTN dimungkinkan melalui jalur penerimaan Penjaringan Prestasi Akademik (PPA) dengan kuota minimal 50 persen dari daya tampung.

  3. Rumusan LokakaryaIntegrasiNilai UN-SNMPTN........ (lanjutan) 4. Implikasi dari butir 3 : • Penyerahanskor UN MurnikepadaPanitia SNMPTN dilakukan paling lambat 3 minggusetelahujiannasionalterakhiragar dapat diintegrasikan dalam proses pengolahan data SNMPTN. • Meningkatkan kredibilitas pelaksanaan dan hasil UN denganmengoptimalkanperanperguruantinggidalampengawasan. Laporanhasilpengawasandapatdijadikanpertimbangandalamproses SNMPTN. • Sistem integrasi perlu dipersiapkan secara lebih baik melaluipenyediaanbrain ware, hard ware dan software yang memadai. • Sistem integrasi perlu didukung oleh sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai, serta pembiayaan yang sesuai.

  4. Rumusan LokakaryaIntegrasiNilai UN-SNMPTN........ (lanjutan) 5. Perlu sinkronisasi sistem manajemen data antara data base UN dengan data yang digunakan dalam SNMPTN. 6. Perlu segera dilakukan koordinasi proses integrasi UN-SNMPTN yang melibatkan: MRPTNI, BSNP, Balitbang Kemdikbud, Ditjen Dikmen, Ditjen Dikti, danDitjenPendisKemenag. 7. Perlu segera dikembangkan Road map sistem penerimaan mahasiswa perguruan tinggidalamjangkapanjang. 8. Kebijakanterkaitdenganintegrasi UN-SNMPTN perludituangkankedalamsebuahPeraturanMenteri.

  5. HASIL RAPAT DGN PUSPENDIKSentul, 8-9 Nopember 2012 • Setiap madrasah harus memiliki NPSN • NISN maupun NIGN akan diberikan bilamana madrasah sudah memiliki NPSN. • Pengajuan NPSN melalui Ditjen Pendis via Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Up. Subbag Sistem Informasi, diambil dari Data Masuk pada Aplikasi EMIS Web-online • Data NPSN yang pernah diajukan, akan dilakukan pemutihan melalui langkah point 3 • Lembaga Pendidikan yang tidak memiliki NPSN tidak boleh menyelenggarakan UN/UASBN. • Siswa yang tidak memiliki NISN tidak diperkenankan mengikuti UN/UASBM. • Pengajuan NISN madrasah juga akan diajukan oleh Ditjen Pendidikan Islam via Subbag Sistem Informasi. • Pengajuan NPSN maksimal awal Februari 2012 dengan mengajukan hasil pendataan dari Aplikasi EMIS Web-online per 31 Januari 2012. • NPSN dan NISN akan diberlakukan untuk penyelenggaraan UN/UASBN mulai Tahun 2013... Lulusan Tahun Pelajaran 2012/2013

  6. HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUDCisarua, 29-30 Nopember 2012 BAHASAN TENTANG “PENGELOLAAN NILAI RAPORT SECARAIONAL” : • Tujuan kegiatan : • Memperoleh dta rapor yang akurat dan reliabel, secara sistematis, sinergi dan berkesinambungan • Melakukan pengelolaan data rapor untuk berbagai kepentingan terkait dengan sistem penilaian pendidikan. • Ruang Lingkup : • Data rapor yang mencakup : 1) identitas peserta didik; 2) nilai seluruh mata pelajaran; 3) nilai kegiatan pengembangan diri, dan 4) nilai akhlak dan kepribadian. Catatan : nilai rapor pada semua semester yang telah dimiliki peserta didik • Jenis/Jenjang dan Kelas (grade) : 1) kelas 7, 8, 9, untuk SMP dan MTs 2) kelas 10,11, 12 untuk SMA, MA, SMK • Seluruh sekolah dan madrasah secara nasional, baik negeri maupun swasta 3. Data Nilai Rapor dikoordinir EMIS......... Namun tehnis belum dibicarakan.

  7. HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUDCisarua, 29-30 Nopember 2012....... (lanjutan) DATA YANG DIENTRIKAN : • Data Sekolah/Madrasah : a. Nama Sekolah/Madrasah b. Status Sekolah/Madrasah c. Jenis Sekolah d. NSSS (jika ada) .... NSM e. NPSN..............perlu dimintakan ke PDSP (Kemendikbud) • Alamat Sekolah • Kode Pos • Telpon Sekolah • Email (jika ada) • Website sekolah (jika ada) • Nama Kepala Sekolah • NIP Kepala Sekolah • Telepon/Hp Kepala Sekolah • Rekap Siswa dan Rekap Rombel • Akreditasi

  8. HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUDCisarua, 29-30 Nopember 2012 (lanjutan) • Data peserta didik : a. Nama Siswa b. Kelas Paralel c. Nomor Absen d. Nomor Induk di Sekolah e. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)......perlu dimintakan ke PDSP (Kemendikbud) f. Tempat Lahir g. Tanggal Lahir h. Jenis Kelamin i. Nama Orang Tua • Kode Peserta UN dan UASBN • Entri Data Peserta Didik, transfer dari data EMIS

  9. HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUDCisarua, 29-30 Nopember 2012 (lanjutan) • Data Nilai : • Nilai rapor • Setiap semester • Setiap mata pelajaran tanpa kecuali • Nilai yang dientri dalam rentang 0-100 • Nilai Ujian Sekolah mata pelajaran yang di UN-kan • Nilai Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Teori Kejuruan dan Praktek Kejuruan untuk SMK • Data dinput oleh sekolah secara langsung

  10. HASIL KEGIATAN DENGAN BALITBANG-DIKBUDCisarua, 29-30 Nopember 2012 (lanjutan) • Rencana jadwal Entri Nilai • Desember – Januari entri nilai rapo semester ganjil • Juni – Juli entri nilai rapor semester genap • Agustus – September entri untuk data dari PSB (siswa baru kelas satu) • Maret entri untuk nilai ujian sekolah mata pelajaran.

  11. PERSIAPAN MANAJEMEN DATA UNTUK INTEGRASI UN-SNMPTN • Dalam rangka menpersiapkan sistem manajemen data bagi program integrasi UN-SNMPTN, penyelenggaran ujian nasion, pengelolaan rapor......sebagai satu manajemen data diperlukan “key database”. • Menggunakan Nomor Statistik Madrasah (NSM) ? tidak mungkin, karena NSM hanya untuk identitas madrasah. Sedangkan yang dibutuhkan identitas yang bersifat umum dan nasional (dapat dipergunakan untuk sekolah dan madrasah) ... Karena data base menjadi satu kesatuan database pendidikan nasional. • Yg sangat dimungkinkan adalah “NPSN” (Nomor Pokok Sekolah Nasional) • Data lapangan madrasah belum semua mempunyai NPSN, sehingga perlu dilakukan penataan dan peningkatan proses penerbitannya.

  12. Kenapa harus NPSN ?Apa hubungan dengan NISN ? • NPSN adalah standar kode pengenal yang unik untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang dikembangkangkan oleh PDSP........ NPSN berlaku secara nasional. • NPSN berimplikasi juga ke NISN (nomor Induk Siswa Nasional), yaitu kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa pendidikan yang membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah se–Indonesia. NISN diterbitkan untuk siswa yang berasal dari sekolah yang mempunyai NPSN. ...... NISN berlaku secara nasional • Kebijakan UN Tahun 2013 : 1) Penyelenggara Ujian Nasional yang ditunjuk harus berasal dari Lembaga Pendidikan yang memiliki NPSN. Sekolah/Madrasah yang tidakmemiliki NPSN ‘dilarang’ sebagai penyelenggara UN 3) Siswa yang mengikuti ujian nasional harus mempunyai NISN, NISN hanya diberikan kepada siswa yang berasal dari sekolah/madrasah yang telah mempunyai NPSN. • NPSN dapat mempermudah dan mendukung tatakeloladanadministrasikelembagaan pendidikan ke depan.

  13. PROSEDUR PENERBITAN NPSN (NORMAL) • Prosedure pengajuan NPSN dilakukan dengan mengajukan : 1. Sekolah memberikan kelengkapan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat, kelengkapan berupa : • Formulir Pengajuan NPSN (dpt diunduh pada website NPSN) http://refsp.data.kemdikbud.go.id http://npsn.data.kemdiknas b. SK Pendirian Sekolah c. SK Operasional Sekolah 2. Dinas memberikan hasil scan formulir dan SK kepada PDSP melalui email, 3. Setelah PDSP menerima email dari Dinas, maka PDSP akan memberikan NPSN baru kepada Dinas melalui email kembali. 4. Dinas melakukan verifikasi dan validasi 5. Setelah verifikasi dan validasi, NPSN ditampilkan di website.

  14. PENERBITAN NPSN UNTUK MADRASAH • Madrasah hanya sebagian yang telah mempunyai NPSN......... fakta • Penerbitan NPSN pada madrasah ditawarkan dapat diselesaikan dengan 2 opsi : Opsi 1 : pengajuan dokumen persyaratan ke PDSP dikoordinir Kemenag Pusat (Ditjen Pendis/EMIS) Opsi 2 : pengajuan dokumen ke PDSP dikoordinir Kemenag Kab/Kota melalui Dinas Dikbud Kab/Kota (tidak melibatkan Kemenag pusat)

  15. PolaMekanismePengajuan NPSN LembagamengajukanmelaluiKemenagPusat via aplikasi EMIS online (opsi 1). NPSN DiberikanKemendikbudkeKemenagPusat Diajukanuntukmendapatkan NPSN Meregisterkan ID lembagamelaluiaplikasi EMIS online KemenagKab/Kota Server EMIS Melaporkansyarat-syaratuntukmendapatkan NPSN SK NPSN diedarkanmelaluiKanwilKemenagPropinsi SK NPSN diedarkanmelaluiKemenagKab/Kota SK NPSN diedarkankelembaga MI/MTs/MA

  16. PolaMekanismePengajuan NPSN LembagaMengajukanmelaluiKemenagKab/Kota untukdiajukankeDinasPendidikanKab/Kota setempat (Opsi 2). KemendikbudPusat SK NPSN Diedarkan SK NPSN Diedarkan KemenagKab/Kota Melaporkansyarat-syaratuntukmendapatkan NPSN BerkasPengajuandiserahkan BerkasPengajuandiserahkan DinasPendidikanKab/Kota SK NPSN Diedarkan MI/MTs/MA

  17. AnalisisPilihanPolaMekanismePengajuan NPSN KeunggulanOpsi 1: • Keintegrasian Data SatuanPendidikan Islam lebihtermonitorolehKemenag. • Ada dukunganterhadapsatupintupendataanpendidikan Islam melaluiSubbagSistemInformasi/EMIS pada BagianPerencanaandan SI, SetditjenPendidikan Islam. • Memudahkan Tata KelolaSatuanPendidikan Islam secara Internal. • TermonitornyaPerkembanganSatuanLembagaPendidikan Islam yang telah/belum mempunyai NPSN, karena dapat dipantau kemenag pada semua level (kab/kota, propinsi dan pusat) sebab beritegrasi dengan aplikasi pendataan EMIS.

  18. AnalisisPilihanPolaMekanismePengajuan NPSN KelemahanOpsi 2: • PerkembanganData SatuanPendidikanIslam tidaktermonitorsecaraterpadu. • Dikhawatirkan diperlukandanakhususyang harus dikeluarkan madrasah untukpengelolaanpengajuan ditingkatDinasPendidikanKab/Kota. • Adanyapolitical will yang tidakberpihakkepadasatuanlembagapendidikan Islam. • Kementerian Agama dimungkinkankesulitanmemonitor data lembagapendidikan yang belummaupun yang sudahmenerima NPSN.

  19. AnalisisPilihanPolaMekanismePengajuan NPSN • Karena pertimbangan tehnis yang lebih mudah dengan waktu yang tersedia terbatas hanya 2 bulan , Ditjen Pendidikan Islam menyanggupi untuk opsi I, yaitu pengajukanolehKemenagPusat via aplikasi EMIS online

  20. PROSEDURE PENGAJUAN NPSN BAGI MADRASAH • Prosedure pengajuan NPSN dilakukan dengan tahapan : 1. Madrasah memberikan kelengkapan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota setempat, berupa : a. Telah mempunyai Nomor Satistik Madrasah (NSM)...... (Tanda sudah ada izin operasional/izin pendirian >>>> NSM terbit karena sdh ada izin operasional) b. Madrasah mengisi Aplikasi EMIS untuk lembaganya (pengisian dapat dilakukan sendiri secara lansung atau dibantu Induk KKM/Kemenag Kab/Kota). • Menyerahkan Copy SK Pendirian Sekolah dan Copy SK Operasional Sekolah.......(untuk mericek izin masih berlaku atau tidak, apabila izin sudah tidak berlaku melapor ke Ditjen Pendis agar dihapus dari pengajuan NPSN) • Ditjen Pendidikan Islam (Subbag Sistem Informasi/EMIS) merekap data terinput yang meliputi data utama : 1) Nama Madrasah; 2) Jenjang (RA/MI/MTs/MA; 3) Status Madrasah (negeri/Swasta); 4) Jenis Sekolah (Biasa/RSBI/SBI); 5) Status Akreditasi (A/B/C/belum);6) Nomor Statistik Madrasah (NSM); 7) Alamat Jelas (Jl/Dusun, Desa/Kelurahan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi); 8) Kode Pos; 9) Telepon Sekolah (jika ada); 10)email (kalau ada); 11) No dan tgl SK/Izin Pendirian; 12) No dan tgl Izin Operasional; 13) Nama Kepala Sekolah; 14) NIP Kepala Sekolah (jika ada); 15) Telp/HP Kepala Sekolah (jika ada); 16) Rekap siswa dan rekap rombel.

  21. PROSEDURE PENGAJUAN NPSN BAGI MADRASAH....... (lanjutan) 3. Ditjen Pendis menyerahkan rekapitulasi ke PDSP. melalui email/langsung 4. Setelah PDSP menerima email dari Ditjen Pendis, maka PDSP akan memberikan NPSN baru kepada Ditjen Pendis melalui email kembali atau secara langsung. 5. Ditjen Pendis melakukan verifikasi dan validasi akhir, selanjutnya hasil diinfokan ke PDSP untuk segera ditampilkan di website NPSN. 6. Rekap NPSP dikirim ke Kemenag Propinsi dan Kab/Kota untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

  22. LANGKAH KEMENAG A. MADRASAH YANG TELAH MENG-UP DATE DATA • Subbag Sistem Informasi/EMIS akan segera mengirimkan data yang telah masuk pada Aplikasi EMIS ke PDSP.....untuk mendapatkan NPSN tahap pertama • Setelah mendapat NPSN Madrasah dari PDSP, Subbag Sistem Informasi mendistribusikan NPSN ke daerah melalui Bidang Mapenda Propinsi untuk diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi • Apakah madrasah yg telah mendapat NPSN tsb izin operasionalnya masih /sudah tidak berlaku/tidak ada • Apabila tidak berlaku..... dinilai madrasah masih layak .... Izin operasional diperpanjang/dibuatkan kembali • Apabila tidak berlaku..... dinilai madrasah tidak layak..... Izin dicabut dan Kasi Mapenda Kab/Kota menginformasikan/ mengajukan ke Bidang Mapenda Propinsi untuk membatalkan NPSN madrasah tsb. • Apabila tidak ada izin operasional.... Kasi Mapenda menginformasikan/ mengajukan ke Bidang Mapenda Propinsi untuk membatalkan NPSN madrasah tsb. 3) Kasi Mapenda pada Kab/Kota mengintruksikan kepada madrasah yang telah layak mendapatkan NPSN, untuk melengkapi up date datanya pada Aplikasi Web-online.................... Sebelum tanggal 31 Desember 2012

  23. LANGKAH KEMENAG MADRASAH YANG TELAH MENG-UPDATE DATA.... (LANJUTAN) • Bidang Mapenda membuat rekapitulasi madrasah yang tidak layak mendapatkan NPSN, dan mengajukan/menginformasikan ke Subbag Sistem Informasi untuk membatalkan NPSN dan mendelete (menghapus) data lembaga tersebut dari Database Madrasah pada Aplikasi EMIS Web-Online. • Subbag Sistem Informasi/EMIS mendelete data lembaga yang tidak layak mendapatkan NPSN berdasarkan ajuan dari Bidang Mapenda Propinsi. • Subbag Sistem Informasi menginformasikan/mengajukan ke PDSP untuk mendelete NPSN madrasah yang tidak layak sesuai ajuan dari Bidang Mapenda Propinsi. • PDSP menayangkan NPSN yang layak pada Website NPSN • Madrasah dapat memanfaatkan NPSN yang telah terbit untuk kepentingan administrasi dan tata kelola lainnya (Pengajuan NISN, NIGN, Mendaftar sebagai Penyelenggara Ujian... Dll)

  24. LANGKAH KEMENAG MADRASAH YANG BELUM MENG-UPDATE DATA. • Subbag Sistem Informasi/EMIS berkoordinasi dengan operator dan penanggung jawab data tingkat propinsi, untuk mengatur strategi penyelesaian up date data bagi madrasah yang belum, tanggal 3-5 Desember 2012 • Bidang Mapenda Propinsi berkoordinasi dengan Seksi Mapenda Kab/Kota • Membuat edaran dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mericek madrasah yang belum mengupdate data ke Aplikasi EMIS Web-online dan mengintruksikan agar mengatur strategi pelaksanaan up date data 3) Seksi Mapenda Kab/Kota mengatur pelaksanaan update data • Seksi Mapenda Kab/kota mendata madrasah (madrasah dan swasta) di lingkungan masing-masing yang belum menginputkan data • Seksi Mapenda mengintruksikan madrasah tersebut untuk meng up date datanya sesegera mungkin. • Seksi Mapenda menginformasikan nama-nama madrasah yang belum menginput data ke Subbag Sistem Informasi melalui Bidang Mapenda propinsi. 4) Madrasah meng-update datanya pada Aplikasi EMIS Web-online secara langsung/dibantu Induk KKM/dibantu Operator Kab/Kota........ Sebelum tanggal 31 Januari 2013.

  25. LANGKAH KEMENAG MADRASAH YANG BELUM MENG-UPDATE DATA ......... (LANJUTA) • Subbag Sistem Informasi/EMIS awal februari 2013 mengajukan NPSN madrasah tahap 2 ke PDSP Kemendikbud melalui email/langsung • Setelah PDSP menerima email dari Ditjen Pendis, maka PDSP akan memberikan NPSN baru kepada Ditjen Pendis melalui email kembali atau secara langsung. • Setelah mendapat NPSN Madrasah dari PDSP, Subbag Sistem Informasi mendistribusikan NPSN ke daerah melalui Bidang Mapenda Propinsi untuk diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi. • Seterusnya.... Langkah sama dengan sebelumnya.

  26. MENGAJUKAN NISN • Setelah madrasah memperoleh NPSN yang telah valid (dibuktikan dengan ditayangkan NPSN nya pada website NPSN) http://npsn.data.kemdikbud.go.id • Madrasah dapat mengajukan anak didiknya untuk memperoleh NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), melalui : httpL//nisn.data.kemdikbud.go.id. Untuk mendapatkan NISN, madrasah menginputkan data siswa satu persatu ke dalam format excel yang telah ditentukan, dan mengirimkannya ke email pdsp.. • Sebaiknya setelah mendapatkan NISN, setiap anak sebaiknya diberikan kartu NISN yang dilegalisir kepalan sekolah masing-masing (tertera, kop sekolah, foto, nama siswa, nomor induk sekolah, NISN, tanda tangan kepada sekolah, cap sekolah, nama kepala sekolah. Kartu ini hanya untuk pegangan siswa apabila lupa NISN nya dapat dilihat pada karttu tersebut. • Setelah nisn tiap anak diperoleh, madrasah mengupdate data tersebut pada data individual siswa melalui aplikasi EMIS-web on line.

  27. Prosedure Pengajuan NISN • Website NISN:http://nisn.data.kemdiknas.go.idPencarian data siswa dan melihat siswa sudah terdaftar atau belum, dapat dilihat di:http://nisn.data.kemdiknas.go.id/Siswa/DataProsedur Pengajuan NISN:1. Prosedur Pengajuan NISN dapat dilihat pada link berikut: Prosedur Pengajuan NISN2. Formulir pengajuan NISN dapat diperoleh pada Website NISN (Formulir Pengajuan)2. Formulir yang telah diisi diemail ke pdsp@kemdiknas.go.id untuk diproses oleh PDSP.3. Hasil (NISN yang telah diproses) diemail kembali oleh PDSP ke email pengirim (sekolah). :: Formulir pengajuan NISN dan Formulir Edit Data Siswa dapat diperoleh pada Website NISN.:: Pengajuan NISN dapat dikirimkan ke pdsp@kemdiknas.go.id atau nisn_pdsp@yahoo.com

  28. MENGENTRI DATA RAPORT • Sudah Edaran dari Puspendik No. 9927/G/TU/2012, tanggal 30 Nopember 2012 • Surat mohon diteruskan ke Kantor Kemenag Kab/Kota untuk dilanjutkan ke madrasah untuk informasi tentang colecting pendataan nilai rapor. • Info dalam surat tersebut : • Pendataan Nilai Raport dimulai tahun pelajaran 2012/2013 • Data rapor yang akan dikumpulkan nilai rapor seluruh siswa kelas 7 hingga kelas 9 (SMP/MTs) dan kelas 10 hingga kelas 12 (SMA/MA) untuk semua mata pelajaran. • Sistem dan Prosedure pengumpulan data akan diinformasikan lebih lanjut. • Untuk itu instruksi kemenag ke bawah adalah agar madrasah menyiapkan diri, mulai menghimpun data individual siswa dan data rapor .

More Related