Kelompok 4: Syafiga Milla Ayu Kartika Ariska Tri Viky Eka Wardhani Yugke Cintya

1. Hubungan Pusat dan DaerahReferesensi: Jurnal Hubungan Pusat dan Daerah (Prof.Dr. Miftah Thoha, MPA) Kelompok 4: Syafiga Milla Ayu Kartika Ariska Tri Viky Eka Wardhani Yugke Cintya

2. PASAL 18 UUD 1945 PERSPEKTIF BAHASAN ANTARA PEMPUS DAN PEMDA DIIKAT DALAM HUBUNGAN SEBAGAI NEGARA KESATUAN MERUPAKAN HUB ORDINAT DAN SUB ORDINAT (HIERARKHIS) ADANYA INSTRUMEN DOMINASI DR KEKUASAAN YG LEBIH BESAR KPD KEKUASAAN YG LEBIH KECIL

3. AMANDEMEN PASAL 18 PERLU DIPIKIRKAN ! UNTUK MENDASARI JUSTIFIKASI TERSUSUNNYA HUB. PUSAT DAN DAERAH PERLU: PERUBAHAN PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DEMOKRASI PERUBAHAN SIST. POLITIK

4. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA DEMOKRASI Seharusnya…. Dalam hub. Imperatif-sentralistik, pempus lebih berperan sebagai pemegang dan pengendali kekuasaan Penentuan pembagian kewenangan ditentukan oleh Pempus, bukan di mulai dari bawah. AsasDemokrasimenekankanterhadapperananrakyatdankekuasaanberadaditanganrakyat, bukanditanganpenguasa Akibatpasal 18 UUD 45 ( membagidaerah Indonesia secarahierarkis) Pembagiandaerahdi Indonesia sebagaiperwujudankelembagaandaripembagiankewenangandankekuasaanharusdikembalikankepadarakyat, bukanditentukanpenguasa. Daerah hanya dijadikan objek/ sasaran dari kekuasaan yang memusat pada hierarkhi atas (pempus) Penentuan pembagian kewenangan ditentukan oleh Pempus, bukan di mulai dari bawah.

5. Jika asas dan sistem demokrasi dijadikan secara konsekuen, maka tata hubungan antara pempus dan pemda harus dapat dibangun secara: Dengan tata hubungan yang mandiri dan konsultatif, pempus tidak merasa kehilangan kewenangannya untuk bersifat sebagai pemerintah nasional MANDIRI & KONSULTATIF SEHINGGA Berlanjut dg hub. KORDINATIF dan FUNGSIONAL antara Pempus dan Pemda

6. Tata Hubungan dalam Kerangka Sist. Politik Baru OLD Sistem 3 partai & Single Majority PempusdanPemdadikuasaiolehpartaipemenangdantidakadasatupunkepaladaerah yang berasaldaripartai lain NEW SistemMulti Partai Adanyapersainganpolitik. DalamPempusmaupunPemdadimungkinkanadanyakoalisiantarabeberapaparpol. Selainitujugamemungkinkankoalisisehinggamemudahkan CHECK and BALANCE.

7. Pemerintah yang demokrasiialahjikapengendaliannyadilakukanolehrakyat (control of government by governed, Gruber 1988) Tidakmenghendakisentralisasi, sedangkan UUD 1945 bernuansasentralisasi Meletakkankekuasaanpresidenlebihdominandaripadalegislatif HubunganpempusdanPemdamenjaditidakseimbang

8. Perubahan Paradigma dan Pola Tata HubunganPusat dan Daerah Paradigma dipengaruhi oleh : Kemajuan teknologi dan perubahan global Menghasilkan BOUNDARYLESS ORGANIZATION dan mengenalkan PAPERLESS ORGANIZATION Maka tatanan organisasi yang vertically operated akan berubah menjadi lebih pendek, ramping, dan berfungsidenganbaik

9. BOUNDARYLESS ORGANIZATION (birokrasi pemerintah tanpa batas) tidak lagi secara tegas mengikuti garis hierarkhi. Struktur organisasi yang bersifat ad hoc, komite, dan matrik menjadi model dari organisasi pemerintahan yang akan datang. LOGICAL STRUCTURE (didasarkan atas perpaduan yang sinergik antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan keinginan penguasa) Sehingga susunan, bentuk, dan macam organisasi publik tidak lagi hanya ditentukan oleh kebutuhan elit penguasa pemerintah saja, ta;i harus ditentukan bersama antara masyarakat dengan pemerintah -- peran parpol di legislatif sangat menentukan

10. KESIMPULAN Menurut penulis, sebaiknya rumusan pasal 18 diubah. Kalimat yang memberikan tafsir hubungan hierarkhis diganti menjadi kalimat yang tdk mencerminkan hubungan hierarkhis. Penulis mengusulkan kalimat sebagai berikut: Bahwa Pemerintah negara kesatuan dibagi atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya yang bersifat otonom satu sama lain.