INDUSTRI HULU KETAHANAN PANGAN

1. INDUSTRI HULU KETAHANAN PANGAN Prof. Dr. Ir. NuhfilHanani AR Prof. Dr. Ir. Wan AbbasZakaria Disampaikandalam In House Training KomisiPemberantasanKorupsi (KPK), Selasa 2 Oktober 2012 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung

2. DAFTAR ISI PENYAJIAN Keterkaitan input (benih/bibit, pupuk, obat2an, alat2 pertanian, lahandll) terhadapketahananpangan Peranstrategis stakeholder termasuk Civil Society Organization (CSO) dalamketahananpangansektorhulu Efektifitasregulasidisektorhulu SisteminformasiKetahananpangandisektorhulu Ekonomidanpolitikketahananpangansektorhulu

3. KetahananPangan Di Indonesia Mencakupkestabilanhargapangandanaksesibilitaspangan : Antarwaktu Antarwilayah Mencakupkestabilandankesinambunganpenyediaanpangan yang berasaldari: Produksidalamnegeri Ekspor-Impor, cadanganpangan subsistem ketersediaan subsistem konsumsi subsistem distribusi MencakupkonsumsiRumahTanggadalam Jumlah, keragaman, Mutugizi/ nutrisi, dan keamanan yang sesuaikebutuhanhidupsehat

4. I. Keterkaitan input (benih/bibit, pupuk, obat2an, alat2 pertanian, lahandll) terhadapketahananpangan

5. Pemerintah harusmengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi • Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan: • mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; • mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; • mengembangkan sarana, dan teknologi untuk produksi, • penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan; • 4. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi Pangan • 5. mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan penyimpanan Pangan; • 6. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan • 7. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

6. SumberdayauntukpeningkatanProduksiPangan • Sumber daya manusia • Sumber daya alam ( jenispangan, lahan, air) • Sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, alsintan) • Sumber pembiayaan • Ilmu pengetahuan dan teknologi • Prasarana pangan (jalanusahatani, irigasi) • Kelembagaan Pangan

7. 1.Sumberdaya Petani : Petanimemilikikebebasanmenentukanpilihanjenistanaman (Pasal 6 dariUU No. 12/1992 Tentang : SistemBudidayaTanaman Ciriciripetanipangan : (1) Lahanterbatas ( rata-rata 0.3 ha) (2) Permodalanterbatas (3) Pendidikanrendah (4) Pendapatanrendah/miskin (58.8 %) (4) Manajemenusahatanitradisional (5) Aksesterhadapteknologidanpasarrendah MemerlukanPerlindunganPetani : sedangdirancangUndang-undangnya

8. 2. SumberdayaAlam • INDONESIA MERUPAKAN NEGARA YANG MEMILIKI KEANEKARAGAMAN HAYATI YANG BESAR – NO. 2 DI DUNIA SETELAH BRAZIL • 800 SPESIES TUMBUHAN PANGAN • + 1000 SPESIES TUMBUHAN MEDISINAL • RIBUAN SPESIES MICRO ALGAE • 77 JenisSumberKarbohidrat • 75 JenisSumber • Lemak/Minyak • 26 JenisKacang-kacangan • 389 JenisBuah-buahan • JenisSayuran • 40 JenisBahanMinuman • JenisRempah-rempah • danBumbu-bumbuan

9. KEDUDUKAN KOMODITAS PANGAN INDONESIA

10. KondisiPenggunaan Tanah Indonesia memilikiluasdaratan190,.923 Juta Ha, seluas70,8 Jutaatau 37,1 PersentelahdimanfaatkanuntukberbagaikegiatanbudidayasepertiSawah, pertanianlahankering, perkebunan, budidaya non pertanian(permukimam, industri,tambangdll) sertapenggunaan-penggunaantanahlainnya (ladang, semak,padangrumputdll). Seluas120,2 juta Ha atau 62,9 persenmasihberupahutan (hutanlebat, sejenis, belukardll). Berdasarkanintensitaspenggunaantanahuntukkegiatanbudidaya, PulauJawatelahmencapai 79,9 % ,disusuloleh Sumatera 46,7 %. Sedangkan Papua mempunyaiintensitaspenggunaantanahterkecilyakni 20 % Persentasemasing-masingpenggunaantanah Biladilihatberdasarkankelompokpenggunaantanah, makapenggunaantanahsemak, padangrumput, alang-alang, tanahtandus, rusakdanperairantambak (dikelompokkandalampenggunaan lain) menempatiurutanterluaskedua (13,9%) setelahHutan, kemudiandisusulolehperkebunan ( 8,5 %) pertanianLahanKering (7,8 % )danSawah (4,9%) nuhfil hanani 10

11. ( 4.8 % Indonesia) nuhfil hanani 11

12. KONVERSI LAHAN SAWAH DI INDONESIA TAHUN 1999 – 2003 (HA)

13. Permasalahan Saat ini tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll) di Indonesia diperkirakan 106.000 ha/5 th Analisis RTRW oleh BPN tahun 2004 memperoleh indikasi bahwa di masa datang akan terjadi perubahan lahan sawah beririgasi 3,1 juta hektar untuk penggunaan non pertanian, dimana perubahan terbesar di pulau Jawa-Bali seluas 1,6 juta hektar atau 49,2 % dari luas lahan sawah beririgasi. Terjadi ketimpangan pemilikan lahan terutama pada daerah perkebunan Terjadi alih fungsi lahan hutan yang tidak terkendali khususnya untuk sawit yang sering menimbulkan permasalahan sosial Lajualihfungsilahanpertanian yang tadinyadimilikirakyatmenjadidibawahpenguasaanperusahaanasingmencapai 11,2 persendalam lima tahunterakhir.(WALHI, 2010) Pengusahaan lahan oleh asing : 25 persen dari luas total lahan perkebunan kelapa sawit nasional dikelola malaysia.

14. Kelestarian sumberdaya air. Kondisi sumber air di Indonesia cukup memperihatinkan, daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya sangat kritis akibat pembukaaan hutan yang tidak terkendali. Defisit air di Jawa sudah terjadi sejak tahun 1995 dan terus bertambah hingga tahun 2000 telah mencapai 52,8 milyar m3 per tahun Di Jawa dan banyak daerah lainnya luas hutan tinggal 15% dari luas daratan (untuk kelestarian minimal 30 %), serta banyakna dijumpai lahan kritis. Sejak 10 tahun terakhir terjadi banjir dengan erosi hebat dan ancaman tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka tahun 2015 diperkirakan defisit air di Jawa akan mencapai 14,1 miliar m³ per tahun Faktor Penyebab : pembukaan hutan lindung untuk tangkapan air : untuk perumahan, lahan pertanian

15. 3. Sarana produksi (benih, pupuk, pestisida, alsintan) • Benih : • ProdusenbenihPadi : dikuasai: DomestikProduksibenihpadidari PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani • ProdusenbenihJagungdankedelai : dikuasaiaasing : PT Monsanto Indonesia, PT Pioner, PT Advanta Indonesia, PT Bayer Indonesia, dan PT Dupont Indonesia • BenihSayuran : dikuasaiasing : PT East West Seed Indonesia, PT Syngenta Indonesia, PT Takii Indonesia, PT Monsanto/Seminis Indonesia, PT Marcopolo, PT Nunhems Indonesia, PT Namdhari, PT Koreana Seed Indonesia, dan PT RijkZwaanadalahperusahaan yang bergerakdibidangbenihsayuran. • Petani yang menggunakanbenihungguldanbersertifikatuntukpadihanya 56%. (2009), sedanguntukjagunglebihtinggi (?) karenamasalahdayabeli

16. Pestisida. dominasiperusahaanasingdenganberoperasinya Ciba GeigydariJepang, BASF dan Bayer dariJerman, serta Novartis dariAmerikaSerikat yang menguasaijalurdistribusi, dansebagianoleh BUMN seperti petro Kimia Pupuk : diakuasai BUMN : PT Petrokimia Gresik (PKG) PT PupukKujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT PupukIskandarMuda (PIM) PT. PupukSriwidjaja Palembang (PSP), PT RekayasaIndustri (REKIND), PT Mega Eltra (ME) dansebagianperusahaanswasta Indonesia Alsintan : umumnyaimpor

17. SumberPembiayaan Sekitar 70 persenpetanipadi Indonesia terutamapetani-petanigurem Keberadaankreditbenar-benardibutuhkanolehpetaniuntuktujuanproduksinya Bungan tinggi 14 % /tahundanpetanitidakpunyaagunan Padatahun 2011 kegiatanpemberdayaandilaksanakanpada 1.033 LM3. Pengembangan Usaha Agribisnispedesaan (PUAP). Padatahun 2011, dari target 10.000 desa, kegiatan PUAP berhasildilaksanakandi 9.096 Desa/Gapoktan.

18. IlmuPengetahuandanTeknologi Lembagapenelitianpertaniandi Indonesia sebenarnyacukupbanyakdanmemadaitetapianggarannyasangatkecil BeberapaLembagapenelitianseperti : BalaiPenelitiahGula (P3GI), Kopi dan Cacao (PuslitKoka), Teh (PPTK), Sawit (PPKS) yang dulunyadibawah BUMN telahmenjadiswastasehinggaorentasikomersial Lembahnyakoordinasilembagapenelitiandenganperguruantinggi Hasilpenelitiantidakbersifat multi years dankurangdikekmbangannya

19. Prasarana pangan • (jalanusahatani, irigasi) Saranajalanusahatanisampaisaatinitidakmenjadifokuspemerintah Keadaansaluranirigasi yang rusakdiperkirakan 30% (2009)

20. Kelembagaan pangan Saatini yang kelembanganpangantingkatnasionalberbentukBadansetingkatEselon I, sehinggatidakmungkinmengkoordinasikanmenterimenteri yang terkait. Sehinggakemudianpada level kebijakanperannya “diambilalih” ole Dewan ketahanan pangan yang bersifat fungsionalyang diketuai oleh presiden Belum mantapnya kelembagaan Ketahanan pangan (BKP) di kab/kota karena banyak yang eselon 3 walaupun urusan ketahanan termasuk urusan wajib Belum mantapnya kelembagaan transfer tenologi pertanianyaknilembagapenyuluhanwalupunsudahadaundang –undangNomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Belum mantap dan berfungsinya kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani

21. II. Peranstrategis stakeholder termasuk Civil Society Organization (CSO) dalamketahananpangansektorhulu

25. III.Efektifitasregulasidi sektorhulu

26. LANDASAN HUKUM KETAHANAN PANGAN SEKTOR HULU PeraturanDasarPokok-pokokAgraria : Undang-undang No. 5 Tahun 1960 SistemBudidayaTanaman : UndangUndangRi No. 12 Tahun 1992 Pangan : UU No. 7 Tahun 1996 KetahananPangan : PP Nomor 68 Tahun 2002 PengelolaanLingkunganHidup : UndangUndang No. 23 Tahun 1997 Kehutanan : Undang-undangNomor 41 Tahun 1999 PerlindunganVarietasTanaman : Undang-undang No. 29 Tahun 2000 Perkebunan : UndangUndang No. 18 Tahun 2004 Perikanan: UndangUndang-UndangRi No. 31 Tahun 2004 Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture : Undang-undangNomor 4 Tahun 2006 SistemPenyuluhanPertanian, Perikanan, danKehutanan : UndangUdangNomor 16 Tahun 2006 PeternakandanKesehatanHewan: UndangUndang No. 18 Tahun 2009 PerlindunganLahanPertanianPanganBerkelanjutan : UndangUndangNomor 41 Tahun 2009 Hortikultura : Undang-undangRi No 13 Tahun 2010

29. IV.SisteminformasiKetahanan pangandisektorhulu

30. SistemInformasiKetahananPanganSektorHulu Sisteminformasiiklim ( masahujandankemarau) dari BMKG berjalandenganbaik SistemKewaspadaanPangandanGizi ( hanyaberjalanpadakabupaten/kotatertentu ( sebelumreformasisangatbaik) SistemkewaspadaanOrganismepenggangguTanaman (OPT) berjalancukupbaik SistemInformasihargaberjalanhanyapadakomoditaspadidanpalawija Sisteminformasipasar (tidakada) Sisteminformasiinovasiteknologikurangberjalanenganbaikkarenakendalakelelmbagaanpenyuluhan

31. Ekonomidanpolitik ketahananpangansektorhulu

32. PRODUKSI PANGAN INDONESIA

34. Trend Produksi pangan nabati untuk padi dan jagung konstan, sedangkan komoditas laiinya cenderung menurun

35. PRODUKSI PANGAN INDONESIA (LANJ’)

36. Trend Produksi pangan hewani meningkat

38. POLITIK KETAHANAN PANGAN SEKTOR HULU Kebijakan dalam aspek produksi Kebijakan dalam aspek Harga Kebijakan dalan aspek perdagangan Kebijakan dalam aspek peningkatan nilai tambah

39. Kebijakan dalam aspek produksi • 1. Perbaikananteknologi • Inovasi benih unggul • Perbaikan teknologi usahatani (intensifikasi) (penggunaanpupuk, pestisida, dll • 2. Perbaikan sistemirigasi • Perbaikanirigasi • Pompanisasi • PerkumpulanPetaniPemakaia Air • 3. Kreditusahatani • Subsidibunga • Peningkatanlayanankredit • 4. Perluasan areal • Pencetakanlahanbaru • PeningkatanIndeksPertanaman (IP) • 5. Kelembagaanpetanidanpenyuluhan

40. Kebijakan dalam aspek Harga • Kebijakanharga Input • Subsidihargabenih • Subsidihargapupuk • Subsidihargapestida • Kebijakanhargaouput • Kebijakanhargadasar ( floor Price) padapetani • Kebijakansubsidiharga (price support) padapetani • Pajakpadakonsumen • Kebijakanhargamaksimum (ceiling Price) untukmelindungikonsumen

41. Kebijakan dalam aspek Perdagangan Quota Impor (melindungiprodusen) Tarif ( pajakimpor) (melindungiprodusen) Subsidiekspor (melindungiprodusen) PajakEkspor (melindungikonsumen) Quota Ekpor (melindungikonsumen)

42. Kebijakan dalam aspek NilaiTambah PananganganPascaPenen Pengolahanhasil

43. TERIMA KASIH