Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat (ADD) Kabupaten Tuban Ronggolawe Tim peneliti:

1. Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat (ADD) Kabupaten Tuban Ronggolawe Tim peneliti: Warno Hadi W-Dialog Sidoarjo Stepanus Makambombu-GTZ Promis Suprayitno - PMD

2. Mengapa Tuban? • Merupakan Kab. yg secara konsisten melaksanakan ADD (PPM) sejak tahun 2001- sekarang • Penerapan ADD: • Menggunakan reward and punishment system • Prinsip keadilan dan pemerataan • Menjadi daerah tujuan studi banding beberapa kabupaten lainnya

3. Deskripsi Daerah Penelitian • Kondisi Geografis: • Terletak di Prop. Jatim • Luas wilayah 1.893,94 km • Termasuk dalam koridor utara yang merupakan daerah terbelakang B. Kependudukan: • Total jml penduduk 1.058.979 (519.530 Lk, 539.449 Pr) • 24 % merupakan penduduk miskin yang tersebar di 8 kecamatan C. Pemerintahan • 19 Kecamatan • 311 Desa • 17 Kelurahan

4. Deskripsi Daerah Penelitian D. Potensi Ekonomi: • Dari total PDRB sebesar 1.347.501,86 triliun (harga konstan), 24,8 % dikuasai sektor pertanian (dan perikanan), 20,2% sektor industri pengolahan, 17,2% sektor perdagangan,hotel dan restoran • Pertumbuhan ekonomi terus meningkat sejak tahun 2001 – 2004 masing-masing; 3,87;3,94;4,18 • Pendapatan perkapita terus meningkat sejak tahun 2001 – 2003 masing2; 1.059.942; 1.067.997; 1.100.166 • PAD tahun 2003 sebesar 54.481.564.336,53 (10 % dari total pendapatan APBD 407.373.300.718,53)

5. Konteks Kelahiran Kebijakan ADD dan Substansi ADD A. Konteks yang mendorong; • UU No.22/99 dan No.25/99 • Ditindaklanjuti dengan 13 Perda tentang penyelenggaraan Pemdes dan 2 buah Perda tentang bagian desa dari bagi hasil pajak, retribusi dan PBB • Pernyataan politik melalui Renstra yang ditindaklanjuti melalui alokasi anggaran ADD dalam APBD • Dorongan Forum Lintas Pelaku

6. Konteks Kelahiran Kebijakan ADD dan Substansi ADD B. Bentuk dan Jenis ADD • Bentuknya: DAK (BOP Pemdes) dan DAU (kegiatan pemberdayaan) • Jenis: Block grant (untuk BOP Pemdes sudah ditentukan pos-pos pemanfaatnya) dan Matching grant (untuk kegiatan pemberdayaan berdasarkan indikator dengan reward and punishment system) C. Formula; • Luas wilayah (9 %),Jumlah penduduk (12 %),Jumlah penduduk miskin (13 %),Keterjangkauan (11 %),Kelunasan PBB (13 %), Adanya program lain (12 %),Pendapatan desa (12 %), Partisipasi masyarakat pada program sebelumnya (18 %) setiap tahunnya proporsi tersebut di up-date

7. Konteks Kelahiran Kebijakan ADD dan Substansi ADD D. Alokasi Penggunaan; • 62,5 % biaya publik dan • 37,5 % biaya rutin E. Besarnya ADD;

8. Konteks Kelahiran Kebijakan ADD dan Substansi ADD F. Alokasi Dana Desa lainnya; Hasil penerimaan PBB dengan formula = 10 % x 64,8 X realisasi masing-masing desa

9. Konteks Kelahiran Kebijakan ADD dan Substansi ADD Substansi ADD; • Konsistensi Pemda Tuban dalam hal komitmen, sikap dan kebijakan. • Penentuan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi desa/kelurahan sebelum memperoleh PPM, mengisyaratkan agar PPM terhindar dari tindakan penyelewengan pemerintahan desa/kelurahan. • Penetapan sejumlah indikator mengisyaratkan agar PPM selain mencapai target tetapi juga dapat memenuhi aspek pemerataan dan rasa keadilan antara masyarakat desa/kelurahan, seperti yang dideskripsikan indikator indeks, yaitu; indikator berdasarkan pada indeks kebutuhan, indeks potensi dan indeks insentif, menunjukkan bahwa ketiga indeks tersebut memiliki korelasi dengan tujuan PPM. itu sendiri.

10. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA Ket: : Alur pengelolaan ADD -->:Alur dana lain yang akan diterima desa APBD Kab/Dinas ----------------------- MUSRENBANG Kecamatan ----------------------- UDKP Desa ----------------------- MUSBANGDES Musyawarah III Musyawarah I Musyawarah II TKPP TPK Sosialisasi & Pembentukan Tim Pelaksana Rencana Kegiatan & DRK Penent.renc. sesuai jml dana, masalah & potensi TPKD/K

11. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA • Isu pengentasan kemiskinan menjadi fokus yang ingin dicapai melalui penerapan ADD yang secara konkrit diperlihatkan melalui pemberdayaan aparat Pemdes dan masyarakat. Seperti tercermin dalam tujuan penerapan ADD, yaitu;peningkatan kinerja, capacity building, partisipasi,pemerataan, kesempatan kerja, sarana dan prasarana penunjang. • Dari keseluruhan deskripsi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengalokasian ADD dapat diambil beberapa pelajaran menarik;

12. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA • Proses perencanaan, lahirnya kebijakan ini merefleksikan kuatnya komitmen stakeholder (Eksekutif, Legislatif, LSM) di Kabupaten Tuban terhadap pembangunan desa. Komitmen yang diperlihatkan tidak saja dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik (renstra) tetapi juga dalam bentuk kebijakan alokasi anggaran yang secara nyata diterima secara langsung maupun tidak langsung oleh desa/kelurahan. • Proses pelaksanaan; pada proses-proses awal penyusunan ADD pendekatannya masih bersifat top down, dimana penetapan sejumlah indikator ditentukan oleh pihak eksekutif tanpa melibatkan masyarakat luas. Namun secara bertahap keterlibatan masyarakat pada tahun-tahun selanjutnya sudah diikutsertakan misalnya pemberian bobot untuk setiap indikator dilakukan dengan menyebarkan quesioner untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai dinamika proses demokratisasi yang diperankan oleh berbagai stakeholder.

13. PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ALOKASI DANA DESA • Proses pengalokasian; jumlah dana yang diterima oleh desa/kelurahan tidak hanya berasal dari alokasi ADD tetapi juga dari alokasi-alokasi lain seperti pembagian pajak dan retribusi maupun melalui proses Musrenbang. • Proses monitoring; penetapan beberapa indikator terukur dan instrumen pengendalian distribusi dan pencairan dana merefleksikan adanya kesamaan tujuan Pemda dan Desa/Kelurahan untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana agar sampai pada tujuan. Sepintas, penetapan instrumen kendali terkesan birokratis jika melihat tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pencairan dana, tetapi pada sisi lain keakuratan dari sistem ini juga cukup terbukti dengan minimnya tingkat penyelewengan yang dilakukan aparat desa maupun tim pelaksana ADD. Masyarakat sendiri (Desa Plumpang) merasa tidak ada masalah (debirokratisasi) dengan penggunaan sistem tersebut.

14. MANFAAT ADD BAGI DESA 1.Aspek Ekonomi Masyarakat Selama pelaksanaan ADD, secara bertahap masyarakat Desa Plumpang mulai memperolah manfaat langsung yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Tersedianya sarana jalan yang menghubungkan simpul-simpul aktivitas masyarakat dengan sarana pasar berdampak pada mobilitas perekomian masyarakat menjadi dinamis. Pengadaan sarana produksi pertanian (pomponisasi) telah mampu mengatasi keterbatasan pengelolaan lahan pertanian yang biasanya sangat tergantung pada musim hujan. Demikian halnya dengan lembaga keuangan lokal berskala kecil tumbuh dinamis dalam permodalan terhadap usaha-usaha sektor informal maupun lembaga koperasi.

15. MANFAAT ADD BAGI DESA 2. Aspek Pengembangan Kelembagaan Desa Lembaga-lembaga formal maupun informal yang secara struktural menjadi bagian dari kelengkapan organisasi desa maupun kelompok kategorial sebagai sarana bersosialisasi dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang organisasi telah bertumbuh dinamis. Walaupun masih banyak harapan-harapan dari masyarakat yang mengeluh karena kecilnya alokasi yang mereka terima untuk mendukung kegiatan mereka. Tetapi hal yang menggembirakan bahwa kehadiran ADD menjadi stimulan yang membuat kehidupan kelembagaan desa yang bersifat formal dan non formal menjadi dinamis.

16. MANFAAT ADD BAGI DESA 3. Aspek Pelayanan publik Pelayanan masyarakat akan kebutuhan surat menyurat, perijinan dan dokumen penting telah berjalan dengan cepat dan efisien sebab di beberapa desa kabupaten Tuban sudah menggunakan peralatan komputer termasuk desa Plumpang. Kelancaran arus ekonomi melalui angkutan baik roda empat maupun roda dua dapat terlayani secara baik karena sebagian besar jalan penghubung dusun dan jalan-jalan kecil (gang) ke kampung-kampung diaspal dengan kualitas bagus. Sebagai akibat dari pelayan yang cepat, tepat dan efisien secara tidak langsung telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat.

17. MANFAAT ADD BAGI DESA 4. Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat Pola pengelolaan ADD yang transparan karena semua instrumennya telah terbuka dengan gamblang menjadi pemicu lahirnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk. Pada sisi lain ada sebuah pemaknaan lain tentang partisipasi yang dikembangkan oleh Kepada desa (khusus Plumpang) untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, yaitu istilah “ngowongke wong”. Tindakan Kades dalam mempraktekkan istilah ini diakui secara jujur oleh masyarakat telah membawa mereka pada suatu kesadaran untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Pada level kabupaten Tuban sendiri setelah adanya ADD secara kuantitatif tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Pemberian ADD sejak tahun 2001-2003 sebesar + 20 M telah meningkatkan angka partisipasi secara bertahap 6,61%, 17,93% dan 20,01% (Bappeda Tuban, 2004)

18. Kesimpulan • Respon kabupaten terhadap UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan daerah dan pusat berbeda-beda kadarnya. Tuban merupakan kabupaten yang responsif terhadap UU ini melalui implementasi beberapa perda berkaitan dengan perimbangan keuangan antara kabupaten – desa. • Belum semua kepala desa dan perangkat kabupaten Tuban memahami makna ADD sebagai sebuah tanggungjawab Pemerintahan terhadap rakyat. Pada tingkat staf dan yang tidak terlibat langsung dengan ADD, ADD dengan bentuk apapun masih dimaknai sebagai bantuan dan bukan hak rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah.

19. Kesimpulan • ADD dilahirkan melalui proses pergulatan konsep antara LSM – Ketua DPR (sekarang bupati) – Bupati Tuban (periode sebelum ini.) Secara empirik ADD mendapat respon posisitif dari berbagai kalangan. Payung hukum ADD berada dalam satu Perda dengan program-program lain yang berkaitan dengan ADD. Menurut pihak eksekutif, legislatif, LSM maupun masyarakat payung hukum ADD berupa Surat Bupati mempunyai kelemahan yaitu keberlanjutan program mana kala terjadi pergantian bupati/pejabat. Berdasarkan pengalaman selama 3 tahun pelaksanaan ADD dirasakan sangat positif oleh semua pihak dan semua berkeyakinan ADD akan terus dilanjutkan. Namun ada juga yang menganalisis bahwa ADD dapat dijadikan alat politik oleh Bupati dalam rangka mempertahankan status qou. • Penerapan reward and punishment kinerja desa yang diimplementasikan dalam bentuk kriteria untuk menentukan jumlah dana ADD merupakan terobosan kabupaten Tuban khususnya berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja. • Pendapat warga desa yang menilai bahwa program apapun di sebuah desa bersifat sementara apa bila tidak mampu menyentuh pengembangan SDM. Oleh karena itu usulan warga desa tentang pergeseran alokasi dana dari :BOP dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu ditambah satu item lagi yaitu Pengembangan SDM sebagai ide substansial yang berkaitan dengan problematika desa.